Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi peningkatan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan Jawa Barat sebagai juara. Ringkasan strateginya meliputi pelaksanaan kunjungan keluarga ke seluruh wilayah, integrasi program kesehatan, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan.
Pengenalan organisasi ppii (perhimpunan pemerhati ina cbg indonesia)
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
1. STRATEGI
PENINGKATAN IKS PROGRAM
INDONESIA SEHAT DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
DALAM MENCAPAI JABAR JUARA
Oleh
Dr.drg. MARION SIAGIAN, M.Epid
KEPALA BIDANG YANKES
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
BARAT
Karawang, 29 Agustus 2019
2. 2
VISI
MASYARAKAT
YANG MANDIRI
UNTUK
HIDUP SEHAT
UPAYA KURATIF
REHABILITATIF
UPAYA PREVENTIF,
PROMOTIF
RPJMN I
2005-2009
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015-2019
RPJMN IV
2020-2024
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah
preventif, promotif sesuai kondisi dan kebutuhan
ARAH PEMBANGUNAN
KESEHATAN
3. Untuk kasus imunisasi
lengkap sulit dilakukan
Untuk kasus Gizi Buruk: pola
hidup bersih dan sehat
masyarakat rendah, serta
tersedianya air bersih sangat
minim
Faktor
Lingkungan
Fisik, Kimia,
Biologi,
Ergonomi
Faktor
Perilaku Sos-Bud
Faktor
Pelayanan
Kesehatan
Faktor
Genetika
(Keturunan)
Derajat
Kesehatan
TEORI H.L. BLUM
Kasus permasalahan kesehatan ada
keterkaitannya dengan kehidupan
SOSIO-BUDAYA masyarakat
40
% 20
%
10
%
30
%
POKOK MASALAH
KESEHATAN
4. UU
NAWA CITA
Kepala Daerah &
Wakil
UU Nomor 23 Tahun 2014
Salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil
Daerah adalah:
“Melaksanakan Program Strategi Nasional”
Program Strategi Nasional
adalah program yang ditetapkan presiden
sebagai program yang memiliki sifat
strategis secara nasional dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan serta menjaga
pertahanan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan msyarakat.
.5
“… meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia melalui … layanan
kesehatan masyarakat…”NAWA CITA
Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk
pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.
PP Nomor 2 Tahun 2018PP
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL
8. 8
Permenkes 39 tahun 2016
Pedoman Penyelenggaraan PIS-
PK
Tujuan
Pendekatan
Keluarga:
1. Mengintegrasikan
seluruh program di
Puskesmas
2. Meningkatkan akses
keluarga terhadap
pelayanan kesehatan
yang komprehensif
3. Mendukung
pencapaian SPM
Kab/Kota dan Prov
4. Mendukung
pelaksanaan JKN
5. Mendukung
tercapainya program
indonesia sehat
Program
Indonesia
Sehat
dilaksanakan
untuk
meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
1
Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat
diselenggarakan melalui
Pendekatan Keluarga
2
Pendekatan keluarga adalah
salah satu cara Puskesmas
untuk meningkatkan
jangkauan sasaran &
mendekatkan
/meningkatkan akses
pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga
3
Integrasi
UKP & UKM secara
berkesinambungan, dengan
target / fokus keluarga,
berdasarkan data dan
informasi dari Profil
Kesehatan Keluarga.
4
8
9. • Dilaksanakan secara Total Coverage
• 12 indikator PIS-PK
• Pelayanan Luar Gedung melalui
kunjungan keluarga
• Integrasi program dan sumber daya
9
mewujudkan
Kecamatan / Wilayah Kerja
SEHAT
PROGRAM INDONESIA
SEHAT DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA
10. Indikator
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga
12 Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
10
*) Dapat ditambahakan indikator sesuai masalah lokal
Cakupan Imunisasi
Meningkatkan CDR dan SR TBC
Intervensi Gizi Sensitif pada stunting
PIS-PK - SPM
11. 11
IKS KELUARGA
IKS RT
IKS RW
IKS PUSKESMAS
IKS DESA/KELURAHAN
IKS KABUPATEN/KOTA
IKS PROVINSI
IKS NASIONAL
IKS KECAMATAN
INDONESIA SEHAT
PENCAPAIAN SPM
• PENCAPAIAN SPM
• KAB/KOTA SEHAT
KECAMATAN SEHAT
DESA SEHAT
KELUARGA SEHAT
DITJEN YANKES – WORKSHOP PIS-PK 2018
11
Penghitungan Kategori IKS
:Keluarga Sehat :
IKS > 0,800
Keluarga Pra Sehat :
IKS 0,500 - 0,800
Keluarga Tidak Sehat :
IKS < 0,500
Dari Keluarga Sehat menuju
Indonesia Sehat
12. Kunjungan
Keluarga
Status kesehatan masyarakat
akan meningkat,
Angka kesakitan akan turun
sehingga produktivitas
masyarakat akan tinggi
Bonus Demografi
menjadi peluang Emas karena
produktivitas masyarakat
meningkat
12
Kunjungan Keluarga
dan Bonus Demografi
13. I. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
• Jumlah Penduduk : 48.037.827 jiwa
• Jumlah Desa+Kelurahan : 5.962 desa
• Jumlah Rumah Tangga : 12.331.140 KK
• Rata-rata Jiwa/ RT : 3,90
• Kepadatan Penduduk : 1,358
• Jumlah Puskesmas : 1067 Pkm ( RI 185 pkm, Non RI 882 pkm)
• Jumlah RS Umum : 282
• Jumah RS Khusus : 348
Kabupaten/Kota Luas (Km2) Persentase
1. Bogor 2710,62 7,66
2. Sukabumi 4145,7 11,72
3. Cianjur 3840,16 10,85
4. Bandung 1767,96 5
5. Garut 3074,07 8,69
6. Tasikmalaya 2551,19 7,21
7. Ciamis 1414,71 4
8. Kuningan 1110,56 3,14
9. Cirebon 984,52 2,78
10. Majalengka 1204,24 3,4
11. Sumedang 1518,33 4,29
12. Indramayu 2040,11 5,77
13. Subang 1893,95 5,35
14. Purwakarta 825,74 2,33
15. Karawang 1652,2 4,67
16. Bekasi 1224,88 3,46
17. Bandung Barat 1305,77 3,69
18. Pangandaran 1010 2,85
1. Bogor 118,5 0,33
2. Sukabumi 48,25 0,14
3. Bandung 167,67 0,47
4. Cirebon 37,36 0,11
5. Bekasi 206,61 0,58
6. Depok 200,29 0,57
7. Cimahi 39,27 0,11
8. Tasikmalaya 171,61 0,49
9. Banjar 113,49 0,32
Jawa Barat 35377,76 100
Kota
Kabupaten
14. Penduduk kurang aktivitas fisik (26,1%)
Tingkatkan aktivitas fisik
Penduduk >10 th kurang
konsumsi buah dan sayur
(93,5%)
Tingkatkan makan sayur &
buah
14
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
Sumber Data Riskesdas 2013
Penyakit tidak menular:
• Hipertensi (25,8% dewasa >15 tahun)
• Diabetes (6,9% dewasa >15 tahun)
• Kanker (1,4%o semua umur)
Deteksi dini penyakit tidak menular
Kendalikan faktor risiko
15. REVITALISASI UKS
Penguatan Kelembagaan
TP UKS
Pemberian PMT AS
Penggunaan Rapor
Kesehatan
Penguatan SDM
Puskesmas
REVITALISASI POS YANDU
Penguatan Kelembagaan
POKJANAL
Transformasi Buku KIA – KMS
Penguatan Kader Pos Yandu
PMT BalitaPENUNDAAN USIA
PERKAWINAN
Penambahan Puskesmas
PKPR
Pemberian Tablet Tambah
Darah
Pendidikan Kespro di
Sekolah
KONSELING PRA NIKAH
GP2SP – wanita perkerja
Pemberian Imunisasi dan
TTD
Konseling KB Pra marital
Konseling Gizi Seimbang
JAMINAN MUTU ANC
TERPADU
RUMAH TUNGGU
KELAHIRAN
PERSALINAN DI FASKES
Konseling IMD & KB Pasca
Persalinan
JAMINAN MUTU KN
LENGKAP
KONSELING ASI
EKSKLUSIF
PELAYANAN KB PASCA
PERSALINAN
Pemberian MP ASI
Harapan Peningkatan Pendekatan
“Continuum of Care & Life Cycle”
Keluarga Sebagai Lokus
16. III. PELAKSANAAN PIS-PK DI PROVINSI
JAWA BARAT
I. FASILITASI PENYEDIAAN SUMBER DAYA YANG DIBERIKAN
DINAS KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG PIS-PK
23. KUNJUNGAN KELUARGA SEHAT
KECAMATAN KLARI, 28 Agustus 2019
0
2000
4000
6000
8000
1 2 919 1189 1359 1686 2164 2427 2895 3043 3105 3514
6797
JUMLAH
DATA
24. KUNJUNGAN KELUARGA SEHAT
KECAMATAN TIRTAMULYA, 28 Agustus 2019
JUMLAH DATA
0
500
1000
1500
2000
2500
1022 1160
2117
927
1676
1464
1083
1594
974
0
JUMLAH
DATA
25. KUNJUNGAN KELUARGA SEHAT
KECAMATAN TELUKJAMBE, 28 Agustus 2019
0
1000
2000
3000
4000
1903
2850
2091
3493
3378 3892
1847
3446
2936 JUMLAH
DATA
26. KUNJUNGAN KELUARGA SEHAT
KECAMATAN TEMPURAN, 28 Agustus 2019
849 901
1,137 1,209 1,271 1,315
1,442 1,498 1,531 1,548 1,614
1,715
1,928
2,026
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
JUMLAH DATA
50. BERAPA CAKUPAN PROGRES PIS-PK SAAT INI ???
BERAPA DESA DENGAN TOTAL COVERAGE
INOVASI –INOVASI APA SAJA?
51. TARGET PIS-PK TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
Indikator Trimester I Trimester II Trimester
III
Trimester
IV
Keluarga mengikuti program KB 41.8 52,65 63,5 74,35
Ibu melakukan persalinan di fasilitas
kesehatan
86.9 91,2 95,5 100
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
92.1 95,5 98 100
Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 83.8 89,2 94,6 100
Balita mendapatkan pemantauan
pertumbuhan
90.3 93,3 96,3 100
Penderita TB paru berobat mendapatkan
pengobatan sesuai standar
43.4 59,29 71,51 83,73
Penderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur
25.2 31,74 38,28 44,78
Penderita gangguan jiwa mendapatkan
pengobatan dan tidak ditelantarkan
14.9 18,77 22,65 26,52
Anggota keluarga tidak ada yang
merokok
36.4 45,85 55,30 64,75
Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN 47.0 59.20 71,40 83,60
Keluarga mempunyai akses sarana air
bersih
96.4 97,6 99 100
Keluarga mempunyai akses atau
menggunakan jamban sehat
91.8 94,53 97,23 100
52. KUNJUNGAN KELUARGA SEHAT
PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2019
KOTA BANJAR
KOTA CIREBON
KOTA SUKABUMI
PANGANDARAN
KOTA CIMAHI
SUBANG
KOTA DEPOK
KOTA TASIKMALAYA
KOTA BEKASI
INDRAMAYU
PURWAKARTA
SUMEDANG
KOTA BOGOR
BANDUNG BARAT
CIANJUR
CIAMIS
BEKASI
TASIKMALAYA
KUNINGAN
BANDUNG
SUKABUMI
MAJALENGKA
KOTA BANDUNG
KARAWANG
CIREBON
GARUT
BOGOR
24,824
50,983
79,281
91,346
131,205
150,530
151,495
156,430
161,634
164,585
169,233
176,824
189,596
217,751
232,391
232,660
243,875
287,452
307,510
320,027
328,992
334,764
368,960
381,732
401,512
466,651
518,812
53. PERSENTASE KK DIKUNJUNGI PIS-PK
di 27 KAB/KOTA
NO KOTA/KAB. JML KK
JML KK
DIKUNJUNGI
%
1 GARUT 683,854 417,752 61.1
2 BOGOR 1,243,072 434,946 35.0
3 CIREBON 635,918 373,756 58.8
4 MAJALENGKA 411,807 334,086 81.1
5 KARAWANG 619,566 359,771 58.1
6 KOTA BANDUNG 571,690 353,808 64,56
7 SUKABUMI 696,890 309,025 44.3
8 KUNINGAN 323,033 284,561 88.1
9 TASIKMALAYA 526,134 241,054 45.8
10 CIAMIS 388,719 217,066 55.8
11 KOTA BOGOR 239,682 188,139 78.5
12 BEKASI 716,867 210,901 29.4
13 BANDUNG BARAT 440,007 217.796 49,49
14 BANDUNG 906,235 320.110 35,32
54. PERSENTASE KK DIKUNJUNGI PIS-PK
di 27 KAB/KOTA
NO KOTA/KAB. JML KK JML KK DIKUNJUNGI %
15 KOTA TASIKMALAYA 170,286 154,338 90.6
16 CIANJUR 658,492 199,118 30.2
17 PURWAKARTA 256,822 159,458 62.1
18 INDRAMAYU 523,799 153,387 29.3
19 SUMEDANG 346,135 176.854 51,09
20 KOTA CIMAHI 141,621 141.621 92,64
21 SUBANG 460,920 133,103 28.9
22 KOTA DEPOK 440,694 127,985 29.0
23 KOTA BEKASI 602,044 138,647 23.0
24 KOTA SUKABUMI 76,826 78,232 101.8
25 PANGANDARAN 130,696 82,585 63.2
26 KOTA CIREBON 74,623 47,959 64.3
27 KOTA BANJAR 61,113 20,190 33.0
JUMLAH 8,753,328 6.340.473 72,43
55. MASALAH PADA 12 INDIKATOR ,
JAWA BARAT
1. Keluarga mengikuti program
KB *) 40,5%
2. Persalinan Ibu di fasilitas
pelayanan kesehatan 87,7%
3. Bayi mendapatkan imunisasi
dasar lengkap *) 92,6%
4. Bayi mendapatkan ASI
Eksklusif 84,0%
5. Pertumbuhan Balita dipantau
91,5%
6. Penderita TB Paru yang
berobat sesuai standar 42,6%
7. Penderita hipertensi yang
berobat teratur 24,3%
8. Penderita gangguan jiwa berat,
diobati dan tidak ditelantarkan
13,3%
9. Anggota keluarga tidak ada yang
merokok *) 35,2%
10. Keluarga sudah menjadi
anggota JKN 45,2%
11. Keluarga memiliki
akses/menggunakan sarana air
bersih 96,9%
12. Keluarga memiliki
akses/menggunakan jamban
keluarga 94,1%
INDIKATOR CAPAIAN YANG MASIH MENJADI
PERMASALAHAN : 1, 6, 7, 8, 9, 10
58. RENCANA TINDAK LANJUT
• Perencanaan anggaran APBD dan APBN untuk
mendukung percepatan
• Advokasi Lintas Sektor dan koordinasi lintas
program
• Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala
dan komprehensif
• Bersama –sama lintas program untuk
meningkatkan intervensi lanjutan , dan segera
melakukan entry kembali pada perubahan sesuai
indikator KS, sehingga dapat merubah Indeks
Kesehatan Keluarga (IKS ) wilayah
59. • Dibuat pemetaan untuk mendata kantong miskin
terlebih dahulu
• Kegiatan Monev terpadu
• Peningkatan sarana prasarana profil kesehatan
keluarga (prokesga), Paket Informasi Kesehatan
Keluarga (PINKESGA), tensi meter dll
• Mengusulkan perbaikan dari penjelasan definisi
operasional pada profil kesehatan keluarga
(prokesga) pada indikator-indikatornya, sehingga
mengurangi kesalahan teknis
60. PERCEPATAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN KELUARGA
• Membuat mapping keluarga dari wilayah kerja Puskesmas
• Membuat Tim kerja yang solid dan penjadwalan kegiatan kunjungan
keluarga.
• Tersedianya sarana prasarana pendukung , anggaran yang lancar, sarana
prasarana per tim , yang memadai.
• Advokasi dengan Camat untuk menggerakkan masyarakat , dan kesadaran
untuk MENGATASI PERMASALAHAN PADA INDIKATOR PIS-PK
• Kerjasama dengan kader, tokoh agama, tokoh masyarakat
• Mengadakan workshop Keluarga Sehat
• Mengadakan workshop perencanaan pkm berbasis data Keluarga Sehat
• Mensinergikan antara pendataan dan entri data
• MEMANTAU CAPAIAN IKS AWAL DAN PENINGKATANNYA
• Melaksanakan komitmen Tim PIS-PK tkt Kab.Kota dan Tim Puskesmas
• Advokasi ke pemerintah Daerah untuk membuat surat edaran? SK
kebijakan terkait pelaksanaan PIS-PK serta penyeesainya permasalahan
sesuai peran dalam indikator PIS-PK
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kita juga dibatasi dalam ruang dan waktu. Waktu kita makin singkat untuk dapat mencapai target dan pencapaian yang telah direncanakan sehingga butuh keseriusan dan strategi yang tepat.
Kedepannya, kita harus lebih memprioritaskan upaya preventif dan promotif dimana upaya tersebut sebenarnya sangat signifikan dalam hal penanganan Percepatan Eliminasi TB, Penurunan Stunting, dan Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi dalam mencapai visi pembangunan kesehatan yakni masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.
Terkait dengan derajat kesehatan masyarakat, berdasarkan teori BLUM bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Diantaranya faktor sosio budaya dan lingkungan memiliki pengaruh yang besar. Hal ini perlu menjadi pijakan kita dalam menyusun program dan strategi termasuk untuk menilai keberhasilan pengobatan TB, timbulnya kasus gizi buruk juga keberhasilan program imunisasi di masyarakat.
Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan Program Strategis Nasional. Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pasal 11, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM tersebut dilakukan melalui tahapan:
a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
Nawa Cita sebagai konsep besar dan Visi pembangunan Indonesia pada pemerintahan saat ini, memiliki tiga ciri utama yaitu: Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran dan Revolusi Mental, dimana pada :
Nawa Cita 1 : Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara
Nawa Cita 2 : Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelila Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif, Demokratis Dan Terpercaya
Nawa Cita 3 : Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan
Nawa Cita 4 : Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi Bermartabat Dan Terpercaya
Nawa Cita 5 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Nawa Cita 6 : Meningkatkan Produktifitas Dan Daya Saing Di Pasar Internasional
Nawa Cita 7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Strategis Ekonomi Domestik
Nawa Cita 8 : Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Nawa Cita 9 : Memperteguh Ke-bhineka-an Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Dalam Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia, Pemerintah mempunyai tiga program besar yaitu : Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sejahtera.
Bapak/Ibu yang saya hormati,
Masalah yang dihadapi Puskesmas sangat beragam dan jumlahnya tidak sedikit. Puskesmas menghadapi masalah penyakit menular, (seperti malaria, ISPA, TB), penyakit tidak menular yang diakibatkan gaya hidup yang tidak sehat (DM, Hipertensi, obesitas, kebiasaan merokok), kematian neonatal, kematian ibu hamil, dll.
Tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam satu waktu oleh Puskesmas, mengingat sumberdaya yang tersedia di Puskesmas terbatas dan mempertimbangkan tingkat urgency, seriousness, dan growth dari suatu masalah. Oleh sebab itu, dalam rangka penyelesaian masalah di Puskesmas, semua sumberdaya harus dikelola sebaik-baiknya agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana optimal. Pengelolaan sumberdaya dan upaya tersebut dilaksanakan melalui manajemen Puskesmas.
Yang dimaksud dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga dan langsung diberikan intervensi awal terhadap permasalahan kesehatan setiap keluarga.
Sehingga Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung saja, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi setiap keluarga di wilayah kerjanya.
Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari informasi kesehatan setap anggota keluarga dari profil kesehatan keluarga (sehingga informasinya valid) dan memberikan intervensi awal bila ada masalah kesehatan terhadap 12 indikator seperti yang terdapat pada Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga). Selanjutnya Puskesmas akan melakukan analisis terhadap hasil kunjungan keluarga dan merencanakan upaya intervensi lanjut yang dilakukan terhadap masalah kesehatan yang dibahas dalam forum lokakarya mini Puskesmas. Dengan demikian pendekatan keluarga tidak hanya berupa pendataan/sensus saja.
Tujuan Pendekatan Keluarga:
1. Mengintegrasikan seluruh program di puskesmas
2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota
4. Mendukung pelaksanaan JKN
5. Mendukung tercapainya Program Indonesia Sehat
Sesuai PP nomor 2 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, terdapat 12 indikator yang pencapaiannya harus 100%. Sebagian besar indikator SPM Bidang Kesehatan beririsan dengan 12 Indikator Keluarga Sehat. Terdapat 7 Indikator Keluarga Sehat terkait dengan Pelayanan Dasar pada SPM.
Sehingga jika pendekatan keluarga ini dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan capaian SPM kabupaten/kota. SPM ini merupakan hal penting karena merupakan nilai kinerja dari kepala daerah (Bupati dan Walikota). Hal ini harus kita manfaatkan sebagai media advokasi kepada kepala daerah untuk mendukung PIS-PK, sehingga mendapat dukungan APBD.
Di dalam mewujudkan pencapaian SPM, perlu melibatkan lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Dengan melaksanakan PIS-PK diharapkan cakupan imunisasi dapat tercapai, peningkatan CDR dan SR TBC dan pencegahan stunting.
Saudara-saudara sekalian,
Melalui pelaksanaan PIS-PK kita dapat mewujudkan Keluarga Sehat yang tergambar dalam Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS dapat diperoleh untuk setiap tingkatan wilayah, yang dapat menggambarkan status kesehatan mulai dari Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat Nasional. Segala permasalahan kesehatan akan kita ketahui sejak dini dari keluarga, kita dapat segera melakukan intervensi sehingga masalah ini tidak meluas menjadi masalah kab/kota, provinsi bahkan sampai tingkat nasional.
Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran kondisi kesehatan yang sesungguhnya, maka pelaksanaan kunjungan keluarga harus segera mencapai total coverage.
Dan untuk mencapai itu semua diperlukan dukungan komitmen dan kerjasama kita semua.
Pelaksanaan PIS-PK dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), akan mendukung tercapainya SPM sehingga status kesehatan masyarakat akan meningkat angka kesakitan akan turun sehingga produktivitas masyarakat akan tinggi dan diharapkan kita akan mendapatkan peluang emas dari bonus demografi karena produktivitas masyarakat meningkat. Sehingga bonus demografi tidak akan menjadi hambatan dalam pembangunan kesehatan.
Penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir dilakukan dengan pendekatan continuum of care (COC) sejak dari remaja hingga lanjut usia. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keluarga sebagai lokus pendekatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan program Indonesia sehat dalam rangka menciptakan paradigma sehat melalui pendekatan keluarga.
Pendekatan COC ini tidak hanya dalam level masyarakat namun juga di level Puskesmas hingga rumah sakit. Tentunya Saya berharap setiap tenaga kesehatan dapat memahami pendekatan dengan siklus hidup sebagai salah satu strategi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif khususnya ibu dan bayi baru lahir.