Dokumen tersebut membahas hasil analisis jabatan dan beban kerja (ABK) di Bappeda Kota Samarinda. ABK ini menunjukkan kebutuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu yang lebih besar dibanding jumlah pegawai yang ada, serta rekomendasi untuk menyesuaikan susunan organisasi dan komposisi pegawai berdasarkan hasil ABK.

2. Kelembagaan
Ketatalaksanaan
KepegawaianLATAR BELAKANG
Permasalahan
1.Komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional
2.Pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi
3.Pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata

3. Output
Peta Jabatan
Nomenklatur Jabatan
Informasi Jabatan
Beban Kerja
Kebutuhan Riil Pegawai

4. •UU No.5/ 2014 Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan ANJAB dan ABK(Pasal 56 ayat(1))
•Permendagri No.35 Tahun 2012Penataankelembagaan, ketatalaksanaandankepegawaian, sertaprogram Diklatyang berbasispadakinerjadibutuhkananalisisjabatanpadasetiapsatuanorganisasi
•Keputusan MENPAN No: KEP/75/M.PAN/7/2004 Formasi PNS disusun Berdasarkan Beban Kerja
•Permendagri No. 57 Tahun 2007 Untuk menentukan besaran susunan organisasi dilakukan melalui analisis beban kerja
•Permendagri No. 12 Tahun 2008 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan Analisis Beban KerjaDasar Hukum Pelaksanaan Anjab dan ABK

5. --KONDISI AWAL --
Struktural = 17
JFU = 48
JFT = 0
Pengolah = 28
Verifikator = 2
Bendaharawan = 3
Penyusun = 8
Pengadministrasi = 4
Penyiap = 1
Pengumpul = 1
Pengelola =1

6. --KEBUTUHAN --
Struktural = 24
JFU = 75
JFT = 9
Pengolah = 31
Verifikator = 2
Bendaharawan = 2
Penyusun = 9
Pengadministrasi = 10
Penyiap = 1
Pengumpul = 1
Pengelola =2
Analis = 5
Pemroses = 1
Caraka = 1727930-116001511

7. Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Minimal
Struktural
•Eselon II = S2/ Golongan IV/c
•Eselon III = S2/ Golongan III/d
•Eselon IV = S1/ Golongan III/b
JFT
•Perencana = S1/ Golongan III/a
•Analis Kepegawaian = S1/ Golongan III/a
JFU
•Bendahara, Analis, Verifikator, Pengolah, Penyusun = S1/ Golongan III/a
•Pengadministrasi, Pengumpul, Caraka, = D3/ Golongan II/c

8. HASILANALISIS JABATAN DAN ABK
JABATAN STRUKTURAL (1)
NO
JABATAN STRUKTURAL
BEZETTING (EXISTING)
KEBUTUHAN
GAP
1
KEPALABADAN
1
2
1
2
SEKRETARIS
1
1
0
KASUBBAG UMUM
1
2
1
KASUBBAG KEUANGAN
1
2
1
KASUBBAG PENYUSUNANPROGRAM
1
1
0
3
KABID PERENCANAAN EKONOMI
1
1
0
KASUBBID PERTANIAN
1
1
0
KASUBBID IPKDU
1
1
0
4
KABID FISIK DAN PRASARANA
1
2
1
KASUBBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN
1
2
1
KASUBBID PRASARANA WILAYAH
1
2
1

9. HASILANALISIS JABATAN DAN ABK
JABATAN STRUKTURAL (2)
NO
JABATAN STRUKTURAL
BEZETTING (EXISTING)
KEBUTUHAN
GAP
5
KABID PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
1
2
1
KASUBBID PENDIDIKANDAN PEMERINTAHAN
1
2
1
KASUBBIDKESRA, KEPENDUDUKAN, DAN INFORMASI
1
2
1
6
KABID EVALUASI DAN STATISTIK
1
1
0
KASUBBID STATISTIK
1
1
0
KASUBBID ANALISA, PENILAIAN, DAN PELAPORAN
1
1
0

10. HASILANALISIS JABATAN DAN ABK
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
NO
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
BEZETTING (EXISTING)
KEBUTUHAN
GAP
1
PERENCANA PERTAMA
0
8
8
2
ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA
0
1
1

11. J F UBendahara Pengeluaran Pembantu

12. J F UPengadministrasi Umum

13. J F U

14. J F UPengadministrasi UmumPengadministrasi Umum

15. J F UPengadministrasi Umum + Pengevaluasi (evaluator)

16. Kekurangan
Sama/ Cukup
Kelebihan
+ +
Tetap
Redistribusi
(-)
--
Tetap
+
Restrukturisasi
Tetap
Penyesuaian
Hasil ABK
SDM
URTUG
KelembagaanTINDAK LANJUT TERHADAP HASIL ABK√√√
“Untuk menentukan besaran susunan organisasi dilakukan melalui analisis beban kerja... “ (Permendagri 57/ 2007)

17. REKOMENDASI TERHADAP HASIL ANJAB DAN ABK
BK yang tinggi tentu perlu dibarengi dengan Peningkatan Kapasitas Pegawai secara memadai, sehingga pelaksanaan tugas jabatan dapat dijalankan secara optimal;
Mendorong pegawai menjadi Fungsional Tertentu (Perencana) sebagai triggermeningkatkan performa organisasi
Mendorong penggunaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)untuk urusan-urusan teknis atau untuk menutupi kekurangan PNS yang ada

18. BAPPEDA Kota Samarinda PKP2A III LAN Samarinda