SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
Ops “Ketupat - 2021”
2
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
DASAR PENIADAAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2021 / 1442
H
MENHUB
(DARAT, LAUT, UDARA &
KERETA API)
SATGAS
PENANGANAN COVID
19
MENKO
PEREKONOMIAN
PENGENDALIAN
EKONOMI
KEBIJAKAN PPKM SKALA
MIKRO
(INSTRUKSI MENDAGRI NO.
9 THN 2021)
SE NO. 13 TAHUN 2021 &
ADDENDUM
TTG PENIADAAN MUDIK HARI RAYA
IDUL FITRI 1442 H
PERMENHUB 13 TAHUN
2021
TTG PENGENDALIAN TRANSPORTASI
SELAMA IDUL FITRI 1442 H
POLRI/TNI/PERHUB/
KE
S

& INSTANSI TERKAIT
PENGENDALIAN
MOBILITAS
379 TITI
K

PENYEKATAN
3
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
ATURAN YG MENDUKUNG PENIADAAN MUDIK
LEBARAN DAN PREDIKSI TAHUN 2021 / 1442 H
SURAT EDARAN MENPAN
R B , S E - N O . 8 / 2 0 2 1
TENTANG PEMBATASAN
KEGIATAN BEPERGIAN
KELUAR DAERAH DAN/
ATAU MUDIK DAN/ATAU
CUTI BAGI PEGAWAI AS
N

DALAM MASA PANDEMI
COVID-19
S U R A T E D A R A N
MENAKER, SE-NO M/7/
HK.04/IV/2021 TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN
MUDIK HARI RAYA IDUL
F I T R I 1 4 4 2 H B A G I
PEKERJA/BURUH DAN
P E K E R J A M I G R A N
INDONESIA (PMI) DALAM
UPAYA PENGENDALIAN
PENYEBARAN COVID-19
S U R A T E D A R A N
KEMENAG, SE NO. 3
TAHUN 2021 TENTANG
PA N D U A N I B A D A H
RAMADHAN DAN IDUL
FITRI 1442 H
PREDIKSI MUDIK LEBARAN TH 2021/1442 H
SURVEI BALITBANG KEMENHUB POTENSI PERGERAKAN LEBARAN 2021, TURUN SETELAH PENETAPAN
LARANGAN MUDIK DARI 11% MENJADI 7% TETAP AKAN BEPERGIAN (TURUN 4%)
DAERAH TUJUAN TERBANYAK
:

➢ JAWA TENGAH 38,53% (BANYUMAS, TEGAL, KEBUMEN
)

➢ JAWA BARAT 22,02% (BANDUNG, KUNINGAN, CIREBON
)

➢ JAWA TIMUR 11,93%
PERKIRAAN PEMUDIK DARI JABODETABEK + BANTEN KURANG LEBIH 3 JUTA MENUJU
JAWA DAN SUMATERA
MODA TRANSPORTASI YG DIGUNAKAN
 

➢ MOBIL PRIBADI 34,5%
 

➢ SEPEDA MOTOR 18,2%
 

➢ BUS 12,7%
➢ PESAWAT 10,9
%

➢ KERETA API 9
%
4
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
,PERMENHUB NO 13 TAHUN 2021
Ref. SE SATGAS PENANGANAN COVID-19 ; SE NO 12 THN 2021 TGL 26 MARET 2021 ; SE NO 13 THN 2021 TGL 7 APRIL 2021 ;
ADDENDUM SE NO 13 THN 2021 TGL 21 APRIL 2021 DAN PERMENHUB NO 13 THN 2021
5
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
GIAT POLRI DALAM ANTISIPASI BIJAK
PEMERINTA
H

“PENIADAAN MUDIK”
PEMERIKSAAN DOKUMEN KESEHATAN MASY YG
MELAKUKAN MOBILITAS DAN MELAKS RAPID TEST
ANTIGEN SECARA GRATIS SERTA MEMUTAR BALIKKAN
KEND YG TERIDIKASI MELAKUKAN PERJALANAN MUDIK
KKY
D
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
OPS KETUPAT - 202
1

6 - 17 MEI 2021 “12 HARI”
KAMIS
JUM’AT
SABTU
MINGGU
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
MINGGU
SENIN
SELASA
KONSOLIDASI
CUTI
BERSAMA
IDUL
FITRI
1442
H
IDUL
FITRI
1442
H
PENIADAAN MUDIK
PRA MUDIK
GELAR PASUKAN
PASUKAN INSERT KE LOKASI
PASCA MUDIK
CATATAN :
SELAMA OPS KETUPAT - 2021 TMT 6 - 17 MEI 2021
GIAT MUDIK “DITIADAKAN”
OPS KEWIL KESELAMATAN - 202
1

12 - 25 APRIL 2021
KKYD “ANTISIPASI ARUS”
 

26 APRIL - 05 MEI 2021
KKYD “ANTISIPASI ARUS”
 

19 - 31 MEI 2021
TRANSPORTASI
DARAT
6
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 13 THN 202
1

TENTAN
G

PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI 1442 H
 

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
PENGATURAN
SARANA TRANSPORTASI DARAT YG DILARANG
PENGOPERASIANNYA, ANTARA LAIN :
 

❖ RANMOR UMUM DGN JENIS MOBIL BUS & RAN
PENUMPAN
G

❖ R A N M O R P E R O R A N G A N D G N J E N I S M O B I L
PENUMPANG & SEPEDA MOTO
R

❖ K A P A L A N G K U T A N S U N G A I , D A N A U &
PENYEBERANGAN
PENGECUALIAN
▪ RAN PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA R
I

▪ RAN DINAS OPSNAL DGN TNKB DINAS ASN, TNI, DAN POLRI YANG DIGUNAKAN
UTK MELAKUKAN DINAS
;

▪ RAN DINAS OPSNAL PETUGAS JLN TOL
;

▪ RAN PEMADAM KEBAKARAN, AMBULANS & MOBIL JENAZAH
;

▪ RAN BARANG DGN TDK MEMBAWA PENUMPANG;
 

▪ RAN PENGANGKUT OBAT - OBATAN & ALAT KESEHATAN
;

▪ RAN YG DIGUNAKAN UTK KEPERLUAN MENDESAK UTK KEPENTINGAN NON
MUDIK, BERUPA RAN UTK BEKERJA / PERJALANAN DINAS, KUNJUNGAN
KELUARGA SAKIT, KUNJUNGAN DUKA ANGGOTA KELUARGA MENINGGAL, IBU
HAMIL YG DIDAMPINGI OLEH 1 (SATU) ORG ANGGOTA KELUARGA, KEPENTINGAN
PERSALINAN YG DIDAMPINGI PALING BANYAK 2 (DUA) ORG, YAN KESEHATAN
DARURAT & KEPENTINGAN NON MUDIK TERTENTU LAINNYA YG DILENGKAPI SRT
KET DR KADES / LURAH SETEMPAT
;

▪ RAN YG MENGANGKUT REPATRIASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA, WNI
TERLANTAR & PELAJAR / MAHASISWA YG BERADA DI LN, SERTA PEMULANGAN
ORG DGN ALASAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH SAMPAI KE DAERAH ASAL
SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.
7
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
PENGAWASAN
DILAKSANAKAN OLEH :
▪ POLRI DGN DIBANTU OLEH TNI, BPTD &
DISHUB UTK RANMOR UMUM & RAN
PERORANGA
N

▪ BPTD, UPT PELABUHAN DIBANTU OLEH
TNI & POLRI UTK ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU & PENYEBERANGAN
TITIK PENGECEKAN DPT
DILAKS PD LOKASI :
▪ AKSES UTAMA KELUAR/MASUK PD RUAS
JLN TOL & NON TO
L

▪ TERMINAL ANGKUTAN PENUMPAN
G

▪ REST AREA
 

▪ PELABUHAN PENYEBERANGA
N

▪ PELABUHAN SUNGAI & DANAU
8
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
KETENTUAN PELAKU PERJALANAN TRANSPORTASI
DARAT
 

(MASA MENJELANG & PASCA PENIADAAN MUDIK)
SARANA TRANSPORTASI DARAT YG DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI HRS MEMATUHI KETENTUAN
PERSYARATAN DOKUMEN PERJALANAN ORANG YG TELAH DITETAPKAN OLEH SATGAS PENANGANAN COVID - 19
PERSYARATAN DOKUMEN PERJALANAN ORANG DILAKUKAN PENGECEKAN DI
:

1) PINTU KEDATANGAN/KEBERANGKATAN TERMINAL PENUMPANG ATAU PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
;

2) REST AREA
;

3) PERBATASAN KOTA BESAR
;

4) TITIK PENGECEKAN (CHECK POINT) DAN TITIK PENYEKATAN KAWASAN PERKOTAAN YG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN
NASIONAL (KAWASAN AGLOMERASI).
▪ PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUTAN UMUM YG TETAP BEROPERASI UNTUK MELAYANI PERJALANAN ORANG YG
DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI, DGN KETENTUAN HARUS DILAKUKAN RAMPCHECK,
DIDISINFEKTAN DAN DILENGKAPI TANDA KHUSUS BERUPA STIKER YG DIBERIKAN OLEH PEJABAT PEMBERI IZIN.
▪ PEMBATASAN JUMLAH TERMINAL PENUMPANG TIPE A YG TETAP BEROPERASI UNTUK MELAYANI KENDARAAN BERMOTOR
UMUM YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI
PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN TETAP BEROPERASI UNTUK MELAYANI PERJALANAN YANG
DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI
9
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
ISU - ISU STRATEGI
S

PENGETATAN MOBILITAS PD MASA LARANGAN MUDIK
ANTISIPASI MUDIK DINI, DMN DATA MENUNJUKAN BAHWA HARI SDH ADA PENINGKATAN
PERGERAKAN (PEMUDIK) DI SIMPUL - SIMPUL TRANSPORTASI
TINDAK LANJUT : DIBERIKAN TINDAKAN THDP TRAVEL GELAP / ANGKUTAN LOGISTIK YG
MENGANGKUT PEMUDIK
1
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YG PULANG KE INDONESIA MELALUI JAKARTA, SURABAYA, RIAU,
MALINAU, NUNUKAN, PLBN ARUK & ENTIKONG (MALAYSIA)
TINDAK LANJUT : PERLUNYA DUKUNGAN & SINERGI DARI KEMENLU, KEMENKES, SATGAS & PEMDA
DLM MENGANTISIPASI PMI DGN PENGUATAN SCREENING TEST, PENAMBAHAN PERS DI GATE
MASUK BANDARA/PELABUHAN & SOP YG TEGAS DIEKSEKUSI
2
EVAKUASI WNI DI INDIA
TINDAK LANJUT : SEDANG DILAKUKAN PEMBAHASAN LINTAS KEMENTERIAN / LEMBAGA
3
ANTISIPASI MUDIK LOKAL / WISATA DLM DAERAH AGLOMERASI
TINDAK LANJUT : PERLU PENGAWASAN THDP PROTOKOL KESEHATAN & PEMBERIAN SANKSI
TEGAS THDP PELANGGAR
4
MOBILITAS MASY MASIF DI PUSAT PERBELANJAAN (PSR TANAH ABANG DSB)
TINDAK LANJUT : PERLU PENGAWASAN THDP PROTOKOL KESEHATAN & OPS YUSTISI
5
10
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
JUMLAH RAN PEMUDIK YANG
 

DI PUTAR BALIK SELAMA PELAKSAAN OPS KETUPAT - 2020
POLDA
ARUS MUDIK ARUS BALIK
JUMLAH
M
1

(24 – 30
APRIL
2020)
M
2

(1 – 7 MEI
2020)
M
3

(8 – 14
MEI 2020)
M
4

(15 – 21
MEI 2020)
H 2
9

(22 MEI
2020)
H 3
0

(23 MEI
2020)
H 31
(24 MEI
2020)
H 32
(25 MEI
2020)
H 33
(26 MEI
2020)
H 3
4

(27 MEI
2020)
H 3
5

(28 MEI
2020)
H 3
6

(29 MEI
2020)
H 3
7

(30 MEI
2020)
H 3
8

(31 MEI
2020)
H 3
9

(1 JUNI
2020)
H 4
0

(2 JUNI
2020)
H 4
1

(3 JUNI
2020)
H 4
2

(4 JUNI
2020)
H 4
3

(5 JUNI
2020)
H 4
4

(6 JUNI
2020)
H 4
5

(7 JUNI
2020)
METRO
JAYA
7.773 6.318 4.338 7.008 5.209 4.025 2.717 2.574 1.223 2.829 3.095 2.329 2.541 3.637 4.208 2.376 3.355 2.167 1.290 642 365 70.088
JABAR 2.447 2.405 2.240 2.220 482 407 269 538 2.424 1.705 1.234 345 1.344 1.344 1.659 1.690 2.215 1.133 1.018 574 249 28.888
JATENG 1.794 1.299 793 1.000 211 175 28 33 582 1.062 1.095 1.291 1.319 694 714 599 990 1.155 672 345 162 15.405
JATIM 3.733 2.986 2.292 4.073 649 544 758 734 580 412 2.245 683 359 467 311 408 350 296 271 141 69 22.150
DIY 209 131 101 146 34 15 41 106 83 438 1.333 398 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.041
BANTEN 2.192 1.874 1.252 1.981 340 268 207 135 127 395 357 444 973 2.136 1.312 615 441 245 115 48 20 15.378
LAMPUNG 506 403 216 269 22 45 10 29 13 29 27 28 19 40 20 46 35 22 26 13 6 1.824
JUMLAH 18.654 15.416 11.232 16.697 6.947 5.479 4.030 4.149 5.032 6.939 9.386 5.518 6.561 8.318 8.224 5.734 7.386 5.046 3.392 1.763 871 156.774
TOTAL KESELURUHAN 156.774 RAN
11
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
PENINDAKAN RANMOR DILAPANGA
N

PADA PELAKSAAN OPS KETUPAT - 2020
NO POLDA TRAVEL


GELAP
ANGKUTAN


BARANG
BUS JUMLAH
1 METRO JAYA 417 0 0 417
2 JABAR 192 6 0 198
3 BANTEN 9 1 0 10
4 JATIM 131 1 3 135
5 LAMPUNG 0 0 1 1
JUMLAH 749 8 4 761
12
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
MEME-MEME HIMBAUAN PENIADAAN MUDIK
13
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
MABES POLRI
 

834 PERS
TOTA
L

166.734 PERS
INSTANSI TERKAIT
 

72.564 PERS
POLDA JAJARAN
 

93.336 PERS
❑ 13.332 ORG TN
I

❑ 10.449 ORG DISHU
B

❑ 10.772 ORG POL PP
❑ 7.402 ORG DINKE
S

❑ 6.330 ORG PRAMUK
A

❑ 2.379 ORG LINMAS
❑ 1.210 ORG JASA
RAHARJ
A

❑ 2.301 ORG BASARNA
S

❑ 18.389 ORG LAIN - LAIN
KUAT PERSONIL
❑ 53 ORG PIMPINAN & STA
F

❑ 16 ORG SATGAS
1

❑ 66 ORG SATGAS
2

❑ 101 ORG SATGAS
3

❑ 32 ORG SATGAS
4

❑ 543 ORG SATGAS 5
14
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
SEBANYAK 379 LOKASI PENYEKATAN ARUS LALU
LINTA
S

PADA OPERASI KETUPAT - 2021 MULAI DARI POLDA SUMSEL SD BALI
POLDA LAMPUNG
POLDA BANTEN
POLDA JABAR
POLDA DIY
POLDA BALI
POLDA JATENG
POLDA JATIM
POLDA METRO JAYA
8 TITIK
16 TITIK
14 TITIK
85 TITIK
73 TITIK
10 TITIK
5 TITIK
158 TITIK
PADA SETIAP TITIK PENYEKATAN DIBANTU 1 TIM BRIMOB UNTUK MEMBANTU PENGAWASAN KEGIATAN
ANGGOTA
POLDA SUMSEL
10 TITIK
15
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
WILAYAH AGLOMERASI
WILAYAH AGLOMERASI ADALAH
BEBERAPA KABUPATEN / KOTA YANG
BERDEKATAN YANG MENDAPAT IZIN
MELAKUKAN PERGERAKAN, TAPI DENGAN
BEBERAPA PEMBATASAN.
16
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
ANTISIPASI ARUS BALIK
TITIK
KEPADATAN
AKAN TERJADI
DI KM 66
(PERTEMUAN
KENDARAAN
DARI ARAH
JAWA TENGAH
DAN DARI
ARAH
BANDUNG
YANG MENUJU
JAKARTA)
CB :
➢ REKAYASA
LALU LINTAS/
CONTRA
FLOW DARI
KM 65
SAMPAI KM
4
7

➢ BUKA TUTUP
REST AREA
PROV DKI
JAKARTA
MENERAPKAN
PEMBATASAN
KELUAR/MASUK
WIL MAKA AKAN
DILAKUKAN
PEMERIKSAAN
SIKM DI
PENYEKATAN
EXIT KARAWANG
BARAT KM 47
17
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
HASIL SELAMA PELAKSANAAN GIAT KKYD
SEBANYAK 9.996 UNIT RANMOR YANG DILAKUKAN
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN DIKARENAKAN
TERINDIKASI MUDIK BUKAN PERJALANAN NON MUDIK
SEDANGKAN RAN YG DIPUTAR BALIKAN SEBANYAK 5.228
UNIT
18
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
HASIL SELAMA PELAKSANAAN GIAT KKYD
PERSONIL DITLANTAS POLDA JAJARAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
KESEHATAN (RAPID TEST ANTIGEN) DENGAN HASIL NEGATIF
COVID - 19 SEBANYAK 8.911 ORANG SELAMA GIAT KKYD
19
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
HASIL SELAMA PELAKSANAAN GIAT KKYD
DITLANTAS POLDA JAJARAN MELAKUKAN PENANGKAPAN
THDP TRAVEL GELAP
 

SEBANYAK 159 UNIT YANG TIDAK MEMPUNYAI IJIN
BEROPERASI MEMBAWA PENUMPANG UNTUK MUDIK
LEBARAN PADA PELAKSANAAN GIAT KKYD
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
SURVEY LOKASI PENYEKATAN / PENCEGAHAN
MUDI
K

JALUR TOL & ARTER
I

OLEH KAKORLANTAS POLRI
21
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN PRAMBANAN
 

POLDA JATENG
22
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN PRAMBANA
N

POLDA JATENG
23
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN PRAMBANA
N

POLDA JATENG
24
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN ALILA POLRESTA SURAKART
A

POLDA JATENG
25
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN EXIT TOL KUNGKRUK /
SRAGE
N

POLDA JATENG
26
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN EXIT TOL KUNGKRUK /
SRAGE
N

POLDA JATENG
27
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN MANTINGAN / NGAW
I

POLDA JATIM
28
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN MANTINGAN / NGAW
I

POLDA JATIM
29
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN EXIT TOL NGAW
I

POLDA JATIM
30
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN EXIT TOL NGAW
I

POLDA JATIM
31
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PENYEKATAN EXIT TOL NGAW
I

POLDA JATIM
32
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PAM MENGKRENG KEDIR
I

POLDA JATIM
33
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PAM MENGKRENG KEDIR
I

POLDA JATIM
34
Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas
POS PAM MENGKRENG KEDIR
I

POLDA JATIM
Menuju Polantas Prediktif, Responsibiltas
& Transparansi Berkeadilan

More Related Content

Similar to Renpam dilarang mudik 2021 020521 (minggu) ok rev. 1 ok

3 iku 2015 2019 revisi
3  iku 2015 2019 revisi3  iku 2015 2019 revisi
3 iku 2015 2019 revisiImam Pirdaus
 
3 iku 2015 2019 revisi
3  iku 2015 2019 revisi3  iku 2015 2019 revisi
3 iku 2015 2019 revisiImam Pirdaus
 
3. iku 2015 2019 revisi
3. iku 2015 2019 revisi3. iku 2015 2019 revisi
3. iku 2015 2019 revisiImam Pirdaus
 
Koordinasi keselamatan jalan.pptx
Koordinasi keselamatan jalan.pptxKoordinasi keselamatan jalan.pptx
Koordinasi keselamatan jalan.pptxIrfanHardiansyah6
 
Program penting bagi road safety subdit jemenopsrek
Program penting bagi road safety subdit jemenopsrekProgram penting bagi road safety subdit jemenopsrek
Program penting bagi road safety subdit jemenopsrekyuliantoliestiono
 
Kep iku js 2015 2019
Kep iku js 2015 2019Kep iku js 2015 2019
Kep iku js 2015 2019Imam Pirdaus
 
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptxANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptxPOLRESPAGARALAM
 
2 kep iku js 2015 2019
2  kep iku js 2015 20192  kep iku js 2015 2019
2 kep iku js 2015 2019Imam Pirdaus
 
2 kep iku js 2015 2019
2  kep iku js 2015 20192  kep iku js 2015 2019
2 kep iku js 2015 2019Imam Pirdaus
 
Paparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdf
Paparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdfPaparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdf
Paparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdfFajriHidayat10
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasWeb Master
 
GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar
GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar
GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar Yulian Yogadhita
 
Program penting bagi road safety subdit audit dan inspeksi
Program penting bagi road safety subdit audit dan inspeksiProgram penting bagi road safety subdit audit dan inspeksi
Program penting bagi road safety subdit audit dan inspeksiyuliantoliestiono
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 

Similar to Renpam dilarang mudik 2021 020521 (minggu) ok rev. 1 ok (20)

3 iku 2015 2019 revisi
3  iku 2015 2019 revisi3  iku 2015 2019 revisi
3 iku 2015 2019 revisi
 
3 iku 2015 2019 revisi
3  iku 2015 2019 revisi3  iku 2015 2019 revisi
3 iku 2015 2019 revisi
 
3. iku 2015 2019 revisi
3. iku 2015 2019 revisi3. iku 2015 2019 revisi
3. iku 2015 2019 revisi
 
Koordinasi keselamatan jalan.pptx
Koordinasi keselamatan jalan.pptxKoordinasi keselamatan jalan.pptx
Koordinasi keselamatan jalan.pptx
 
Program penting bagi road safety subdit jemenopsrek
Program penting bagi road safety subdit jemenopsrekProgram penting bagi road safety subdit jemenopsrek
Program penting bagi road safety subdit jemenopsrek
 
Kep iku js 2015 2019
Kep iku js 2015 2019Kep iku js 2015 2019
Kep iku js 2015 2019
 
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptxANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
 
2 kep iku js 2015 2019
2  kep iku js 2015 20192  kep iku js 2015 2019
2 kep iku js 2015 2019
 
2 kep iku js 2015 2019
2  kep iku js 2015 20192  kep iku js 2015 2019
2 kep iku js 2015 2019
 
Paparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdf
Paparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdfPaparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdf
Paparan GS Polri 2025-2045 FGD IV_13-14 Nov 23.pdf
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
 
GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar
GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar
GRSW 2013 - Ditlantas Kalbar
 
Safety Riding
Safety RidingSafety Riding
Safety Riding
 
REVIEW & EVALUATION OPS (2)
REVIEW & EVALUATION OPS (2)REVIEW & EVALUATION OPS (2)
REVIEW & EVALUATION OPS (2)
 
Program penting bagi road safety subdit audit dan inspeksi
Program penting bagi road safety subdit audit dan inspeksiProgram penting bagi road safety subdit audit dan inspeksi
Program penting bagi road safety subdit audit dan inspeksi
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Kewenangan Pelabuhan
Kewenangan PelabuhanKewenangan Pelabuhan
Kewenangan Pelabuhan
 
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteriBapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
 

More from merdekacom

Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdfPilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdfmerdekacom
 
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdfRILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdfmerdekacom
 
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdfRILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdfmerdekacom
 
RKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdfRKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdfmerdekacom
 
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdfmerdekacom
 
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdfKesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdfmerdekacom
 
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdfPP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdfmerdekacom
 
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdfPERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdfmerdekacom
 
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfRUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfmerdekacom
 
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdfIDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdfmerdekacom
 
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdfLSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdfmerdekacom
 
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdfmerdekacom
 
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdfRILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdfmerdekacom
 
LAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdfLAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdfmerdekacom
 
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdfKEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdfmerdekacom
 
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdfmerdekacom
 
16466214689845
1646621468984516466214689845
16466214689845merdekacom
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532merdekacom
 
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...merdekacom
 

More from merdekacom (20)

Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdfPilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
Pilpres-2024-dan-Cawe-Cawe-P-JKW-_SC (1).pdf
 
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdfRILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
RILIS 3 SURNAS POLTRACKING [FEBRUARI, MARET, & APRIL 2023].pdf
 
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdfRILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
RILIS SURNAS PETA ELEKTORAL 2024 [POLTRACKING - NOVEMBER 2022].pdf
 
RKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdfRKUHP-30-November-2022-.pdf
RKUHP-30-November-2022-.pdf
 
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
(p) PARTAI POLITIK DAN PERTUMBUHAN PRO-SYARIAT ISLAM.pdf
 
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdfKesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF.pdf
 
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdfPP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdf
 
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdfPERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
PERS RILIS SURVEI NETIZEN MEDIAN JULI 2022.pdf
 
UU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdfUU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdf
 
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfRUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
 
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdfIDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
IDI_PAPARAN DR ERLINA_VARIANT_2022.pdf
 
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdfLSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
LSI Denny JA_Tiga Poros Utama Pilpres 2024.pdf
 
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni.pdf
 
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdfRILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
RILIS-SURNAS-INDIKATOR_EVALUASI-PEMERINTAH-DAN-PETA-ELEKTORAL_APRIL-2022.pdf
 
LAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdfLAPORAN SATGAS IAHF.pdf
LAPORAN SATGAS IAHF.pdf
 
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdfKEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
KEPGUB_NO._275_TAHUN_2022.pdf
 
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf
 
16466214689845
1646621468984516466214689845
16466214689845
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532
 
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
Peraturan menteri-pertahanan-nomor-85-tahun-2014-tentang-tenaga-profesi-praju...
 

Renpam dilarang mudik 2021 020521 (minggu) ok rev. 1 ok

  • 2. 2 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas DASAR PENIADAAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2021 / 1442 H MENHUB (DARAT, LAUT, UDARA & KERETA API) SATGAS PENANGANAN COVID 19 MENKO PEREKONOMIAN PENGENDALIAN EKONOMI KEBIJAKAN PPKM SKALA MIKRO (INSTRUKSI MENDAGRI NO. 9 THN 2021) SE NO. 13 TAHUN 2021 & ADDENDUM TTG PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H PERMENHUB 13 TAHUN 2021 TTG PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA IDUL FITRI 1442 H POLRI/TNI/PERHUB/ KE S & INSTANSI TERKAIT PENGENDALIAN MOBILITAS 379 TITI K PENYEKATAN
  • 3. 3 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas ATURAN YG MENDUKUNG PENIADAAN MUDIK LEBARAN DAN PREDIKSI TAHUN 2021 / 1442 H SURAT EDARAN MENPAN R B , S E - N O . 8 / 2 0 2 1 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI AS N DALAM MASA PANDEMI COVID-19 S U R A T E D A R A N MENAKER, SE-NO M/7/ HK.04/IV/2021 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL F I T R I 1 4 4 2 H B A G I PEKERJA/BURUH DAN P E K E R J A M I G R A N INDONESIA (PMI) DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 S U R A T E D A R A N KEMENAG, SE NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PA N D U A N I B A D A H RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1442 H PREDIKSI MUDIK LEBARAN TH 2021/1442 H SURVEI BALITBANG KEMENHUB POTENSI PERGERAKAN LEBARAN 2021, TURUN SETELAH PENETAPAN LARANGAN MUDIK DARI 11% MENJADI 7% TETAP AKAN BEPERGIAN (TURUN 4%) DAERAH TUJUAN TERBANYAK : ➢ JAWA TENGAH 38,53% (BANYUMAS, TEGAL, KEBUMEN ) ➢ JAWA BARAT 22,02% (BANDUNG, KUNINGAN, CIREBON ) ➢ JAWA TIMUR 11,93% PERKIRAAN PEMUDIK DARI JABODETABEK + BANTEN KURANG LEBIH 3 JUTA MENUJU JAWA DAN SUMATERA MODA TRANSPORTASI YG DIGUNAKAN ➢ MOBIL PRIBADI 34,5% ➢ SEPEDA MOTOR 18,2% ➢ BUS 12,7% ➢ PESAWAT 10,9 % ➢ KERETA API 9 %
  • 4. 4 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas ,PERMENHUB NO 13 TAHUN 2021 Ref. SE SATGAS PENANGANAN COVID-19 ; SE NO 12 THN 2021 TGL 26 MARET 2021 ; SE NO 13 THN 2021 TGL 7 APRIL 2021 ; ADDENDUM SE NO 13 THN 2021 TGL 21 APRIL 2021 DAN PERMENHUB NO 13 THN 2021
  • 5. 5 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas GIAT POLRI DALAM ANTISIPASI BIJAK PEMERINTA H “PENIADAAN MUDIK” PEMERIKSAAN DOKUMEN KESEHATAN MASY YG MELAKUKAN MOBILITAS DAN MELAKS RAPID TEST ANTIGEN SECARA GRATIS SERTA MEMUTAR BALIKKAN KEND YG TERIDIKASI MELAKUKAN PERJALANAN MUDIK KKY D 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 OPS KETUPAT - 202 1 6 - 17 MEI 2021 “12 HARI” KAMIS JUM’AT SABTU MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU MINGGU SENIN SELASA KONSOLIDASI CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1442 H IDUL FITRI 1442 H PENIADAAN MUDIK PRA MUDIK GELAR PASUKAN PASUKAN INSERT KE LOKASI PASCA MUDIK CATATAN : SELAMA OPS KETUPAT - 2021 TMT 6 - 17 MEI 2021 GIAT MUDIK “DITIADAKAN” OPS KEWIL KESELAMATAN - 202 1 12 - 25 APRIL 2021 KKYD “ANTISIPASI ARUS” 26 APRIL - 05 MEI 2021 KKYD “ANTISIPASI ARUS” 19 - 31 MEI 2021
  • 6. TRANSPORTASI DARAT 6 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 13 THN 202 1 TENTAN G PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI 1442 H DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) PENGATURAN SARANA TRANSPORTASI DARAT YG DILARANG PENGOPERASIANNYA, ANTARA LAIN : ❖ RANMOR UMUM DGN JENIS MOBIL BUS & RAN PENUMPAN G ❖ R A N M O R P E R O R A N G A N D G N J E N I S M O B I L PENUMPANG & SEPEDA MOTO R ❖ K A P A L A N G K U T A N S U N G A I , D A N A U & PENYEBERANGAN PENGECUALIAN ▪ RAN PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA R I ▪ RAN DINAS OPSNAL DGN TNKB DINAS ASN, TNI, DAN POLRI YANG DIGUNAKAN UTK MELAKUKAN DINAS ; ▪ RAN DINAS OPSNAL PETUGAS JLN TOL ; ▪ RAN PEMADAM KEBAKARAN, AMBULANS & MOBIL JENAZAH ; ▪ RAN BARANG DGN TDK MEMBAWA PENUMPANG; ▪ RAN PENGANGKUT OBAT - OBATAN & ALAT KESEHATAN ; ▪ RAN YG DIGUNAKAN UTK KEPERLUAN MENDESAK UTK KEPENTINGAN NON MUDIK, BERUPA RAN UTK BEKERJA / PERJALANAN DINAS, KUNJUNGAN KELUARGA SAKIT, KUNJUNGAN DUKA ANGGOTA KELUARGA MENINGGAL, IBU HAMIL YG DIDAMPINGI OLEH 1 (SATU) ORG ANGGOTA KELUARGA, KEPENTINGAN PERSALINAN YG DIDAMPINGI PALING BANYAK 2 (DUA) ORG, YAN KESEHATAN DARURAT & KEPENTINGAN NON MUDIK TERTENTU LAINNYA YG DILENGKAPI SRT KET DR KADES / LURAH SETEMPAT ; ▪ RAN YG MENGANGKUT REPATRIASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA, WNI TERLANTAR & PELAJAR / MAHASISWA YG BERADA DI LN, SERTA PEMULANGAN ORG DGN ALASAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH SAMPAI KE DAERAH ASAL SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.
  • 7. 7 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas PENGAWASAN DILAKSANAKAN OLEH : ▪ POLRI DGN DIBANTU OLEH TNI, BPTD & DISHUB UTK RANMOR UMUM & RAN PERORANGA N ▪ BPTD, UPT PELABUHAN DIBANTU OLEH TNI & POLRI UTK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN TITIK PENGECEKAN DPT DILAKS PD LOKASI : ▪ AKSES UTAMA KELUAR/MASUK PD RUAS JLN TOL & NON TO L ▪ TERMINAL ANGKUTAN PENUMPAN G ▪ REST AREA ▪ PELABUHAN PENYEBERANGA N ▪ PELABUHAN SUNGAI & DANAU
  • 8. 8 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas KETENTUAN PELAKU PERJALANAN TRANSPORTASI DARAT (MASA MENJELANG & PASCA PENIADAAN MUDIK) SARANA TRANSPORTASI DARAT YG DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI HRS MEMATUHI KETENTUAN PERSYARATAN DOKUMEN PERJALANAN ORANG YG TELAH DITETAPKAN OLEH SATGAS PENANGANAN COVID - 19 PERSYARATAN DOKUMEN PERJALANAN ORANG DILAKUKAN PENGECEKAN DI : 1) PINTU KEDATANGAN/KEBERANGKATAN TERMINAL PENUMPANG ATAU PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN ; 2) REST AREA ; 3) PERBATASAN KOTA BESAR ; 4) TITIK PENGECEKAN (CHECK POINT) DAN TITIK PENYEKATAN KAWASAN PERKOTAAN YG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN NASIONAL (KAWASAN AGLOMERASI). ▪ PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUTAN UMUM YG TETAP BEROPERASI UNTUK MELAYANI PERJALANAN ORANG YG DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI, DGN KETENTUAN HARUS DILAKUKAN RAMPCHECK, DIDISINFEKTAN DAN DILENGKAPI TANDA KHUSUS BERUPA STIKER YG DIBERIKAN OLEH PEJABAT PEMBERI IZIN. ▪ PEMBATASAN JUMLAH TERMINAL PENUMPANG TIPE A YG TETAP BEROPERASI UNTUK MELAYANI KENDARAAN BERMOTOR UMUM YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN TETAP BEROPERASI UNTUK MELAYANI PERJALANAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENDALIAN TRANSPORTASI
  • 9. 9 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas ISU - ISU STRATEGI S PENGETATAN MOBILITAS PD MASA LARANGAN MUDIK ANTISIPASI MUDIK DINI, DMN DATA MENUNJUKAN BAHWA HARI SDH ADA PENINGKATAN PERGERAKAN (PEMUDIK) DI SIMPUL - SIMPUL TRANSPORTASI TINDAK LANJUT : DIBERIKAN TINDAKAN THDP TRAVEL GELAP / ANGKUTAN LOGISTIK YG MENGANGKUT PEMUDIK 1 PEKERJA MIGRAN INDONESIA YG PULANG KE INDONESIA MELALUI JAKARTA, SURABAYA, RIAU, MALINAU, NUNUKAN, PLBN ARUK & ENTIKONG (MALAYSIA) TINDAK LANJUT : PERLUNYA DUKUNGAN & SINERGI DARI KEMENLU, KEMENKES, SATGAS & PEMDA DLM MENGANTISIPASI PMI DGN PENGUATAN SCREENING TEST, PENAMBAHAN PERS DI GATE MASUK BANDARA/PELABUHAN & SOP YG TEGAS DIEKSEKUSI 2 EVAKUASI WNI DI INDIA TINDAK LANJUT : SEDANG DILAKUKAN PEMBAHASAN LINTAS KEMENTERIAN / LEMBAGA 3 ANTISIPASI MUDIK LOKAL / WISATA DLM DAERAH AGLOMERASI TINDAK LANJUT : PERLU PENGAWASAN THDP PROTOKOL KESEHATAN & PEMBERIAN SANKSI TEGAS THDP PELANGGAR 4 MOBILITAS MASY MASIF DI PUSAT PERBELANJAAN (PSR TANAH ABANG DSB) TINDAK LANJUT : PERLU PENGAWASAN THDP PROTOKOL KESEHATAN & OPS YUSTISI 5
  • 10. 10 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas JUMLAH RAN PEMUDIK YANG DI PUTAR BALIK SELAMA PELAKSAAN OPS KETUPAT - 2020 POLDA ARUS MUDIK ARUS BALIK JUMLAH M 1 (24 – 30 APRIL 2020) M 2 (1 – 7 MEI 2020) M 3 (8 – 14 MEI 2020) M 4 (15 – 21 MEI 2020) H 2 9 (22 MEI 2020) H 3 0 (23 MEI 2020) H 31 (24 MEI 2020) H 32 (25 MEI 2020) H 33 (26 MEI 2020) H 3 4 (27 MEI 2020) H 3 5 (28 MEI 2020) H 3 6 (29 MEI 2020) H 3 7 (30 MEI 2020) H 3 8 (31 MEI 2020) H 3 9 (1 JUNI 2020) H 4 0 (2 JUNI 2020) H 4 1 (3 JUNI 2020) H 4 2 (4 JUNI 2020) H 4 3 (5 JUNI 2020) H 4 4 (6 JUNI 2020) H 4 5 (7 JUNI 2020) METRO JAYA 7.773 6.318 4.338 7.008 5.209 4.025 2.717 2.574 1.223 2.829 3.095 2.329 2.541 3.637 4.208 2.376 3.355 2.167 1.290 642 365 70.088 JABAR 2.447 2.405 2.240 2.220 482 407 269 538 2.424 1.705 1.234 345 1.344 1.344 1.659 1.690 2.215 1.133 1.018 574 249 28.888 JATENG 1.794 1.299 793 1.000 211 175 28 33 582 1.062 1.095 1.291 1.319 694 714 599 990 1.155 672 345 162 15.405 JATIM 3.733 2.986 2.292 4.073 649 544 758 734 580 412 2.245 683 359 467 311 408 350 296 271 141 69 22.150 DIY 209 131 101 146 34 15 41 106 83 438 1.333 398 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.041 BANTEN 2.192 1.874 1.252 1.981 340 268 207 135 127 395 357 444 973 2.136 1.312 615 441 245 115 48 20 15.378 LAMPUNG 506 403 216 269 22 45 10 29 13 29 27 28 19 40 20 46 35 22 26 13 6 1.824 JUMLAH 18.654 15.416 11.232 16.697 6.947 5.479 4.030 4.149 5.032 6.939 9.386 5.518 6.561 8.318 8.224 5.734 7.386 5.046 3.392 1.763 871 156.774 TOTAL KESELURUHAN 156.774 RAN
  • 11. 11 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas PENINDAKAN RANMOR DILAPANGA N PADA PELAKSAAN OPS KETUPAT - 2020 NO POLDA TRAVEL GELAP ANGKUTAN BARANG BUS JUMLAH 1 METRO JAYA 417 0 0 417 2 JABAR 192 6 0 198 3 BANTEN 9 1 0 10 4 JATIM 131 1 3 135 5 LAMPUNG 0 0 1 1 JUMLAH 749 8 4 761
  • 12. 12 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas MEME-MEME HIMBAUAN PENIADAAN MUDIK
  • 13. 13 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas MABES POLRI 834 PERS TOTA L 166.734 PERS INSTANSI TERKAIT 72.564 PERS POLDA JAJARAN 93.336 PERS ❑ 13.332 ORG TN I ❑ 10.449 ORG DISHU B ❑ 10.772 ORG POL PP ❑ 7.402 ORG DINKE S ❑ 6.330 ORG PRAMUK A ❑ 2.379 ORG LINMAS ❑ 1.210 ORG JASA RAHARJ A ❑ 2.301 ORG BASARNA S ❑ 18.389 ORG LAIN - LAIN KUAT PERSONIL ❑ 53 ORG PIMPINAN & STA F ❑ 16 ORG SATGAS 1 ❑ 66 ORG SATGAS 2 ❑ 101 ORG SATGAS 3 ❑ 32 ORG SATGAS 4 ❑ 543 ORG SATGAS 5
  • 14. 14 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas SEBANYAK 379 LOKASI PENYEKATAN ARUS LALU LINTA S PADA OPERASI KETUPAT - 2021 MULAI DARI POLDA SUMSEL SD BALI POLDA LAMPUNG POLDA BANTEN POLDA JABAR POLDA DIY POLDA BALI POLDA JATENG POLDA JATIM POLDA METRO JAYA 8 TITIK 16 TITIK 14 TITIK 85 TITIK 73 TITIK 10 TITIK 5 TITIK 158 TITIK PADA SETIAP TITIK PENYEKATAN DIBANTU 1 TIM BRIMOB UNTUK MEMBANTU PENGAWASAN KEGIATAN ANGGOTA POLDA SUMSEL 10 TITIK
  • 15. 15 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas WILAYAH AGLOMERASI WILAYAH AGLOMERASI ADALAH BEBERAPA KABUPATEN / KOTA YANG BERDEKATAN YANG MENDAPAT IZIN MELAKUKAN PERGERAKAN, TAPI DENGAN BEBERAPA PEMBATASAN.
  • 16. 16 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas ANTISIPASI ARUS BALIK TITIK KEPADATAN AKAN TERJADI DI KM 66 (PERTEMUAN KENDARAAN DARI ARAH JAWA TENGAH DAN DARI ARAH BANDUNG YANG MENUJU JAKARTA) CB : ➢ REKAYASA LALU LINTAS/ CONTRA FLOW DARI KM 65 SAMPAI KM 4 7 ➢ BUKA TUTUP REST AREA PROV DKI JAKARTA MENERAPKAN PEMBATASAN KELUAR/MASUK WIL MAKA AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN SIKM DI PENYEKATAN EXIT KARAWANG BARAT KM 47
  • 17. 17 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas HASIL SELAMA PELAKSANAAN GIAT KKYD SEBANYAK 9.996 UNIT RANMOR YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN DIKARENAKAN TERINDIKASI MUDIK BUKAN PERJALANAN NON MUDIK SEDANGKAN RAN YG DIPUTAR BALIKAN SEBANYAK 5.228 UNIT
  • 18. 18 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas HASIL SELAMA PELAKSANAAN GIAT KKYD PERSONIL DITLANTAS POLDA JAJARAN PEMERIKSAAN DOKUMEN KESEHATAN (RAPID TEST ANTIGEN) DENGAN HASIL NEGATIF COVID - 19 SEBANYAK 8.911 ORANG SELAMA GIAT KKYD
  • 19. 19 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas HASIL SELAMA PELAKSANAAN GIAT KKYD DITLANTAS POLDA JAJARAN MELAKUKAN PENANGKAPAN THDP TRAVEL GELAP SEBANYAK 159 UNIT YANG TIDAK MEMPUNYAI IJIN BEROPERASI MEMBAWA PENUMPANG UNTUK MUDIK LEBARAN PADA PELAKSANAAN GIAT KKYD
  • 20. Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas SURVEY LOKASI PENYEKATAN / PENCEGAHAN MUDI K JALUR TOL & ARTER I OLEH KAKORLANTAS POLRI
  • 21. 21 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN PRAMBANAN POLDA JATENG
  • 22. 22 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN PRAMBANA N POLDA JATENG
  • 23. 23 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN PRAMBANA N POLDA JATENG
  • 24. 24 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN ALILA POLRESTA SURAKART A POLDA JATENG
  • 25. 25 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN EXIT TOL KUNGKRUK / SRAGE N POLDA JATENG
  • 26. 26 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN EXIT TOL KUNGKRUK / SRAGE N POLDA JATENG
  • 27. 27 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN MANTINGAN / NGAW I POLDA JATIM
  • 28. 28 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN MANTINGAN / NGAW I POLDA JATIM
  • 29. 29 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN EXIT TOL NGAW I POLDA JATIM
  • 30. 30 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN EXIT TOL NGAW I POLDA JATIM
  • 31. 31 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PENYEKATAN EXIT TOL NGAW I POLDA JATIM
  • 32. 32 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PAM MENGKRENG KEDIR I POLDA JATIM
  • 33. 33 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PAM MENGKRENG KEDIR I POLDA JATIM
  • 34. 34 Menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas POS PAM MENGKRENG KEDIR I POLDA JATIM
  • 35. Menuju Polantas Prediktif, Responsibiltas & Transparansi Berkeadilan