3. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Visi Misi:
Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
g
• Penyusunan RPJMD
• Penyusunan Renstra SKPD
• Penyusunan Renja SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. PP 8/2008-Permendagri 54/2010
8/2008- g
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5.
5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.
9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
dadang-solihin.blogspot.com 5
8. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 8
10. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 10
12. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 12
15. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M
Mengelola sumber d
l l b daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 23
25. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 25
29. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 34
36. 1/2
Apa it RPJMD
itu
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
p
penting p
g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 36
37. 2/2
Apa it RPJMD
itu
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 37
38. Substansi RPJMD
S bstansi
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. Step b St P
St by Step Penyusunan RPJMD
3 5
1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD
Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD R
Renstra SKPD
t tentang RPJMD
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 39
40. 1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. y
Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7 Penyusunan Rencana K j P
P R Kerja Penyiapan d k
i dokumen R
Renstra SKPD
t
8. Identifikasi Stakeholder
9.
9 Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 40
41. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal
RPJMD
1.
1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan p
y p prediksi masa depan
p
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7.
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
g
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 41
42. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal
Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5.
5 Evaluasi R
E l i Renstra SKPD (R
t (Renstra Di
t Dinas) periode l l
) i d lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7.
7 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12.
12 Musrenbang RPJMD
M b
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 42
43. 4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
y p
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
y g
dadang-solihin.blogspot.com 43
44. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
p p
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq
Bappeda Kabupaten
2.
2 Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
p p j
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
y
dadang-solihin.blogspot.com 44
45. Langkah Penyusunan RPJMD
g y
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2.
2 Kontrak litik
K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
diajukan J b kesenian b t f internasional, mematenkan
k i bertaraf i t i l t k
Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat-
g kawasan Jatinangor.
g
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
Membuka ruang publik untuk komunikasi 7.
7 Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan.
transparan untuk menyelamatkan lingkungan.
lingkungan
Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.
baik
dadang-solihin.blogspot.com 46
47. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
16 P t b ik jalan k i i guru negeri d swasta, d
i dan t dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
g genting Kab.
g dana talangan untuk menjamin stabilitas
g j
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan Pembangunan jalan dan irigasi dengan
masalah kesehatan
kesehatan. anggaran Rp 200 miliar
miliar.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela. Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun.
kesehatan.
kesehatan Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.
dadang-solihin.blogspot.com 47
48. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5.
15 Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 Pelayanan U
P l Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 48
49. Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11
2 11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
visi
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 RTRW Provinsi d RTRW
P i i dan Kerangka Pendanaan
K k P d
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g g program p
perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 49
50. Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
t d l i
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 50
51. Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
Maksud dan Tujuan Urusan Wajib
Landasan Hukum Urusan Pemerintahan
Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kondisi Geografis Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kondisi Demografi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Sumber Kekayaan Alam
Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI Program menurut Urusan Pemerintahan
Visi Program Kewilayahan
Mi i
Misi
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan Pembangunan Daerah
j g
Strategi Pembangunan Daerah
Pendekatan
dadang-solihin.blogspot.com 51
52. 1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD
E l i K lit
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan p
g p peluang ( pp
g (opportunities) dan mengatasi
) g
ancaman (threats)
dadang-solihin.blogspot.com 52
53. Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3
4.
4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan
tujuan, strategi, arah, .
pembangunan daerah sesuai dengan:
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (th t )
(threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan
tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 53
54. Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3
7.
7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
g
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
l h t t i i l
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
dadang-solihin.blogspot.com 54
56. 1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan
t k hk l kh dan b
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
p p
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
p p p
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 56
57. 2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya
Ke l k diarahkan b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk
U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l
d tk d k ti l bagi implementasinya,
t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 57
58. Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4.
4 Visi, i i tujuan d sasaran, strategi d k bij k
Vi i misi, t j dan t t i dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Pasal 40 PP 8/2008
8/
dadang-solihin.blogspot.com 58
59. Sistematika Renstra SKPD
I. Pendahuluan;
II. Gambaran Pelayanan SKPD;
y ;
III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;
IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
, , j , g j ;
V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif; dan
VI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD.
Pasal 93 Permendagri 54/2010
dadang-solihin.blogspot.com 59
60. Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5
1 5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 60
61. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 61
62. Step b St P
St by Step Penyusunan Renstra SKPD
R t
3 5
1 Penyusunan Penyusunan
Rancangan Rancangan
Persiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/
SKPD Renstra SKPD
Pelaksanaan
P l k
Penyusunan Penetapan
Musrenbangda
Rancangan Perda tentang
Jangka
Awal RPJMD RPJMD
Menengah
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 62
63. 1 Tahap Persiapan
p p
1. Orientasi Perencanaan Daerah
y
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
p
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
11 P t Ti P d P d P D k
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
agar berkontribusi dalam p
g proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 63
64. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal
RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1
5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan p
y p prediksi masa depan
p
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7.
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
g
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 64
65. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal
Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan p
y profil p y
pelayanan SKPD & p
prediksi j g menengah
jangka g
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 65
66. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
4
g
Menengah
• Musrenbang RPJMD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
p g
5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
y p
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 66
67. 6 Tahap Penetapan Peraturan Daerah
tentang RPJMD
t t
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
• Penetapan Ranperda menjadi P d
P t R d j di Perda
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
dadang-solihin.blogspot.com 67
68. 1/3
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
E l i K lit R t
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja p
j j pencapaian
p .
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3. Ada kajian
3 Ad k ji perspektif masa d
ktif depan SKPD
SKPD: .
mengantisipasi perubahan-perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 68
69. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/3
4.
4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki p y
p pelayanan SKPD kepada masyarakat.
p y
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan .
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi,
p j yang , , .
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD
b l i SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 69
70. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/3
7.
7 Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada .
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD
SKPD.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah .
dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan .
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan
keseluruhan.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 70
72. Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti
RKPD, R
RKPD Renstra SKPD, RPJMD d b hk RPJPD
t SKPD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
p y j g g
menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.
dadang-solihin.blogspot.com 72
73. Sistematika Renja SKPD
I. Pendahuluan;
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
j ;
III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
IV. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan
Pencapaian Renstra SKPD;
V. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju
Berdasarkan P
B d k Pagu I dik tif
Indikatif;
VI. Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program dan
Kegiatan; dan
VII. Penutup.
Pasal 143 Permendagri 54/2010
dadang-solihin.blogspot.com 73
74. Sistematika Penulisan Renja SKPD
Bab 1 Pendahuluan Bab 6 Program dan Kegiatan
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Program SKPD
Pembangunan Daerah
P b D h Program Lintas SKPD
Pelayanan Umum Program Lintas Kewilayahan
Ketertiban dan Keamanan yang disusun menurut PERMENDAGRI No
Ekonomi 13/2006 memuat informasi:
Lingkungan Hidup Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
Perumahan dan Fasilitas Umum Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
Kesehatan Kode SKPD
Pendidikan Kode Program
Pariwisata dan Budaya Kode Kegiatan
Perlindungan Sosial Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Pembangunan Daerah
Kegiatan
Kerangka Regulasi
Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
Kerangka Pelayanan Umum dan
Kegiatan
Investasi Pemerintah Daerah
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendapatan dan Belanja Daerah) Pendanaan
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Bab 7 Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 74
75. 1/2
Penyusunan Renja SKPD
Mengacu kepada rancanga
g j
Rancangan Renja-SKPD awal RKPD, Renstra SKPD
RKPD SKPD,
Masukan oleh SKPD hasil evaluasi pelaksanaan
Rancangan program dan kegiatan
Memuat kebijakan, program
Renja SKPD
j dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan
Pasal 27 ayat 1 dan 3
usulan program serta
kegiatan yang berasal dari
g y g
Rancangan Renja SKPD dibahas masyarakat
dalam forum SKPD untuk
menentukan prioritas Pasal 27 ayat 2
pembangunan
b
Pasal 27 ayat 5
Renja
R j SKPD ditetapkan dalam
dit t k d l
Keputusan Kepala SKPD
Pasal 28
dadang-solihin.blogspot.com 75
76. 2/2
2/2
Penyusunan Renja SKPD
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan
rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka
menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan
kualitas rencana daerah diatasnya.
dadang-solihin.blogspot.com 76
77. Step by Step Penyusunan Renj SKPD
St b St P R j
3 5
1 Penyusunan Penyusunan
Rancangan Rancangan Akhir
Persiapan Awal Renja RKPD/Renja
SKPD SKPD
Pelaksanaan
P l k
Penyusunan Penetapan
Musrenbang
Rancangan RKPD dan
Tahunan
Awal RKPD Renja SKPD
Daerah
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 77
78. 1 T h P i
Tahap Persiapan
• Orientasi Perencanaan Daerah
• Pembentukan Tim Penyusun RKPD
y
• Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD
• Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD
• Penetapan SK Tim Penyusun
• Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada
NGS
• Identifikasi stakeholders
• Penentuan stakeholders untuk konsultasi publik
• penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan fo-rum
SKPD dan Musrenbang
dadang-solihin.blogspot.com 78
79. Tahap Penyusunan Rancangan
p y g
2
Awal RKPD
• Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan
• Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan
g g
prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)
• Pengumpulan Data/Informasi
• Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting
• Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
• Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD
• Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD
• Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
• Formulasi Dokumen Rancangan RKPD
• Pembahasan R
P b h Rancangan RKPD d dengan SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 79
80. Tahap Penyusunan Rancangan
p y g
3
Awal Renja SKPD
• Review Renstra SKPD
• Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
• Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana
• SPM- standar pelayanan minimal
• Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana
• Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi
dadang-solihin.blogspot.com 80
81. Tahap Pelaksanaan Musrenbang
p g
4
Tahunan Daerah
• MUSRENBANG Desa/Kelurahan
• Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/
p g
Kelurahan
• MUSRENBANG Kecamatan
• Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan
• Pembahasan Forum SKPD
• Berita Acara kesepakatan Forum SKPD
• Musrenbang Daerah/RKPD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 81
82. Tahap Penyusunan Rancangan
p y g
5
Akhir RKPD/Renja SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PerKada RKPD
y g
• Formulasi Ranc.Akhir RKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Kepala
SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 82
83. Tahap Penetapan RKPD dan
p p
6
Renja SKPD
• Penyerahan rancangan Peraturan Ka SKPD ke Kepala SKPD
• Penetapan Peraturan Kepala SKPD
p p
• Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada
Kepala Daerah
• Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
• Dokumen Renja SKPD (Peraturan Kepala SKPD)
• Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)
dadang-solihin.blogspot.com 83
84. 1/3
Evaluasi Kualitas Renja SKPD
1 Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah
berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
2 Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja .
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi
p
pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan.
y , j , p
3 Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi .
perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal
dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja
pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan
agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien dan efektif
ditingkatkan efisien, efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 84
85. 2/3
Evaluasi Kualitas Renja SKPD
4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD .
dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki
kinerja pelayanan kepada masyarakat
5 Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan .
TUPOKSI SKPD, visi, misi dan agenda KDH terpilih tujuan
SKPD visi misi, terpilih, tujuan,
strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan
Pedoman Penyusunan APBD y g diterbitkan oleh MENDAGRI
y yang
6 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke .
dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan,
kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat
dan efektif dari pelayanan SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 85
86. 3/3
Evaluasi Kualitas Renja SKPD
7 Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan .
mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal
8 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja
SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil hasil
hasil-hasil
kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder
SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 86