SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TIDAK TETAP
PADA PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : a. bahwa seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi
luar biasa dapat diangkat menjadi profesor/guru besar
tidak tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan
Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P Tahun 2011;
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TIDAK
TETAP PADA PERGURUAN TINGGI.
Pasal 1
(1) Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat
diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada
perguruan tinggi.
(2) Pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah
mendapat persetujuan Senat.
Pasal 2
Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi
luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada
perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 596
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
TTD.
Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003

More Related Content

Similar to Permendikbud 40-2012-pengangkatan-profesor-tidak-tetap

salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianMuhammad Imam BW
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianRina Sitorus Dori
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianPakdhe Yox
 
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar PenilaianPermendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaianalvinnoor
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianSofyan Nardi Saputra
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaianKang Thea
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianArfa Mantoeng
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaianHendrijanto Mazhend
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianIrma Muthiara Sari
 
Nomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor
Nomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi  konselorNomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi  konselor
Nomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselorSMPK Stella Maris
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesIrma Muthiara Sari
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesSofyan Nardi Saputra
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesArfa Mantoeng
 
Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses
Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar ProsesPermendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses
Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Prosesalvinnoor
 
03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses
03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses
03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-prosesHendrijanto Mazhend
 
Permendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-proses
Permendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-prosesPermendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-proses
Permendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-prosesAlvin Cg
 
07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproses
07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproses07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproses
07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproseshierlan
 
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3Nur Khadzik
 
Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014M. ALI AMIRUDDIN
 
Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014M. ALI AMIRUDDIN
 

Similar to Permendikbud 40-2012-pengangkatan-profesor-tidak-tetap (20)

salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar PenilaianPermendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
Nomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor
Nomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi  konselorNomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi  konselor
Nomor 27-tahun-2008 standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
 
Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses
Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar ProsesPermendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses
Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses
 
03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses
03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses
03 a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses
 
Permendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-proses
Permendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-prosesPermendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-proses
Permendikbud no-65-th-2013-ttg-standar-proses
 
07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproses
07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproses07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproses
07.a.salinan permendikbudno.65th2013ttgstandarproses
 
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
Permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
 
Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014
 
Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014Permendikbud 160-tahun-2014
Permendikbud 160-tahun-2014
 

More from merdekacom

Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdfPilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdfmerdekacom
 
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdfRILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdfmerdekacom
 
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdfRILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdfmerdekacom
 
RKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdfRKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdfmerdekacom
 
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdfmerdekacom
 
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdfKesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdfmerdekacom
 
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdfPP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdfmerdekacom
 
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdfPERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdfmerdekacom
 
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfRUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfmerdekacom
 
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdfIDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdfmerdekacom
 
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdfLSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdfmerdekacom
 
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdfmerdekacom
 
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdfRILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdfmerdekacom
 
LAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdfLAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdfmerdekacom
 
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdfKEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdfmerdekacom
 
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdfmerdekacom
 
16466214689845
1646621468984516466214689845
16466214689845merdekacom
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532merdekacom
 
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...merdekacom
 

More from merdekacom (20)

Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdfPilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
 
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdfRILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
 
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdfRILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
 
RKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdfRKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdf
 
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
 
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdfKesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
 
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdfPP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
 
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdfPERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
 
UU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdfUU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdf
 
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfRUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
 
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdfIDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
 
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdfLSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
 
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
 
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdfRILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
 
LAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdfLAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdf
 
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdfKEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
 
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
 
16466214689845
1646621468984516466214689845
16466214689845
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532
 
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (14)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

Permendikbud 40-2012-pengangkatan-profesor-tidak-tetap

  • 1. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TIDAK TETAP PADA PERGURUAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Menimbang : a. bahwa seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi profesor/guru besar tidak tetap; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  • 2. -2- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TIDAK TETAP PADA PERGURUAN TINGGI. Pasal 1 (1) Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi. (2) Pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 2 Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 596 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, TTD. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 196108281987031003