Konflik agraria antara masyarakat dan TNI terjadi karena klaim kepemilikan tanah yang tumpang tindih antara masyarakat dengan surat kepemilikan tanah dan TNI dengan peta warisan Belanda. Upaya penyelesaian melalui dialog belum membuahkan kesepakatan. Diperlukan penyelesaian secara adil dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

1. SENGKETA AGRARIA
Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila
DISUSUN OLEH
 MuhammadSidiqNur 11308502150046
 Mutmainah 11308502150049
 Rizqi Kholifasari 11308502150063
 Rodi Radius 11308502150064
 VennyAlvionita 11308502150081
Program Studi Pendidikan Matematika
Kelas 1 A
TEMA : HUKUM

2. P e n d i d i k a n P a n c a s i l a
1
Pembuka
A. Latar Belakang
Masalah sengketa lahan memang sering muncul di Indonesia. Seperti
masalah sengketa lahan yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat, yaitu
konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Konflik ini disebabkan
perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Tujuan dari pengamatan ini
yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik perebutan
lahan antara masyarakat dengan TNI, mengetahui upaya penyelesaian konflik
perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di kelurahan Roban dan Bukit
Batu. Hasil dari pengamatan ini menunjukan bahwa konflik antara masyarakat
kelurahan Roban dan Bukit Batu dengan TNI terjadi sejak tahun 1980-an.
Faktor penyebab konflik; (1) faktor intern; status kepemilikan dan batas tanah
yang tidak jelas, Tanaman warga masyarakat rusak akibat latihan militer serta
lahan yang digunakan untuk pertanian semakin sempit, perbedaan tujuan dalam
pemanfaatan lahan, (2) faktor ekstern adanya rencana tata ruang lahan TNI
yang akan melakukan pembangunan sarana fasilitas militer. Upaya
penyelesaian melalui dialog dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada
kesepakatan. Konflik ini telah mengakibatkan berbagai dampak dalam
kehidupan, bukan hanya dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak
positif yaitu bertambahnya solidaritas dari berbagai macam kalangan, membuat
berbagai pihak menyadari ada banyak masalah. Dampak negatif yaitu
membawa dampak psikologis itu sendiri, hubungan interaksi dan komunikasi
antara pihak masyarakat dan TNI menjadi terganggu.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan bahwa faktor
dari permasalahan ini, yaitu : Ada salah satu kepala desa periode tertentu
dimana kepala desa setempat mengeluarkan Surat Kenyataan Tanah (SKT).
Pada tahun 80-an pihak TNI sudah memperingatkan masyarakat agar tidak
membangun sesuatu diatas tanak milik TNI secara permanen, namun setelah
tahun 90-an dari pihak TNI sudah tidak memperingatkan lagi kepada
masyarakat sehingga masyarakat lupa akan hak tanah itu milik siapa. Setelah

3. P e n d i d i k a n P a n c a s i l a
2
tanah tersebut dibangun rumah permanen, masyarakat pendatang yang tidak
mengetahui akar permasalahan itu pun membeli rumah yang berada di daerah
kelurahan Roban atau Bukit Batu itu, masyarakat yang ingin membangun
rumah meminta Surat Kenyataan Tanah (SKT) ke kepala desa setempat, salah
nya kepala desa tersebut menyetujui pengeluaran surat tersebut sehingga surat
tersebut di keluarkan oleh BPN dan pada tahun 2000-sampai sekarang pihak
TNI berencana untuk membangun fasilitas militer di lahan yang seluas 210
hektar tersebut. Dari tahun sebelumnya pihak TNI sudah memberi peringatan
bahwa rumah dan lahan-lahan perkebunan yang tidak ada surat-surat yang sah
yang berada di atas tanah milik TNI akan di ratakan, namun rencana tersebut
tertunda karena masyarakat tidak terima dengan penggusuran yang akan di
lakukan dengan pihak TNI, masyarakat yang tidak setuju dengan langkah yang
diambil oleh pihak TNI tersebut, melakukan demo di depan gedung Wali Kota
Singkawang dengan harapan mendapat keadilan atas hak milik tanah dan
rumah mereka agar tidak di ratakan. Tapi dari segi hukum, masyarakat tidak
memiliki hak yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut, dikarenakan
masyarakat pada awal mulanya sudah diperingatkan oleh pihak TNI agar tidak
membuat rumah yang permanen di atas lahan tanah milik TNI, tapi masyarakat
lupa akan hal itu mereka malah membangun rumah yang sangat megah dan
permanen, ketika sudah di keluarkan ultimatum untuk meratakan tanah, pada
awal tahun 2015 masyarakat malah tidak terima kepada pihak TNI dan
melakukan tindakan berdemo serta menuntut keadilan kepada mereka.
C. Pembatasan Masalah
Supaya pembahasan pada pengamatan ini tidak terlalu luas, maka
pengamatan ini lebih memfokuskan pada aspek tentang Konflik Perebutan
Lahan antara Masyarakat dengan TNI di kelurahan Roban dan Bukit Batu,
Kecamatan Singkawang Tengah, Provinsi Kalimantan Barat.

4. P e n d i d i k a n P a n c a s i l a
3
Argumen
A. Pengamatan melalui Masyarakat
Kami melakukan pengamatan dengan cara mengamati dari pihak
masyarakat yang terkait setiap peristiwa yang terjadi di sengketa lahan ini.
Dapat kami simpulkan bahwa :
1. Kenyataannya masyarakat memiliki dokumen yang sah dan tidak bisa di
ganggu gugat secara hukum, karena dokumen masyarakat itu, disahkan
oleh pemerintah sendiri (ulah kepala desa pada periode tertentu yang
menyetujui pembuatan Surat Keterangan Tanah)
2. Masyarakat mempertanyakan, apakah dokumen yang sah tersebut masih
berlaku atau peta bekas peninggalan belanda masih di akui, kalau peta
yang msih di pakai, lalu untuk apa sertifikat atau dokumen yang di jadikan
dasar UUD kepemilikan tanah.
3. Apabila peta memang di anggap lebih sah, kita juga harus ingat bahwa
dulu tanah itu juga milik rakyat sebelum dijajah belanda.
4. Dan memang apabila tanah tersebut digusur dan dibuat untuk kepentingan
umum tentunya ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
Dan dalam hal ini sebenarnya pemerintahlah yang harus menangani dan
memberi penanganan khusus karena menyangkut undang-undang dan
penegakan hukum di Republik Indonesia. Disatu sisi TNI merasa berhak atas
kepemilikan tanah tersebut dengan berdasarkan peta peninggala Belanda di
masa penjajahan, dan seperti yang di akui oleh pihak TNI yang di muat dalam
koran Pontianak Post bahwa pihak TNI mempunyai surat-surat yang lengkap
terhadap tanah seluas 210 hektar tersebut. Di lain pihak masyarakat juga
merasa berhak atas tanah tersebut di karenakan masyarakat memiliki surat dan
dokumen yang sah dan di akui oleh pemerintahan indonesia, namun di sini lagi-
lagi hukum menjadi undang-undang tertulis belaka karena tidak adanya
penerapan yang merata. Bagaimana tidak, tanpa adanya keputusan dari
pemerintah terkait, tanah tersebut telah diduduki secara paksa oleh salah satu
pihak yang bersengketa.

5. P e n d i d i k a n P a n c a s i l a
4
B. Pengamatan melalui TNI
Kami melakukan pengamatan dengan cara mengamati dari pihak TNI yang
terkait setiap peristiwa yang terjadi di sengketa lahan ini. Dapat kami
simpulkan bahwa : Menurut pendapat kami TNI melakukan penggusuran ini
sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut milik TNI dan
berhenti menggunakan atau mengelola lahan milik TNI, yang mana masyarakat
dengan lacang membangun rumah secara permanen dengan sengaja menggeser
atau memindahkan batas tanah berupa patokan kayu milik TNI.
C. Pengamatan melalui Pihak Netral
Dalam hal ini ada 3 pihak yang bersalah, yaitu : pihak pemerintaah, TNI,
dan masyarakat itu sendiri.
1. Dari pihak pemerintah harus lebih tegas dan sigap dalam menyelesaikan
masalah sengketa tanah antara pihak TNI-AD dan masyarakat.
2. Dari pihak TNI-AD tidak sepenuhnya salah mereka karena mereka hanya
melaksanakan tugas dari pemerintah, hanya saja cara penyampaiannya
terhadap masyarakat terlalu menggunakan emosi, sehingga kelihatan
masyarakatnya yang menjadi tertekan.
3. Dari pihak masyarakat, mereka salah dikarenakan kurangnya kesadaran
dari masyarakat akan tanah yang ditempatinya. Kenapa mereka tetap
membangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya tersebut dan malah
dengan seenaknya ada yang menggeser batas-batas tanah milik TNI.
D. Upaya Penyelesaian
Upaya penyelesaian masalah dalam konflik perebutan lahan antara
masyarakat dengan TNI selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu
oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, pihak-pihak lainnya. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa dialog saja dengan pihak-
pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu yang pas untuk menyelesaikan
masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasi atau pendapatnya
bahwa tanah itu milik TNI maupun milik masyarakat. Pemerintah tidak ada
yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut.

6. P e n d i d i k a n P a n c a s i l a
5
Kesimpulan
A. Kesimpulan
Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering
terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi
dari tidak adanya UU yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan.
Sengketa lahan antara masyarakat kelurahan Roban dan Bukit Batu dengan
TNI AD terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di
sana. Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut.
Tidak hanya itu saja, masalah ini timbul juga karena adanya Rencana Tata
Ruang Lahan oleh pihak TNI, yang menjadikan kawasan tersebut sebagai
kawasan Pertahanan dan sebagai kawasan untuk latihan militer.
Sampai sekarang masalah ini belum selesai, belum ada titik temu yang
tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Upaya dari pemerintah, maupun
dari masyarakat sendiri sudah dilakukan. Tetapi belum ada kesepakatan
diantara kedua belah pihak.
B. Solusi
Solusi atau upaya penyelesaian dalam menangani konflik perebutan lahan
antara masyarakat dengan TNI ini harus tepat. Kedua belah pihak harus duduk
bersama untuk membahas masalah ini dan mencari kata sepakat dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini
juga harus netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Dan
dalam musyawarah tersebut sebaiknya tidak mempertahankan ego masing-
masing pihak yang terkait, serahkan semua permasalahan kepada undang-
undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah, TNI dan Masyarakat yang bersengketa sama-sama saling
membantu dan sadar akan kesalahan dari masing-masing pihak, karena
Pemerintah sebagai pemimpin yang memilki tugas untuk menjaga keutuhan
Negara dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
menyelesaikan masalah ini, Pemerintah seharusnya melaksanakan hukum
dengan melakukannya secara seadil-adilnya agar tidak ada salah satu pihak

7. P e n d i d i k a n P a n c a s i l a
6
yang merasa ter-diskriminasi antara TNI maupun masyarakat itu sendiri, dan
dilakukan secara tegas. Untuk masyarakat yang bersengketa, disarankan untuk
sadar diri dan berfikir sebelum bertindak.