PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK

1. PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI
Nomor : 815/SJ-IND/11/2016
Nomor : 614/D/PD/2016
Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun dua
ribu enam belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :
1. SYARIF HIDAYAT : Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian Perindustrian,
berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 52-53 Jakarta, yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU;
2. HAMID MUHAMMAD : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Pelaksanaan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi
yang Link And Match dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
TUJUAN
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pengembangan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Kompetensi yang Link and Match
dengan Industri dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai
dengan kebutuhan industri manufaktur.
Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Penyusunan peta sebaran dan proyeksi pengembangan industri
berdasarkan wilayah dan jenis industri;
b. Penyusunan peta sebaran satuan pendidikan kejuruan berdasarkan
wilayah dan program keahlian;
c. Penyiapan industri dan satuan pendidikan kejuruan dalam rangka
pengembangan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and
match dengan industri;
d. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung kompetensi
tenaga pendidik dan sertifikasi calon tenaga kerja industri antara lain
Standar Kompetensi, Asesor Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan
Program Pendidikan Berbasis Kompetensi;
e. Penyiapan tempat praktik kerja lapangan dan/atau pemagangan industri
bagi siswa dan guru satuan pendidikan kejuruan;
f. Penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktik kerja
lapangan dan/ atau pemagangan industri serta pengajar di satuan
pendidikan kejuruan; dan
g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di satuan
pendidikan kejuruan.
Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
a. menyusun peta sebaran industri dan proyeksi pengembangan industri
berdasarkan wilayah dan jenis industrinya;

3. b. menyusun peta kesiapan industri yang dapat memfasilitasi praktek
kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa dan guru
SMK;
c. mendorong industri untuk menyediakan workshop sebagai teaching
factory pendidikan menengah kejuruan dan memfasilitasi praktek
kerja lapangan dan/atau pemangangan industri bagi siswa dan guru
SMK;
d. memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri
antara lain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),
Asesor Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Profesi;
e. menyusun peraturan tentang fasilitasi praktek kerja lapangan
dan/atau pemagangan industri oleh industri manufaktur;
f. mendukung pembinaan satuan pendidikan kejuruan yang memiliki
program studi/keahlian di bidang industri manufaktur;
g. memberikan bimbingan penyelenggaraan pendidikan berbasis
kompetensi yang link and match dengan industri terhadap satuan
pendidikan kejuruan;
h. memberikan dukungan pengembangan instruktur industri melalui
TOT instruktur;
i. mendorong industri untuk memfasilitasi penyediaan instruktur
industri ke satuan pendidikan kejuruan;
j. Memfasilitasi pengembangan workshop dan laboratorium di SMK; dan
k. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama.
(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
a. menyusun peta sebaran SMK berdasarkan wilayah dan program
keahlian;
b. merestrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada SMK
berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri di setiap
wilayah;
c. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik SMK sesuai dengan
kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemagangan industri;
d. menetapkan pedoman praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan
industri bagi siswa dan tenaga pendidik SMK;
e. melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan praktek kerja
lapangan dan/atau pemangangan industri;
f. memfasilitasi SMK yang akan dibina oleh industri termasuk yang
mendapat dukungan dari PIHAK KESATU;
g. Memberikan bimbingan penyelenggaraan pendidikan berbasis
kompetensi yang link and match dengan industri terhadap satuan
pendidikan kejuruan;

4. h. memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai
pembimbing praktek kerja lapangan dan/ atau pemagangan industri
serta pengajar di satuan pendidikan kejuruan;
i. memberikan dukungan pengembangan instruktur industri melalui
TOT instruktur;
j. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di
satuan pendidikan kejuruan; dan
k. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama.
Pasal 4
JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini,
maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA
PIHAK.
Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran
maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya
dilakukan secara musyawarah mufakat.
Pasal 6
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 7
EVALUASI PELAKSANAAN
Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.