Apotek online memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan perspektif konsumen, apoteker, dan regulasi yang berlaku. Beberapa kelebihan meliputi efisiensi dan kenyamanan bagi konsumen serta peluang bisnis bagi apoteker, namun juga terdapat kemungkinan pelanggaran etika dan regulasi seperti penjualan obat keras tanpa resep serta ketidakhadiran layanan kefarmasian langsung oleh apoteker. Peraturan yang berlaku seperti
3. SISI POSITIF apotek online
Bagi Konsumen Bagi Apoteker
“Efisien dan Praktis”-
memudahkan pembelian (tidak
perlu pergi ke apotek, tidak perlu
membuang waktu untuk
menunggu dispensing-
menunggu dispensing di
rumah/kantor, bisa pesan kapan
saja tidak terbatas pada waktu)
1. Sarana promosi yang
menjanjikan
2. Diversifikasi pelayanan/usaha
3. Menambah keuntungan/laba
4. Waktu
compounding/dispensing
menjadi lebih longgar (tidak
terganggu oleh “waktu
tunggu” pasien) sehingga
meminimalkan kesalahan
dalam penyiapan obat resep.
4. SISI NEGATIF Apotek online
I. ADMINISTRASI
1. Belum ada ijin khusus / REGULASI KHUSUS
tentang apotek on-line, sehingga Ada
kemungkinan apotek online tidak memiliki
apoteker berSIPA/STRA
2. Tidak ada jaminan Apotek on-line memiliki
bangunan/fasilitas fisik yang memenuhi
persyaratan (pelayanan/penyimpanan
obat/arsip-administrasi/pengiriman)
3. Resep yang dilayani Tidak ada jaminan
keasliannya
4. Tidak ada Jaminan Apotek on-line
mendapatkan obat dari Distributor resmi/legal
5. SISI NEGATIF Apotek online
II. PER-UU/ETIKA/DISIPLIN
1. Sebagian besar apotek online melayani/menjual
langsung obat keras tanpa memerlukan resep
dokter
2. Kegiatan pengiklanan yang “berlebihan” , yang
mengarah pada pelanggaran etika
3. Resep hasil scan bisa diedit oleh
pembeli/pengguna
4. Kemungkinan membeli resep di lebih dari 1 apotek
online (karena yang diminta scan resep)
5. Kemungkinan obat yang dijual bisa saja underdose,
ED, dan atau palsu
6. Kerahasiaan resep dan pasien tidak terjamin
7. Tidak ada jaminan bukan “penipuan”
6. SISI NEGATIF Apotek online
III. PELAYANAN KEFARMASIAN
1. TIDAK BERDASARKAN filosofi : “PATIENT
ORIENTED”
2. Tidak ada jaminan bahwa pengelolaan apotek
/PELAYANAN APOTEK online dilakukan oleh
TENAGA KEFARMASIAN (apoteker/ttk)
3. Dimungkinkan dispensing dan compounding
obat tanpa pengawasan dari apoteker
4. Kemungkinan penyalahgunaan obat lebih
besar
5. Apoteker tidak bisa memonitor pasien (tidak
bisa tahu tentang kondisi pasien yang
sesungguhnya)
8. Pencarian data dan informasi
APOTEK online
Membuat identitas palsu (Nama, usia, alamat, no
HP, email, dll)
Menjadi member di beberapa apotik online
Melakukan pemesanan obat (terutama obat
keras)
9. Apotek Online
CONTOH I. : Apotek Online Independent (tidak
mempunyai apotik fisik)
CONTOH I. : Apotek Online Independent (tidak
mempunyai apotik fisik)
10. Apotek Online
CONTOH II : Apotek Online Cabang dari Apotek (Perpanjangan
tangan dari apotik fisik)
14. Masalah Apotek Online
II. Pelayanan tanpa ada tenaga kefarmasian
1. Apoteker tidak memberikan konseling kepada pasien
2. Tidak ada feedback dari pasien
ADAKAH JAMINAN BAHWA YANG MENGELOLA/MEMBERIKAN
PELAYANAN DI APOTEK ONLINE ADALAH SEORANG
APOTEKER/TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN???
ADA KEMUNGKINAN DISPENSING DAN COMPOUNDING
DILAKUKAN TANPA PENGAWASAN APOTEKER
KEMUNGKINAN MEDICATION ERROR SEMAKIN BESAR
15. Masalah Apotek Online
Menjual obat keras kepada yang tidak berhak
1. Tidak tahu siapa sebenarnya konsumennya.
2. Penjualan obat keras tanpa resep dokter tetap dilayani
16. Masalah Apotek Online
Dispensing obat KERAS tanpa resep yang sah dari dokter
Mengupload resep berupa foto atau hasil scan
Tidak ada jaminan keaslian resep
Resep hasil scan bisa diedit oleh pembeli
Kemungkinan membeli resep di lebih dari 1 apotek online (karena yang
diminta foto resep)
18. Apotek online
di beberapa negara
• USA : Boleh, tapi hanya apotek2 yang punya
licence
• Australia : Boleh, harus punya licence
• Brazil : Boleh, harus mendaftarkan diri dulu
• Canada : Boleh, licence tergantung dari
kebijakan masing2 provinsi yang ada di
Canada
• China : Obat resep tidak boleh dijual online
19. KETENTUAN – KETENTUAN
SEBAGAI PERTIMBANGAN
• PP 51/2009
• Permenkes 35 tahun 2014 Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotek
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No :
1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang
Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan
• UU Perlindungan Konsumen UU NO 88 /
1999
21. KETENTUAN UMUM :
• APOTEK : sarana pelayanan kefarmasian
tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh
Apoteker
• PELAYANAN KEFARMASIAN ADALAH : suatu
pelayanan langsungdan bertanggung jawab
kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan
Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang
pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan
pasien.
• SPO (Standar Prosedur Operasional) : adalah
prosedur tertulis berupa petunjuk operasional
tentang Pekerjaan Kefarmasian.
22. • Rahasia Kefarmasian : adalah Pekerjaan
Kefarmasian yang menyangkut proses
produksi, proses penyaluran dan proses
pelayanan dari Sediaan Farmasi yang
tidak boleh diketahui oleh umum sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
23. Pasal 2
(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur
Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan,
produksi, distribusi atau penyaluran, dan
pelayanan sediaan farmasi.
(2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu.
24. Pasal 3
Pekerjaan Kefarmasian
dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah,
keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan
perlindungan serta keselamatan pasien atau
masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan
Farmasi yang memenuhi standar dan
persyaratan keamanan, mutu, dan
kemanfaatan.
25. Pasal 4
Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:
a. memberikan perlindungan kepada pasien dan
masyarakat dalam memperoleh dan/atau
menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
b. mempertahankan dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta peraturan perundangan-
undangan;
dan
c. memberikan kepastian hukum bagi pasien,
masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.
26. Bagian Kelima
Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian
Pasal 19
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa :
a. Apotek;
b. Instalasi farmasi rumah sakit;
c. Puskesmas;
d. Klinik;
e. Toko Obat; atau
f. Praktek bersama.
27. Pasal 20
Dalam menjalankan Pekerjaan
kefarmasian pada
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker
dapat dibantu oleh Apoteker pendamping
dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian.
28. Pasal 21
(1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus
menerapkan standar pelayanan kefarmasian.
(2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep
dokter dilaksanakan oleh Apoteker.
(3) Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat
Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis
Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana
pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk
meracik dan menyerahkan obat kepada pasien.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menurut jenis Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ditetapkan
oleh Menteri.entuan peraturan perundang-undangan.
29. Pasal 23
(1) Dalam melakukan Pekerjaan
Kefarmasian, Apoteker sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 harus
menetapkan Standar Prosedur
Operasional.
(2) Standar Prosedur Operasional harus
dibuat secara tertulis dan diperbaharui
secara terus menerus sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang farmasi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
30. Pasal 25
(1) Apoteker dapat mendirikan Apotek
dengan modal sendiri dan/atau modal dari
pemilik modal baik perorangan maupun
perusahaan.
(2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan
Apotek bekerja sama dengan pemilik modal
maka pekerjaan kefarmasian harus tetap
dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang
bersangkutan.
(3) Ketentuan mengenai kepemilikan Apotek
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
43. PASAL 4
Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam konsumsi tidak terjamin
karena tidak ada pelayanan dan tanggungjawab apoteker secara langsung.
Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur
tidak dilaksanakan dalam praktik apotek online, karena tidak dilakukan
pelayanan kefarmasian secara langsung, padahal obat adalah barang yang
seharusnya didapatkan dengan informasi yang lengkap dari apoteker, atau
tenaga kesehatan lain yang berkompeten
Hak konsumen adalah:
44. Point b dan c:
Informasi dan pelayanan yang benar, jelas, dan jujur tidak dapat
tercapai apabila praktik pelayanan kefarmasian tidak dilakukan secara
langsung oleh apoteker kepada pasien
45.
46.
47. APOTEK A-20
(ASLI - BUKA 20 JAM)
04.00-24.00
A P O T E K A - 2 0 H A N YA M E N J U A L O B AT
A S LI
49. 1. Berdasarkan PP 51/2009 & Pasal 8 UU No 35 Tahun
2014 : praktik apotek online belum /kurang/tidak
sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di
apotek seperti yang diatur dalam UU tsb.
(ADMIN/UU/ETIKA/DISIPLIN/PELAYANAN)
2. Pasal 13 UU No 8 Tahun 1999 : Apotek online yang
ditemui, memberikan diskon (secara terbuka) untuk
beberapa produk yang ditawarkan ETIKA
PROMOSI Tidak sesuai dengan ketentuan.
KESIMPULAN
50. SOLUSI :
Merevisi PMK 9/2017 tentang Apotek & peraturan
perundang-undangan terkait untuk layanan online
- ADA IJIN KHUSUS PELAYANAN ON LINE OLEH ASAPIN dan HISFARMA:
tatacara dan persyaratan
- TETAPADA APOTEK FISIK (apotek online merupakan bagian dr apotek fisik)
- BATASAN2 PELAYANAN YANG DIIJINKAN UNTUK ONLINE (misal : hanya
melayani obat bebas/bebas terbatas dan OWA, SPO khusus pelayanan online)
- PELAYANAN DILAKUKAN OLEH APOTEKER DENGAN KEMAMPUAN DIGITAL
- TETAPBERSIFAT ORIENTASI KEPADA PASIEN / KONSUMEN