Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Darah

5,117 views

Published on

Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Darah

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Darah

  1. 1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN DARAH Disampaikan pada Training of Trainer Pelatihan Pengelolaan Program Kerja Sama antara Puskesmas, UTD, dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Angka Kematian Ibu Jakarta, 16 Mei 2016 dr. Gita Maya Koemara sakti, MHA Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
  2. 2. GARIS BESAR PENYAJIAN Pendahuluan Peraturan terkait Pelayanan Darah Alur Pelayanan darah Infrastruktur Pelayanan Darah I II III IV 2
  3. 3. 1. PENDAHULUAN 3
  4. 4. Goals Pemerintah (Nawa Cita) 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa & memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membuat pemerintah tidak absen/hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4. Menolak negara lemah, melakukan reformasi sistem, penegakan hukum bebas korupsi, bermartabat terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh Ke-Bhineka-an memperkuat restorasi sosial Indonesia 4
  5. 5. VISI DAN MISI PRESIDEN 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA PENGUATAN YANKES PARADIGMA SEHAT JKN RENSTRA PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAANDAN KEWILAYAHAN 3DIMENSIPEMBANGUNAN KELUARGA SEHAT ARAH DAN KEBIJAKAN VISI DAN MISI PRESIDEN 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik; Berkepribadian dlm Budaya PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA PENGUATAN PELAYANAN KES 3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA, SEKTORUNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PROGRAM INDONESIA SEHAT PENERAPAN PARADIGMA SEHAT RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2015-2019 KELUARGA SEHAT DTPK 5
  6. 6. PROGRAM INDONESIA SEHAT Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) RENSTRA 2015-2019 Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga • Keterlibatan lintas sektor • Gerakan Masyarakat Sehat Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Pilar 3. JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS D T P K KELUARGA SEHAT Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) 5 6
  7. 7. PROGRAM INDONESIA SEHAT Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) RENSTRA 2015-2019 Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga • Keterlibatan lintas sektor • Gerakan Masyarakat Sehat Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Pilar 3. JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS D T P K KELUARGA SEHAT Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) 5 6
  8. 8. 2. PERATURAN TERKAIT PELAYANAN DARAH 8
  9. 9. UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian Kesebelas, Pasal 86-92 Pasal 87 1. Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah. 2. Unit Transfusi Darah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan. Pasal 86 1. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 2. Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang memenuhi kriteria seleksi pendonor. 3. Darah sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit 9
  10. 10. UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian Kesebelas, Pasal 86-92 Pasal 89 Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah untuk pelayanan transfusi darah. Pasal 88 1. Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pendistribusian darah, pengerahan pendonor darah, penyediaan dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2. Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah 10
  11. 11. UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian Kesebelas, Pasal 86-92 Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 91 1. Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi. 2. Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah. 11 Pasal 90 1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. 3. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun
  12. 12. PP NO. 7/2011 TENTANG PELAYANAN DARAH BAB I : TUJUAN 12  Mengatur/membina, mengawasi / menyelenggarakn yan darah aman, mudah diakses, sesuai kebutuhan masyarakat  Mendorong litbang kegiatan Pelayanan Darah  Pendanaan Pelayanan Darah
  13. 13. 13 • Diatur oleh Pemerintah & Pemda • Dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda, PMI, UTD & masyarakat • Pengambilan darah harus di uji saring untuk minimal 4 jenis IMLTD sesuai standar • Pengolahan darah di UTD sesuai standar • Penyimpanan dan pemusnahan sesuai standar Sistem tertutup & metode rantai dingin • Sesuai kebutuhan medis secara rasional • Dilakukan uji silang serasi kepada pasien • Dilaksanakan oleh dokter • Dilakukan oleh UTD dan BDRS Permenkes No.83/2014 Permenkes No. 91/2015
  14. 14. PERMENKES NO. 83 TAHUN 2014 TENTANG UTD, BDRS DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH 14 • Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda atau PMI • Tingkatan : Tingkat Nasional, Provinsi, Kab/kota • Kemampuan : Kelas utama, Madya, Pratama • Harus memiliki izin dari pemerintah sesuai dgn tingkatannya • Wajib melakukan audit internal dan eksternal UTD • Setiap RS wajib memiliki BDRS • Untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah di RS • Wajib melakukan audit internal dan eksternal BDRS • Meliputi semua institusi terkait dalam pelayanan darah • Berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota • UTD dan BDRS harus melakukan perjanjian kerja sama Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
  15. 15. PERMENKES NO. 72 TAHUN 2015 TENTANG FRAKSIONASI PLASMA 1. Fraksionasi plasma hanya dapat dilakukan oleh industri fraksionasi plasma 2. Industri Fraksionasi Plasma adalah industri farmasi milik negara yang memiliki izin dan ditetapkan oleh Menteri. 3. Industri Fraksionasi Plasma dalam melakukan proses pembuatan derivat plasma harus terlebih dahulu memanfaatkan bahan baku plasma yang memenuhi persyaratan CPOB yang dihasilkan oleh UTD yang memiliki izin. 4. Dalam hal plasma asal UTD sebagai bahan baku tidak mencukupi, industri fraksionasi plasma atau UTD dapat membentuk pusat plasmaferesis. 5. Derivat plasma sebagai produk plasma dikategorikan sebagai obat. 6. Pemerintah mengendalikan harga derivat plasma sebagai produk plasma. 7. Pengawasan terhadap industri farmasi dilakukan oleh Kepala Badan. 8. Pengawasan terhadap sarana penyiapan bahan baku di UTD dan Pusat Aferesis Plasma dilakukan oleh Kepala Badan
  16. 16. 1. Sistim Manajemen Mutu Yan Darah 2. Pelayanan Transfusi Darah di UTD 3. Pelayanan Transf. Darah di Pusat Plasmapheresis 4. Pelayanan Darah di BDRS 5. Pemberian Transfusi Darah kepada Pasien Sistim Informasi Manajemen PERMENKES NO. 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
  17. 17. TUJUAN STANDAR Sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di UTD, Pusat Plasmapheresis, BDRS dan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah
  18. 18. 1. SISTIM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN DARAH Mengarahkan dan mengontrol organisasi menuju mutu 1. SDM dan pelatihan 2. Bangunan dan fasilitas, Tempat dan lokasi kegiatan mobile unit 3. Pengelolaan peralatan dan bahan 4. Sistem dokumentasi, pengendalian dokumen &Pengelolaan catatan 5. Kualifikasi / validasi 6. Pengendalian perubahan 7. Pelaporan penyimpangan / tindakan perbaikan dan pencegahan 8. Audit internal 9. Umpan balik pelanggan 10. Pengambilan darah, Pemeriksaan wajib, Pengolahan darah 11. Pengawasan proses, Pelulusan produk 12. Kontrak pembuatan, analisis dan servis 13. Sistem komputerisasi 14. Pengendalian infeksi dan pengelolaan limbah
  19. 19. 2. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI UTD Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai Ketersediaan Darah yang Aman dan Bermutu 1. Rekrutmen Donor 2. Seleksi Donor 3. Pengambilan Darah Lengkap 4. Pengambilan Darah Apheresis 5. Umpan Balik Pelanggan 6. Pengolahan Komponen Darah 7. Spesifikasi & Pengawasan Mutu Komponen Darah 8. UJI Saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) 9. Pengujian Serologi Golongan Darah 10. Penyimpanan & Distribusi Darah 11. Pengawasan Proses 12. Sistim Komputerisasi 13. Pengelolaan Mobile Unit 14. Notifikasi Donor Reaktif IMLTD
  20. 20. 3. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI PUSAT PLASMAFERESIS Prinsip dan Standar Teknis untuk menjamin tersedianya plasma sebagai bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksionasi 1. Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan 2. Rekrutmen dan Seleksi Donor 3. Standar Pengambilan, Pembekuan, Penyimpanan dan Distribusi Plasma di Pusat Plasmapheresis
  21. 21. 4. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI BDRS Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai pemberian transfusi yang aman, bermutu, dan cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di RS 1. Perencanaan Kebutuhan Darah di RS 2. Permintaan dan Penerimaan Darah Donor Dari UTD 3. Penyimpanan Darah dan Komponen Darah Di BDRS 4. Persiapan Permintaan Pemeriksaan Darah Transfusi 5. Pemeriksaan Pra Transfusi 6. Pendistribusian Darah dari BDRS ke Ruang Perawatan 7. Penelusuran Reaksi Transfusi 8. Pengembalian Darah ke UTD 9. Sistem Pencatatan dan Pelaporan di BDRS 10.Rujukan Darah Langka 11.Rujukan Sampel Pemeriksaan
  22. 22. 5. PEMBERIAN DARAH KEPADA PASIEN Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai pemberian darah yang rasional dan sesuai indikasi klinis 1. Penggunaan darah rasional 2. Pelayanan transfusi khusus 3. Penatalaksanaan reaksi transfusi akut
  23. 23. 6. SISTEM INFORMASI PELAYANAN DARAH Prinsip dan Standar Pengelolaan Data Pelayanan Darah 1. Sistem Informasi Pelayanan Darah Di UTD 2. Sistem informasi pelayanan darah di BDRS 3. Sistem informasi pelayanan darah di Pusat Plasmapheresis 4. Jejaring informasi pelayanan darah 5. Integrasi sistem informasi pelayanan darah kedalam sistem informasi kesehatan Sedang dirancang SIM DARAH yg harus diterapkan di semua UTD (2016)
  24. 24. LATAR BELAKANG:  AKI di Indonesia masih tinggi.  Tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dan infeksi  Perdarahan sebesar 29,8% (data rutin Kes Ibu thn 2015)  menjadi perhatian Pemerintah  Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019: Reformasi di bidang kesehatan dengan fokus utama peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan darah adalah salah satu dari pelayanan kesehatan dasar 24 PERMENKES NO. 92 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA ANTARA PUSKESMAS, UTD DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU
  25. 25. 25 UTD : 1. Menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas 2. Melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada Puskesmas untuk rekrutmen DDS 3. Melakukan seleksi donor, pengambilan dan pengolahan darah donor dari donor pendamping 4. Pendistribusian darah ke BDRS RS : 1. Melakukan koordinasi dengan UTD untuk menjamin ketersediaan ibu hamil yang akan melahirkan 2. Merawat dan memberikan tranfusi darah kepada pasien 3. Melakukan koordinasi dengan Dinkes dlm peningkatan kapasitas nakes Pusksmas untuk pemeriksaan dan deteksi kehamilan dengan Risti 1. Sosialisasi mengenai donor darah sukarela di wilayah kerjanya 2. Mendata semua ibu hamil, mengidentifikasi ibu hamil dengan risti atau mempunyai gol. Darah langka 3. Mengedukasi ibu hamil dan keluarganya agar menyiapkan minimal 4 calon donor pendamping siaga per ibu hamil 4. Memberikan informasi tentang persyaratan donor 5. Melakukan pemeriksaan Hb dan gol darah ibu hamil dan kesesuaian gol darah calon donor dengan ibu hamil 6. Melakukan seleksi awal donor 7. Menginformasikan daftar ibu hamil dan Taksiran Partus kepada UTD serta calon donor siaga yang telah disiapkan 8. Mengirimkan donor siaga ke UTD untuk pengambilan darah (7-10 hari sebelum taksiran waktu melahirkan) 9. Merujuk Ibu Hamil Risiko tinggi yang akan melahirkan ke RS PUSKESMAS NOTA KESEPAHAMAN DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PMK NO. 92 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA PUSKESMAS, UTD DAN RS DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN AKI AZAS PORTABILITAS DAN DISESUIKAN DENGAN KONDISI DAERAH MASING-MASING 24
  26. 26. 2015 2016 2017 2018 2019 200 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS 1600 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS 3000 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS 4400 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS 5600 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS ROADMAP SESUAI TARGET RPJMN 2015 - 2019 PUSKESMAS YANG BEKERJASAMA MELALUI DINKES DENGAN UTD dan RS TAHUN 2015 -2019 2015 212 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS Tahapan pelaksanaan program: 1. Identifikasi PKM, UTD, dan RS yang akan kerja sama oleh Dinkes 2. Penandatanganan MOU oleh para pihak 3. Pelatihan pengelolaan program 4. Pelaksanaan program 5. Pencatatan dan pelaporan 6. Monitoring dan evaluasi Sumber : Perpres 2/2015 ttg RPJMN 2015-2019 21
  27. 27. 3. ALUR PELAYANAN DARAH 27
  28. 28. PELAYANAN DARAH DONOR RUJUK / RUJUK BALIK • Rekrut donor & ambil darah • Pengamanan- pengolahan • Simpan & distribusi • Pemusnahan • Terima & simpan Darah • Uji silang serasi • Serahkan darah ke pasien • Lacak reaksi transfusi • Mengembalikan darah tdk layak ke UTD • Meminta darah ke BDRS • Transfusi sesuai indikasi • Awasi & laporkan reaksi transfusi • Periksa & rujuk pasien bumil resti • Edukasi keluarga/siapkan calon donor • Seleksi awal donor PUSKESMAS UTD BDRS RS
  29. 29. 4. INFRASTRUKTUR PELAYANAN DARAH 29
  30. 30. INFRASTRUKTUR PELAYANAN DARAH DI INDONESIA TAHUN 2014 379 Unit Transfusi Darah (UTD) UTD Pemerintah UTD PMI Terdapat di 367 kab/kota di 34 provinsi Bank Darah RS: 432 RS telah memiliki Bank Darah) UTD Pemda
  31. 31. 31 5,500 Km 1,880 Km 38 UTD PMI 76 UTD Pemerintah 109 UTD PMI 5 UTD Pemerintah 20 UTD PMI 28 UTD Pemerintah 19 UTD PMI 28 UTD Pemerintah 14 UTD PMI 9 UTD Pemerintah 2 UTD PMI 15 UTD Pemerintah 5 UTD PMI 11 UTD Pemerintah DISTRIBUSI UTD DI INDONESIA TAHUN 2014
  32. 32. 32

×