1.
PROPOSAL KELOMPOK KERJA UNIK
POKJA UNIK
Pengembangan Layanan Uang
Elektronik (UNIK) Nasional
Posisi : September 2015
1/9
Judul File : Rekomendasi untuk pemerintah dalam mengembangkan
layanan Uang Elektronik di Indonesia
Nama
Kelompok
Kerja
: Pengembangan layanan Uang Elektronik (UNIK) di
Indonesia POKJA UNIK
Koordinator : Ery Punta Hw
1. DESKRIPSI PROYEK
a. Latar Belakang
Produk uang elektronik (eMoney) atau mulai dikenalkan oleh Bank Indonesia
dengan nama UNIK, adalah alat pembayaran nontunai yang berbentuk digital atau
elektronik. Produk ini didesain untuk dapat digunakan oleh pengguna layaknya uang
tunai/kartal namun dengan beberapa kelebihan dalam melakukan transaksi
pembayaran, transfer dana maupun pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara
elektronik.
Dalam mendukung kemampuan Produk UNIK ini sendiri, terdapat kebutuhan bagi
pengguna UNIK untuk menyetorkan dana (dapat berupa uang kartal, dana dari rekening
tabungan atau sumber lainnya) kedalam akun UNIKnya (cash in) maupun menarik
uang(cashout) dari akun UNIKnya selain untuk melakukan transaksi elektronik seperti
pembayaran atau kirim/terima. Sesuai dengan peraturan, penerbit (issuer) uang
elektronik yang ada wajib menjamin nilai yang disimpan dalam bentuk elektronik adalah
sama atau senilai dengan nilai uang tunai/kartal, misalnya UNIK senilai Rp 100, sama
dengan uang tunai/kartal senilai Rp 100,. Adapun berdasarkan peraturan penerbit juga
wajib untuk menjaga (reserved) dana yang tersimpan dalam bentuk elektronik di (bank)
kustodian.
3.
PROPOSAL KELOMPOK KERJA UNIK
POKJA UNIK
Pengembangan Layanan Uang
Elektronik (UNIK) Nasional
Posisi : September 2015
3/9
bagi mereka yang tidak tersentuh layanan keuangan meliputi perbankan,
asuransi, kredit secara resmi (unbankable).
2. Mendukung program pemerintah membangun Masyarakat NonTunai
(Less Cash society), dimana tujuannya adalah untuk mengurangi
peredaran uang fisik yang ada terutama untuk nominal kecil serta di
pelosok negeri yang terpencil, yang membutuhkan biaya tinggi dalam
produksi dan peredarannya.
3. Mendukung transaksi cepat dalam jumlah nominal yang relatif kecil,
seperti pembayaran transportasi publik seperti Bis, Kereta Api, Tol dan
sejenisnya.
4. Memberikan layanan pembayaran secara terukur dan terkontrol yang
menyerupai layanan prepaid pada selular dan PLN.
2) Kebutuhan
Dalam mendukung program UNIK, halhal yang diperlukan mencakup
1. Kehandalan system ICT dalam mendukung layanan UNIK yang dapat
memberikan service level dan security yang tinggi menyerupai sistem
perbankan dalam menjamin keamanan akun UNIK yang ada.
2. Jangkauan atas layanan hingga ke pelosok negeri yang mendukung
transaksi dapat dilaksanakan dengan baik dan aman serta terpercaya.
3. Keberadaan agen dalam mendukung kegiatan setor (cashin) dan tarik
(cashout) yang dapat dipercaya.
4. Kemampuan atas cash collection yang terpercaya atas titiktitik tarik dan
setor yang disebutkan pada point 3 diatas.
Seperti diketahui kebanyakan bank sangat siap dalam memenuhi kemampuan
pertama di atas tetapi belum tentu seluruh bank memiliki prasyarat 2 hingga 4.
Adapun penyelenggara telekomunikasi, khususnya selular memiliki seluruh
kemampuan diatas. Khususnya untuk kemampuan no.1 diatas, dimana banyak
4.
PROPOSAL KELOMPOK KERJA UNIK
POKJA UNIK
Pengembangan Layanan Uang
Elektronik (UNIK) Nasional
Posisi : September 2015
4/9
pihak meragukan kemampuan system ICT operator telekomunikasi, perlu diingat
bahwa dalam memberikan layanan khususnya prepaid selular, para operator
selular secara tidak langsung sudah melakukan jasa yang lebih kurang mirip
dengan jasa UNIK sendiri tetapi dalam bentuk Pulsa
Disisi yang lain perlu dipastikan apa kebutuhan yang sebenarnya dari
penggunaan UNIK ini, bagaimana UNIK sebagai bentuk elektronik dari Uang
Rupiah dapat memberikan benefit kepada stakeholder, baik pemilik Bisnis
maupun pengguna akhir. Terutama untuk memastikan bahwa asumsi dasar
terkait kebutuhankebutuhan dan kapabilitas yang telah disebutkan diatas
apakah telah menjawab pertanyaan dasar “Apakah UNIK sudah dapat dapat
memenuhi dan menggantikan kebutuhan dasar untuk menggunakan Uang
Tunai/Kartal ?”.
3) Permasalahan
a. Adopsi Penggunaan UNIK
Tingkat adopsi penggunaan UNIK masih sangat rendah, data dari Bank
Indonesia menunjukkan penggunaan transaksi elektronik dibandingkan
dengan tunai masih sangat jauh. Hanya 20% transaksi menggunakan
transaksi elektronik dari total keseluruhan transaksi. Dan untuk transaksi
elektronik masih di dominasi pembayaran dengan penggunaan Kartu
Debet sementara untuk UNIK merupakan moda elektronik yang paling
rendah penggunaannya dibandingkan alat pembayaran elektronik yang
lain.
b. Regulasi
i. Tidak adanya standar resmi dari regulator yang memungkinkan
antar penerbit bisa melakukan interoperability dengan mudah.
ii. Saat ini yang berhak mengelola agen berbadan hukum dan yang
tidak berbadan hukum hanyalah Bank kategori BUKU 4, sedangkan
Telco ataupun penerbit NonBank hanya boleh menggunakan agen
berbadan hukum.
5.
PROPOSAL KELOMPOK KERJA UNIK
POKJA UNIK
Pengembangan Layanan Uang
Elektronik (UNIK) Nasional
Posisi : September 2015
5/9
Ada beberapa kendala jika peraturan ini tidak ditinjau kembali.
Sudah dapat dipastikan bahwa program Financial Inclusion dan
less cash society tidak dapat berjalan dengan cepat, mengingat di
daerah terpencil, cukup sulit ditemui suatu institusi berbadan
hukum dalam bentuk PT dan CV. Tetapi bagaimanapun diketahui
bahwa transaksi pembelian pulsa layanan selular cukup tinggi dan
bisnis tersebut telah berjalan cukup lama di seluruh pelosok di
Indonesia dengan bantuan partner distributor dan outlet dari para
operator selular.
c. Penerbit
Masih fokus mengembangkan bisnis sendirisendiri, belum ada semangat
membangun ekosistem UNIK secara bersama.
d. Agen
Diperlukan agen yang cukup banyak untuk dapat menjangkau masyarakat
di seluruh penjuru Indonesia
i. Agen seharusnya kombinasi dari berbadan hukum maupun individu
dan sinergi antara perbankan dan telco.
ii. Bank sudah terbiasa mengelola agen berbadan hukum dan Telco
sudah biasa mengelola ratusan ribu agen, namun sebagian besar
agen yang dimiliki telco tidak berbadan hukum
iii. Selain itu khususnya untuk agen individu perlu dibuat mekanisme
khusus untuk pengelolaan uang yang nilainya cukup besar.
e. Merchant
Alat bayar di merchant saat ini sangat banyak, akan menjadi sederhana
baik dari sisi proses maupun perangkat jika ada standar interoperability
UNIK yang dikeluarkan regulator
6.
PROPOSAL KELOMPOK KERJA UNIK
POKJA UNIK
Pengembangan Layanan Uang
Elektronik (UNIK) Nasional
Posisi : September 2015
6/9
f. Model bisnis
Sebagian besar kerjasama penerbit dengan merchant menggunakan
MDR 0%, bahkan memberikan fee kepada merchant.
g. Pengguna
i. Experience dalam penggunaan UNIK yang masih belum bisa
mengalahkan kapabilitas uang tunai yang dapat digunakan dimana
saja, kapan saja dan dengan siapa saja.
ii. Layanan UNIK terbatas dan terfragmentasi antara satu penerbit
dengan yang lain sehingga persepsi untuk penggunaan jadi
kurang.
iii. Masih sulitnya melakukan topup UNIK
iv. Masih terbatasnya merchant yang menerima UNIK
v. langkah pembayaran yang lebih panjang ketika menggunakan
USSD dan kemungkinan gagal transaksi jika koneksi jelek atau
putus.
vi. Secara umum pengguna menginginkan penggunaan UNIK
menghasilkan pengalaman membayar yang cepat, mudah, aman
dan murah bila dibandingkan dengan transaksi tunai seperti biasa.
vii. Beberapa Key Success Factor untuk layanan UNIK (eMoney) yaitu
Easy of Use, Massive, Operational Excellence, Neutrality &
Interoperability, Everywhere, Security, Reliability dan Availability.
4) Lingkup Pembahasan
Analisa dan kajian kebijakan UNIK secara umum dan spesifik khususnya
sinergi dalam pemanfaatan kapabilitas perbankan dan telco maupun pihak
Nonbank lainnya guna mempercepat terwujudnya Financial inclusion dan
Less Cash society sesegera mungkin.
7.
PROPOSAL KELOMPOK KERJA UNIK
POKJA UNIK
Pengembangan Layanan Uang
Elektronik (UNIK) Nasional
Posisi : September 2015
7/9
Adapun topik bahasan yang akan dibahas antara lain:
● Validasi Unique value proposition dari UNIK dimata pengguna
● Konsep pengembangan UNIK
● Alternatif model sinergi
● Permasalahan yang ada di seluruh stakeholder UNIK
● Standarisasi UNIK sebagai eRupiah
● Regulasi, dll.
c. Keluaran Kelompok Kerja
Dokumen eksternal berupa draft masukan dari MASTEL kepada Pemerintah/
regulator (termasuk BI) serta terkait “Sinergi Industri dalam penyelenggaraan
layanan UNIK dalam mendukung program Financial Inclusion dan Less Cash
Society” di Indonesia.
2. TAHAPAN KEGIATAN
a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang UNIK, terkait: jenis
layanan yang ada di Indonesia, benchmark pelaksanaan UNIK di negara yang
menyerupai Indonesia
b. Menyusun dokumen rekomendasi akselerasi layanan UNIK dalam mendukung
program Financial Inclusion dan Less Cash Society di Indonesia
4. SUMBER DAYA
a. Melakukan Desk Study dan rapat untuk gathering informasi
b. Pembuatan dokumen kajian awal
c. Penyusunan analisa
d. Penyampaian aspirasi
8.
PROPOSAL KELOMPOK KERJA UNIK
POKJA UNIK
Pengembangan Layanan Uang
Elektronik (UNIK) Nasional
Posisi : September 2015
8/9
5. PENGELOLAAN RESIKO
a. Gathering Informasi
i. Resiko : Keakuratan informasi dan ketersediaan narasumber terkait
dengan time plan project
ii. Mitigasi : Optimalisasi serta pengkayaan sumber informasi dan
sinkronisasi time plan project.
b. Analisa Awal/ Pengolahan Data Informasi dalam mengidentifikasi permasalahan:
i. Resiko : Kajian membutuhkan kompetensi dalam bidang ePayment
(Transaksi Elektronik) yang menitik beratkan dalam bidang Uang
Elektronik.
ii. Mitigasi : Mengundang Narasumber yang berkompeten dan/ atau
menggunakan referensi hasil kajian pihak lain. Penggunaan metodologi
yang sesuai.
c. Penyampaian Aspirasi
i. Resiko : Metode dan informasi yang tepat dalam menyusun draft dan
metode penyampaian informasi sesuai dengan yang diharapkan
ii. Mitigasi : Kehatihatian dalam penyusunan draft dan metode yang tepat
dalam penyampaian aspirasi baik kepada BI, OJK, Pemerintah ataupun
pihak lainnya (media massa, asosiasi/ organisasi).
6. ANGOOTA TIM
a. Internal :
Anggota MASTEL
b. Eksternal :
1) KOMINFO : FGD
2) Regulator : BRTI, BI
3) Kementerian terkait: BAPPENAS, KEMENKO PEREKONOMIAN, BI
4) Asosiasi terkait