Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta pengantar singkat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjelaskan tentang hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, proses penyusunan RPJMD, dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam RPJMD

1. Sinkronisasi
Antar Dokumen
dan Pengantar
tentang RPJMD
(Pengantar Sinkronisasi antar dokumen
Perencanaan, dokumen Penganggaran,
dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Kinerja dan Keuangan dan Sekilas Pengantar
tentang RPJMD)
Stephanus Aan, M.Si

2. Peter F. Drucker

4. RPJP
• Lingkup daerah 20 th
RPJMD
• Lingkup daerah 5 th
RKPD
• Lingkup daerah 1 th
Renstra •
SKPD
Renja
SKPD

5. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pedoman
Diacu Diperhatikan
Diacu
RKP
RKA-KL
Pedoman
Diserasikan Melalui
Musrenbang
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja
- KL
RAPBN
Rincian
APBN
APBN
Pedoman
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Diacu
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
UU SPPN
25/2004
Pemerintah
Daerah
UU KN
17/2003
Bahan Bahan
Bahan Bahan
5

6. DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
DOKUMEN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN
RPJPD (20 th) Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II
RPJMD (5 th) Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III
RENSTRA SKPD (5
th)
Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV
RKPD (1 th) Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V
RENJA SKPD (1 th) Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI
PENGENDALIAN & EVALUASI
Psl 155 s.d Psl 281

7. Perencanaan Strategik: Dasar
Penyusunan RPJMD

8. Apakah RPJMD ?
• RPJMD = Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
• Dokumen PERENCANAAN untuk
periode 5 (lima) tahun
• Merupakan PENJABARAN dari
VISI, MISI, dan PROGRAM KDH
• Penyusunannya berpedoman
pada RPJP DAERAH dan
memperhatikan RPJM
NASIONAL,

9. RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
• RPJMD ditetapkan dng PERDA  mengikat semua pemangku
kepentingan
• KDH menyampaikan Raperda ttg RPJMD ke DPRD utk memperoleh
persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik.
• Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6
bulan setelah KDH terpilih dilantik.
• Perda RPJMD provinsi disampaikan ke
Mendagri paling lama 7 hari setelah
ditetapkan.
• Perda RPJMD kab/kota disampaikan ke
Gubernur paling lama 7 hari setelah
ditetapkan dng tembusan kpd Mendagri.

10. RPJMD memuat:
1. Visi, Misi, dan Program KDH
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3. Strategi Pembangunan Daerah
4. Kebijakan Umum
5. Program SKPD
6. Program Lintas SKPD
7. Program Kewilayahan
8. Rencana kerja dlm kerangka
REGULASI yg bersifat indikatif, dan
9. Rencana kerja dlm kerangka
PENDANAAN yg bersifat indikatif.

11. Apakah isi buku RPJMD ?

12. Perubahan RPJMD
Hanya dapat dilakukan apabila:
1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa:
PROSES PERUMUSAN dan / atau SUBSTANSI YG
DIRUMUSKAN tidak sesuai dng arahan Permendagri 54
Thn 2010;
2. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
3. Merugikan kepentingan nasional (= bertentangan dgn
kebijakan nasional).
Permendagri 54 Thn 2010 ttg Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

13. Konsep

14. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan dan
Sasaran
Program
Kegiatan
Masukan
(Input)
Dampak
(Impact)
Hasil
(OutCome)
Keluaran
(Out Put)
Hasil Pembangunan
daerah yg diperoleh dari
pencapaian outcame
Manfaat yang diperoleh
dari jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu
sebagai hasil dari output
Produk/barang/jasa adalah
yang dihasilkan dalam
proses/kegiatan yang
megunakan input
Sumberdaya yang
memberikan konstribusi
dalam menghasilkan output
“Apa yang ingin
diubah”
“Apa yang ingin
dicapai”
“Apa yang
dikerjakan dan
dihasilkan (barang)
atau dilayani
(proses)”
“Apa yang
digunakan
dalam bekerja”
Kinerja
Keuangan

15. SKPD harus bagaimana
1
memulainya?
Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping
Permasalahan
GAP Analisys dari baseline data yang telah
dibangun
2
3 Penetapan Issu Strategis
4 Perumusan Tujuan dan Sasaran
5 Penyusunan Indikator
6 Penetapan Target

16. Inventarisir, Identifikasi dan
Mapping Permasalahan?
• Inventarisir = mengumpulkan permasalahan tiap SKPD atau
permasalahan tiap urusan yang telah dihimpun sebelumnya.
– Dokumen Evaluasi RKPD (akhir januari) sebagai bahan bab II
RKPD dan Renja SKPD
– Dokumen RPKD dari Bab II permasalahan pembangunan daerah
dan permasalahan tiap urusan
– Dokumen Lakip terkait permasalah tiap SKPD/Urusan
– Dokumen LKPJ dari Bab IV permasalahan tiap SKPD
• Identifikasi = menelaah apakah permasalahan yang dihimpun
merupakan permasalahan pembangunan daerah sesuai IKD atau
tidak. Beberapa permasalahan internal SKPD dipisahkan.
• Mapping Permasalahan = permasalahan yang sudah
diidentifikasi dirumpunkan per urusan, dan kemudian petakan
dengan indikator yang sesuai dengan IKD RPJMD.

17. Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping
Permasalahan
Jalan
rusak
Masalah
dll
Kurang
sarpras
INVENTARISIR
Masalah
Tupoksi
Masalah
SDM
dll
Identifikasi dan Klasifikasi
Daerah
SKPD
Mapping
1
2
3

18. GAP ANALISYS
Saat hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan
menyimpang jauh dari yang direncanakan
GAP
Direncanakan
Aktual
GAP
1. Setiap permasalahan harus dilihat gap analisisnya.
2. Data diambil dari laporan evaluasi Bappeda atau Bab II RKPD/Renja SKPD
3. Klasifikasikan mana indikator yang memiliki gap sangat tinggi dan
mana yang tidak untuk menentukan prioritas dan kebijakan alokasi
anggaran

19. Apakah ISU STRATEGIS dan
Permasalahan Pembangunan ?
• ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan
(dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah di masa datang.
• PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan
dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg
direncanakan.
• IS dpt berasal dari PP YANG
STRATEGIS (PRIORITAS) di
periode yg direncanakan.
• IS juga dpt bersumber dari
prioritas yg ditetapkan KDH
• PP diidentifikasi dari tiap
urusan (SKPD)
PP1 IS1
PP2 IS2
PPA
PPB

20. Tidak ada yang dapat mengatakan
VISI dan MISI itu
….SALAH atu BENAR….
Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif….

21. MISI DAERAH di RPJMD
Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
Pernyataan MISI mirip dng nama program,
TETAPI harus LEBIH UMUM. Agar dpt
menampung berbagai program didalamnya

22. T. U. J. U. A. N.
• Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi,
melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah.
• Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU,
PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif
yg ringkas
• Ditulis: “kata kerja + kata benda”. Contoh:
Menurunkan angka pengangguran
• Juga DAPAT diturunkan dari bukti2
perwujudan VISI dan / atau MISI

23. SASARAN RPJMD
Pelayanan Jangka Menengah SKPD
SASARAN
 HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
 Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …”
Perhatikan kesesuaiannya dengan:
 Kesesuaian dng TUPOKSI,
 Kejelasan Kelompok sasaran yang
dilayani, serta
 Merupakan profil pelayanan SKPD.

24. 24
Indikator Kinerja
 Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif … yg menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1
Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008)
Pertanyaan kunci …
1. Apa yg berhasil
diwujudkan ?
2. Apa buktinya ?
3. Seberapa banyak ?

25. 25
S. M. A. R. T. – C.
Rumus Sasaran
(Indikator)
S pesific
M easurable
A ttainable
easonable /
elevant
R
Indikator dari
T ime bound
MDG’s
SPM
Permendagri
54/2010
+
Pusat
C ontinously Improve

26. 26
Kaitan TUJUAN dan SASARAN
Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Apa buktinya ?
Apa yg harus
diwujudkan SKPD
Seberapa banyak
di tiap tahunnya

27. 27

28. VISI
MISI 1
MISI 2
ISU STRATEGIS
TUJUAN 1
TUJUAN 2
TUJUAN 3
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Sasaran 4
Indikator 5
Indikator 6
Sasaran 5
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Analisis
(SWOT, FB, dll)
STRATEGI
KEBIJAKAN
hierarki
fungsional
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Indikator 7
mengarahkan

29. SKIP Ⱶ
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 1 / 9 ]
• Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan
SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis.
• Merupakan langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik
dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia

30. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 2 /SK 9IP Ⱶ]
Analisis SWOT
PELUANG
• Apa saja KONDISI DARI
LUAR yang dapat kita
MANFAATKAN untuk
mendorong mencapai
tujuan dan sasaran
ANCAMAN
• Apa saja KONDISI DARI
LUAR yang dapat
MENGANCAM/
MENGHAMBAT/
MENGGANGGU dalam
mewujudkan tujuan dan
sasaran
KEKUATAN
• Apa yang KITA MILIKI yang
dapat digunakan sebagai
MODAL untuk mencapai
tujuan dan sasaran
Menggabungkan kekuatan
dan peluang untuk mencapai
tujuan dan sasaran
Menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman dari luar
dalam mencapai tujuan dan
sasaran
KELEMAHAN
• Apa yang KITA MILIKI yang
menjadi MASALAH ATAU
HAMBATAN mencapai
tujuan dan sasaran
Menggunakan peluang dari
luar untuk menekan/
mengatasi kelemahan
dalam mencapai tujuan dan
sasaran
Mengurangi ancaman dan
kelemahan yang akan dihadapi
dalam mencapai tujuan dan
sasaran

31. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 3 / 9 ]
Cara SWOT
1. Petakan Analisis Lingkungan Internal
(SW) dan Lingkungan Eksternal (OT)
untuk masing-masing issu strategis
2. Petakan korelasinya
3. Rumuskan alternatif strateginya
4. Pilih yang paling signifikan
SKIP Ⱶ

32. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 4 / 9 ]
Pemetaan SW-OT
PELUANG
• O1
• O2
• O3 … dst
ANCAMAN
• T1
• T2
• T3 …. dst
KEKUATAN
• S1
• S2
• S3 …. dst
KELEMAHAN
• W1
• W2
• W3 …. dst
SKIP Ⱶ

33. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 5 / 9 ]
Korelasi SW-OT
Peluang Ancaman
O1 O2 O3 Dst T1 T2 T3 Dst
Kekuatan
S1 + - + + - -
S2 - + + - + +
S3 + - + + + +
Dst
Kelemahan
W1 + + - - - -
W2 - + + - + +
W3 - - - + + -
Dst
+ = memiliki hubungan atau keterkaitan
- = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan
SKIP Ⱶ

34. S[K I6P/ Ⱶ 9 ]
Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.
Tujuan RPJMD “meningkatkan kualitas sumber daya manusia “
Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan”
PELUANG
• Adanya kebijakan
pemerintah terkait dana
pendidikan
ANCAMAN
• Faktor kemiskinan
masyarakat
• Adanya sekolah lain daerah
yang dianggap lebih maju
KEKUATAN
• Jumlah SDM pendidik cukup
• Anggaran pendidikan
dialokasikan relatif cukup
besar
Mengoptialkan alokasi
anggaran pendidikan dan
ketersediaan tenaga pendidik
untuk meningkatkan daya
saing pendidikan
Mengoptialkan alokasi anggaran
pendidikan untuk fokus pada
masyarakat/ pro rakyat. 
kata2nya misal mjd:
Mengefektifkan biaya pendidikan
KELEMAHAN
• Kualitas SDM pendidik
belum merata
• Infrastruktur dan Akses
sekolah masih belum merata
(sebagian jauh)
Meningkatkan kualitas tenaga
pendidik dan infrastruktur
akses sekolah melalui
alokasi angggaran
pendidikan yang efektif.
Membuka kerjasama di bidang
pendidikan dalam meningkatkan
kualitas dan daya saing
pendidikan.

35. Contoh: BPKAD  tata kelola keuda blm optimal
Tujuan RPJMD “meningkatkan tata kelola keuda “
Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda”
PELUANG
• Program pusat terkait tertib
adm keuda
• Lembaga/ universitas yang
menyediakan pelayanan
keuda
SK[I 7P Ⱶ/ 9 ]
ANCAMAN
• Faktor kepentingan SKPD
• Tipikor
KEKUATAN
• Kualitas SDM BPKAD relatif
cukup memadahi di bida
keuda
Mengoptimalkan SDM dan
program dari pusat/lembaga
untuk meningkatkan tertib adm
pengelolaan keuda
Mengoptimalkan peran BPKAD
untuk mengatasi potensi
kepentingan dan tipikor di SKPD
KELEMAHAN
• SKPD belum merata
pemahaman tentang kuada
Memanfaatkan program
pusat/lembaga untuk
meningkatkan
pemahaman SKPD terkait
pengelolaan keuda
Meminimalisir faktor
kepentingan dan potensi
tipikor serta pemahaman
pengelolaan keuda melalui
bantuan/pendampingan
pihak ketiga (BPKP)

36. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 8 /SK 9IP Ⱶ]
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
STRATEGI
Sasaran 1 STRATEGI
Sasaran 1 STRATEGI
Sasaran 1 STRATEGI

37. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 9 /SK 9IP Ⱶ]
Issu Strategis:
1. Belum optimalnya tata kelola
pemerintahan yang didukung
dengan kuantitas dan kualitas
yang memadahi
2. Kualitas Pelayanan publik
belum optimal
C . O. N. T . O. H
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
pemerintahan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan
keuangan daerah
4. Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi
pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah yang selaras dengan
proses pengendalian dan evaluasi pembangunan
6. Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan
daerah
Strategi:
Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi

38. SKIP Ⱶ
A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N.
• Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih
agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Kriteria rumusan arah kebijakan
1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai
dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi,
3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada
sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras
dengan arahan peraturan perundang-undangan.

39. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan
Sasaran /target
kinerja
ARAH KEBIJAKAN
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Sasaran 1
Sasaran 2
Strategi 1
Strategi 2
Sasaran 3
Strategi 3
Strategi 4 Strategi 5
Strategi 6
Strategi 7
Sasaran 4
Sasaran 5
SKIP Ⱶ

40. P. R. O. G. R. A. M.
PROGRAM
• bentuk instrumen kebijakan …
• yg berisi satu atau lebih kegiatan …
• yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, …
• yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah …
• untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.
Kegiatan
Ke - 1
PROGRAM
Kegiatan
Ke - 2
SKIP Ⱶ
Kegiatan
Ke - …

41. Kesesuaian dalam RPJMD
Visi s/d Program itu penting
Mengapa?

42. Kondisi Awal
Proses
Pembangunan
Kondisi Akhir
1. Jangka Panjang  RPJPD
2. Jangka Menengah  RPJMD dan Renstra SKPD
3. Tahunan  RKPD dan Renja SKPD
ALAT UKUR
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN?
INDIKATOR

43. Akuntabilitas Instansi Pemerintah
SAKIP
KINERJA KEUANGAN
Ev. RKPD/RPJM (Jan)
LAKIP (Feb)
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
EKPPD/EKPOD (Mei)
LKPD (Feb)
Audit BPK
LPj. APBD (Juni)
RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th)
didasarkan
APBD
penganggaran
didasarkan
KUA - PPAS
LPj AMJ (5th)
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (KDH)
Lap. Keu SKPD (Jan)

44. Bingung istilah? IKU - IKK - IKD
44
 Indikator Kinerja Utama (Key Performance
Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis ORGANISASI.  output dan
outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit
organisasi.
(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)
 Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama
yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
(PP 6/2008)
 Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan
pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya kriteria pada pemenuhan
aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.
(Permendagri 54/2010)
 IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+
unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi

45. INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PAN

46. INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PAN

47. I K K
ASPEK GEOGRAFIS
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi PengembanganWilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN
UMUM
Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
FasilitasWilayah/Infrastruktur
Iklim Berinvestasi
Sumber Daya Manusia
INDIKATOR KINERJA KUNCI
(PP 6/2008)

48. Bagaimanakah Sinkronisasi dan
Konsistensi Antardokumen Renbangda ?
RPJPD
RPJMD
Renstra SKPD2
RKPD
Renja SKPD2
Tahun
Bulan
4 x 5 masa bakti KDH

49. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD
Tabel 6.1. di Renstra SKPD: Indikator Kinerja SKPD
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKD dari tiap SKPD pada RPJMD
dijabarkan dalam Bab 6 Renstra SKPD

50. Contoh Matrik Penulisan
Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator
Visi Misi 1 Tujuan 1.1 Sasaran 1.1.1 Indikator 1.1.1.1
Indikator 1.1.1.2
Sasaran 1.1.2 Indikator 1.1.2.1
Tujuan 1.2 Sasaran 1.2.1 Indikator 1.2.1.1
Indikator 1.2.1.2
Misi 2 Tujuan 2.1 Sasaran 2.1.1 Indikator 2.1.1.1
Tujuan 2.2 Sasaran 2.2.1 Indikator 2.2.1.1
Indikator 2.2.1.2
Sasaran 2.2.2 Indikator 2.2.2.1

51. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
Jadi…
apa BENANG
MERAHNYA?
INDIKATOR

52. PRINSIP SINKRONISASI INDIKATOR - PROGRAM
(Tertuang Di Renstra SKPD. Indikator Diambil Dari Bab Vi Renstra Skpd Yang Berdasar Indikator
Kinerja Skpd Yang Diambil Dari RPJMD)
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
1
2
3
Benang merahnya harus jelas.
Indikator apa akan
dicapai melalui program
apa.
Bagi Program yang mendukung
dua atau lebih indikator, maka:
SKPD harus mampu
mengidentifikasikan
Kegiatan apa mengarah
atau mendukung pada
pencapaian Indikator
yang mana.
Jadi JANGAN ASAL bikin
kegiatan.

53. Indikator Kinerja BPKAD
Misi Tujuan Sasaran Indikator 2011 2015 Program
53
Misi 1:
Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan menitik
beratkan pada
motivasi dan
pengawasan
pelaksanaan
good governance
Meningkatkan tata
pemerintahan
yang baik,
demokratis, jujur
dan
bertanggungjawa
b, akuntabel serta
pelayanan umum
yang didukung
teknologi
informasi.
Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan
daerah
Opini BPK thp
Pengelolaan
Keuangan Daerah
per SKPD
Disclaim
er
WTP
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyampaian LKPD
Tdk
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
Tertib Administrasi
BMD
0,40% 100%
Rasio Pemanfaatan
Aset
0,13% 100%

54. Hasil Matrik
Sasaran Urusan/
Indikator
Kondisi
Awal
Target
2011
Target
2012
Target
2013
Target
2014
Target
2015
Program SKPD
Urusan Otda
Meningkatka
n kualitas
SDM aparat
pemerintah
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
27% 43% 80% 80% 80% 80% Program
Pengemb Komin
Manaj Was
Inspektorat
Program
Peningkatan Prof
Tng Rik dan Was
Inspektorat
Penerapan
SPIP
0 0 0 100% 100% 100% Program
Peningkatan
Sistem Internal
dan Dal
Inspektorat
Cakupan
Evaluasi Lakip
SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indikator

55. Pertanyaan
Lalu Bagaimanakah penggabungan
dan ?
PERENCANAAN
Penyusunan RKPD, Renja-SKPD dan dokumen
Perencanaan Lainnya
1
PELAKSANAAN
Terkait proses Monitoring dan
Pengendalian
2
PELAPORAN
Pelaporan kinerja SKPD
Pelaporan Keuangan SKPD
Pelaporan Kinerja Daerah  LPj
3

56. RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Akhir Mei
IKD+  IKU
Renstra SKPD (5
th)
Renja SKPD (1
th)
SK Ka SKPD +30
hr dari RKPD
IKD
(bab 9)
Copas
IKU
Copas
IKD th N
Target th N hrs
sama
1 PERENCANAAN
Bappenas
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
BAB II
RKPD
Merupakan
EVALUASI
capaian kinerja
daerah terhadap
RKPD tahun lalu
dan RPJMD
BAB IV
RKPD
Merupakan
TARGET
capaian kinerja
daerah tahun
depan (N)
Bahan
penyusunan
1. Lakip
2. LKPJ
3. LKPD
4. LPPD
5. ILPP
D
Harus
dijawab
tahun depan

57. Penilaian Kinerja Bab II RKPD
Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

58. Target Kinerja Bab IV RKPD
Yang harus dijawab pada Lakip
LKPJ, LPPD, ILPPD, dll tahun depan

59. PENGANGGARAN
DAN INDIKATOR
Depdagri
UU 17/2003
UU 32/2004
PP 58/2005
Permendagri 13/2006
jo 59/2007 jo
21/2011
KINERJA
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
APBD
Biasanya Nov-Des
DPA – SKPD
dijabarkan Desember
Penetapan
Kinerja
Setelah DPA
disahkan
RKPD (1 th)
Akhir Mei
KUA PPAS
Target th N
hrs sama
Copas IKU
dr Renstra
Renja SKPD (1
th)
SK Ka SKPD +30
hr dari RKPD
Copas
IKD th N
IKU
Merupakan JANJI Ka
SKPD utk mencapai
TARGET TH N dengan
alokasi anggaran sesuai
DPA
1. Penetapan Kinerja selalu
ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,
2. Bappeda melakukan pengawalan
terhadap capaian kinerja (Bab II
RKPD) dan target Kinerja Tahun
N (Bab IV dan Matrik Bab V
RKPD)
2

60. TAPKIN
PERMENPAN 29/2010
Ambilah dari Bab
IV RKPD
Atau perubahan
saat pembahasan
PPAS
Ambilan dari:
• Bab IV RKPD
(dicuplik sesuai
SKPD)
• atau Bab III Renja
SKPD
• atau Bab VI
Renstra SKPD utk
tahun N
Atau perubahan saat
pembahasan PPAS

61. Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010

62. Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007

63. Sasaran: Meningkatkan kualitas
dan akses pendidikan dasar
APM SD 95%
APM SMP 80%
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 50%
Program Peningkatan
Wajardikdas
APM SD 85%
APM SMP 70%
Program Peningkatan
Mutu Tenaga Pendidik
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 40%
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 40%
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
1. Pengadaan Buku SD
2. Pembangunan RKB SD
1. Pengadaan buku SMP
2. Rehab gedung SMP
CONTOH
Pendidikan
1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP
2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik
1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi
Pendidikan Dasar
2. Pembinaan Penyusunan RAPBS
OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output

64. Sasaran: Meningkatkan kualitas
SDM aparat pemerintah
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (80%)
Implementasi SPIP
(100%)
Cakupan Evaluasi
Lakip SKPD (100%)
Program Pengemb
Komin Manaj Was
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
Program Peningkatan
Sistem Internal dan Dal
ImplementasiSPIP
(90%)
Cakupan Evaluasi
Lakip (85%)
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
CONTOH
Inspektorat
1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelatihan aparat Rik
2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala
2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD
2. DLL
OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output
Program Peningkatan
Prof Tng Rik dan Was

65. Sasaran: Meningkatnya
kemampuan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)
Tertib Administrasi BMD
(100%)
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
CONTOH
BPKAD
Rasio Pemanfaatan Aset
(100%)
Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)
1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum)
3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum
Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)
1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
Tertib Administrasi BMD
(90%)
1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan
Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
Rasio Pemanfaatan Aset
(80%)
1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka
menunjang Pendapatan Asli Daerah
OUTCOME / HASIL TAHUNAN
Berfungsinya Output

66. CONTOH
Inspektorat
MTEF
SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
OUTCOME (Th n)
Program Pengemb Komin Manaj Wal
Keg. Gelar Perkara Pengawasan
Tindak Lanjut Hasil Was
Dana
Laporan Gelar Perkara Was
Tindak Lanjut Hasil Was
80%
Rp. 200.000.000
3 kali, 1 dokumen
75%
Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ

67. MTEF
SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
OUTCOME (Th n)
Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da
Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da
350.000.000
Rasio Pemanfaatan Aset
Dana
Dokumen Was dan Ev KS Aset Da
Rasio Pemanfaatan Aset
100%
Rp. 350.000.000
30 buku
80%
Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ
350.000.000
375.000.000
CONTOH
DPPKAD

68. 3 PELAPORAN
Penetapan
Kinerja
Setelah DPA
disahkan SAKIP
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
KINERJA KEUANGAN
LAKIP (Feb)
Lap. Keu SKPD
(Jan)
Dijawab
berdasar Renja
dan Renstra
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renja SKPD (1
th)
SK Ka SKPD +30
hr dari RKPD
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Permendagri 32/2012
Menpan
LAN – BPKP
UU 1/2004
UU 32/2004
PP 8/2006
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
EVALUASI Renja thd
Renstra
EVALUASI RKPD thd
RPJMD
(Januari)
Indikator
Indikato
r
Seharusnya indikator
sinkron karena alur
proses dihubungkan
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
LKPD (Feb)
LPj. APBD
(Juni)
dipakai
terintegrasi

70. LKPJ
PP 3/2007
Lampiran III
RKPD Bab II
RKPD Bab IV
1. Target dari
RKPD Bab III
atau perubahan
pada KUA
2. Realisasi dari
LRA
3. Permasalahan
dan Solusi digali

71. LKPJ
PP 3/2007
Lampiran III
Melihat dari
Program dan
Kegiatan yg
direncanakan di
RKPD dan
didanai
melalui APBD,
dan bagaimana
Realisasinya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)

72. LAKIP
Permenpan 29/2010
Ambilah dari Bab
II RKPD
Ambilah dari Bab
II Renja SKPD

73. Audit Perencanaan
(output berupa catatan)
1. Minta Renja SKPD dan DPA SKPD
2. Cek apakah prgram dan kegiatan di DPA
sudah masuk Renja SKPD
3. Cek kewajaran kebijakan alokasi
anggaran
4. Cek kesesuaian capaian kinerja s/d tahun
lalu di Bab II Renja SKPD dan target di
Bab III Renja SKPD tekait DPA

74. Terima Kasih
Stephanus Aan, M.Si
082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com