Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor Pertambangan di Level Nasional

Disampaikan dalam FGD
“Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara
dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP”
Jakarta, 22 Juni 2016

invest in
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM
bagi Sektor Pertambangan di Level Nasional
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
© 2016 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
Parwoto Taruno
Direktur Pelayanan Perizinan

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3
Perkembangan dan Implementasi
Layanan PTSP PUSAT
Dasar Hukum Terkini dan Terobosan
Baru Layanan Cepat Investasi 3 jam
1
TOPIKBAHASAN
2
2
Implementasi Kebijakan PTSP Pusat
di Sektor Pertambangan bagi
kewenangan Pemerintah Pusat
3

4
PTSP PUSAT DI BKPM
3

5
VIDEO LAYANAN PTSP PUSAT
4

6
PERKEMBANGAN PTSP PUSAT “PTSP ON THE TRACK”
Sep-Des’14
Pendelegasian
Menteri &
online system
26 Jan’15
Launching
PTSP
29 Sept’15
PerKa BKPM
01 Okt’15
Tambahan
Pendelegasian
dari Menteri
Perhubungan
26 Okt’15
Launching
Layanan 3
Jam “3+1”
01 Des’15
Soft- Lauching
Layanan
3 Jam “8+1”
31 Jul’15
Pendelegasian
Migas
16 Agst’15
Tax
Holiday
23 Des’15
Pendelegasian TDP
khusus Layanan 3 Jam
“8+1”
12 Agst’15
Pendelegasian
Minerba
28 Sept’15
API
27 Mar’15
Fasilitas
Ketenagalis
-trikan
6 Apr’15
Tax
Allowance
11 Jan’16
Grand-Launching
Layanan 3 Jam “8+1”
2015
2016
5

7
PTSP PUSAT-BKPM
PTSP PUSAT
di BKPM
22 K/L menyatu di
dalam satu kantor
22 Kementerian/Lembaga
• Melayani konsultasi
• Memproses perizinan dan
non-perizinan
6

8
PTSP PUSAT
• PTSP PUSAT melayani 162jenis perizinan dan non-perizinan penanaman
modal sesuai dengan pendelegasian dari kementerian teknis
• PTSP Pusat berkomitmen memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang
cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.
PTSP PUSAT-BKPM…. lanjutan
7

9
Penanam Modal
Online system
http://online-spipise.bkpm.go.id
Back office
Penandatanganan
Tata Usaha
1
2
3
4
5
IZIN PRINSIP
1. Izin Prinsip ‘IP’
2. Izin Prinsip
Perluasan ‘IP-PL’
3. Izin Prinsip
Merger‘IP
Penggabungan’
4. Izin Prinsip
Perubahan ‘IP-PB’
STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: ON-LINE SYSTEM
8

10
Penanam Modal
Online system
http://online-spipise.bkpm.go.id
Back office
Penandatanganan
Tata Usaha
1
2
3
4
5
Pengajuan Online:
1. Izin Usaha ‘IU’
2. Izin Usaha Perluasan
‘IU-PL’
3. Izin Usaha untuk
Merger ‘IU
Penggabungan’
4. Izin Usaha
Perubahan ‘IU-PB’
5. Kantor Perwakilan
‘KPPA’ dan ‘KP3A’
IZIN USAHA
STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: ON-LINE SYSTEM
9

11
Back office
Penandatanganan
Tata Usaha
Penanam
Modal
Nomor Antrian
- Front Officer BKPM
- Liason Officer K/L
1
2
3
4
5
6
Pengajuan :
1. Angka Pengenal Impor
‘API’
2. Kantor Perwakilan
sektor Konstruksi
‘BUJKA’
3. Perizinan sektor
Ketenagalistrikan dan
Perfilman
STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: MANUAL SISTEM - I
10

12
Tim Teknis di Kantor
Kementerian
Penandatanganan
Tata Usaha
Penanam
Modal
Nomor Antrian
Liason Officer
K/L
1
2
3
4
5
6
Back office
2
7
Pengajuan :
Perizinan sektor LHK, Migas,
Minerba, Perhubungan
STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: MANUAL SISTEM - II
11

13
Dasar Hukum Terkini dan
Terobosan Layanan
12

14
DASAR HUKUM: PTSP PUSAT–BKPM
Pemerintahan
Daerah
UU No. 23 Tahun 2014
“Pasal of 250”
Penanaman
Modal
UU No. 25 Tahun
2007
Pelayanan
Publik
UU No. 25 Tahun
2009
PTSP PUSAT
PERPRES. No. 97 Tahun 2014
PERATURAN KEPALA BKPM
Nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19 Tahun 2015
13

15
PERBANDINGAN CAKUPAN: PERATURAN LAMA DAN PERATURAN BARU
No. 5/2013 jo No.
12/2013
No. 14/2015
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA DAN NON-
PERIZINAN
FASILITAS PENANAMAN
MODAL:
• BEBAS BEA MASUK IMPOR
• TAX ALLOWANCE
IZIN PRINSIP
No. 15/2015
PERIZINAN DAN NON-
PERIZINAN
No. 16/2015
PEMBEBASAN BEA
MASUK IMPOR
No. 18/2015
TAX ALLOWANCE
No. 19/2015
TAX HOLIDAY
PERKA BKPM PERKA BKPM
No. 12/2011
TAX HOLIDAY
14

16
DASAR HUKUM: PTSP PUSAT–BKPM
Pemerintahan
Daerah
“Pasal 250”
Penanaman
Modal
Pelayanan
Publik
PTSP PUSAT
PERPRES. No. 97 Tahun 2014
TAMBAHIN GAMBAR BAHWA ADA PERKA-PERKA BKPM SETELAH PERPRES 97
15

17
PERKA TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA IZIN PRINSIP
• Izin Prinsip BARU
• Izin Prinsip PERLUASAN
• Izin Prinsip PERUBAHAN
• Izin Prinsip PENGGABUNGAN ‘merger’
16

18
PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERATURAN BARU
No. 5/2013 jo No.
12/2013
No. 14/2015
perluasan
Nilai
Investasi
JWPP
Ind.: peningkatan kapasitas di atas
30 % atas produk dan lokasi yang
sama
Non-Ind.: penambahan bidang
usaha atau peningkatan kapasitas
Ind.: penambahan kapasitas atas
produk yang sama (5 digit) di atas
30 %
Lebih dari 10 miliar rupiah di luar
tanah dan bangunan
Ind.: lebih dari 10 miliar rupiah, di
luar tanah dan bangunan pada sub-
klasifikasi yang sama pada lokasi
proyek di kab/kota yang sama
Non-ind.: lebih dari 10 miliar pada
sub-klasifikasi yang sama di
kab./kota yang sama
Jangka waktu penyelesaian proyek 1
atau 3 atau 5 tahun tergantung
karakteristik bidang usaha
JWPP; 1 sampai 5 tahun tergantung
karakteristik bidang usaha
presentasi
Tidak diatur secara spesifik
Secara spesifik diatur untuk
beberapa bidang usaha tertentu
Non-Ind.: penambahan bidang
usaha atau peningkatan kapasitas
17

19
TEROBOSAN:
LAYANAN IZIN INVESTASI 3 JAM ‘8+1’
18

20
VIDEO LAYANAN INVESTASI 3 JAM ‘8+1’
19

BKPM
• Tiba di BKPM langsung
dari Bandara Soeta/Halim P.
• Konsultasi dengan
Direktur Pelayanan BKPM.
• Menyampaikan data diri
dan rencana kegiatan usaha
Layanan
3 Jam
KRITERIA
Minimum investasi
Rp. 100 M
(+/- USD 8 million)
dan/atau
mempekerjakan
1,000 orang
tenaga kerja
9produk (8+1)
• Izin Investasi
• Akta Pendirian + SK KumHAM
• NPWP
• TDP
• APIP
• NIK
• RPTKA
• IMTA
• Informasi Blocking Tanah
Menunggu di Lounge
pada saat semua
produk di proses oleh
BKPM, Notaris, pejabat
K/L di PTSP
Menerima 8 produk
perizinan dan 1 produk
informasi blocking tanah
dalam waktu 3 jam dan
investor siap melakukan
usaha di Indonesia
PeningkatanKualitasPelayanan
20

22
3 jam , 3 kepastian
kerja
• 5.RPTKA
• 6.IMTA
MaknaLayanan3Jam
untukinvestasianda
memulai usaha
• 1.Izin Investasi
• 2.Akta Pendirian + SK KumHAM
• 3.NPWP
• 4.TDP
impor mesin
• 7.API-P
• 8.NIK
informasi akurat
ketersediaan lahan+
Informasi blocking lahan –
sebagai verifikasi awal status lahan
dan untuk memblock lahan sebelum
transaksi pembelian
21

23
PENGEMBANGAN PENGGUNA LAYANAN
1
2
Perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha dengan nilai investasi
minimal Rp. 100 M, dan/atau mempekerjakan 1000 orang tenaga kerja
PERLUASAN USAHA,
A. Perusahaan SUPPLY CHAIN
perusahaan pemasok untuk “perusahaan industri di Indonesia yang memiliki nilai
investasi minimal Rp. 100 M dan/atau mempekerjakan 1000 orang tenaga kerja”
Permohonan disampaikan langsung oleh
Direksi Perusahaan (sesuai Akta)
PENDIRIAN BARU/ PERLUASAN USAHA , untuk :
B. Perusahaan bidang usaha INFRASTRUKTUR
Daftar bidang usaha infrastruktur – di slide selanjutnya
Dapat memanfaatkan layanan 3 jam
tanpa harus memenuhi kriteria
minimum investasi maupun tenaga
kerja
Permohonan disampaikan langsung oleh
Pemegang Saham/Direksi Perusahaan
22

24
PENGEMBANGAN PENGGUNA LAYANAN
Kementerian Perhubungan
1. Bidang usaha Perkeretaapian (KBLI
49110-49120)
2. Bidang usaha Kepelabuhanan (KBLI
52221)
3. Bidang usaha Kebandarudaraan
(KBLI 52230)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
(KBLI 06202);
2. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI
35101);
3. Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35102);
4. Bidang Usaha Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35103),
termasuk penetapan wilayah usaha;
5. Bidang usaha penjualan tenaga listrik, termasuk
penetapan wilayah usaha;
6. Bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (KBLI
35104);
7. Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
1. Bidang usaha pengusahaan jalan tol (KBLI
52213);
2. Bidang usaha sumber daya air dan irigasi (KBLI
36001-36002);
3. Bidang usaha air minum (KBLI 36001-36002);
4. Bidang usaha pengelolaan limbah (KBLI 37011
(pengumpulan air limbah yang tidak
berbahaya), KBLI 37021 (pengelolaan dan
pembuangan limbah yang tidak berbahaya);
5. Bidang usaha Sistem Pengelolaan
Persampahan (KBLI 38110 (pengumpulan
sampah yang tidak berbahaya), KBLI 38211
(pengelolaan dan pembuangan sampah yang
tidak berbahaya).
Usulan Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, dan 61300); dan
2. Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi (KBLI 61100,
61200, 61300, 61922, 61923, 61929, 61921, 61911, dan 61919).
23

25
PERKA NO.24/2016 TENTANG PENETAPAN
KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK
KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONTRUKSI
(KLIK)
1. Kwsn Indt. Kendal (KIK), Jawa Tengah (PMA ; 700Ha)
2. Kwsn Indt. Bukit Semarang Baru (BSB), Jawa Tengah (PMDN ; 40Ha)
3. Kwsn Indt. Wijaya Kusuma (ITW), Smrng Jawa Tengah (PMDM;100 Ha)
4. Kwsn Indt. Java Integrated Industrial and Port Estate, Gresik,
Jawa Timur (PMDN ; 1.761 Ha)
13. Kwsn Indt. GT Tech Park, Karawang, Jawa Barat (PMDN ; 100 Ha)
Dapat
langsung
Kontruksi,
Perizinan
Pelaksanaan
di Pusat dan
Daerah
(IMB, Izin
Lingkungan,
dll) wajib
dipenuhi
secara
Pararel
6. Kwsn Indt. Terpadu Wilmar, Serang, Banten (PMA ; 800 Ha)
7. Modern Cikande Industrial Estate, Serang, Banten (PMDN ; 1.800Ha)
8. Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Banten (PMDN ; 570 Ha)
9. Bekasi Fajar Industrial Estate , Bekasi, Jawa Barat (PMDN ; 300 Ha)
5. Kwsn Indt. Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan (BUMD ; 3.000 Ha)
12. Kwsn Indt. Suryacipta City of Industry,Karawang, JaBar(PMDN;300Ha)
11. Kwsn Indt. Karawang Internasional Industrial City (KIIC), Karawang,
Jawa Barat (PMA ; 293 Ha)
10. Kwsn Indt. Delta Silicon 8, Bekasi, Jawa Barat (PMA ; 158 Ha)
14. Kwsn Indt. Medan (KIM), Deli Serdang, Sumatera Utara (PMDN/BUMN ; 100 Ha)
24

26
ALUR PROSES: IZIN INVESTASI 3 JAM ‘8+1’
25

27
PERKA TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PERIZINAN DAN NON-
PERIZINAN
1. Izin Usaha BARU
2. Izin Usaha PERLUASAN
3. Izin Usaha PERUBAHAN
4. Izin Usaha PENGGABUNGAN
5. Izin KANTOR PERWAKILAN
6. Perizinan Teknis Kementerian
7. Non-Perizinan: IMTA, API, surat rekomendasi, dll
26

28
PERBANDINGAN: PERATURAN LAMA AND PERATURAN BARU
No. 5/2013 jo No.
12/2013
No. 15/2015
scope
Investment
value
Pengaturan hanya untuk perizinan
dan non-perizinan yang
didelegasikan secara penuh kepada
BKPM
Mengatur perizinan dan non-
perizinan, baik yang didelegasikan
penuh maupun diproses oleh
pejabat perwakilan
kementerian/lembaga
submission
Izin Usaha dapat diajukan asalkan
perusahaan memiliki izin prinsip
Izin Usaha dapat diajukan ketika izin
prinsip masih berlaku
Tidak diatur Izin Usaha diajukan dengan total
realisasi investasi di atas Rp 10
miliar
Tidak diatur
Perusahaan yang memiliki ‘PPM’
dan akta pendirian dapat langsung
mengajukan Izin Usaha
Tech./Operation
Licenses
Tidak diatur
Pengaturan dengan tetap mengacu
kepada peraturan masing-masing
sektor
27

29
Implementasi Kebijakan
PTSP Pusat di Sektor
Pertambangan bagi
Kewenangan Pemerintah
28

30
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Minerba
29
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Terdapat 11 perizinan/persetujuan yang didelegasikan kepada PTSP Pusat di BKPM:
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
2. IUP Operasi Produksi dan perpanjangannya
3. Pengakhiran IUP karena pengembalian
4. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan
perpanjangannya
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan
perpanjangannya
6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
7. IUP Operasi Produksi untuk penjualan
8. Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya

31
Pendelegasian …. (lanjutan)
30
10. Persetujuan bagi IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP OPK Pengangkutan dan
Penjualan, IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian terhadap:
a. Perubahan status dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi
perusahaan Penanaman Modal Asing
b. Perubahan status dari perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri
11. Persetujuan perubahan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan terkait:
a. Penyesuaian kerjasama
b. Penambahan kerjasama
c. Peningkatan jumlah kapasitas
d. Penyesuaian IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan

32
Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pertambangan Minerba di PTSP Pusat BKPM
31
Pasal 3 Permen ESDM No. 25/2015:
1. Dalam rangka pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara,
Menteri ESDM menunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara dengan status penugasan sebagai perwakilan Kementerian ESDM untuk
ditempatkan di BKPM.
2. Pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status penugasan mempunyai tugas:
a. Membantu penyelesaian dan memberikan konsultasi dalam proses pemberian
perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
b. Melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai
dengan Standar Operasi Prosedur yang ditetapkan oleh Dirjen Minerba.
Pasal 4 Permen ESDM No. 25/2015:
Dalam rangka melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan di bidang
pertambangan mineral dan batubara , Kepala BKPM dan pejabat/pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 di atas berpedoman pada:
a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di BKPM;
b. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian perizinan bidang
pertambangan mineral dan batubara dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang terkait.

33
4
1
3
2
6
5
BUSINESS PROCESS PERIZINAN MELALUI LIASION OFFICER (LO) DI PTSP PUSAT DAN
PENELAHAAN DI KEMENTERIAN PUSAT
Keterangan:
• Contoh perizinan adalah IUP
• Proses permohonan perizinan dicek
dan diterima oleh LO yang kemudian
dikirim ke Ditjen Minerba untuk
dilakukan penelahaan karena bersifat
teknis, sebelum disahkan oleh Kepala
BKPM
Tahapan proses perizinan:
1. Pemohon mengajukan
permohonan melalui counter PTSP
Pusat;
2. Proses pemeriksaan administrasi
oleh LO Ditjen Minerba;
3. Proses pengiriman berkas ke Kantor
Ditjen Minerba di Supomo untuk
dilakukan penelahaan teknis;
4. Proses pengembalian berkas ke
back office BKPM untuk disahkan
oleh Kepala BKPM;
5. Proses pengiriman berkas yang
sudah ditandatangan ke Tata
Usaha;
6. Pengambilan izin oleh pemohon di
Tata Usaha.
32

34
33

35
34

36
35

37
36

38
37

39
38

40
39

41
40

42
41

43
42

44
43

45
Rekap Jumlah SLA penerbitan tiap Perizinan Minerba
NAMA IZIN SLA
Izin Usaha Perambangan Eksplorasi
7
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya
12
Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian
8
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya
8
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya
7
Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
7
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produski untuk penjualan
10
Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian
8
Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya
10
Perubahan status dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing
12
Perubahan status dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Asing menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
12
Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan terkait penyesuaian kerjasama
7
Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan terkait penambahan kerjasama
7
Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan terkait peningkatan jumlah
kapasitas
7
Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan terkait penyesuaian Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan 7
44

46
Koordinasi Penerbitan IUP PMA Paska UU 23/2014
Dasar Hukum:
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah, Pasal 14 jo. Pasal 15
ayat (1) jo. Lampiran angka I huruf CC butir 2.
2. PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan ineral dan Batubara,
Pasal 112E.
3. Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 01.E/30/DJB/2015 tentang Perubahan
Status Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri menjadi Penanaman Modal Asing.
Konsekuensi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:
a. Gubernur wajib menyerahkan dokumen lUP Eksplorasi, lUP Operasi Produksi, lUP
Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau lUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemumian:
1) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh Gubernur
sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014;
2) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh
Bupati/Walikota sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila
dokumen perizinan sudah diserahkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur
sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014;
kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral
dan Batubara untuk diperbarui paling lambat 14 Oktober 2015.
45

47
Koordinasi … (lanjutan)
Konsekuensi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:
b. Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen lUP Eksplorasi, lUP Operasi
Produksi, lUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau
lUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam
rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh Bupati sebelum
berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan belum
diserahkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara untuk diperbarui paling lambat 14 Oktober 2015.
46

48
Kendala yang Dihadapi PTSP Pusat di BKPM paska UU 23/2014
1. Karena urusan penyesuaian IUP dalam rangka PMA yang telah diterbitkan
Pemerintah Daerah sebelum terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 77 Tahun 2014 merupakan urusan antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat (G to G) sehingga perusahaan
maupun PTSP Pusat tidak dapat mempercepat proses penyesuaian IUP yang telah
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Semua tergantung pada keaktifan dari
Pemerintah Daerah, lain halnya apabila perusahaan sendiri yang dapat
mengajukan sendiri permohonan penyesuaian IUP PMA ke PTSP Pusat di BKPM.
2. Kesulitan PTSP Pusat di BKPM untuk memperkirakan waktu penyelesaian ketika
dokumen IUP dilakukan proses evaluasi teknis, administratif, dan finansial di
Direktorat Jenderal Minerba. Hal ini dikarenakan proses penerbitan masih manual
dan belum daring sehingga lebih sulit dalam men-tracking posisi pemrosesan
dokumen IUP.
47

49
Rekomendasi
1. Proses evaluasi penerbitan IUP dilakukan oleh petugas perwakilan Direktorat
Jenderal Minerba di PTSP Pusat BKPM sehingga dapat lebih mempersingkat waktu
evaluasi.
2. Penyiapan sistem online dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan.
48

Thank You
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
CONTACT US
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
P.O. Box 3186, Indonesia
One Stop Service Contact Center
P : 0807 100 BKPM (2576)
E : info@bkpm.go.id

Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor Pertambangan di Level Nasional

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor Pertambangan di Level Nasional

Similar to Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor Pertambangan di Level Nasional (20)

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor Pertambangan di Level Nasional