Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Pancasila merupakan pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai etika seperti pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas, dan keadilan sosial. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai prinsip dasar etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
1. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Semester 01
Kegiatan Belajar III
Kewarganegaraan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
2. Pancasila sebagai sistem etika adalah poin – poin
yang terkandung di dalam Pancasila yang
mencerminkan etika yang ada pada diri
bangsa Indonesia
3. Pembentukan etika ini berdasarkan hati
nurani dan tingkah laku, tidak ada
paksaan dalam hal ini
5. Tingkah laku masyarakat Indonesia dalam
prakteknya sekarang tidak lagi mewujudkan
bagaimana bentuk Pancasila dan tidak lagi
memperlihatkan nilai etika yang baik itu
sendiri
6. Hanya sebagian kecil yang masih
menganggap Pancasila itu merupakan
pedoman dan sesuatu yang sangat
penting bagi pribadi bangsa Indonesia
itu sendiri
7. Pengertian Etika, Moral,
Norma, dan Nilai
Pengertian Etika
Etika merupakan cabang falsafah dan
sekaligus merupakan cabang dari ilmu
kemanusiaan (humaniora)
“
“
8. Pengertian
Moral dengan etika hubungannya sangat
erat, sebab etika suatu pemikiran kritis
dan mendasar tetang ajaran-ajaran dan
pandangan moral dan etika merupakan
ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-
prinsip moralitas (Devos, 1987)
“
“ Moral
9. Norma adalah perwujudan martabat
manusia sebagai mahluk budaya,
moral, religi, dan sosial
“ “ Pengertian
Norma
10. Pengertian
Nilai merupakan harga untuk manusia
sebagai pribadi yang utuh, misalnya
kejujuran, kemanusiaan
(Kamus Bahasa Indonesia, 2000)
“
“ Nilai
11. Prinsip Dasar Etika Pancasila
Pancasila memiliki logika internal yang
sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar
etika politik modern
12. Pluralisme
Pluralisme adalah kesediaan untuk
menerima pluralitas, artinya, untuk hidup
dengan positif, damai, toleran, dan
biasa/normal bersama warga masyarakat
yang berbeda pandangan hidup, agama,
budaya, adat (Kaelan, 2004)
“
“
14. Mutlak karena manusia memilikinya bukan
karena pemberian negara, masyarakat,
melainkan karena ia manusia, jadi dari
tangan Sang Pencipta.
Hak-hak asasi manusia adalah baik
mutlak maupun kontekstual dalam
pengertian sebagai berikut.
Kontekstual karena baru mempunyai fungsi
dan karena itu mulai disadari, di ambang
modernitas di mana manusia tidak lagi
dilindungi oleh adat/tradisi, dan sebaliknya
diancam oleh negara modern.
17. Keadilan SosialKeadilan social mencegah bahwa
masyarakat pecah ke dalam dua bagian;
bagian atas yang maju terus dan bagian
bawah tertinggalkan
18. Hal ini terwujud dengan keluarnya
Ketetapan MPR No.VI/ MPR/2001
tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan
penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan
bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan
yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat
Pancasila Sebagai Dasar Etika
Kehidupan Berbangsa Dan
Bernegara
19. Etika kehidupan berbangsa meliputi
sebagai berikut
Etika sosial dan Budaya
Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam
dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli,
saling memahami, saling menghargai, saling mencintai,
dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan
anak bangsa
20. Etika pemerintahan dan politik
Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efesien, dan
efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, serta menjujunjung
tinggi hak asasi manusia
21. Etika ekonomi dan bisnis
Etika ini bertujuan agar prinsip dan perilaku
ekonomi baik oleh pribadi, institusi,
maupun keputusan dalam bidang ekonomi
dapat melahirkan ekonomi dengan kondisi
yang baik dan realitas
22. Etika penegakan hukum
yang berkeadilan
Etika ini bertujuan agar penegakan hukum
secara adil, perlakuan yang sama dan tidak
diskriminatif terhadap setiap warga negara di
hadapan hukum, dan menghindarkan
penggunaan hukum secara salah sebagai alat
kekuasaan
23. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan
Dengan berpedoman pada etika kehidupan
berbangsa tersebut, penyelenggara negara dan warga
negara berperilaku secara baik bersumber pada
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya
