SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Nilai-nilai yang diperlukan untuk
mengembangkan pemerintahan demokratis
  MEITA PURNAMASARI A, M.Pd
KONSEP DASAR DEMOKRASI



FOR
               FROM
  THE PEOPLE


      BY
   Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
   Equality before the Law (Persamaan di hadapan
    hukum)
   Constitutional guarantee of Human Rights
    (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
   Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
   Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
   Kebebasan beragama
   Persaudaraan seagama
   Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama
   Saling membantu
   Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap
    negara
   Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara
   Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan
    kebenaran tanpa pandang bulu
   Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada
    keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian
   Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
   DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA
   DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN
   DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT
   DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW
   DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
   DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA
   DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA
   DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH
   DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN
   DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
   Kebebasan
    (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi)
   Menghormati orang/kelompok lain
   Kesetaraan
   Kerjasama
   Persaingan
   Kepercayaan
   Adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib
    dijamin dengan undang-undang
   Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk
    menyatakan pendapat senantiasa muncul dari
    setiap warga negara dalam era pemerintahan
    terbuka saat ini
Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar
   demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara
Merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat
dan berkelompok
1. pemberian suara dalam pemilihan umum
2. kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah
3. protes terhadap lembaga masyarakat atau
   pemerintah
4. mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
   Kesetaraan (egalitarianisme) diartikan sebagai
    adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga.
Kesetaraan gender meniscayakan laki-laki dan perempuan
(sebagai makhluk sosial) memiliki hak yang sama di depan
                         hukum
   Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan.
   Rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang
    berujung pada pembentukan pemerintahan.
   Pemerintah berasal dari rakyat dan bertanggung
    jawab kepada rakyat
   Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat
    kemudian melahirkan makna akuntabilitas
   Rasa saling percaya antar-kelompok masyarakat
    merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi
    dapat terbentuk
   Bila yang ada adalah
    ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan
    permusuhan, hubungan antar-kelompok masyarakat
    akan terganggu secara permanen, keseluruhan sistem
    sosial politik akan merugi
   Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini
    adalah public trust. Pemerintah harus mampu
    menumbuhkan rasa percaya dirinya sendiri, sehingga
    tumbuh pula kepercayaan dari masyarakat luas
    terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya
    dengan baik
   Kerjasama hanya mungkin
    terjadi jika setiap orang
    atau kelompok bersedia
    untuk mengorbankan
    sebagian dari apa yang
    diperoleh dari kerjasama
    tersebut.
   Demokrasi tidak hanya
    memerlukan hubungan
    kerjasama antar-individu
    dan kelompok.
    Kompetisi, kompromi, dan
    kerjasama merupakan
    nilai-nilai yang mampu
    mendorong terwujudnya
    demokrasi
   Pertumbuhan ekonomi
   Pluralisme
   Hubungan yang seimbang
    antara negara dan
    masyarakat
   Pertambahan jumlah kelas menegah diharapkan
    akan mendorong perkembangan nilai-nilai
    demokrasi
   Masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri
    atas berbagai kelompok
   Di dalamnya orang dapat bergabung dengan
    kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan-
    rintangan sistemik yang mengakibatkan
    terhalangnya hak untuk berkelompok ata bergabung
    dengan kelompok tertentu
   Pluralisme mengajarkan kepada kelompok-
    kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk
    meningkatkan kualitas dan daya saing masing-
    masing kelompok
   Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat,
    tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif,
    media massa, dan rakyat pada umumnya.
   Negara seperti inilah yang dapat memberi
    perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang
    bagi pengembanga nilai-nilai demokrasi

More Related Content

What's hot

Sistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di IndonesiaSistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di Indonesiaomcivics
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
 
Demokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan ImplementasiDemokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan Implementasiafifahdhaniyah
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiabd_
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMDoris Agusnita
 
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTHubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTAndhika Pratama
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)miaakmt
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Ppt demokrasi indonesia
Ppt demokrasi  indonesiaPpt demokrasi  indonesia
Ppt demokrasi indonesiaSri Hartati
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Eka Zay
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruRiskiana Riskiana
 
Makalah toleransi beragama
Makalah toleransi beragamaMakalah toleransi beragama
Makalah toleransi beragamaWahiid Sayy'a
 
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasiAditya Setia Basuki
 

What's hot (20)

Sistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di IndonesiaSistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di Indonesia
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Demokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan ImplementasiDemokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan Implementasi
 
Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
 
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTHubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Identitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional IndonesiaIdentitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional Indonesia
 
Ppt demokrasi indonesia
Ppt demokrasi  indonesiaPpt demokrasi  indonesia
Ppt demokrasi indonesia
 
Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
 
Urgensi pendidikan karakter
Urgensi pendidikan karakterUrgensi pendidikan karakter
Urgensi pendidikan karakter
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baru
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Implementasi politik
Implementasi politikImplementasi politik
Implementasi politik
 
Makalah toleransi beragama
Makalah toleransi beragamaMakalah toleransi beragama
Makalah toleransi beragama
 
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
 

Viewers also liked

Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatsitizaharajamil
 
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapatdwinandatsania
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiMamyl Putri
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatAgus Sri Hartono
 
Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraPia Rohdina
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaAmi Pertiwi
 
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5AnhariSA
 
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Vivi Silvia
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaHera Fitra
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RISomcivics
 

Viewers also liked (20)

Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
 
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasi Makalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
DEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIADEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
 
Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negara
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayatiKeanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati
 
Ppt isna
Ppt isnaPpt isna
Ppt isna
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
 
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
 
Makalah Demokrasi
Makalah DemokrasiMakalah Demokrasi
Makalah Demokrasi
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Pengertian debat
Pengertian debatPengertian debat
Pengertian debat
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 

Similar to DEMOKRASI DAN NILAI-NILAINYA

Ppt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiaPpt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiayuhanaenggar
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDjoko Adi Walujo
 
Bab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaBab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaTitikbudiarti
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docEmir Harahap
 
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Uwes Chaeruman
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Marlina Arby
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasiestri
 
Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1DWI P.H
 
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.pptGalangSapta
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiIntan Irawati
 
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_DemokrasiKewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasinoussevarenna
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxDeviAdelia1
 

Similar to DEMOKRASI DAN NILAI-NILAINYA (20)

Ppt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiaPpt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesia
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Bab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaBab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesia
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
 
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia
 
Ciri demokrasi
Ciri demokrasiCiri demokrasi
Ciri demokrasi
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1
 
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
 
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
 
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_DemokrasiKewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
 
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XIBudaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XI
 
demokrasi (2012)
demokrasi  (2012)demokrasi  (2012)
demokrasi (2012)
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 

More from Meita Purnamasari

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANMeita Purnamasari
 
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanNorma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanMeita Purnamasari
 
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Meita Purnamasari
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negaraMeita Purnamasari
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaMeita Purnamasari
 
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabPers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabMeita Purnamasari
 
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanSosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanMeita Purnamasari
 
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganSosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganMeita Purnamasari
 
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatSosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatMeita Purnamasari
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalMeita Purnamasari
 
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianSosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianMeita Purnamasari
 
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaPentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaMeita Purnamasari
 

More from Meita Purnamasari (20)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
 
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanNorma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
 
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabPers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
 
Hubungan internasional
Hubungan internasional Hubungan internasional
Hubungan internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanSosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
 
Tipe budaya politik
Tipe budaya politikTipe budaya politik
Tipe budaya politik
 
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganSosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
 
Budaya politik
Budaya politikBudaya politik
Budaya politik
 
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatSosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Pengendalian sosial
Pengendalian sosialPengendalian sosial
Pengendalian sosial
 
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianSosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
 
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaPentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 

Recently uploaded

RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxintansidauruk2
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 

Recently uploaded (20)

RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 

DEMOKRASI DAN NILAI-NILAINYA

  • 1. Nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis MEITA PURNAMASARI A, M.Pd
  • 2. KONSEP DASAR DEMOKRASI FOR FROM THE PEOPLE BY
  • 3. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)  Equality before the Law (Persamaan di hadapan hukum)  Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)  Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)  Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
  • 4. Kebebasan beragama  Persaudaraan seagama  Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama  Saling membantu  Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara  Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara  Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu  Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian  Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
  • 5. DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA  DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN  DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT  DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW  DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA  DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA  DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA  DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH  DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN  DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
  • 6. Kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi)  Menghormati orang/kelompok lain  Kesetaraan  Kerjasama  Persaingan  Kepercayaan
  • 7. Adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang  Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini
  • 8. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara
  • 9. Merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok 1. pemberian suara dalam pemilihan umum 2. kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah 3. protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah 4. mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
  • 10. Kesetaraan (egalitarianisme) diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga.
  • 11. Kesetaraan gender meniscayakan laki-laki dan perempuan (sebagai makhluk sosial) memiliki hak yang sama di depan hukum
  • 12. Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan.  Rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang berujung pada pembentukan pemerintahan.  Pemerintah berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat  Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat kemudian melahirkan makna akuntabilitas
  • 13. Rasa saling percaya antar-kelompok masyarakat merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk  Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antar-kelompok masyarakat akan terganggu secara permanen, keseluruhan sistem sosial politik akan merugi  Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini adalah public trust. Pemerintah harus mampu menumbuhkan rasa percaya dirinya sendiri, sehingga tumbuh pula kepercayaan dari masyarakat luas terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik
  • 14. Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut.  Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar-individu dan kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi
  • 15. Pertumbuhan ekonomi  Pluralisme  Hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat
  • 16. Pertambahan jumlah kelas menegah diharapkan akan mendorong perkembangan nilai-nilai demokrasi
  • 17. Masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok  Di dalamnya orang dapat bergabung dengan kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan- rintangan sistemik yang mengakibatkan terhalangnya hak untuk berkelompok ata bergabung dengan kelompok tertentu  Pluralisme mengajarkan kepada kelompok- kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masing- masing kelompok
  • 18. Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat, tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif, media massa, dan rakyat pada umumnya.  Negara seperti inilah yang dapat memberi perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi pengembanga nilai-nilai demokrasi