SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/044/Kp.02/I/2013
TENTANG
KETENTUAN JAM KERJA, PAKAIAN DINAS,
PERTEMUAN RUTIN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 069/KMA/SK/
V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tertib dan kelancaran tugas serta terwujudnya kinerja
yang optimal, dipandang perlu penjadwalan yang dituangkan dalam suatu keputusan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan
Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah
Aceh;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya ;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat
Islam;
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : Seluruh Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk :
Pertama : Mentaati jam kerja, Pakaian Dinas, Pertemuan Rutin pada Mahkamah Syar’iyah Jantho;
Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab;
Ketiga : a. Jam kerja sebagai berikut :
- Pagi hari Senin s.d. Kamis Jam 08.00, Pulang Jam 16.30
- Pagi hari Jum’at Jam 08.00, Pulang Jam 17.00
b. Pakaian Sipil Harian :
- Senin dan Selasa : Seragam Biru Dongker, bagi Staf : Seragam Mahkamah Agung RI.
- Rabu dan Kamis : Seragam Coklat Tua
- Jum’at : Pakaian Muslim / Muslimah (bebas dan rapi);
c. Pertemuan rutin bagi Hakim akan diadakan setiap awal bulan pada Jum’at pertama;
d. Pertemuan Rutin bagi Panitera dan jajarannya setiap akhir bulan yaitu Jum’at keempat;
e. Pertemuan berkala akan diadakan tiga bulan dan enam bulan sekali pada awal bulan;
f. Rapat Tahunan akan diadakan pada akhir tahun berjalan;
Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
H. SUFYAN AHMAD, S.Ag.
NIP. 19490825 198203 1 002
INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/043/Kp.02/I/2010
TENTANG
KETENTUAN JADWAL MASUK DAN PULANG KANTOR, PAKAIAN DINAS,
PERTEMUAN RUTIN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor
069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tertib dan kelancaran tugas serta terwujudnya
kinerja yang optimal, dipandang perlu penjadwalan yang dituangkan dalam suatu
keputusan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil ;
10. Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah
Provinsi ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 .tentang Peradilan
Syariat Islam;
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : Seluruh Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho :
Pertama : Ketentuan jadwal masuk dan pulang kantor, Pakaian Dinas, Pertemuan Rutin pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho;
Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab;
Ketiga : a. Jadwal Masuk dan Pulang Kantor sebagai berikut :
- Masuk Hari Senin s.d. Kamis Jam 8.00 Pulang Jam 16.30
- Masuk Hari Jum’at Jam 8.00 Pulang Jam 17.00
b. Pakaian Sipil Harian :
- Senin dan Selasa : Seragam Mahkamah Agung RI. (khusus bagi Staf)
- Rabu dan Kamis : Seragam Biru Dongker
- Jum’at : Pakaian senam/ Olah raga / Muslim/Muslimah bebas dan rapi;
c. Pertemuan rutin bagi Hakim akan diadakan setiap awal bulan pada Jum’at pertama;
d. Pertemuan Rutin bagi Panitera dan Jajarannya setiap akhir bulan yaitu Jum’at
keempat;
e. Pertemuan berkala akan diadakan tiga bulan dan enam bulan sekali pada awal bulan;
f. Rapat Tahunan akan diadakan pada akhir tahun berjalan;
Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya;
Tembusan disampaiakan kepada :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh ;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 03 Januari 2011 M
28 Muharram 1432 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
H. SUFYAN AHMAD, S.Ag.
NIP. 19490825 198203 1 002

More Related Content

What's hot

UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan Perubahannya
UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan PerubahannyaUU MK (Mahkamah Konstitusi) dan Perubahannya
UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan PerubahannyaAriniNurFatimah
 
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...ELSAM
 
2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensiPA_Klaten
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIRifin Sugiarto
 
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...BellaNindaThania
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009khairu_zikri
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENRifin Sugiarto
 
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah KonstitusiLatar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah KonstitusiLestari Moerdijat
 

What's hot (17)

UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan Perubahannya
UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan PerubahannyaUU MK (Mahkamah Konstitusi) dan Perubahannya
UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan Perubahannya
 
Cara memilih anggota
Cara memilih anggotaCara memilih anggota
Cara memilih anggota
 
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
 
Penertiban bangunan
Penertiban bangunanPenertiban bangunan
Penertiban bangunan
 
2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
 
Uu 08 2004
Uu 08 2004Uu 08 2004
Uu 08 2004
 
Uu 05 2004
Uu 05 2004Uu 05 2004
Uu 05 2004
 
Komisi Yudisial
Komisi YudisialKomisi Yudisial
Komisi Yudisial
 
Uu mk no 8 tahun 2011
Uu mk no 8 tahun 2011Uu mk no 8 tahun 2011
Uu mk no 8 tahun 2011
 
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
 
MPR RI
MPR RIMPR RI
MPR RI
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah KonstitusiLatar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
 

Viewers also liked

JANUARY 2015 President's Message FINAL
JANUARY 2015 President's Message FINALJANUARY 2015 President's Message FINAL
JANUARY 2015 President's Message FINALStephen Street
 
Resume Kuntal - ITM PGDM
Resume Kuntal - ITM PGDMResume Kuntal - ITM PGDM
Resume Kuntal - ITM PGDMKuntal Mazumdar
 
Proyecto de criterios modulo iv- marcos -final
Proyecto de criterios  modulo iv- marcos -finalProyecto de criterios  modulo iv- marcos -final
Proyecto de criterios modulo iv- marcos -finalMarcos Guanipa
 
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)Christophe Debruyne
 
Palestra sobre Big Data - Aws Summit
Palestra sobre Big Data - Aws SummitPalestra sobre Big Data - Aws Summit
Palestra sobre Big Data - Aws SummitHekima
 
Social Marketing for Travel & Tourism
Social Marketing for Travel & TourismSocial Marketing for Travel & Tourism
Social Marketing for Travel & TourismDerek Laney
 
SOCAP CCR 2013 - Quantum of Crises
SOCAP CCR 2013 - Quantum of CrisesSOCAP CCR 2013 - Quantum of Crises
SOCAP CCR 2013 - Quantum of CrisesDerek Laney
 
O MyLED
O MyLEDO MyLED
O MyLEDMyLED
 

Viewers also liked (10)

JANUARY 2015 President's Message FINAL
JANUARY 2015 President's Message FINALJANUARY 2015 President's Message FINAL
JANUARY 2015 President's Message FINAL
 
Actividad 1 tarea 2gfrg
Actividad 1 tarea 2gfrgActividad 1 tarea 2gfrg
Actividad 1 tarea 2gfrg
 
Resume Kuntal - ITM PGDM
Resume Kuntal - ITM PGDMResume Kuntal - ITM PGDM
Resume Kuntal - ITM PGDM
 
Proyecto de criterios modulo iv- marcos -final
Proyecto de criterios  modulo iv- marcos -finalProyecto de criterios  modulo iv- marcos -final
Proyecto de criterios modulo iv- marcos -final
 
Anton CV
Anton CVAnton CV
Anton CV
 
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)
 
Palestra sobre Big Data - Aws Summit
Palestra sobre Big Data - Aws SummitPalestra sobre Big Data - Aws Summit
Palestra sobre Big Data - Aws Summit
 
Social Marketing for Travel & Tourism
Social Marketing for Travel & TourismSocial Marketing for Travel & Tourism
Social Marketing for Travel & Tourism
 
SOCAP CCR 2013 - Quantum of Crises
SOCAP CCR 2013 - Quantum of CrisesSOCAP CCR 2013 - Quantum of Crises
SOCAP CCR 2013 - Quantum of Crises
 
O MyLED
O MyLEDO MyLED
O MyLED
 

Similar to Instruksi Disiplin PNS 2013

SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Prosesmoliiceman
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013moliiceman
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Nurman syah
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraEka Ramadhani
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013moliiceman
 
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013moliiceman
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013moliiceman
 
Edaran ma no. 4 2016
Edaran ma no. 4  2016Edaran ma no. 4  2016
Edaran ma no. 4 2016ilhamhidayato
 
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuSk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuNurman syah
 
Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabat
Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabatJabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabat
Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabatTsaniaZ
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negaraKurniawan Sukawangi
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...Hendie Cahya Maladewa
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasNurman syah
 
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agamaKurniawan Sukawangi
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianHendri Tovan
 

Similar to Instruksi Disiplin PNS 2013 (20)

SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013
 
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
Pp no 44_2011
Pp no 44_2011Pp no 44_2011
Pp no 44_2011
 
Edaran ma no. 4 2016
Edaran ma no. 4  2016Edaran ma no. 4  2016
Edaran ma no. 4 2016
 
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuSk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
 
Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabat
Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabatJabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabat
Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang pejabat
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
 
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
 
Perma 7 2015 -v2
Perma 7 2015 -v2Perma 7 2015 -v2
Perma 7 2015 -v2
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaian
 

More from moliiceman

SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkaramoliiceman
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013moliiceman
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013moliiceman
 
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013moliiceman
 
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinTinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinmoliiceman
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
 
Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_moliiceman
 
File system linux
File system linuxFile system linux
File system linuxmoliiceman
 

More from moliiceman (8)

SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
 
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
 
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinTinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
 
Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_
 
File system linux
File system linuxFile system linux
File system linux
 

Instruksi Disiplin PNS 2013

  • 1. INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : W1-A10/044/Kp.02/I/2013 TENTANG KETENTUAN JAM KERJA, PAKAIAN DINAS, PERTEMUAN RUTIN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 069/KMA/SK/ V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tertib dan kelancaran tugas serta terwujudnya kinerja yang optimal, dipandang perlu penjadwalan yang dituangkan dalam suatu keputusan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ; 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; MENGINSTRUKSIKAN Kepada : Seluruh Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk : Pertama : Mentaati jam kerja, Pakaian Dinas, Pertemuan Rutin pada Mahkamah Syar’iyah Jantho; Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab; Ketiga : a. Jam kerja sebagai berikut : - Pagi hari Senin s.d. Kamis Jam 08.00, Pulang Jam 16.30 - Pagi hari Jum’at Jam 08.00, Pulang Jam 17.00 b. Pakaian Sipil Harian : - Senin dan Selasa : Seragam Biru Dongker, bagi Staf : Seragam Mahkamah Agung RI. - Rabu dan Kamis : Seragam Coklat Tua - Jum’at : Pakaian Muslim / Muslimah (bebas dan rapi); c. Pertemuan rutin bagi Hakim akan diadakan setiap awal bulan pada Jum’at pertama; d. Pertemuan Rutin bagi Panitera dan jajarannya setiap akhir bulan yaitu Jum’at keempat; e. Pertemuan berkala akan diadakan tiga bulan dan enam bulan sekali pada awal bulan; f. Rapat Tahunan akan diadakan pada akhir tahun berjalan; Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Kota Jantho Pada Tanggal : 02 Januari 2013 M 19 Shafar 1434 H KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO H. SUFYAN AHMAD, S.Ag. NIP. 19490825 198203 1 002
  • 2. INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : W1-A10/043/Kp.02/I/2010 TENTANG KETENTUAN JADWAL MASUK DAN PULANG KANTOR, PAKAIAN DINAS, PERTEMUAN RUTIN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tertib dan kelancaran tugas serta terwujudnya kinerja yang optimal, dipandang perlu penjadwalan yang dituangkan dalam suatu keputusan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ; 7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 8. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; 10. Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 .tentang Peradilan Syariat Islam; MENGINSTRUKSIKAN Kepada : Seluruh Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho : Pertama : Ketentuan jadwal masuk dan pulang kantor, Pakaian Dinas, Pertemuan Rutin pada Mahkamah Syar’iyah Jantho; Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab; Ketiga : a. Jadwal Masuk dan Pulang Kantor sebagai berikut : - Masuk Hari Senin s.d. Kamis Jam 8.00 Pulang Jam 16.30 - Masuk Hari Jum’at Jam 8.00 Pulang Jam 17.00 b. Pakaian Sipil Harian : - Senin dan Selasa : Seragam Mahkamah Agung RI. (khusus bagi Staf) - Rabu dan Kamis : Seragam Biru Dongker - Jum’at : Pakaian senam/ Olah raga / Muslim/Muslimah bebas dan rapi; c. Pertemuan rutin bagi Hakim akan diadakan setiap awal bulan pada Jum’at pertama; d. Pertemuan Rutin bagi Panitera dan Jajarannya setiap akhir bulan yaitu Jum’at keempat; e. Pertemuan berkala akan diadakan tiga bulan dan enam bulan sekali pada awal bulan; f. Rapat Tahunan akan diadakan pada akhir tahun berjalan; Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
  • 3. Tembusan disampaiakan kepada : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ; 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. di Jakarta; 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ; 4. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh ; Ditetapkan di : Kota Jantho Pada Tanggal : 03 Januari 2011 M 28 Muharram 1432 H KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO H. SUFYAN AHMAD, S.Ag. NIP. 19490825 198203 1 002