Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam pelayanan darah, termasuk peraturan terkait, alur pelayanan darah, dan infrastruktur pelayanan darah seperti UTD dan BDRS.
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PELAYANAN DARAH
Disampaikan pada Training of Trainer Pelatihan Pengelolaan Program Kerja Sama antara
Puskesmas, UTD, dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Angka Kematian Ibu
Jakarta, 16 Mei 2016
dr. Gita Maya Koemara sakti, MHA
Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Goals Pemerintah (Nawa Cita)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa &
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen/hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa
dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Menolak negara lemah, melakukan reformasi sistem, penegakan hukum
bebas korupsi, bermartabat terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi menggerakkan sektor–sektor strategis
ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an memperkuat restorasi sosial Indonesia
4
5. VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup
Manusia Indonesia
TRISAKTI:
Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;
Berkepribadian dlm budaya
NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA
PROGRAM
INDONESIA SEHAT
PROGRAM
INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA
KERJA
PROGRAM INDONESIA
SEJAHTERA
PENGUATAN
YANKES
PARADIGMA
SEHAT
JKN
RENSTRA
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
SEKTOR
UNGGULAN,
PEMERATAANDAN
KEWILAYAHAN
3DIMENSIPEMBANGUNAN
KELUARGA
SEHAT
ARAH DAN KEBIJAKAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
TRISAKTI:
Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik;
Berkepribadian dlm Budaya
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA
PROGRAM INDONESIA
SEJAHTERA
PENGUATAN
PELAYANAN KES
3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,
SEKTORUNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN
NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)
PROGRAM
INDONESIA SEHAT
PENERAPAN
PARADIGMA SEHAT
RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2015-2019
KELUARGA
SEHAT
DTPK
5
6. PROGRAM INDONESIA SEHAT
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis
resiko kesehatan
(health risk)
RENSTRA 2015-2019
Pilar 1. Paradigma
Sehat
Program
• Promotif – preventif
sebagai landasan
pembangunan kesehatan
• Pemberdayaan
masyarakat melalui
pendekatan keluarga
• Keterlibatan lintas sektor
• Gerakan Masyarakat Sehat
Pilar 2. Penguatan
Yankes
Program
• Peningkatan Akses
terutama pd FKTP
• Optimalisasi Sistem
Rujukan
• Peningkatan Mutu
Pilar 3. JKN
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas
gotong royong
• Kendali Mutu &
Kendali Biaya
• Sasaran: PBI & Non
PBI
Tanda kepesertaan KIS
D
T
P
K
KELUARGA
SEHAT
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis
resiko kesehatan (health
risk)
5
6
7. PROGRAM INDONESIA SEHAT
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis
resiko kesehatan
(health risk)
RENSTRA 2015-2019
Pilar 1. Paradigma
Sehat
Program
• Promotif – preventif
sebagai landasan
pembangunan kesehatan
• Pemberdayaan
masyarakat melalui
pendekatan keluarga
• Keterlibatan lintas sektor
• Gerakan Masyarakat Sehat
Pilar 2. Penguatan
Yankes
Program
• Peningkatan Akses
terutama pd FKTP
• Optimalisasi Sistem
Rujukan
• Peningkatan Mutu
Pilar 3. JKN
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas
gotong royong
• Kendali Mutu &
Kendali Biaya
• Sasaran: PBI & Non
PBI
Tanda kepesertaan KIS
D
T
P
K
KELUARGA
SEHAT
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis
resiko kesehatan (health
risk)
5
6
9. UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian
Kesebelas, Pasal 86-92
Pasal 87
1. Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi
Darah.
2. Unit Transfusi Darah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang
merahan.
Pasal 86
1. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan kemanusiaan
dan tidak untuk tujuan komersial.
2. Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang memenuhi kriteria seleksi
pendonor.
3. Darah sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah
penularan penyakit
9
10. UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian
Kesebelas, Pasal 86-92
Pasal 89
Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah untuk pelayanan transfusi
darah.
Pasal 88
1. Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pendistribusian darah, pengerahan
pendonor darah, penyediaan dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien
untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
2. Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan
dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit
melalui transfusi darah
10
11. UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian
Kesebelas, Pasal 86-92
Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 91
1. Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi.
2. Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikendalikan oleh Pemerintah.
11
Pasal 90
1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman,
mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah.
3. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun
12. PP NO. 7/2011 TENTANG PELAYANAN DARAH
BAB I : TUJUAN
12
Mengatur/membina, mengawasi
/ menyelenggarakn yan darah
aman, mudah diakses, sesuai
kebutuhan masyarakat
Mendorong litbang kegiatan
Pelayanan Darah
Pendanaan Pelayanan Darah
13. 13
• Diatur oleh Pemerintah & Pemda
• Dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda, PMI, UTD
& masyarakat
• Pengambilan darah harus di uji saring untuk minimal
4 jenis IMLTD sesuai standar
• Pengolahan darah di UTD sesuai standar
• Penyimpanan dan pemusnahan sesuai standar
Sistem tertutup & metode rantai dingin
• Sesuai kebutuhan medis secara
rasional
• Dilakukan uji silang serasi
kepada pasien
• Dilaksanakan oleh dokter
• Dilakukan oleh UTD dan BDRS
Permenkes
No.83/2014
Permenkes
No. 91/2015
14. PERMENKES NO. 83 TAHUN 2014
TENTANG
UTD, BDRS DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
14
• Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda atau PMI
• Tingkatan : Tingkat Nasional, Provinsi, Kab/kota
• Kemampuan : Kelas utama, Madya, Pratama
• Harus memiliki izin dari pemerintah sesuai dgn tingkatannya
• Wajib melakukan audit internal dan eksternal
UTD
• Setiap RS wajib memiliki BDRS
• Untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah di RS
• Wajib melakukan audit internal dan eksternal
BDRS
• Meliputi semua institusi terkait dalam pelayanan darah
• Berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota
• UTD dan BDRS harus melakukan perjanjian kerja sama
Jejaring
Pelayanan
Transfusi Darah
15. PERMENKES NO. 72 TAHUN 2015
TENTANG FRAKSIONASI PLASMA
1. Fraksionasi plasma hanya dapat dilakukan oleh industri fraksionasi
plasma
2. Industri Fraksionasi Plasma adalah industri farmasi milik negara yang
memiliki izin dan ditetapkan oleh Menteri.
3. Industri Fraksionasi Plasma dalam melakukan proses pembuatan derivat
plasma harus terlebih dahulu memanfaatkan bahan baku plasma yang
memenuhi persyaratan CPOB yang dihasilkan oleh UTD yang memiliki izin.
4. Dalam hal plasma asal UTD sebagai bahan baku tidak mencukupi, industri
fraksionasi plasma atau UTD dapat membentuk pusat plasmaferesis.
5. Derivat plasma sebagai produk plasma dikategorikan sebagai obat.
6. Pemerintah mengendalikan harga derivat plasma sebagai produk plasma.
7. Pengawasan terhadap industri farmasi dilakukan oleh Kepala Badan.
8. Pengawasan terhadap sarana penyiapan bahan baku di UTD dan Pusat
Aferesis Plasma dilakukan oleh Kepala Badan
16. 1. Sistim
Manajemen
Mutu Yan
Darah
2. Pelayanan
Transfusi
Darah di UTD
3. Pelayanan Transf.
Darah di Pusat
Plasmapheresis
4. Pelayanan
Darah di BDRS
5. Pemberian
Transfusi Darah
kepada Pasien Sistim
Informasi
Manajemen
PERMENKES NO. 91 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
17. TUJUAN STANDAR
Sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan
transfusi darah di UTD, Pusat Plasmapheresis,
BDRS dan Rumah Sakit dalam rangka
peningkatan mutu, keamanan, dan
kemanfaatan pelayanan darah
18. 1. SISTIM MANAJEMEN MUTU
PELAYANAN DARAH
Mengarahkan dan mengontrol
organisasi menuju mutu
1. SDM dan pelatihan
2. Bangunan dan fasilitas, Tempat dan lokasi kegiatan mobile unit
3. Pengelolaan peralatan dan bahan
4. Sistem dokumentasi, pengendalian dokumen &Pengelolaan
catatan
5. Kualifikasi / validasi
6. Pengendalian perubahan
7. Pelaporan penyimpangan / tindakan perbaikan dan pencegahan
8. Audit internal
9. Umpan balik pelanggan
10. Pengambilan darah, Pemeriksaan wajib, Pengolahan darah
11. Pengawasan proses, Pelulusan produk
12. Kontrak pembuatan, analisis dan servis
13. Sistem komputerisasi
14. Pengendalian infeksi dan pengelolaan limbah
19. 2. PELAYANAN TRANSFUSI
DARAH DI UTD
Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai
Ketersediaan Darah yang Aman dan Bermutu
1. Rekrutmen Donor
2. Seleksi Donor
3. Pengambilan Darah Lengkap
4. Pengambilan Darah Apheresis
5. Umpan Balik Pelanggan
6. Pengolahan Komponen Darah
7. Spesifikasi & Pengawasan Mutu Komponen Darah
8. UJI Saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD)
9. Pengujian Serologi Golongan Darah
10. Penyimpanan & Distribusi Darah
11. Pengawasan Proses
12. Sistim Komputerisasi
13. Pengelolaan Mobile Unit
14. Notifikasi Donor Reaktif IMLTD
20. 3. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
DI PUSAT PLASMAFERESIS
Prinsip dan Standar Teknis untuk menjamin tersedianya
plasma sebagai bahan baku pembuatan derivat plasma
melalui fraksionasi
1. Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan
2. Rekrutmen dan Seleksi Donor
3. Standar Pengambilan, Pembekuan, Penyimpanan
dan Distribusi Plasma di Pusat Plasmapheresis
21. 4. PELAYANAN TRANSFUSI
DARAH DI BDRS
Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai pemberian
transfusi yang aman, bermutu, dan cukup untuk
mendukung pelayanan kesehatan di RS
1. Perencanaan Kebutuhan Darah di RS
2. Permintaan dan Penerimaan Darah Donor Dari UTD
3. Penyimpanan Darah dan Komponen Darah Di BDRS
4. Persiapan Permintaan Pemeriksaan Darah Transfusi
5. Pemeriksaan Pra Transfusi
6. Pendistribusian Darah dari BDRS ke Ruang Perawatan
7. Penelusuran Reaksi Transfusi
8. Pengembalian Darah ke UTD
9. Sistem Pencatatan dan Pelaporan di BDRS
10.Rujukan Darah Langka
11.Rujukan Sampel Pemeriksaan
22. 5. PEMBERIAN DARAH
KEPADA PASIEN
Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai
pemberian darah yang rasional dan sesuai
indikasi klinis
1. Penggunaan darah rasional
2. Pelayanan transfusi khusus
3. Penatalaksanaan reaksi transfusi akut
23. 6. SISTEM INFORMASI
PELAYANAN DARAH
Prinsip dan Standar Pengelolaan Data
Pelayanan Darah
1. Sistem Informasi Pelayanan Darah Di UTD
2. Sistem informasi pelayanan darah di BDRS
3. Sistem informasi pelayanan darah di Pusat
Plasmapheresis
4. Jejaring informasi pelayanan darah
5. Integrasi sistem informasi pelayanan darah
kedalam sistem informasi kesehatan
Sedang dirancang
SIM DARAH yg
harus diterapkan
di semua UTD
(2016)
24. LATAR BELAKANG:
AKI di Indonesia masih tinggi.
Tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam
Kehamilan (HDK) dan infeksi
Perdarahan sebesar 29,8% (data rutin Kes Ibu thn 2015) menjadi
perhatian Pemerintah
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019:
Reformasi di bidang kesehatan dengan fokus utama peningkatan
pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan darah adalah salah
satu dari pelayanan kesehatan dasar
24
PERMENKES NO. 92 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA
ANTARA PUSKESMAS, UTD DAN RUMAH SAKIT DALAM
PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN
IBU
25. 25
UTD :
1. Menjamin ketersediaan darah yang aman dan
berkualitas
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan teknis
kepada Puskesmas untuk rekrutmen DDS
3. Melakukan seleksi donor, pengambilan dan
pengolahan darah donor dari donor pendamping
4. Pendistribusian darah ke BDRS
RS :
1. Melakukan koordinasi dengan UTD untuk
menjamin ketersediaan ibu hamil yang akan
melahirkan
2. Merawat dan memberikan tranfusi darah kepada
pasien
3. Melakukan koordinasi dengan Dinkes dlm
peningkatan kapasitas nakes Pusksmas untuk
pemeriksaan dan deteksi kehamilan dengan
Risti
1. Sosialisasi mengenai donor darah sukarela di wilayah
kerjanya
2. Mendata semua ibu hamil, mengidentifikasi ibu hamil
dengan risti atau mempunyai gol. Darah langka
3. Mengedukasi ibu hamil dan keluarganya agar
menyiapkan minimal 4 calon donor pendamping siaga
per ibu hamil
4. Memberikan informasi tentang persyaratan donor
5. Melakukan pemeriksaan Hb dan gol darah ibu hamil
dan kesesuaian gol darah calon donor dengan ibu
hamil
6. Melakukan seleksi awal donor
7. Menginformasikan daftar ibu hamil dan Taksiran Partus
kepada UTD serta calon donor siaga yang telah
disiapkan
8. Mengirimkan donor siaga ke UTD untuk pengambilan
darah (7-10 hari sebelum taksiran waktu melahirkan)
9. Merujuk Ibu Hamil Risiko tinggi yang akan melahirkan
ke RS
PUSKESMAS
NOTA KESEPAHAMAN DI DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PMK NO. 92 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA
PUSKESMAS, UTD DAN RS DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK
MENURUNKAN AKI
AZAS PORTABILITAS DAN DISESUIKAN
DENGAN KONDISI DAERAH MASING-MASING
24
26. 2015
2016
2017
2018
2019
200 Puskesmas yang telah
bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan
RS
1600 Puskesmas yang
telah bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan
RS
3000 Puskesmas yang telah
bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan RS
4400 Puskesmas yang
telah bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan
RS
5600 Puskesmas yang
telah bekerjasama
melalui Dinkes dengan
UTD dan RS
ROADMAP SESUAI TARGET RPJMN 2015 - 2019
PUSKESMAS YANG BEKERJASAMA MELALUI DINKES DENGAN UTD dan RS
TAHUN 2015 -2019
2015
212 Puskesmas
yang telah
bekerjasama
melalui Dinkes
dengan UTD
dan RS
Tahapan pelaksanaan program:
1. Identifikasi PKM, UTD, dan RS yang
akan kerja sama oleh Dinkes
2. Penandatanganan MOU oleh para pihak
3. Pelatihan pengelolaan program
4. Pelaksanaan program
5. Pencatatan dan pelaporan
6. Monitoring dan evaluasi
Sumber : Perpres 2/2015 ttg RPJMN 2015-2019 21
30. INFRASTRUKTUR PELAYANAN DARAH
DI INDONESIA TAHUN 2014
379
Unit
Transfusi
Darah
(UTD)
UTD Pemerintah
UTD PMI
Terdapat di 367
kab/kota di 34
provinsi
Bank Darah RS:
432 RS telah memiliki Bank Darah)
UTD Pemda
31. 31
5,500 Km
1,880
Km
38 UTD PMI
76 UTD Pemerintah
109 UTD PMI
5 UTD Pemerintah
20 UTD PMI
28 UTD Pemerintah
19 UTD PMI
28 UTD Pemerintah
14 UTD PMI
9 UTD Pemerintah
2 UTD PMI
15 UTD Pemerintah
5 UTD PMI
11 UTD Pemerintah
DISTRIBUSI UTD DI INDONESIA
TAHUN 2014
Para hadirin sekalian,
Seperti kita ketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menetapkan sembilan Cita-cita Strategis yang disebut NAWA CITA, yakni:
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Membuat pemerintah tidak absen (hadir) dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Mewujudkan kemandirian eknomi dengan menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Pembangunan kesehatan ke depan memprioritaskan mendukung pencapaian cita-cita ke tiga dan ke lima
Visi dan Misi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Yang dikenal dengan nama TRISAKTI Dimana didalamnya terdapat 9 agenda yang dikenal dengan Nawacita
Agenda ke lima adalah Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui program Indonesia pintar, program Indonesia sehat dan program Indonesia kerja dan program Indonesia sejahtera.
Program Indonesia Sehat terdiri dari 3 komponen : 1) Mewujudkan paradigma sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional.
Kementerian Kesehatan melalui Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 telah memiliki Renstra 2015-2019.
Renstra Kemkes digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholder jajaran kesehatan baik ditingkat pusat, daerah, termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program Indonesia Sehat yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu:
Pilar I. Paradigma sehat, dimana promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan, dimana diharapkan masyarakat bisa tahu, mau, dan mampu untuk hidup sehat.
Pilar II. Penguatan pelayanan kesehatan, dengan sasaran utamanya yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan Primer merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan kebijakan dan program khusus dalam menguatkan pelayanan kesehatan primer.
Pilar III. Implementasi JKN, diharapkan di tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia dapat tercover dalam JKN.
Program Indonesia Sehat sasarannya adalah Keluarga Sehat, dengan penekanan pada membangun dari pinggir, dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dengan strategi inovatif untuk pemenuhan tenaga dengan penempatan Nusantara Sehat.
Kementerian Kesehatan melalui Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 telah memiliki Renstra 2015-2019.
Renstra Kemkes digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholder jajaran kesehatan baik ditingkat pusat, daerah, termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program Indonesia Sehat yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu:
Pilar I. Paradigma sehat, dimana promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan, dimana diharapkan masyarakat bisa tahu, mau, dan mampu untuk hidup sehat.
Pilar II. Penguatan pelayanan kesehatan, dengan sasaran utamanya yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan Primer merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan kebijakan dan program khusus dalam menguatkan pelayanan kesehatan primer.
Pilar III. Implementasi JKN, diharapkan di tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia dapat tercover dalam JKN.
Program Indonesia Sehat sasarannya adalah Keluarga Sehat, dengan penekanan pada membangun dari pinggir, dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dengan strategi inovatif untuk pemenuhan tenaga dengan penempatan Nusantara Sehat.
Penerapan sistim manajemen mutu merupakan jaminan mutu pelayanan darah. Acuanlebih rinci terkait mutu dijabarkan didalam CPOB Unit Penyedia Darah, meliputi UTD dan Pusat Plasmapheresis.
Di dalam Standar Nasional, diuraikan prinsip dan langkah-langkah teknis penyediaan darah di UTD untuk menjamin dihasilkannya darah yang aman dan bermutu, mulai dari rekrutmen donor hingga distribusi darah juga penanganan selanjutnya dari donor terdeteksi reaktif infeksi.
Plasma merupakan komponen darah yang paling jarang digunakan untuk kondisi klinis, padahal didalamnya masih mengandung berbagai faktor pembekuan dan protein yang bermanfaat untuk menngkatkan kesehatan. Namun demikian pengumpulan plasma hingga memadai untuk dijalankannya kegiatan fraksionasi plasma jelas masih sangat jauh dari mencukupi. Oki pengambilan plasma di pusat plasmapheresis diharapkan dapat mengatasi ketidak cukupan jumlah plasma sebagai bahan baku fraksionasi. Namun demikian pengambilan dan pengolahan plasma tersebut harus memenuhi standar.
BDRS meupakan unit RS yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan darah kepada pasien sekaligus meningkatkan keamanan darah yang akan ditransfusikan. Untuk menjamin terlaksananya transfusi yang aman dan bermutu BDRS harus menjamin ketersediaan dan keamanan darah untuk RS nya. Keterlibatan BDRS didalam penelusuran reaksi transfusi adalah penting, ok selain data reaksi transfusi harus terekam juga hal ini diperlukan untuk dasar pembuatan kebijakan ataupun perbaikan pengelolaan darah d BDRS.
Saat ini terutama di kota-kota kecil karena keterbatasan pengetahuan para klinisi, masih terjadi penggunaan darah yang berlebihan, tidak sesuai indikasi dan tidak sesuai dengan kebutuhan klinis (transfusi masih menggunakan whole blood). Dengan adanya standar ini diharapkan klinisi memiliki acuan dalam memberikan transfusi.
Pelayanan transfusi khusus yang dimaksud meliputi aferesis terapeutik, transfusi tukar, autotransfusi, transfusi pd keadaan sangat darurat, transfusi masif, transfusi pada anak dan wanita hamil.
Reaksi transfusi akut merupakan reaksi transfusi yang muncul < 24 jam setelah transfusi yang dapat disebabkan oleh faktor imunologik dan non imunologik.
Sistim Informasi Manajemen Pelayanan Darah (SIMDARAH), akan memudahkan pengumpulan data pelayanan darah yang akurat dan valid. Data tersebut akan sangat berguna untuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan, perencanaan maupun pengawasan pelayanan darah secara nasional.
Saat ini sudah 56 UTD yang menggunakan SIM DARAH, diharapkan seluruh UTD menggunakannya pada akhir tahun 2020.
379 UTD terdiri dari:
- 4 UTD milik Pemerintah
- 167 UTD milik Pemda
- 208 UTD PMI