PENGENALAN ILMU POLITIK
•Download as PPTX, PDF•
14 likes•17,715 views
Dokumen tersebut membahas tentang kuliah perdana ilmu politik yang membahas tentang pengantar ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik, sejarah perkembangan ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lain seperti filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan geografi.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PENGENALAN ILMU POLITIK
Similar to PENGENALAN ILMU POLITIK (20)
PENGENALAN ILMU POLITIK
- 1. KULIAH PERTAMA PEMBUKAAN
- 2. 1. MERIAM BUDIARJO – DASAR-DASAR ILMU POLITIK 2. ISYWARA - PENGANTAR ILMU POLITIK 3. J. BARENTS - PENGANTAR ILMU POLITIK 4. PADMO WAHYONO - PENGANTAR ILMU POLITIK NAZARUDIN SYAMSUDIN 5. CHEPPY H. CAHYONO - ILMU POL. DAN PRESPEKTIFNYA 6. TEUKU MAY RUDY - PENGANTAR ILMU POLITIK 7. INU KENCANA S. - ILMU POLITIK 8. DLL
- 3. 1. ISTILAH POLITIK, DIFINISI POLITIK, PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK 2. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU LAINNYA 3. RUANG ILINGKUP ILMU POLITIK – T.POL, LBG POL, PARPOL DAN GOL. , HI 4. PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK 5. KONSEP-KONSEP POKOK DALAM ILMU POLITIK 6. KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEG. 7. KEBIJAKAN PUBLIK/NEGARA
- 4. 8. HAK AZASI MANUSIA DAN DEMOKRASI 9. ASAL MULA NEGARA 10. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA 11. HUBUNGAN INTERNASIONAL 12. DLL
- 5. PENGANTAR POLITIK TUJUAN -MK ILMU BIDANG PENGENALAN MEMBERI ISI : KAJIAN T. - ISI POKOK2/ DASAR TEORI DAN POL, LBG GARIS BESAR METODOLOGI POL, PARPOL/ UNTUK MK ILMU GOL, HI LANJUTAN
- 6. BERASAL DARI BAHASA YUNANI : POLIS - NEGARA KOTA POLITIES - WARGA NEGARA POLITIKOS - SIFAT KE –WN – AN POLITIK TECHNE - KEMAHIRAN POLITIK POLITIK EPESTEME - ILMU POLITIK ARTS POLITICA - KEMAHIRAN POL. (RMW) DALAM BAHASA INGGRIS – POLITICAL SCIENCE, THE SCIENCE OF POLITICAL (ILMU POL), POLITICS (ILMU TATA NEG.), POLITICAL ( MEN. PAHAM POL), POLITIC (MENGENAI POL DAN SIASAT)
- 7. 1. DALAM INTERAKSI ANTAR MANUSIA B A ISTRI SUAMI - DOMINASI - PENGARUH - WEWENANG
- 8. A. PENETAPAN TUJUAN NEGARA B. PELAKSANAAN TUJUAN NEGARA C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN/FORMULASI KEBIJAKAN D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEGARA 3. PADA TINGKAT MASYARAKAT A. PENDIRIAN PARPOL B. KAMPANYE C. PEMILU - UNTUK LEGISLATIF/EKSEKUTIF
- 9. PERTAMA DIGUNAKAN OLEH JEAN BODIN (1576) – SCIENCE POLITIQUE – DITERJEMAHKAN DLM BHS INGGRIS POLITICAL SCIENCE/THE SCIENCE OF POLITICS ISTILAH LAIN ILMU POLITIK : DI JERMAN – STATE SWISSENSCHATF PERANCIS - LES SCIENCES POLITIQUES BELANDA - STAAT WETENSHAPPEN ITALIA - SCENZA POLITICS INDIA - RAJA NITI SASTRA MAC IVER - THE SCIENCE OF GOV./STATE
- 10. 1. ROGGER F. SALTOU ILMU POL. MEMPELAJARI NEGARA, TUJUAN-TUJUAN DAN LEMBAGA2 YG AKAN MELAKSANAKAN TUJUAN2 ITU, HUB. ANTARA NEGARA DNG WN-NYA SERTA DENGAN NEGARA2 LAINNYA. 2. HD LASWELL DAN A. KAPLAN ILMU POLITIK MEMPELAJARI PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
- 11. 3. YOYCE MITCHEL POLITIK ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOLEKTIF ATAU PENGAMBILAN KEBIJAKAN UMUM UNTUK MASYARAKAT SELURUHNYA 4. DAVID EASTON ILMU POLITIK ADALAH STUDI MENGENEI KEBIJAKAN UMUM 5. LASSWELL POLITIK ADALAH SIAPA, MENDAPAT APA, KAPAN DAN BAGAIMANA 3 KELOMPOK PENDIFINISIAN POLITIK : 1. PENDIFINISIAN SECARA INSTITUSIONAL 2. PENDIFINISIAN SECARA FUNGSIONAL 3. PENDIFINISIAN BERDASAR HAKEKAT POLITIK/KEKUASAAN
- 12. 1. 450 SM - FILSUF YUNANI MEMIKIRKAN BENTUK NEGARA IDEAL 2. ABAD PERTENGAHAN - MEMIKIRKAN BERDIRINYA KERAJAAN TUHAN DI DUNIA 3. SESUDAH ABAD PERTENGAHAN - MEMIKIRKAN KEKUASAAN DAN WEWENANG SELANJUTNYA ILMU POL. BERFOKUS PADA KELEMBAGAAN POLITIK
- 13. 4. ABAD 18 – 19 - DI BENUA EROPA BANYAK DIPENGARUHI ILMU HUKUM DAN BAHASANNYA PADA NEGARA SAJA. SEDANGKAN DI BENUA AMERIKA ADA KECENDERUNGAN UNTUK MELEPASKAN DIRI PEMBAHASAN POL. DARI ASPEK YURIDIS INGIN MEMBAHAS POLITIK DARI SEGI REALITAS. 5. THN 1858 - FRANCIS LIEBER DIANGKAT SEBAGAI GURU BESAR DLM SEJARAH DAN ILMU POLITIK DI COLUMBIA COLLEGE. DIANGGAP SBG PENGAKUAN PERTAMA ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU TERSENDIRI.
- 14. 6. THN 1880 - SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE BERDIRI 7. THN 1886 – SEKOLAH TSB MENERBITKAN THE POLITICAL SCIENCE QUATERLY – WADAH PENEULISAN KARYA ILMIAH ILMU POLITIK. 8. THN 1904 - DIDIRIKAN AMIRICAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (APSA) DI INDONESIA : 1. THN 1946 - BERDIRI AKADEMI ILMU POL DI UGM 2. THN 1962 - DI UI MENJADI BAGIAN IP KEMASYARAKATAN DI FH 3. THN 1968 - DI UI BERDIRI SENDIRI DNG SEBUTAN FISIPOL
- 15. 1. FILSAFAT TUJUAN – MENCARI PEMECAHAN THD MASALAH-MASALAH ALAM SEMESTA DAN KEHIDUPAN MANUSIA MEMBAHAS : APA AZASYG MANDASARI FAKTA ? APA YG SAYA KETAHUI ? APA AZAS KEHIDUPAN ? FISAFAT POLITIK MEMBAHAS : SIFAT HAKIKI NEGARA, ASAL MULA NEGARA, ETIKA POLITIK, APA YG SEHARUSNYA MENJADI TUJUAN NEG., BGMN SIFAT PEM. YG BAIK
- 16. MELIHAT MASA LAMPAU - POL MELIHAT YANG AKAN DATANG FAKTA SEJARAH MERUPAKAN DASAR UNTUK MEMPERKIRAKAN PERKEMBANGAN YANG AKAN DATANG DENGAN MELIHAT SEJARAH MANUSIA DIHARAPKAN TDK MENGULANGI TINDAKAN YG SALAH CONTOH SEJARAH TENTANG PKI, ORDE LAMA DAN ORDE BARU
- 17. MENYEDIAKAN KONSEP TEORI UNTUK MEMPERKAYA ANALISA DALAM ILMU POLITIK MISAL KONSEP BIROKRASI, KEKUASAAN CONTOH TEORI STRATIFIKASI SOS – BERKAITAN DNG KEBIJAKSANAAN, SIFAT KEABSAHAN POL, PENGENDALIAN SOS.. PERUBAHAN SOSIAL TEORI PERUB. SOS. : KLPK BARU – KEPENTINGAN BARU. PERTAMBAHAN PENDUDUK -- KETEGANGAN SOSIAL MEMPUNYAI KESAMAAN OBYEK YAITU NEGARA MENURUT SOSIOLOGI NEG. SBG ASOSIASI DAN SBG SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL
- 18. MEMPELAJARI HUB. ANTARA MNS DNG MASY. KHUSUSNYA FAKTOR YG MENDORONG MNS UNTUK BERPERAN DALAM KELOMPOK MENGANALISA “PERANAN ORANG KUAT” MENJALASKAN “BRAIN WASHING” DALAM PROPAGANDA MENJELASKAN TIMBULNYA PEMIMPIN KARISMATIK
- 19. MEMBAHAS NEGARA - ILMU NEGARA, HTN, HAN THD NEGARA ADA 2 ALIRAN PANDANGAN : 1. NEG. SBG LEMBAGA HUKUM ( NEG. SBG PENGATUR HAK DAN KWJBAN SERTA MELIHAT MNS SBG OBYEK HUKUM) 2. NEG. SBG ASOSIASI ( MEMASUKAN ASPEK SOSIOLOGIS DISAMPING ASPEK YURIDIS) PANDANGAN SARJANA POL THD NEG. : NEG DISAMPING SISTEM PENGENDALIAN SOS. JUGA MELIHAT NEG. SBG ASOSIASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
- 20. PERBEDAAN ILMU POL DENGAN ILMU NEGARA : 1. I. POL PRAKTIS -- ILMU NEG. TEORITIS 2. ILMU POL ASPEK DINAMIS – ILMU NEG. ASPEK STATIS 3. ILMU POL MENDAPAT PERHATIAN DARI AHLI SEJARAH DAN SOSIOLOGI - ILMU NEG. DIPERHATIKAN AHLI HUKUM 6. ANTROPOLOGI BUDAYA MENYEDIAKAN TEORI-TEORI MENGENAI HUBUNGAN ANTARA MNS DNG KEBUDAYAANNYA SUMBANGAN METODOLOGI PESERTA PENGAMAT/ PENGAMATAN TERLIBAT
- 21. PERNAH MENJADI SATU “EKONOMI POL” SIFAT ILMU EKO - ORIENTASI PADA RENCANA ILMU SOS PALING MAJU – METODE KUANTITATIF BERPENGARUH PADA : PENYUSUNAN KEBIJAKAN POL., PENGEMBANGAN TEORI DAN METODE PENELITIAN MISAL TIMBULNYA PENDEKATAN PERILAKU YG BERORIENTASI PADA METODE KUANTITATIF HUB. ANTARA EKONOMI DAN POL AMAT ERAT DALAM PRAKTEK
- 22. FAKTOR GEOGRAFIS MISALNYA PENDUDUK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN POL SEBELUM PD II ADA ILMU GEO POLITIK DENGAN TOKOH RUDOLF KEILLEN YG BERPENDAPAT : FAKTOR EKO, ANTROPOLOGIS DAN FAKTOR GEOGRAFIS MENENTUKAN KARAKTER KEHIDUPAN NASIONAL DARI RAKYAT
- 23. 1. MENURUT APSA TAHUN 1914 SEBELUM PERANG DUNIA I : A. PEMERINTAHAN AMERIKA B. PERBANDINGAN PEMERINTAHAN C. TEORI POLITIK D. HUKUM/KONSTITUSI 2. MENURUT APSA SEKITAR TAHUN 1940 –AN : A. TEORI POL DAN FILSAFAT B. PARPOL, OPINI PUBLIK DAN KLPK PENEKAN C. LEGISLASI D. KONSTITUSI DAN HUKUM ADM. E. ADMINISTRASI NEGARA F. PEMERINTAHAN DAN BISNIS G. HUKUM INTERNASIONAL DAN HI H. PEM. AMERIKA DAN PERBANDINGAN PEM.
- 24. 3. MENURUT CARLTON C. RODEE THUN 1950 BIDANG-BIDANG ILMU POLITIK ADALAH : A. FILSAFAT POLITIK B. PERADILAN DAN PROSES HUKUM C. PROSES EKSEKUTIF D. ORGANISASI ADM. DAN PERILAKU E. POLITIK LEGISLATIF F. PARPOL DAN KELOMPOK KEPENTINGAN G. PEMUNGUTAN SUARA DAN OPINI PUBLIK H. SOSIALISASI POL. DAN KEBUDAYAAN POL I. PERBANDINGAN POL J. POLITIK INTERNASIONAL DAN ORG. INT. K. TEORI POLITIK DAN METODOLOGI
- 25. 4. MENURUT UNESCO BIDANG-BIDANG ILMU POLITIK TERDIRI DARI : A. TEORI POLITIK 1. TEORI POLITIK 2. SEJARAH IDE POLITIK B. LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK 1. KONSTITUSI 2. PEMERINTAHAN NASIONAL 3. PEM. DAERAH/LOKAL 4. FUNGSI SOSIAL EKONOMI PEMERINTAHAN 5. PERBANDINGAN LEMBAGA2 POLITIK
- 26. C. PARTAI, GOLONGAN DAN PENDAPAT UMUM 1. PARTAI-PARTAI POLITIK 2. GOLONGAN DAN ASOSIASI 3. PARTISIPASI WN DLM PEM. DAN ADM. 4. PENDAPAT UMUM D. HUBUNGAN INTERNASIONAL 1. POLITIK INTERNASIONAL 2. ORG. INTERNASIONAL DAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL 3. HUKUM INTERNASIONAL
- 27. A. PENDEKATAN TRADISIONAL/ KELEMBAGAAN B. PENDEKATAN PERILAKU C. PENDEKATAN PASCA PERILAKU D. PENDEKATAN MARXIS DAN NEO MARXIS
- 28. PENGARUH DARI SEJARAH, HUKUM DAN FILSAFAT UNSUR-UNSUR POKOK DARI PENDEKATAN KELEMBAGAAN ADALAH : 1) LEBIH MENEKANKAN PADA NILAI DAN NORMA 2) BAHASAN YG DIHASILKAN BERDASARKAN FILSAFAT 3) MELIHAT ILMU POL. SBG ILMU TERAPAN 4) BAHASAN BERSIFAT HISTORIS YURIDIS 5) METODE KUALITATIF
- 29. SEBAGAI REAKSI KETIDAKPUASAN THD PENDEKATAN KELEMBAGAAN PENGARUH DARI PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI POKOK PIKIRAN PENDEKATAN PERILAKU SEKALIGUS KRITIK THD PENDEKATAN TRADISIONAL : 1) YANG PENTING MEMPELAJARI PERILAKU POL. MANUSIA BUKAN LEMBAGANYA
- 30. 2) LEMBAGA DIPANDANG SBG WADAH/KERANGKA BAGI BERPERANNYA INDIVIDU 3) ADANYA ORIENTASI UNTUK LEBIH MENGILMIAHKAN ILMU POLITIK. MENURUT DAVID EASTON ADA BEBERAPA YG PERLU DILAKUKAN : a) ILMU POL. HARUS MAMPU MELAKUKAN GENERALISASI THD PERILAKU POLITIK YG MENUNJUKAN KETERATURAN b) GENERALISASI HARUS DPT DIUJI KEBENARANNYA c) PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
- 31. d) PERLU DIGUNAKAN METODE KUANTITATIF e) HARUS DIBEDAKAN ANTARA NORMA DAN FAKTA f) PENELITIAN HARUS SISTEMATIS UNTUK PENGEMBANGAN TEORI g) ILMU POLITIK HARUS BERSIFAT MURNI h) PENELITIAN POLITIK HARUS BERSIFAT INTERDISIPLINER 4) PANDANGAN BAHWA SISTEM POL MERUPAKAN SUB SISTEM DARI SISTEM SOSIAL
- 32. MERUPAKAN KRITIK THD PENDEKATAN PERILAKU. POKOK-POKOK PIKIRANNYA ANTARA LAIN : 1) RELEVANSI IP BAGI PEMECAHAN MASALAH2 SOS. JAUH LEBIH PENTING DARI PADA KECERMATAN. 2) PENDEKATAN PERILAKU TERLALU KONSERVATIF. TERLALU MENEKANKAN KESEIMBANGAN DALAM SISTEM 3) PENDEKATAN PERILAKU MENEKANKAN EMPIRISME DAN MENGABAIKAN NILAI. PADA HAL ILMU TIDAK BEBAS NILAI DLM EVALUASINYA
- 33. 4) CENDIKIAWAN MEMPUNYAI TUGAS UNTUK TERLIBAT MENGATASI MASALAH2 SOS. DAN MEMPERTAHANKAN NILAI – NILAI KEMANUSIAAN 5) CENDIKIAWAN HARUS BERORIENTASI AKSI UNTUK MENCIPTAKAN KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK 6) CENDIKIAWAN HARUS SELALU TERLIBAT DALAM USAHA-USAHA PERBAIKAN MASYARAKAT DNG MEMPOLITISASI ORG. PROFESI DAN LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK DLM PENDEKATAN INI LEMBAGA DAN NILAI DIPERHATIKAN KEMBALI
- 34. A. MARXISME KLASIK 1. EKONOMISME 2. PERKEMBANGAN EKONOMI PENENTU PERKEMBANGAN POLITIK 3. SEJARAH DIGERAKAN OLEH EKONOMI 4. PERKEMBANGAN MASYARAKAT : FEODAL – KAPITALIS – KOMUNIS – SOSIALIS
- 35. SUPER STRUKTUR IDEOLOGI, P MAJIKAN NEGARA OL, SOS BUD BURUH MASYARAKAT EKONOMI STRUKTUR DASAR MAJIKAN EKSPLOIASI NEGARA MENDO- BURUH, TEORI NILAI MINASI MASY LEBIH, KONFLIK KELAS DNG KEKERASAN
- 36. 1. EKONOMI BUKAN SATU-SATUNYA FAKTOR YANG MENENTUKAN SUPER STRUKRUR DALAM MASYARAKAT 2. BUKAN HANYA HUBUNGAN ANTARA MAJIKAN – BURUH TETAPI DIPERLUAS HUBUNGAN ANTARA MAJIKAN DENGAN KOMPONEN MASYARAKAT LAINNYA 3. NEGARA MENDOMINASI MASY. BUKAN DENGAN KEKERASAN TETAPI DENGAN KONSENSUS
- 37. MARXISME KLASIK NEO MARXIS 1. EKONOMI SEBAGAI 1. EKONOMI SBG SALAH DETERMINAN SATU FAKTOR PENTING 2. KONFLIK ANTAR 2. KONFLIK ANTAR DUA KELAS MEREKA YG HIMPUN MASSA YG PUNYA ALAT PRODUKSI DAN YG SEDIKIT BANYAK KOHESIF TDK PUNYA YG SATU BANYAK PUNYA 3. MENGARAHKAN FASILITAS YG LAIN TIDAK ANALISA PADA 3. MENGANALISA NEGARA DAN BERNAGAI ASPEK KEGIATAN NEGARA KEKUASAAN SERTA KONFLIK YG TERJADI DI DALAMNYA
- 38. INSTITUSIONAL TINGKAH LAKU PASCA TK LK MENEKANKAN MENEKANKAN MENEKANKAN 1. KELEMBAGAAN/ 1. TINGKAH LAKU 1. TINGKAH LAKU UNDANG- INDIVIDU INDIVIDU UNDANG 2. ILMU EMPIRIS 2. MEMPERHATIKAN 2. ERAT DNG 3. ILMU MURNI KEMBALI FILSAFAT 4. SOSIOLOGIS/PSIKO LEMBAGA2 DAN 3. ILMU TERAPAN LOGIS NILAI2 4. HISTORIS YURIDIS 5. METODE 3. RELEVANSI IP 5. METODE KUANTITATIF DENGAN KUALITATIF PEMECAHAN MASALAH2 SOS
- 39. KLASIK MODERN 1. BERSIFAT NORMATIF, BEST 1. ASUMSI DETERMNISME DAN REGIME, BEST SOCIETY HUKUM KAUSAL UNIVERSAL 2. TDK MEMISAHKAN FAKTA 2. MEMBEDAKAN FAKTA DNG DAN NILAI NILAI 3. NILAI MENENTUKAN 3. TUJUAN IP MEMBANGUN FAKTA TEORI DNG PENELITIAN EMPIRIS 4. TDK MEMBEDAKAN NILAI YG DIANUT DNG NILAI YG 4. MEMBEDAKAN NILAI YG DIANUT DNG NILAI YG DIKAJI SEDANG DIKAJI 5. REKOMENDASI TDK 5. REKOMDNDASI MERUMUSKAN NILAI TAPI BERDASARKAN MEMBERI PERTIMBANGAN NILAI,TUJUAN,SARANA NILAI YG BERSIFAT DAN CARA PALING BAIK INSTRUMENTAL UNTUK MENCAPAI TUJUAN
- 40. KLASIK MODERN MEMAHAMI SBG : MEMAHAMI SBG : 1. SUMBER 1. PROSEDUR-PROSEDUR KEKUASAAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN 2. TUJUAN YG HENDAK 2. SELEKSI PARA DICAPAI PEMIMPIN LEWAT PEMERINTAH YAITU PEMILU MASY DAN NEG. YG 3. DEMOKRASI SBG ADIL KOMPETISI DAN PARTISIPASI
- 41. 1. NEGARA 2. KEKUASAAN 3. KEPUTUSAN 4. KEBIJAKSANAAN UMUM 5. DISTRIBUSI/ALOKASI
- 42. BERASAL DARI KATA STAAT BHS BELANDA/JERMAN STATE DARI BHS INGGRIS ETAT DARI BHS PERANCIS ARTI : ORGANISASI MASY. YG MEMPUNYAI KEKUASAAN TERTINGGI DLM SUATU WILAYAH DAN DITAATI OLEH PENDUDUKNYA ORGANISASI TERITORIAL SUATU BANGSA
- 43. A. NEGARA SBG IDEA DAN KONSEP NEGARA B. NEGARA SBG KONSEP HUKUM INTERNASIONAL C. NEGARA SEBAGAI KONSEP ILMU POL NEGARA SBG IDEA (PEMIKIRAN2) BERSIFAT : 1. TRANSENDENTAL - NEG. KETUHANAN 2. EMPIRIS - NEG. DEMOKRASI 3. IMMANENT - SINTESA KEDUANYA
- 44. NEGARA SBG KONSEP - BERSIFAT EMPIRIS MEMPUNYAI ARTI : 1. NEGARA DALAM ARTI FORMIL – DILIHAT DARI ASPEK KEKUASAAN 2. NEGARA DALAM ARTI MATERIIL – NEG. SBG ORGANISASI MASYARAKAT/BANGSA NEGARA SBG KONSEP HK INTERNASIONAL – SBG SALAH SATU SUBYEK HK INTERNASIONAL. SYARAT 2 NEGARA : 1. PENDUDUK YG TETAP 2. ADA WILAYAH TERTENTU 3. PUNYA PEMERINTAHAN 4. MAMPU MENGADAKAN HUB. DNG NEG LAIN
- 45. SYARAT-SYARAT NEGARA : 1. ADA PENDUDUK – SECARA SOSIOLOGIS DISEBUT RAKYAT, SECARA HUKUM DISEBUT WARGA NEGARA. SIAPA TERMASUK WN ? a) ASAS KEIBUBAPAKAN (IUS SANGUINIS) b) ASAS TEMPAT LAHIR (IUS SOLI) c) BERDASAR NATURALISASI 2. ADA WILAYAH, DARAT-LAUT-UDARA 3. ADA PEMERINTAHAN – ORGANISASI YG MENGATUR DAN MEMIMPIN SUATU NEGARA
- 46. ADALAH KEMAMPUAN SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG UNTUK MEMPENGARUHI TINGKAH-LAKU ORANG/KLPK SESUAI DENGAN KEINGINAN PELAKU ISTILAH-ISTILAH YG BERKAITAN DNG KEKUASAAN : 1. LEGITIMASI – SAH TDKNYA KEKUASAAN 2. PENGARUH – BENTUK LUNAK KEKUASAAN 3. KEDAULATAN – KEKUASAAN TERTINGGI 4. WEWENANG – KEKUASAAN YANG DIFORMALKAN
- 47. 1. LEGITIMATE POWER : MEMPEROLEH KEKUASAAN MELALUI PENGANGKATAN 2. COERSIVE POWER : MEMPEROLEH KEKUASAAN MELALUI CARA KEKERASAN/PEREBUTAN/PERAMPASAN 3. EXPERT POWER : MEMPEROLEH KEKUASAAN MELALUI KEAHLIAN – TERKAIT DNG PROMOSI DAN PENGISIAN FORMASI PEGAWAI
- 48. 4. REWARD POWER : MEMPEROLEH KEKUASAAN MELALUI SUATU PEMBERIAN – UANG, UPAH, GAJI – MAJIKAN BERKUASA ATAS BURUH 5. REVERENT POWER : MEMPEROLEH KEKUASAAN DNG MEMANFAATKAN DAYA TARIK SESEORANG – BINTANG FILM JADI PRESIDEN 6. CONNECTION POWER : MEMPEROLEH KEKUASAAN MELALUI KONEKSI/RELASI
- 49. ADALAH PILIHAN BEBERAPA ALTERNATIF. SEDANGKAN PK MENUNJUKAN PADA PROSES YG TERJADI SAMPAI KEPUTUSAN TERSEBUT TERCAPAI A1H1 A1 A2H1 A2 A2H2 SITUASI A3H1 A3 A3H2 PUTUSAN A3 A3H3 A4
- 50. 1. RAPAT/SIDANG/KONGGRES 2. MASYAWARAH 3. VOTING 4. PEMILU 5. REFERENDUM KEBIJAKSANAAN UMUM SERANGKAIAN TINDAKAN YG DIPILIH DAN DIALOKASIKAN SECARA SAH OLEH PEM./NEG KPD SELURUH ANGGOTA MASY. YG MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU DEMI KEPENTINGAN PUBLIK
- 51. 1. MODEL ELIT – DIBUAT OLEH ELIT PENGUASA – RAKYAT MELAKSANAKAN 2. MODEL KELOMPOK – DITENTUKAN OLEH INTERAKSI KLPK2 KEPENTINGAN 3. MODEL KELEMBAGAAN - DIBUAT OLEH LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH 4. MODEL PROSES : IDENTIFIKASI MASALAH – USUL – PENGESAHAN – PELAKSANAAN - EVALUASI
- 52. POLITIK ADALAH PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN NILAI-NILAI KEPADA MASYARAKAT IN PUT SISTEM POL OUT PUT KEBIJAKAN UMPAN BALIK NILAI SESUATU YG DIANGGAP BENAR, BAIK DAN BERHARGA. CONTOH : KEDADILAN, KESEJAHTERAAN, KEBEBASAN, PENDIDIKAN, KEAHLIAN , KEKAYAAN