Materi Hukum Kepalilitan

1. HUKUM KEPAILITAN

2. Pengertian Kepailitan
• Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor
(orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya
orang-orang berpiutang).
• Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 37 Tahun
2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, yang dalam Pasal
2 menyebutkan:
• (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit
dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya.
• (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
• Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa kreditor dalam ayat ini ialah
baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus
mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, dapat mengajukan
permohonan pernyatan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang
mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk didahulukan.

3. • Dari definisi di atas tampak bahwa kepailitan itu pun merupakan
perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap
harta debitur untuk pemenuhan kepada debitor. Ketentuan pasal 2
ayat (1) UUK-PKPU di atas menyatakan bahwa syarat untuk dapat
dinyatakan pailit ialah apabila debitur telah berhenti membayar
utangnya, bukan karena tidak sanggup. Dengan kata lain, berhenti
karena debitur tidak berkeinginan membayar utangnya.
• Jika diperhatikan, prosedur untuk memohon pernyatan pailit bagi
debitor sama sekali tidak diatur dalam UUK-PKPU. Namun, jika
debitor memohon untuk dirinya sendiri pernyataan pailit, ada
kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu itikad
tidak baik pada debitur. Apabila si kreditor yang memohonkan
pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa
tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata
lain, permohonan kreditor harus memang nyata-nyata mempunyai
tagihan kepada debitur.

4. • Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU disebutkan
bahwa pihak-pihak yang dapat meminta
pernyataan pailit ialah:
• “Debitor, seorang atau lebih kreditor, jaksa, Bank
Indonesia, dan Bapepam. Pernyataan pailit dapat
dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor,
debitor, atau jaksa penuntut umum untuk
kepentingan umum. Kepailitan tidak
membebebaskan seseorang yang dinyatakan
pailit dari kewajiban untuk membayar utang-
utangnya.”

5. Tujuan utama kepailitan
• adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas
kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh
kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama
sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur
sesuai dengan hak masing-masing.
• Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi
sekaligus:
• 1. kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur
bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung
jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
• 2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan
kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh
kreditur-krediturnya.

6. Syarat –syarat Kepailitan
• Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan
pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat
(1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU, antara lain : Debitor yang
mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan
putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
• Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana
ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

7. 1. Syarat Adanya Dua Kreditor Atau Lebih (concursus
Creditorium)
• Syarat adanya dua kreditor atau lebih menunjukan bahwa
pengajuan permohonan pailit tidak dapat dilakukan apabila
debitor hanya memiliki satu utang atau satu kreditor saja,
hal tersebut sesuai dengan tujuan kepailitan yang
mengharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada para
kreditor secara seimbang dan adil. Setiap kreditor
(konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan
pelunasan yang sama dari harta debitornya. Jika debitor
hanya mempunyai satu utang saja, maka seluruh harta
kekayaan debitor otomatis menjadai jaminan atas
pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan
pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan
demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit,
jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

8. 2. Syarat harus adanya utang
• Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang
Kepailitan, utang adalah kewajiban yang dinyatakan
atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam
mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik
secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian
hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian
atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh
debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada
kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari
harta kekayaan debitor. Syarat ini diperlukan karena
tanpa adanya utang, maka debitor tidak memiliki
kewajiban yang harus dibayar kepada para kreditor,
sehingga tidak dapat dimintakan permohonan pailit.

9. 3. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih
• Seperti dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang kepailitan yang menyatkan bahwa yang
dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo adalah
kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh
waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan
waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan,
karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi
yang berwanang, maupun karena putusan pengadilan,
arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang
harus telah jatuh tempo dan dapat ditaguh
menunjukan bahwa kreditor sudah mempunyai hak
untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.

10. 4. Debitor berada dalam keadaan insolvent, yaitu keadaan dimana
debitor tidak lagi mampu membayar utang-utangnya pada para kreditor
• Keadaan insolvent atau keadaan dimana debitor tidak
mampu membayar utang-utangnya pada para kreditor,
menunjukkan bahwa debitor tidak lagi mampu untuk
memenuhi kewajibannya kepada kerditor dan kreditor
terancam tidak dapat menerima hak berupa
pembayaran utang dari debitornya. Ketidakmampuan
debitor tersebut merupakan hak yang sangat penting
didalam kepailitan karena dengan adanya
ketidakmampuan tersebut kreditor dapat melakukan
eksekusi terhadap kekayaan debitor melalui putusan
pengadilan sehingga kreditor dapat menerima haknya.

11. Asas-asas kepailitan
• 1. Asas keseimbangan
• Asas keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang
dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh kreditor yang tidak peritikad baik.
• 2. Asas Kelangsungan Usaha
• Asas kelangsungan usaha adalah terdapat ketentuan yang
memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap
dilangsungkan.
• 3. Asas Keadilan
• Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang –
wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas
tiap – tiap tagihan terhadap debitor dengan tidak mempedulikan
kreditor lainnya.

12. • 4. Asas integrasi
• Asas integrasi adalah hikum formil dan hukum
materilnya merupakan satu kesatuan yang
utuh dari sistem hukum perdata dan hukum
acara perdata nasional.

13. Pihak – pihak yang dapat mengajukan
kepailitan
• Adapun syarat- syarat yang dapat mengajukan
permohonan kepailitan berdasarkan pasal 2
adalah sebagai berikut:
• Debitor yang mempunyai dua atau lebih
kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya.

14. • Kejaksaannya dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan
untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan
umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan / kepentingan
masyarakat luas; misalnya Debitur melarikan diri
• Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
• Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik
Negara(BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari
masyarakat;
• Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana
dari masyarakat luas;
• Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan
masalah utang piutang yang telah jatuh waktu

15. • Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan
umum.
• Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit bagi bank
sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia.
• Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kriling dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian ,
permohonan hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal (BPPM)
• Debitor adalah perusahaan aasuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun, atau badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang bergerak
dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit
sepenuhnya ada pada menteri keuangan.

16. Pihak- pihak yang terkait dalam
pengurusan harta pailit
• Dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya
kurator, tetapi masih terdapat pihak- pihak yang terlibat adalah hakim
pengawas, curator, dan panitia kreditor.
• Hakim pengawas bertugas untuk mengaawasi pengurusan dan
pemberesan harta pilit.
• Kurator bertugas melakukan pengurusan dan/ pemberesan harta pailit.
• Dalam pasal 70 kurator dapat dilakukan oleh
• Balai harta peninggalan;
• Kurator lain, sebagai berikut:
• 1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia memiliki keahlian
khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan
harta pailit
• 2) Terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang- undangan
• Panitia kreditor dalam putusan pailit atau dengan penetapan,

17. Pencocokan (verifikasi) piutang
• Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang
penting dalam proses kepailitan, karena dengan
pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan
perimbangan dan urutan hak dari masing- masing kreditor,
yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan
pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam hal ini , hakim pengawas dapat menetapkan
• Batas akhir pengajuan tagihan
• Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya
kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan;
• Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk
mengadakan pencocokan utang.

18. Akibat Kepailitan Secara Umum
• 1. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit
• Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan
haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang
termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggalkepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh
harta kekayaan debitur serta segalasesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan
umum sejak saatputusan pernyataan pailit di ucapkan, kecuali :
•
• a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan,
pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur
dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu
yang diatur dalam Pasal 22a UU No.37 Tahun 2004.
• b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari perkerjaannya sendiri sebagai penggajian dari
suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu tunjangan, sejauh yang ditentukan
oleh Hakim Pengawas. yang diatur dalam Pasal 22 b UU No.37 Tahun 2004.
• c. Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan
nafkah menurut Undang-Undang. yang diatur dalam Pasal 22 c UU No.37 Tahun 2004.

19. • 2. Akibat kepailitan bagi pasangan suami isteri
• Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu
perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat
memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri). Pasal 23 UUK
menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut
termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta.
Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta
kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh
harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga
terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.
• Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak
mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan
harta bawaan dari istri atau suami dan hartanya diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh istri atau
suami dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur
dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil
penjualan tersebut yang diatur di dalam buku ke III KUHPerdata dan UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No.37
Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

20. • 3. Akibat kepailita terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit
• Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi
dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan
harta pailit (Pasal 26 UUK). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang
menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau Kurator. Dalam hal tuntutan
tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila
tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit,
penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit
(Pasal 26 Undang-undang Kepailitan).
• Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan
pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah
dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada
putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit dalam penguasaan dan
pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya Kurator, tetapi masih terdapat
pihak-pihak lain yang terlibat adalah Hakim Pengawas, kurator dan panitia
kreditor.

21. • 4. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur sebelum
pernyataan pailit
• Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa
untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang
telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang
dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai
pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan.
• Kemudian Pasal 42 UU Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai
perbuatan hukum debitur tersebut antara lain :
• a. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1
Tahun sebelum putusan pernyataan pailit.
• b. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur,
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
• c. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut
dilakukandianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

22. • d. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa :
• 1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh
melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat.
• 2) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk
utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat
ditagih.
• 3) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur
perorangan.
• 4) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur
yang merupakan badan hukum.
• 5) Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan
atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur
adalah anggotanya.

23. • Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-undang Kepailitan, dapat
diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem
pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap
pembuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit)
tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pada pihak
ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila
perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1
Tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan
kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa
perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan
perbuatan hokum tersebut tidak merugikan harta pailit.
• Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan
pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum
putusan pernyataan pailit, dimana Kurator menilai bahwa
perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau
harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah Kurator.

24. Akibat Kepailitan Secara Khusus
• 1. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbale balik
• Menurut Subekti menerjemahkan istilah overeenkomst dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa
Indonesia, yang artinya “Perjanjian”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan
selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak
lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut
dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak
tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.
• Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi :
• 1) Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.
• 2) Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi
dirinya sendiri.
• 3) Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

25. • Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui
bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang
bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu
perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai
kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian
hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu
perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam
perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di
satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban
dipihak lain.
• Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa
dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat
perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi,
pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta
kepada curator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan
pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang
disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

26. • Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak
tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut
(Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan). Apabila dalam jangka waktu
tersebut, Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia
melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian
berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti
rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
• Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan
perjanjian tersebut, Kurator wajib memberi jaminan atas
kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan
perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus
dilaksanakan sendiri oleh debitur misalnya debitur adalah seorang
penyanyi atau seorang pelukis, dimana debitur diwajibkan untuk
melukis wajah pihak tersebut, dalam hal tersebut tidak mungkin
bagi Kurator untuk melaksanakan perjanjian.

27. 2. Akibat kepailitan terhadap
barang jenis jaminan
• a. Perjanjian Hibah
• Hibah diatur dalam bab ke 10 mulai dari passal 1666-1693 KUH perdata.
Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut. “Hibah
adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya,
dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan
sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima
penyerahan itu.
• Dari Pasal diatas dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu
perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan
sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang
yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUHPerdata, menentukan bahwa
hibah hanyalah dapat mengenai benda- benda yang sudah ada jika hibah
itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, hibahnya
adalah batal. Dalam kaitannya dengan akibat dari kepailitan terhadap
perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang
Kepailitan.

28. • Dari Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang
dilakukan oleh debitur (pailit) yang akan
mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah
semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh Kurator
kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan
perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih
dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut
mengetahui perjanjian tersebut mengakibatkan
kerugian bagi kreditor. Untuk melakukan pembatalan
perjanjian (hibah) diperlukan suatu lembaga
perlindungan hak kreditor dari perbuatan debitor pailit
yang merugikan para kreditor.

29. • b. Perjanjian sewa-menyewa
• Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke 7 mulai
dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548
KUH Perdata mendefinisikan perjanjian, sewa-
menyewa sebagai berikut “sewa-menyewa ialah suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu
tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang
oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi
pembayarannya, semua jenis barang, baik barang
bergerak maupun barang yang tidak dapat disewakan”.

30. • Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat
dilihat dari 38 Undang-undang Kepailitan. Dalam hal debitur telah
menyewa suatu benda (dalam hal ini debitur bertindak sebagai penyewa),
maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat
menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya
pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya
perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka
waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian
atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam
hal debitur telah membayar uang sewa dimuka (lunas) maka perjanjian
sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya
jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Bagaimana nasib
orang yang menyewakan benda tersebut, jika uang sewa belum dibayar
atau belum lunas dibayar, dalam hal ini utang sewa dari debitur akan
menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat 4). Dalam arti, orang yang
meyewakan benda tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

31. • 3. Akibat Kepailitan Terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa
• Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat)
macam jaminan, antara lain :
– a. Hipotik
– b. Gadai
– c. Hak tanggungan
– d. Fidusia
• Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak
tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain
kreditor separatis,dalam KUHPerdata juga dikenal dengan nama kreditor
konkuren dan kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang
mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai
kreditor preferen dapat dilihat dalam Pasal 1133, 1134, 1139 dan 1149
KUH Perdata. Adapaun kreditor konkuren adalah kreditor yang
mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk
didahulukan dari pada kreditor lain.

32. • Dalam Pasal 55 Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa setiap kreditor
pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas
kebendaan lainya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi
kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 136 dan 137, kreditor separatis tesebut hanya dapat mengeksekusi
setelah dicocokan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari
jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.
• Didalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) No. 37 Undang-undang Kepailitan
tahun 2004 disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala
putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah
dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu
putusan yang dapat dilaksanakan tersebut atau juga dengan menyandera debitor.
Dalam penjelasan ayat (1) menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan
Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor
pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak anggunan atas
kebendaan lainya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

33. • Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan kekayaan
dan bukan mengenai perorangan debitur, ia tetap dapat
melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang
timbul dari kekuasaan orang tuanya. Pengurusan benda- benda
anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali,
tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan
oleh dan padanya
• Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan
debitur. Debitur tidaklah berada dibawah pengampunan. Debitur
tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan
hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum
menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang
telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan
diperolehnya debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya
akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta
kekayaan yang telah disita.

34. • Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk
menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan dalam kepailitan,
terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan
perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 67 ayat (1) Undang-undang
Kepailitan menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengurusan
dan pemberesan harta pailit.
• Dengan demikian, debitur, debitur kehilangan hak menguasai harta yang
masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan
yang berada diluar kepailitan. Tentang harta kepailitan, lebih lanjut dalam
pasal 19 Undang-undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit
meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan
pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama
kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan
kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan di urus dan di kuasai oleh
Kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke
Kurator. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari
kepailitan yaitu :

35. • 1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
• 2. Alat perlengkapan kerja
• 3. Persediaan makanan untuk kira-kira sebulan
• 4. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorium
• 5. Hak cipta
• 6. Sejumlah uang yang ditentukan oleh Hakim
Pengawas untuk nafkah (debitur)
• 7. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan
anak-anak

36. C. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat
Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan
• Setelah keputusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu
masih dapat melakukan perbuatan hukum kekayaan sepanjang
perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.
Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit
Kurator dapat diminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan
oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu
hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana
diatur dalam Pasal 41 UUK No.37 Tahun 2004.
• Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat
mempergunakan alasan itu untuk meminta pembatalan. Tindakan Kurator
tersebut disebut Actio Paulina. Pengaturan tentang Actio Paulina
tersebut ada dalam Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 41-45 Undang-
undang Kepailitan. Dalam Pasal 41, menyebutkan bahwa untuk
kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala
perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan
kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit di tetapkan.

37. • Pembatalan tersebut hanya dilakukan, apabila dapat dibuktikan
bahwa, pada saat perbuatan hukum tersebut itu dilakukan, debitur
dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui
atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut
akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (ayat 2). Oleh debitur
berdasarkan Undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak,
tidak dapat dimintakan pembatalan (ayat 3).
• Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam
jangka 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit
diucapakan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan
debitor, kecuali dapat dibuktikan sebalikanya, debitor dan pihak
dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui
atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

38. • Perbuatan yang dimaksud menurut Pasal 42 Undang-undang Kepailitan
No. 37 Tahun 2004 adalah :
• 1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi
kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat : misalnya
debitur menjual barang jauh dibawah harga.
• 2) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang
yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat di tagih.
• 3) Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk
kepentingan :
• a. Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat
ketiga.
• b. Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana
dimaksud pada (angka 1) adalah anggota direksi, atau pengurus atau
apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut
serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepailitan badan hukum
tersebut lebih dari 50 % dari modal yang disetor atau dalam pengendalian
badan hukum tersebut.

39. • 4) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum,
dengan atau untuk kepentingan :
• a. Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri,
anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota
direksi atau pengurus.
• b. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami
atau istri, anak anggkat atau keluarga sampai derajat ketiga, yang
ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan
pada debitur lebih dari 50 % dari modal disetor atau dalam
pengendalian badan hukum tersebut.
• c. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau
keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung dalam
kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau
dalam pengedalian badan hukum tersebut.

40. • 5) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan
hukum lainnya, apabila :
• a. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang
yang sama.
• b. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota
direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus debitor yang
juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebalikanya.
• c. Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau
suami, atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-
sama, ikut serta secara langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50 % (lima
puluh persen) dari modal atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
• d. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada bahan hukum lainnya, atau sebaliknya
• e. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami
atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketig ikut serta
langsung atau tidak langsung dalam kedua badan tersebut paling kurang sebesar 50 % dari modal
yang disetor.

41. • 6) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan
atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor
adalah dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang
merupakan anggota direksi yang berbentuk badan hukum
diperlukan sebagai direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.
• 7) Ketentuan dalam angka 3, 4, 5,dan 6 berlaku mutatis mutandis
dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan :
• a. Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri,
anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota
pengurus tersebut.
• b. Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ktiga
yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam
pengendalian badan hukum tersebut

42. • Menurut Pasal 43 UUK No. 37 Tahun 2004, hibah yang dilakukan debitur dapat
dimintakan pembatalannya, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat
hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa
tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
• Dengan ketentuan tersebut, maka Kurator tidak perlu membuktikan bahwa
penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut
akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecuali apabila dapat dibuktikan
sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah
tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu
satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.
• Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004,
ditentukan mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit hanya
dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran itu
mengetahui bahwa debitur pailit telah mengajukan laporan permohonan
pernyataan pailit, atau bila pembayaran itu merupakan akibat suatu perundingan
antara debitur dan kreditur, serta pembayaran itu memberikan keuntungan
kepada kreditur yang bersangkutan yang mendahulukan pembayaran di atas para
kreditur lainnya.

43. • Akan tetapi penagihan kembali tersebut tidak dapat
dilakukan dari seseorang pemegang surat perintah
pembayaran atau surat perintah pembayaran atau
surat pemegang-pemegangnya dahulu, diwajibkan
menerima pembayaran. Kecuali apabila dapat
dibuktikan bahwa surat-surat berharga tersebut
dikeluarkan karena penerima pembayaran mengetahui
bahwa debitur telah mengajukan permohonan paiit
atau surat beharga tersebut dikeluarkan atas
perundingan antara debitur dan kreditur, maka dalam
hal ini orang yang mendapat keuntungan dari
pengeluaran surat berharga itu wajib mengembalikan
jumlah tersebut kepada harta pailit.

44. JENIS-JENIS KREDITOR DALAM
KEPAILITAN
• Kreditor Separatis
• Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan,
yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat
putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat
dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor pemegang gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas
kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis.
•
Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-
benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan
demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam
proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang
dijaminkan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh
kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminkan dan
kreditor berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan
banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor
tersebut.

45. • Berdasarkan UUK-PKPU, apabila kuasa atas benda yang dijaminkan ada
pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak esekusi terpisah tersebut
di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama (90) sembilan puluh
hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan, jika nilai eksekusi
benda tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutup utang debitor,
maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi
kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya.
• Oleh karena demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki
oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu dua
bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka waktu
tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak
yang dimiliki kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan tidak
berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu
tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang
dijaminkan.
•

46. • Kreditor Preferen
•
Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak
prioritas. UUK-PKPU menggunakan istilah hak-hak istimewa, sebagaima
yang diatur dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung makna “hak
yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga
tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya.
• Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, yaitu
hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus
adalahhak yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak
istimewa umum berarti menyangkut seluruh benda, sesuai dengan KUH
Perdata pula, hak istimewa khusus di dahulukan atas hak istimewa umum.
•

47. • Kreditor Konkuren
•
Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para
kreditor lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu menurut
perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan
harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.
Istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris untuk kreditor
konkuren adalah unsecured creditor.
• Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak
memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah
sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya
kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan
hak istimewa.

48. Pengertian Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
• Sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 222 ayat (2), bahwa
debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan
dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang,
dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur
konkuren. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penundaan
kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut PKPU) berbeda dari
kepailitan, perbedaannya ialah:
• “bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan
dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolvensi dan
juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi)
Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk
kepentingan debitur nya saja, tetapi juga untuk kepentingan para
krediturnya, khususnya kreditur preferen (konkuren).”

49. • Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU
merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor
untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami
keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit.
Sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk
menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya
seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi
debitur untuk melunasi utang-utangnya. Berbeda
dengan pernyataan pailit, yang akan mengakibatkan
pengurangan nilai perusahaan dan memiliki
kecenderungan untuk merugikan para krediturnya.
Oleh karena itu, debitur diberi kesempatan untuk
merestrukrisasi utang-utangnya.

50. • Debitur dapat melakukan komposisi (dengan mengubah
susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan
reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga
dapat membayar lunas utang-utangnya. Sesuai dengan sifatnya,
dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, prasyaratnya
lebih ringan dibandingkan dengan kepailitan. Hal ini didasarkan
pada akibat hukumnya pada kepailitan, terhitung sejak pernyataan
putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga, debitur kehilangan
haknya untuk mengalihkan atau mengurus kekayaannya. Adapun
pada penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tetap
berwenang untuk melakukan perbuatan pengalihan dan
pengurusan kekayaannya, dengan ketentuan bahwa perbuatan
tersebut dilakukan bersama-sama dengan pengurus yang diangkat
oleh pengadilan niaga, dan di bawah pengawasan hakim pengawas

51. Persyaratan Permohonan PKPU
• Menurut Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU penundaan kewajiban
pembayaran utang atau PKPU hanya dapat dilakukan oleh debitor.
Permohonan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan atas
prakarsanya sendiri atau sebagai reaksi dari terhadap permohonan
pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur-kreditur nya.
• Menurut Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU sebagai kelengkapan
dokumen untuk dipertimbangkan, maka pada saat mengajukan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke
pengadilan niaga, debitor wajib menyerahkan daftar yang
menyatakan sifat dan jumlah utang piutang dan utang-utang harta
pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal para berpiutang,
beserta jumlah piutang masing-masing mereka, dengan bukti-bukti
selayaknya, permohonan ini harus ditandatangani oleh debiturnya
sendiri dan penasihat hukumnya.

52. • Persyaratan seperti tersebut diperlukan untuk memberikan
kekuatan hukum kepada kreditor, dari surat-surat tersebut dapat
diketahui adanya harapan bagi debitur di kemudian hari untuk
mampu melunasi utang-utangnya secara memuaskan. Di samping
itu, informasi tentang nama dan tempat kedudukan atau domisili
para kreditur tersebut diperlukan oleh pengadilan niaga untuk
melakukan pemanggilan terhadap kreditur itu, segera setelah
pemohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dikabulkan.
Kehadiran para kreditur atau kuasanya, baik yang menerima
panggilan dari pengadilan niaga atau tidak menerima, sangat
penting dalam memberikan pertimbangan untuk menolak atau
menyetujui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
secara tetap

53. Pihak Yang Berhak Mengajukan
Permohonan PKPU
• PKPU diatur dalam Pasal 222 s.d Pasal 294 UUK-PKPU. PKPU ini sangat berkaitan erat dengan
ketidakmampuan membayar (insolvensi) dari debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditor.
PKPU dapat diajukan oleh:
• Debitur
• Yang dimaksud Debitur dalam hal ini adalah:
• “Yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau debitur yang tidak dapat atau memperkirakan
tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat
ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.”
•
• 2. Kreditor
• Yang dimaksud Kreditor dalam hal ini adalah:
• “Kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang
memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh
tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan
debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau
seluruh utang kepada kreditornya Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 169.

54. Tahap Proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
• Ada 2 (dua) tahap dari proses penundaan
kewajiban pembayaran utang, yaitu sebagai
berikut:
• 1. PKPU Sementara
• Sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk
mengadakan pemberian PKPU tetap, baik debitor
maupun kreditor dapat mengajukan untuk
diberikan putusan PKPU Sementara. Hal itu dapat
diketahui dari ketentuan Pasal 225 ayat (1) dan
ayat (3) UUK-PKPU. Untuk jelasnya di bawah ini
dikutipkan bunyi lengkap Pasal 225:

55. • Pasal 225
• (1). Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1),
berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan
pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma.
• (2). Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus
mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan
harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta
mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor
mengurus harta Debitor.
• (3). Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam
waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya
surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim
Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih
Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

56. • (4). Segera setelah putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan
melalui Pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor
yang dikenal dengan surat tercatat atau melalaui kurir,
untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan
paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung
sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara diucapkan.
• (5). Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan
wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.
•

57. • Merupakan kepentingan semua pihak agar
pengadilan niaga secepatnya memberikan PKPU
sementara agar segera terjadi keadaan diam
(stay atau standstill) sehingga kesepakatan yang
dicapai antara debitor dan para kreditornya
tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.
Oleh karena itu, tepat sekali di dalam Pasal 225
ayat (2) dan ayat (3) ditentukan batas waktu bagi
pengadilan niaga untuk mengabulkan PKPU
sementara, yaitu tiga hari sejak tanggal
didaftarkannya surat permohonan tersebut.
Dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2)

58. • dan ayat (3) UUK-PKPU itu, berarti sepanjang
debitor telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan Pasal 222 dan Pasal 224 UUK-
PKPU, pengadilan dengan sendirinya harus
memberikan PKPU sementara sebelum
akhirnya pengadilan memberikan keputusan
mengenai PKPU Tetap, yaitu setelah dilakukan
pemeriksaan sebagaimana mestinya.

59. • Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran
utang (PKPU Sementara) yang dimaksud, menurut Pasal
227 UUK-PKPU berlaku sejak tanggal putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan
berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan. Dari
ketentuan Pasal 230 UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa
jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena hal-hal
sebagai berikut:
• a. kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap, atau
• b. pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai,
ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai
persetujuan rencana perdamaian.

60. • Dari bunyi ketentuan Pasal 227 yang
dihubungkan dengan Pasal 230 UUK-PKPU,
dapat disimpulkan bahwa selama
berlangsungnya sidang dalam rangka
memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap,
PKPU Sementara terus berlaku.

61. PKPU Tetap
• Menurut pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU, apabila PKPU
tetap disetujui oleh para kreditor, maka penundaan
yang diputuskan oleh pengadilan niaga tidak boleh
melebihi 270 ( dua ratus tujuh puluh) hari terhitung
sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam
waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu
penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh
pengadilan niaga. Menurut Penjelasan Pasal 228 ayat
(6) UUK-PKPU, yang berhak untuk menentukan
kepada debitor untuk diberikan PKPU Tetap ialah
kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya
berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan
kreditor konkuren.

62. • Haruslah dicermati bahwa PKPU Tetap itu berbeda dengan pengertian
jangka waktu rescheduling utang sebagaimana istilah itu dikenal dalam
industri perbankan. Jangka waktu 270 hari itu ialah jangka waktu bagi
debitor dan para kreditornya untuk merundingkan perdamaian di antara
mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus dicapai dalam jangka waktu
itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan rescheduling
bagi utang debitor untuk jangka waktu yang panjang, misalnya sampai
lima atau delapan tahun. Dengan demikian, masa PKPU yang tidak lebih
dari 270 hari itu jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor
dan para kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.
Apabila dalam jangka waktu PKPU tersebut, yang tidak boleh diberikan
oleh pengadilan niaga lebih dari 270 hari termasuk perpanjangan waktu
nya, ternyata dicapai perdamaian antara debitor dan para kreditor
konkuren untuk memberikan masa rescheduling misalnya selama delapan
tahun, maka artinya masa pelunasan utang-utang debitor kepada para
kreditor delapan tahun, bukan 270 hari.

63. • Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya, menurut Pasal
229 ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan oleh pengadilan niaga
berdasarkan:
• Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah kreditor
konkuren (dengan demikian, tidak termasuk kreditor preferen) yang
hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui
atau yang sementara diakui.
• Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang
piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, (kreditor
preferen) yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir
dalam sidang tersebut.

64. • Selanjutnya Pasal 229 ayat (2) UUK-PKPU tersebut menentukan,
apabila timbul perselisihan antara pengurus dan para kreditor
konkuren tentang hak suara kreditor, maka penyelesaian atas
perselisihan itu harus diputuskan oleh hakim pengawas.
Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU itu, pada
hakikatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh
pengadilan niaga. Dengan kata lain, PKPU Tetap diberikan
berdasarkan kesepakatan antara debitor dan para kreditornya
mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.
Pengadilan niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau
konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitor dan para kreditor
konkuren tersebut. Menurut tujuan Pasal 229 UUK-PKPU tersebut,
tidak dibenarkan bagi pengadilan niaga untuk mengeluarkan
putusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan
debitor dan para kreditornya

65. Efektivitas PKPU dalam Mencegah
Kepailitan
• 1. Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan
• Dalam dunia bisnis, acap kali seorang debitur lalai memenuhi prestasinya,
yang bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, keadaan demikian,
disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi. Menghadapi wanprestasi
dari pihak debitur ini, bagi kreditur terbuka jalan untuk menarik kembali
piutangnya dari debitur. Hukum menyediakan sarana berupa cara litigasi
maupun nonlitigasi. Penyelesaian utang melalui cara nonlitigasi barangkali
tidak merupakan pilihan yang ditentukan oleh kedua belah pihak, akan
tetapi dalam kenyataan sering para pihak menggunakan musyawarah
sebagai sarana yang sebenarnya hal tersebut tidak diperjanjikan dalam
kontrak. Jika cara-cara musyawarah tidak menyelesaiakan sengketa utang,
kepada kreditur diberikan hak untuk menyelesaikan utangnya kepada
badan peradilan, baik melalui gugatan di pengadilan negeri maupun
pengadilan niaga dengan mengajukan permohonan kepailitan yang
ditujukan terhadap debiturnya.

66. • Permohonan kepailitan melalui pengadilan niaga diajukan
oleh kreditur dengan tujuan debitur dinyatakan pailit dan
harta kekayaan debitur dieksekusi massal dan hasil
penjualan barang-barang tersebut akan dibagi kepada para
krediturnya secara seimbang (pari pasu), cara ini
merupakan penyelesaian utang sekalipun dalam kenyataan
tidak seluruh utang terselesaikan secara penuh.
• Menurut pasal 246 UUK-PKPU menghadapi permohonan
kepailitan dari krediturnya, debitur pada waktu yang sama
dapat mengajukan pengangguhan pembayaran.
Penangguhan pembayaran ini sebagai perlawanan atas
permohonan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya.
Permohonan penundaan pembayaran dari debitur tersebut
diajukan pada waktu menjawab permohonan kepailitan.

67. • “Permohonan penundaan pembayaran dilakukan oleh debitur
dengan tujuan debitur diberikan waktu (tempo) oleh pengadilan
niaga untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya
kepada para kreditur. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitur
dalam surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan
niaga harus menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-
nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.”
•
• Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur harus
sinkron (sesuai) dengan yang dimohon, yaitu berupa penundaan
pembayaran. Alasan-alasan pihak debitur dalam pengajuan PKPU
ini berisi hal-hal sebagai berikut:

68. • a. bahwa PKPU ini diajukan oleh debitur yang pada umumnya pengusaha
dan permohonanannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang
diajukan para krediturnya. Jadi sebagai “perlawanan”: terhadap permohonan
kepailitan.
• b. pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap krediturnya. Hanya
jumlahnya masih dipermasalahkan. Sebagian pemohon membenarkan jumlah
utangnya tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi.
• c. bahwa Pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-
utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, pemohon
masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan pada seluruh kreditur
konkuren. Debitur masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset yang dipunyai.
• d. para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya
kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tanggung waktu untuk
menunda pembayaran. Jika diberi penundaan, pemohon segera mengajukan
proposal perdamaian.
• E. tawaran perdamaian yang akan diajarkan ataupun penawaran konversi hutang
terhadap saham

69. • Dari permohonan PKPU yang diajukan debitur, secara formil telah
memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan hal tersebut
layak untuk dipertimbangkan. Umumnya pemohon (debitur) belum
mengajukan rencana perdamaian dalam hal penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) kepada kreditur konkuren, namun hal ini
masih dapat diajukan pemohon dalam waktu selama penundaan
kewajiban pembayaran utang sementara.
• Alasan kelangsungan usaha merupakan harapan para debitur dalam
permohonan PKPU. Hal itu terutama didasarkan kepada kondisi
kesulitan keuangan (usaha) perusahaan dan jika debitur harus
dinyatakan pailit, maka perusahaan itu tidak dapat lagi meneruskan
usahanya serta banyaknya tenaga kerja yang harus diputus
hubungan kerjanya yang tidak mustahil akan menjadi beban
(tekanan) pengangguran yang harus ditekan oleh negara.

70. • Jadi permohonan PKPU sebagaimana tersebut di atas,
secara formil dan substansial tidak mengandung cacat
yuridis, secara formil telah memenuhi syarat-syarat
layaknya suatu permohonan. Adapun secara
substansial, alasan-alasan yang dikemukakan untuk
penundaan pembayaran mendukung petitumnya yakni
agar dikabulkannya permohonan pailit.
• Dalam permohonan kepailitan, jika secara bersama-
sama diajukan PKPU, maka permohonan PKPU harus
diputus lebih dahulu. Putusan PKPU lebih mendahului
daripada pemeriksaan kepailitan

71. • Prioritas terhadap putusan PKPU tersebut untuk lebih
memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran
seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.
Dengan demikian, perdamaian para pihak menjadi
prioritas utama ketimbang memailitkan debitur yang
berakibat debitur dalam keadaan insolvensi.
• Bertitik tolak dari uraian di atas, maka alasan utama
dari debitur mengajukan penundaan kewajiban
pembayaran utang sebagai upaya mencegah
kepailitan, yakni mengadakan tangkisan terhadap
penundaan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya.

72. • 2. Debitur Tetap Dapat Melakukan Kegiatan Usaha
• PKPU pada hakikatnya berbeda dengan kepailitan.
Penundaan pembayaran tidak berdasarkan keadaan
debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga
tidak dimaksudkan untuk dilakukan tindakan
pemberesan (likuidasi) atas “boedel” melainkan
didasarkan pada kondisi debitur yang dalam keadaan
sulit untuk memenuhi (membayar) utang-utangnya
secara penuh, misalnya sebagai akibat perusahaan
mengalami kerugian atau terjadi kebakaran pabrik,
atau resesi ekonomi yang membawa ketidakstabilan
nilai tukar (kurs) terhadap dollar. Kesulitan debitur
yang seperti itu belumlah menjadi indikasi
kebangkrutan

73. • kepailitan). Jika debitur tempo (waktu) besar kemungkinan akan sanggup
(mampu) untuk memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh.
• Kesempatan waktu yang diberikan kepada perusahaan tersebut sesuai
dengan konsep “going” yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan
terus menjalankan usahanya untuk masa yang tidak tertentu dengan
demikian PKPU pada dasarnya ialah suatu keadaan debitur berdasarkan
putusan pengadilan diberikan tempo (waktu) yang pasti untuk menunda
kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur. Penundaan
sementara ataupun penundaan secara tetap yang diberikan kepada
pemohon PKPU dari sisi logika hukum akan membuka kemungkinan bagi
debitur membayar utang-utangnya kepada krediturnya. Menurut Pasal
222 ayat (2) UUK-PKPU antara lain menentukan bahwa permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang adalah “…. dengan maksud
pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi
tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur
konkuren.”

74. • Dalam menyikapi permohonan PKPU, hakim
pengadilan niaga akan berpegang kepada ketentuan
Pasal 222 UUK-PKPU dengan memberikan penundaan
sementara sepanjang permohonan tersebut telah
memenuhi syarat formil. Dengan demikian, pendirian
hakim pengadilan niaga memandang setiap
permohonan PKPU akan memberikan proyek kepada
debitur yakni mampu membayar utang-utangnya yang
telah jatuh tempo. Penilaian tersebut lebih didasarkan
kepada pemberian tempo atau waktu ketimbang
mempertimbangkan nilai financial antara utang dan
harta kekayaan debitur

75. • Bertitik tolak alasan-alasan dari debitur dalam
mengajukan penundaan kewajiban pembayaran
utang sebagaimana diuraikan di atas sebagai
upaya mencegah kepailitan, yakni mengadakan
tangkisan terhadap penundaan kepailitan yang
diajukan oleh krediturnya. Di samping itu, dengan
terhindarnya dari kepailitan akan membawa
manfaat, yaitu debitur tetap melangsungkan
usaha, dapat menghindari pemutusan hubungan
kerja (PHK) dengan para karyawan,
meningkatkan “cash flow” guna membayar utang
dan hubungan dengan relasi bisnis tetap terjalin

76. • Kepailitan bagi debitur akhir dari segala maksud dan tujuan
sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian
perusahaannya. Dengan kepailitannya debitur, maka
debitor dalam keadaan insolvensi, yang juga berarti debitur
tidak akan dapat melanjutkan usaha dan barang tentu
tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan tidak akan
pernah tecapai. Dengan kepailitan, demi hukum debitur
telah kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap
kekayaannya, begitu pula hak untuk berbuat mengurusnya,
untuk mencegah hal tersebut tersedia sarana yuridis
melalui PKPU yang akan memungkinkan dibangun
kesepakatan damai dan perusahaan (debitur) tetap dapat
menjalankan kegiatan usaha

77. • Perdamaian yang terjadi antara debitur dan para
krediturnya dalam rangka PKPU akan
memungkinkan pembayaran utang dengan
menggunakan pendapatan perusahaan, dan juga
tenaga kerja yang bekerja di perusahaan dapat
dipertahankan. Dengan kesempatan waktu
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian,
debitor mempunyai kesempatan untuk
merestrukturisasi cash flow semakin tinggi nilai
cash flow, maka pembayaran utang semakin
terbuka.

78. Tingkat Keberhasilan Debitur Dalam Mencegah Kepailitan
Melalui Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU)
• Hal-hal yang terjadi dengan adanya penundaan
pembayaran antara lain dapat terjadi beberapa
kemungkinan, yaitu:
• 1. piutang-piutang para kreditur akan dibayar atau dapat
dibayar seluruhnya oleh debitur;
• 2. pembayaran piutang kreditur itu dilunasi sebagian
melalui pemberesan tahap demi tahap;
• 3. suatu penundaan apabila terjadi perdamaian yang
lazim disebut gerechelijk accord atau dwang accord;
• 4. pernyataan pailit, apabila tujuan yang hendak dicapai
dengan pengunduran pembayaran itu tidak tercapai.
•

79. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
• Beberapa akibat hukum setelah permohonan PKPU diterima oleh debitor, yakni:
• Debitor Kehilangan Independensinya
• Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor yang masih berwenang untuk
mengurus harta pailit, bahkan banyak hal inisiatif untuk mengurus harta, seperti untuk meminjam
uang, mengalihkan harta dan sebagainya tetap berada di tangan pihak debitor, bahkan juga usaha
debitor tetap berjalan. Hanya saja dalam bertindak, khususnya yang menyangkut dengan
kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaannya, pihak debitor tidak lagi independen
seperti sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebab dalam bertindak tersebut pihak
debitor harus selalu didampingi oleh pihak pengurus.
•
• b. Jika Debitor telah minta dirinya pailit, dia tidak lagi dapat minta penundaan pembayaran
utang
• Apabila pihak kreditor atau yang mewakili kreditor yang minta debitor dipailitkan, maka pihak
debitor dapat pada waktu yang bersamaan minta agar terhadapnya diberikan putusan tentang
penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU, apabila
permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
harus diputuskan terlebih dahulu. Akan tetapi jika debitor sudah langsung minta dirinya dipailitkan,
tentu dia tidak bisa lagi minta agar diputuskan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hanya
dia bisa meminta perdamaian (accord) dalam proses kepailitan tersebut.
•

80. • Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan
pelaksanaan eksekusi ditangguhkan
• Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) UUK-
PKPU bahwa selama berlangsungnya penundaan
kewajiban pembayaran utang, maka debitor tidak
dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya
serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai
guna mendapatkan pelunasan utang tersebut
harus ditangguhkan.

81. • Sitaan berakhir dan diangkat
• Sungguhpun penundaan kewajiban pembayaran utang bukan merupakan sitaan
umum seperti kepailitan, tetapi semua sitaan yang telah dipasang segera berakhir
dalam hal:
• 1. setelah ditetapkannya putusan penundaan pembayaran utang “secara
tetap”; atau;
• 2. setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum
yang pasti.
•
• Kecuali apabila telah ditetapkannya tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan Niaga
berdasarkan permintan pengurus. Apabila masih diperlukan, atas permintaan
pengurus atau hakim pengawas, pengadilan wajib menetapkan pengangkatan sita
yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitor. Lebih lanjut
juga ketentuan Pasal 242 ayat (2) UUK-PKU menyatakan apabila debitor
disandera, maka ia harus segera dilepaskan segera setelah putusan PKPU ataupun
pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.
•

82. • Debitor tidak boleh menjadi penggugat atau tergugat
• Menurut pasal 243 ayat (3) UUK-PKPU debitor yang telah ditunda kewajiban
pembayaran utangnya tidak boleh beracara di pengadilan baik sebagai penggugat
atau sebagai tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan harta
kekayaanya, kecuali dengan bantuan dari pihak pengurus
•
• Penundaan pembayaran utang tidak berlaku bagi kreditor preferens
• Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 ayat (1) dari UUK-PKPU, bahwa
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan
dari kreditor separatis (yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan
atas kebendaan lainnya), atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-
barang tertentu milik debitor. Dengan demikian terhadap kreditor dengan jaminan
atau tagihan yang diistimewakan, debitor haruslah membayar utangnya secara
penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut
bagi kreditor dengan jaminan, maka terhadap sisa kekurangannya kreditor dengan
hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama
penundaan kewajiban pembayaran utang.
•

83. • Akan tetapi minimal ada dua hal yang mesti diwanti-wanti oleh kreditor dengan
hak jaminan dan kreditor dengan hak diistimewakan, yaitu sebagai berikut:
• 1. Kreditor-kreditor dengan hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa
tersebut tidak boleh mengajukan tagihannya kepada pengurus. Jika tagihan
tersebut telah dilakukan, maka berlakulah penundaan kewajiban pembayaran
utang kepada kreditor tersebut dengan konsekuensi antara lain hilangnya hak
jaminan atau hak diistimewakan tersebut. Ketentuan seperti ini dapatkan dalam
Pasal 270 ayat (2) dari UUK-PKPU.
• 2. Khususnya yang menyangkut dengan kreditor separatis pasal 149 UUK-
PKPU memberikan ketentuan yakni kreditor dengan hak jaminan, demikian juga
dengan kreditor dengan hak diistimewakan, maka apabila haknya dibantah, maka
dia tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat berkenaan dengan rencana
perdamaian, kecuali apabila dia telah melepaskan haknya untuk diistimewakan.
Ketentuan seperti ini hanya ada dalam proses kepailitan.
• Sedangkan menurut pasal 280 UUK-PKPU terhadap penundaan kewajiban
pembayaran utang hakim pengawas yang menentukan apakah dan sampai
sejumlah berapakah kreditor yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam
penundaan kewajiban pembayaran utang.

84. • Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan
• Jika terhadap proses kepailitan ada masa penangguhan
pelaksanaan eksekusi hak jaminan utang selama
maksimum 90 hari setelah putusan pernyataan pailit oleh
Pengadilan Niaga tingkat pertama menurut pasal 246 UUK-
PKPU maka penundaan kewajiban pembayaran utang juga
berlaku prinsip penangguhan pelaksanaan hak jaminan
utang tersebut. Hanya saja dalam proses penundaan
kewajiban pembayaran utang, penangguhan pelaksanaan
eksekusi hak jaminan utang tersebut berlaku selama masa
penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni untuk
waktu maksimum 270 hari terhitung sejak putusan
penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
•

85. Pengakhiran Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
• Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir
dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yaitu sebagai berikut:
• Diakhiri Karena Kesalahan Debitor
•
• Sungguhpun penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap telah disetujui
oleh kreditor konkuren, akan tetapi acara penundaan tersebut dapat diakhiri oleh
Pengadilan Niaga di tengah jalan atas inisiatif atau permohonan dari:
• 1. Hakim pengawas;
• 2. Pengurus;
• 3. Satu atau lebih kreditor;
• 4. Pengadilan Niaga.
•
•
• I

86. • Adapun yang menjadi alasan sehingga dapat diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang
di tengah jalan menurut pasal 255 ayat (1) UUK-PKPU sebagai berikut:
• 1. Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor bertindak
dengan itikad buruk dalam mengurus harta-hartanya;
• 2. Debitor mencoba merugikan kreditor;
• 3. Debitor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU , yakni
melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta pa diberikan kewenangan untuk itu oleh
pengurus;
• 4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus;
• 5. Keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban
pembayaran utang;
• 6. Karena keadaan debitor sudah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk
memenuhi kewajibannya kepada para kreditor.
• Konsekuensi yuridis dari diberhentikannya di tengah jalan terhadap penundaan kewajiban
pembayaran utang tersebut di atas menurut pasal 255 ayat (6) UUK-PKPU bahwa debitor harus
dinyatakan pailit, dan putusan pailit tersebut harus disebutkan dalam putusan yang sama dengan
putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.

87. • Dicabut Karena Keadaan Harta Debitor Sudah Membaik
• Apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor
merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik sehingga sudah dapat
melakukan pembayaran-pembayaran atas utang-utangnya, maka menurut pasal
259 ayat (1) UUK-PKPU debitor tersebut dapat mengajukan kepada pengadilan
niaga agar penangguhan kewajiban pembayaran utang dicabut. Pengadilan Niaga
akan memanggil dan mendengar juga pihak pengurus dan dalam hal masih dalam
penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, pihak kreditor juga didengar.
•
• Berakhir Karena Tercapai Perdamaian
• Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berakhir apabila rencana
perdamaian disetujui oleh kreditor konkuren dan telah mempunyai kekuatan tetap
(inkracht) sesuai dengan Pasal 288 UUK-PKPU . Akibat hukumnya bahwa
perdamaian tersebut berlaku dan masing-masing debitor konkuren mendapatkan
haknya seperti dan sebesar yang ditentukan dalam perdamaian yang
bersangkutan.
•

88. • Berakhir Karena Rencana Perdamaian Ditolak
• Menurut pasal 284 UUK-PKPU sebagaimana diketahui bahwa pihak debitor harus
mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu penundaan kewajiban
pembayaran utang, sebab perdamaian tersebutlah yang menjadi tujuan sentral
dari seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Akan
tetapi hak dari pihak kreditor konkuren pula untuk menerima atau menolak
rencana perdamaian tersebut. Apabila pihak kreditor konkuren menolak rencana
perdamaian tersebut, maka setelah diberitahukan penolakan perdamaian tersebut
oleh hakim pengawas kepada pengadilan niaga harus menyatakan debitor pailit
selambat-lambatnya dalam waktu satu hari setelah pengadilan menerima
pemberitahuan penolakan dari Hakim pengawas tersebut.
•
• Berakhirnya Karena Perdamaian Tidak Disahkan Oleh Pengadilan Niaga
• menurut pasal 285 ayat (4) UUK-PKPU sebagaimana diketahui bahwa sungguhpun
pihak Kreditor konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, akan tetapi
rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (ratifikasi)
oleh Pengadilan Niaga dalam sidangnya yang disebut dengan homologasi. Dalam
sidang homolagasi ini, apabila ada alasan-alasan untuk itu, Pengadilan Niaga dapat
menolak pengesahan tersebut.

89. • Berakhir Karena Rencana Perdamaian Ditolak
• Menurut pasal 284 UUK-PKPU sebagaimana diketahui bahwa pihak debitor harus
mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu penundaan kewajiban
pembayaran utang, sebab perdamaian tersebutlah yang menjadi tujuan sentral
dari seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Akan
tetapi hak dari pihak kreditor konkuren pula untuk menerima atau menolak
rencana perdamaian tersebut. Apabila pihak kreditor konkuren menolak rencana
perdamaian tersebut, maka setelah diberitahukan penolakan perdamaian tersebut
oleh hakim pengawas kepada pengadilan niaga harus menyatakan debitor pailit
selambat-lambatnya dalam waktu satu hari setelah pengadilan menerima
pemberitahuan penolakan dari Hakim pengawas tersebut.
•
• Berakhirnya Karena Perdamaian Tidak Disahkan Oleh Pengadilan Niaga
• menurut pasal 285 ayat (4) UUK-PKPU sebagaimana diketahui bahwa sungguhpun
pihak Kreditor konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, akan tetapi
rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (ratifikasi)
oleh Pengadilan Niaga dalam sidangnya yang disebut dengan homologasi. Dalam
sidang homolagasi ini, apabila ada alasan-alasan untuk itu, Pengadilan Niaga dapat
menolak pengesahan tersebut.

90. • Berakhir Karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dibatalkan
• Suatu perdamaian dapat saja dibatalkan. Pembatalan perdamaian dalam hal ini dikarenakan pihak
debitor telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut. Dalam hal ini berlaku asas
pembuktian terbalik. Yakni pihak debitor yang harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut
telah dipenuhinya. Dalam hal ini Pengadilan Niaga leluasa untuk menentukan apakah masih
diberikan kesempatan bagi debitor untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu
tidak melebihi satu bulan. Dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut harus pula dinyatakan
bahwa pihak debitor dalam keadaan pailit hal ini diatur dalam pasal 291 jo Pasal 170 dan 171 UUK-
PKPU.
•
• Berakhir Setelah Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terlampaui.
• Menurut pasal 228 ayat (5) dan penjelasan pasal tersebut jo pasal 228 UUK-PKPU sebagaimana
diketahui bahwa suatu penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku maksimum selama 270
hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan sementara kewajiban
pembayaran utang). Jangka waktu tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diperpanjang lagi.
Apabila jangka waktu tersebut berakhir, sementara pada saat itu perdamaian belum memperoleh
kekuatan pasti, sungguhpun barangkali rencana perdamaian sudah disetujui oleh pihak kreditor
konkuren, maka dengan sendirinya penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir secara
hukum, dan dengan demikian debitor harus dinyatakan pailit.

91. • Berakhir Karena Tidak Tercapainya Perdamaian
• Menurut pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU bahwa sampai dengan hari yang ke-270,
rencana perdamaian tidak atau belum disetujui oleh pihak kreditor, maka dalam
hal ini, pengurus pada hari berkahirnya penundaan kewajiban pembayaran utang
(maksimum hari yang ke-270) wajib memberitahukan Pengadilan Niaga tentang
hal tersebut, dan Pengadilan Niaga harus menyatakan debitor pailit selambat-
lambatnya pada hari berikutnya.
•
•
• Berakhir Karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap Tidak
Disetujui Oleh Kreditor
• Proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diakhiri jika setelah
jangka waktu maksimum 45 hari, yakni jangka waktu untuk penundaan sementara
kewajiban pembayaran utang para kreditor konkuren tidak menyetujui
diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Dalam hal ini
maka penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak terjadi dan
Pengadilan Niaga harus menyatakan pailit debitor pada hari berikutnya.

92. Perdamaian Dalam Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
• 1. Penerimaan, persetujuan, penolakan dan pengesahan
perdamaian
• Rencana perdamaian dalam PKPU dapat diterima
apabila:
• a. Disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur
konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir
pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-
PKPU termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280
UUK-PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara
diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat
tersebut.
• b. Disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur yang
piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak Gunawan Widjaja, Risiko Hukum dan Bisnis
Perusahaan Pailit ,(Jakarta:Forum Sahabat, 2009), hlm. 174-175.

93. • agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau
kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
•
• Dalam hal kreditur separatis yang tidak
menyetujui rencana perdamaian diberikan
kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai
jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara
langsung dijamin dengan hak agunan atas
kebendaan.

94. • Jika rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib
menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal
yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian,
dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditur
dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan menerima atau
menolak rencana perdamaian. Sedangkan debitur juga berhak
mengemukakan alasan-alasannya guna membela kepentingannya.
• Pengadilan selanjutnya dapat mengundurkan dan menetapkan
tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus
diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal
sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) UUK-PKPU.
Setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan mengenai
pengesahan perdamaian wajib disertai dengan alasan-alasan.
Perdamaian yang telah disahkan mengikat terhadap semua kreditur
kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian
tersebut.

95. • Putusan pengesahan perdamaian yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dalam
hubungannya dengan berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 282 UUK-PKPU, bagi semua
kreditur yang tidak dibantah oleh debitur, merupakan
alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur dan
semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai
penanggung untuk perdamaian tersebut. Jika putusan
pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka demi hukum, PKPU berakhir dan
pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam
Berita Negara RI dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar
harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 UUK-
PKPU.

96. • Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera
memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan
kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta Berita Acara Rapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UUK-PKPU, dan dalam hal demikian
Pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Setelah pengadilan menerima
pemberitahuan penolakan dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) UUK-PKPU.
• Pengadilan wajib menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian,
apabila:
• a. harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh
lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
• b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
• c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkongkolan dengan
satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan
tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai
hal ini; dan/atau
• d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum
dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

97. • Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka
dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitur
pailit, dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 UUK-PKPU dengan jangka
waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh
Hakim Pengawas dan Kurator. Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UUK-PKPU berlaku mutatis
mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku
terhadap penolakan perdamaian.
• Jika pengadilan telah menyatakan debitur pailit, maka
terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan
tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab kedua UUK-
PKPU, kecuali Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UUK-PKPU.

98. • . Pembatalan Perdamaian
• Pembatalan perdamaian berakibat
dijatuhkannya putusan pernyataan pailit
terhadap debitur. Ketentuan Pasal 170 dan
Pasal 171 UUK-PKPU berlaku juga dalam hal
pembatalan perdamaian

99. Kuis
• 1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit,
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah
hakim pengawas (pasaL 1 ayat (1) )
• a. Jelaskan pernyataan tersebut
• b. Pasal 2 ayat (1) secara yuridis meliputi syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk dapat mengajukan pailit, jelaskan.
• 2. a. Setelah Debitor dinyatakan pailit, berakibat seorang Debitor
kehilangkan “Hak Perdata”, untuk menguasai dan Mengurus harta pailit,
jelaskan.
• b. Setelah Debitor dinyatakan Pailit kewenangannya diambil alih
kurator Jelaskan kewenangan dari kurator tersebut , Jelaskan.