Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Modul 4 kwn kb 1
Similar to Modul 4 kwn kb 1 (20)
More from pjj_kemenkes
More from pjj_kemenkes (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Modul 4 kwn kb 1
- 1. Politik Strategi Nasional Semester 01 Kegiatan Belajar I Kewarganegaraan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013
- 2. Pengertian Politik Strategi Nasional Politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara dan politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional
- 3. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan – kebijakan oleh pihak yang berwenang
- 4. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.
- 5. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional Apakah dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan politik strategi nasional ?
- 6. Umumnya dilakukan telaah strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan
- 7. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, diantaranya adalah:
- 8. Melihat jauh ke depan, pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang
- 9. Terpadu komprehensif integral, strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh.
- 10. Pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut dioperasionalkan. Pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer.
- 11. Penyusunan Politik Strategi Nasional Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “supra struktur politik”.
- 12. Tujuan Politik Strategi Nasional Indonesia Tujuan politik strategi nasional Indonesia untuk luar negeri adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara Indonesia. Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik dan strategi luar negeri Indonesia, adalah :
- 13. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara
- 14. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat
- 16. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa
- 17. Sehingga jelas sekali bisa kita simpulkan bersama-sama, bahwa tujuan utama politik strategi nasional Indonesia adalah untuk:
- 18. Melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban, dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan.
- 20. Melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan negara.
- 21. Menjaga keamanan untuk menjaga perdamaian dan kehidupan sosial yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 22. Implementasi Politik Strategi Nasional Adapun kaidah pelaksanaan GBHN sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:
- 23. Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
- 24. DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
- 25. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
- 26. GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Negara Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
- 27. Program pembangunan nasional (PROPENAS) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR.
- 28. Bidang Hukum 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum. 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta mengahargai HAM. 4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan HAM sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa. 5) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari penguasa dan pihak manapun. 7) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 29. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Bidang Ekonomi
- 30. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu pasar.
- 31. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusian yang adil bagi masyarakat, terutama fakir miskin dan anak terlantar.
- 32. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi.
- 33. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing.
- 34. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan.
- 35. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja keluar negeri dengan memperhatikan kompetensi.
- 36. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha.
- 37. Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsudi dan pinjaman luar negeri.
- 38. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan dan melayani masyarakat.
- 39. Bidang Politik Politik Dalam Negeri Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhineka tunggal ika an.
- 40. Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi.
- 41. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dan terbuka.
- 42. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis.
- 43. Membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, dinamis, sejahtera dan makmur.
- 44. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Hubungan Luar Negeri
- 45. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
- 46. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas.
- 47. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik.
- 48. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN.
- 49. Membersihkan penyelenggaraan negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya. Penyelenggaraan Negara
- 50. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan.
- 51. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokasi dalam melayani masyarakat dalam mengelola kekayaan negara secara transparan.
- 52. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- 53. Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya
- 54. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional. Komunikasi, Informasi, dan Media Masa
- 55. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- 56. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers.
- 57. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar daerah secara timbal balik.
- 58. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri.
- 59. Bidang Agama Memantapkan fungsi, peran,dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara.
- 60. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama.
- 61. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasan yang harmonis.
- 62. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.
- 63. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.
- 64. Bidang Pendidikan 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum. 3) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan.
- 65. 4) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. 5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah,terpadu, dan menyeluruh Bidang Pendidikan
- 66. a. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. b. Mengembangkan sistem sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja. Bidang Sosial dan Budaya 1) Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- 67. c. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak- anak terlantar serta kelompok rentan sosial. d. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. e. Memberantas secara sistematis pedagagang dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Bidang Sosial dan Budaya
- 68. a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa. b. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
- 69. c. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang memuat berbagai jenis kesenian. d. Menjadikan kesenian dan kebudayaan Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri. e. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat indisipliner dan partisipatoris dengan kriteria ekonomis. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
- 70. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan dan Peranan Perempuan
- 71. Pemuda dan Olahraga Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. “ “
- 72. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis melalui lembaga – lembaga pendidikan.
- 73. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, dan minat.
- 74. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
- 75. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya.
- 76. Pembangunan Daerah Umum Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 77. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- 78. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan.
- 79. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah.
- 80. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama kawasan Indonesia Timur , daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya
- 81. Khusus Daerah Istimewa Aceh • Mempertahankan integritas bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keberagaman sosial budaya masyarakat Aceh. • Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur.
- 82. Irian Jaya • Memepertahankan integritas bangsa di dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keberagaman sosial budaya masyarakat Irian Jaya. • Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat. Maluku • Menugaskan pemerintah untuk segara melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata dan menyeluruh
- 83. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 84. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungnan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan.
- 85. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam.
- 86. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 87. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam.
- 88. Pertahanan dan Keamanan Menata kembali TNI sesuai dengan paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran TNI.
- 89. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI menjadi kekuatan utama.
- 90. Meningkatkan keprofesionalan TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama.
- 91. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan.
- 92. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahap.
- 93. Stratifikasi Politik Strategi Nasional Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
- 94. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: Penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
- 95. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional Tingkat Kebijakan Umum
- 96. Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
- 97. Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan Tingkat Penentuan KebijakanTeknis
- 98. di daerah Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain Tingkat penentu kebijakan