Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

1. Disampaikan dalam FGD
“Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara
dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP”
Jakarta, 22 Juni 2016

2. Jakarta 2016
KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
KASUBDIT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

3. NKRI, PEMERINTAHAN DAERAH, UU NO. 23 TAHUN 2014 & URUSAN PEM. DAERAH
PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG ESDM  PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN
HAL – HAL YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN DAERAH TERKAIT PERUBAHAN
KEWENANGAN
PENUTUP
1
2
4
5
OUTLINE PAPARAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
3

4. NKRI, PEMERINTAHAN DAERAH, UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1

5. NKRI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945
1. Menegaskan perlunya pengaturan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah (UU No. 23/2014)
2. Menegaskan bahwa UU No. 23/2014 bukan UU Kemendagri  semua
urusan konkuren dari K/L ada dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah
3. Menegaskan posisi dari provinsi, kab/kota sebagai bagian dari NKRI
 memiliki satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945

6. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH
o Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir
pemerintahan ada ditangan Presiden, dimana urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada ditangan Presiden.
o Presiden menetapkan pedoman penyelengaraan urusan
pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
o Pembinaan dan pengawasan peyelenggaraan Pemda
kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
 Hubungan Presiden dengan gubernur dan bupati/walikota
bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota juga bersifat hierarkis
Sumber: Pemaparan Ditjen Otonomi Daerah

7. IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
Lemah
Konsep/Aturan
Ttg Pilkada
Langsung,
Manajemen
Pemda,
Pemekaran,
Pembagian
Urusan, Posisi
Gub Sbg Wkl
Pempus, Wakil
Kdh, 1001 Hal
Lagi
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004
Lemahnya
Kapasitas
Kelembagaan Dan
Pelaku/Aktor
Otda
Kurang
Intensifnya
Pembimbingan,
Pembinaan Dan
Pengawasan Oleh
Pempus
Kultur Yang
Kurang
Menunjang Di
Banyak Daerah
Sumber: Pemaparan Ditjen Otonomi Daerah
PERUBAHAN UU No. 32 TAHUN 2004

8. PEMBAGIAN URUSAN PEM. DAERAH
o Dalam RUU Pemda, pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota diatur secara jelas
sehingga setiap tingkatan atau susunan pemerintahan memikul
tanggung jawab untuk melayani masyarakat sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Sumber: Pemaparan Ditjen Otonomi Daerah
o Kejelasan pembagian Urusan Pemerintahan juga menghindari
terjadinya tumpang tindih kewenangan antar susunan atau
tingkatan pemerintahan dan menghindari saling lempar tanggung
jawab.
SALAH SATU PERUBAHAN DALAM UU No. 32 TAHUN 2004

9. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
1. Urusan pemerintahan daerah merupakan kewenangan Presiden
2. Pelaksana urusan pemerintahan daerah
 kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah
3. Tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat
Sumber: Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014

10. PRINSIP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
penanggungjawab
penyelenggaraan
suatu Urusan
Pemerintahan
ditentukan
berdasarkan
kedekatannya
dengan luas,
besaran, dan
jangkauan dampak
yang ditimbulkan
oleh penyelenggaraan
suatu Urusan
Pemerintahan
penyelenggara suatu
Urusan Pemerintahan
ditentukan
berdasarkan
perbandingan tingkat
daya guna yang
paling tinggi yang
dapat diperoleh
penyelenggara suatu
Urusan Pemerintahan
ditentukan
berdasarkan luas,
besaran, dan
jangkauan dampak
yang timbul akibat
penyelenggaraan
suatu Urusan
Pemerintahan
AKUNTABILITAS EFISIENSI EKSTERNALITAS
penyelenggara suatu
Urusan Pemerintahan
ditentukan
berdasarkan
pertimbangan dalam
rangka menjaga
keutuhan dan
kesatuan bangsa,
menjaga kedaulatan
Negara, implementasi
hubungan luar negeri,
pencapaian program
strategis nasional
dan pertimbangan
lain yang diatur
dalam ketentuan
peraturan perundang-
undangan
STRATEGIS NAS.
Sumber: Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2014

11. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
urusan pemerintahan
yang mutlak menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat
(politik luar negeri,
pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan
fiskal nasional dan
agama)
urusan pemerintahan
yang dibagi antara
Pemerintah Pusat,
provinsi dan
kabupaten/kota;
urusan Pemerintah Pusat
yang dilimpahkan
pelaksanaannya kepada
gubernur dan
bupati/walikota di
wilayahnya masing-
masing,
misalnya urusan
menjaga 4 pilar negara.
ABSOLUT KONKUREN UMUM
WAJIB PILIHAN
Yan
Dasar
Tdk Yan
Dasar
ESDM

12. Pasal 16
1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UP
yang menjadi kewenangan Daerah.
2. NSPK berupa ketentuan peraturan perUUan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UP -konkuren
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi
kewenangan Daerah.
3. Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan LPNK.
4. Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh LPNK dikoordinasikan dng
kementerian terkait.
5. Penetapan NSPK dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak PP
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

13. Pemetaan Urusan
Pemerintahan …
Amanat Pasal 24 UU 23/2014
Penganggaran
Kelembagaan
Perencanaan
Intensitas Urusan
Daerah
Jml Penduduk
Besar APBD
Luas Wilayah
Potensi
Proy. Tenaga Kerja
Pemanf. Lahan
Urs. Wajib tdk Yan
Urusan Pilihan
Daerah
PERMEN K/L
Rekomendasi
Mendagri
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
K/L DAERAH&
melakukan
KEMENDAGRI
fasilitasi

14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN2

15. CARA MENGENDALIKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Pasal 6
Pemerintah Pusat menetapkan
kebijakan sebagai dasar dalam
menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan.
Pasal 7
1. Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh
Daerah.
2. Presiden memegang tanggung
jawab akhir atas
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan Daerah.
Dari sinilah munculnya NSPK
Terutama utk pedoman
penyelenggaraan UPD
Untuk memastikan bahwa NSPK tsb
ditaati oleh daerah maka BINWAS
menjadi suatu kebutuhan
Output Binwas harus dapat memastikan
bahwa apa yang menjadi tanggung jawab
presiden dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan telah dilaksanakan dengan
baik oleh Penyelenggara Pemerintahan
Sumber: UU No. 23 Tahun 2014

16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
UU No. 32/2004 UU No. 23/2014
o Pemerintah melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah namun tidak
dirumuskan dengan jelas.
o Tidak terdapat sanksi bagi kepala daerah
yang melalaukan tugas dan tanggung
jawabnya atau melanggar peraturan
perundang-undangan.
o Tidak ada pengaturan yang jelas peran
kementerian/LPNK dalam melakukan
pembinaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah
o Pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
secara jelas dengan berbagai instrumen
seperti evaluasi, klarifikasi, persetujuan, dan
bentuk lainnya;
o Diatur sanksi bagi penyelenggara
pemerintahan daerah yang melanggar aspek-
aspek kritis dan penting yang mempengaruhi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan;
o Kewenangan pembinaan oleh
kementerian/LPNK yang urusannya
diotonomikan diperjelas berupa
pengawasan teknis, sedangkan
pengawasan umum dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri
o Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat dipertegas dan diperkuat dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kabupaten/kota di wilayahnya.

17. PENANGGUNGJAWAB BINWAS DI DAERAH
Pasal 8
1. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh
Menteri/ Kepala LPNK
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri
(Mendagri).

18. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG ESDM  PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN
3

19. NO SUB URUSAN
PP 38 TAHUN 2007 UU 23 TAHUN 2014
Pusat Provinsi Kab/Kota Pusat Provinsi
Kab/
Kota
1 Migas V V V V - -
2 Minerba
(* Panas Bumi, Air
Tanah)
V V V V V -
3 Geologi V V V V V -
4 Ketenagalistrikan V V V V V -
5 Energi Baru
Terbarukan
(Sub Urusan Baru)
- - - V V V
1 KEWENANGAN:
Penerbitan izin
pemanfaatan
langsung panas
bumi dalam
daerah
Kab/Kota
• Urusan Migas Kewenangan Sepenuhnya ada di Pemerintah Pusat
• Kewenangan Urusan Minerba, Ketenagalistrikan, EBT, dan Geologi dibagi
kewenanganya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan
mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional.
• Pemerintah Kab/Kota hanya mempunyai kewenangan pada sub bidang EBT
yakni terkait dengan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam
daerah Kab/Kota
* Nomenklatur Sub Urusan pada PP 38/2007.(Minerba, Panas Bumi dan Air Tanah)

20. SUB-URUSAN MINERAL DAN BATUBARA
Sub
Urusan
PP 38 TAHUN 2007 UU 23 TAHUN 2014
Pusat Provinsi Kab/Kota Pusat Provinsi Kab/
Kota
Minerba 27
Kewenangan
18
Kewenangan
18
Kewenangan
11
Kewenangan
7
Kewenangan
-
Efisiensi/Penyederhanaan Kewenangan
Kewenangan Kab/Kota beralih ke Provinsi
Efisiensi/Penyederhanaan Kewenangan
Kabupaten/Kota Tidak
Punya Kewenangan Sub
Urusan Minerba

21. 1. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1
(satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka
penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang
berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
3. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka
penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada
dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
4. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral
bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
5. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan
pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya
berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka
penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
7. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
7 KEWENANGAN PROVINSI SUB BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
Sesuai Amanat Lampiran UU 23 Tahun 2014

22. HAL – HAL YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN DAERAH TERKAIT PERUBAHAN
KEWENANGAN
4

23. 1. Agar tidak terjadi kevakuman
pelaksanaan pemerintahan dalam
pelayanan publik dan urusan
pemerintahan lainnya.
2. Untuk menghindari stagnasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang berakibat terhentinya pelayanan
kepada masyarakat luas, yang
pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan
tidak dapat dilaksanakan tanpa
dukungan P3D.
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah,
diharapkan tetap akan dilaksanakan
walau tanpa dukungan P3D oleh
tingkatan/susunan pemerintahan yang
saat ini menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren tersebut sampai
dengan diserahkannya P3D
SEGERA MELAKUKAN SERAH TERIMA P3D
Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj
Berdasarkan dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014
Pasal 404 yang mengatakan
“Serah terima personel,
pendanaan, sarana dan
prasarana, serta dokumen
sebagai akibat pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Daerah
provinsi dan Daerah
kabupaten/kota yang diatur
berdasarkan Undang Undang
ini dilakukan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak
Undang Undang ini
diundangkan”.

24. 1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai
kewenangan dalam penyelenggraan urusan
pemerintahan bidang pertambangan minerba
terhitung tanggal 2 Oktober 2014
2. Dengan berlakuknya UU 23 Tahun 2014, maka
pasal – pasal dalam Undang – Undang No 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara beserta peraturan pelaksanaanya
yang mengatur kewenangan Bupati/Wlikota
tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Untuk memberikan kepastian hukum dan
kepastian berusaha kepada pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan
Batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota
segera melalkukan koordinasi terkait dengan
penyerahan Dokumen IUP
BUPATI/WALIKOTA
SEGERA MENYERAHKAN BERKAS PERIZINAN KEPADA GUBERNUR
Surat Edaran (SE) Menteri ESDM No 04.E/30/DJB/2015
Bupati/Walikota Segera
menyerahkan Dokumen-
Dokumen Perijinan kepada
Gubernur
1. IUP Eksplorasi
2. IUP Operasi Produksi
Mineral Logam
3. IUP Mineral Bukan Logam,
Batuan dan Batubara,
4. dll

25. TINDAK LANJUT PENGALIHAN P3D
P 3 D P R O V I N S I K A B / K O T A
Personil
pastikan kualitas dan kuantitas personil
yang akan menangani kewenangan
inventarisasi personil yang mempunyai
kompentensi teknis ESDM
Pendanaan
adanya perencanaan pendanaan
setelah diserahterimakan dan pastikan
pemeliharaan terhadap aset yang
diserahterimakan terbiayai
inventarisasi pendanaan terkait
kegiatan ESDM yang kewenangannya
akan diserahterimakan
Prasarana
dan Sarana
inventarisasi atas prasarana dan
sarana yang akan diserahterimakan
inventarisasi prasarana dan sarana
(aset) yang akan diserahterimakan
Dokumen
memastikan kesesuaian dokumen, jika
diperlukan lakukan cek lapangan untuk
menjaga akuntalibitas
inventarisasi dokumen-dokumen terkait
kegiatan ESDM
HARMONISASI
Tim transisi (keterlibatan SKPD terkait)

26. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang:
1. menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
2. menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan
Gas Bumi;
3. melaksanakan pengawasan pertambangan yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/
Walikota;
4. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur
Tambang atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang
saat ini masih menduduki jabatan pelaksana;
5. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang
memenuhi syarat pengangkatan sebagai Inspektur
Tambang dan bekerja pada unit kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan
pertambangan;
6. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi
yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai
Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan bekerja pada unit
kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi
pengelolaan minyak dan gas bumi; dan
7. telah lulus pendidikan Diploma IV (D-lV) program
konsentrasi Keinspekturan Tambang dan
Keinspekturan Minyak dan Gas Bumi.
1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas
pengawasan minyak dan gas bumi dapat dialihkan menjadi
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas
pengawasan pertambangan dapat dialihkan menjadi Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur
Tambang tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan
tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan dapat
dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.
4. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur
Minyak dan Gas Bumi tetapi berada di luar unit kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan minyak
dan gas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kriteria PNS yang wajib
dialihtugaskan ke Kemen. ESDM
Kriteria PNS yang dapat
dialihtugaskan ke Kemen. ESDM
Sumber : Perka BKN No. 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang ESDM (Diundangkan tanggal 29 April 2016)

27. Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang:
1. menduduki Jabatan Fungsional Inspektur
Ketenagalistrikan;
2. menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik
Bumi;
3. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional
Inspektur Ketenagalistrikan atau Penyelidik
Bumi yang saat ini menduduki jabatan
Pelaksana;
4. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur
Ketenagalistrikan yang memenuhi syarat
pengangkatan sebagai Inspektur
Ketenagalistrikan dan bekerja pada unit kerja
yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang
ketenagalistrikan; dan
5. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai
Penyelidik Bumi dan bekerja pada unit kerja
yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang
penyelidikan kebumian.
Kriteria PNS yang wajib
dialihtugaskan ke Provinsi
Kriteria PNS yang dapat
dialihtugaskan ke Provinsi
1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
melaksanakan tugas dan fungsi bidang energi dan sumber
daya mineral dan/atau tugas dan fungsi lain yang
menyelenggarakan penatalaksanaan personil, pendanaan,
sarana dan prasarana, dan dokumentasi dapat dialihkan
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah pendidikan dan pelatihan
Jabatan Ketenagalistrikan tetapi berada di melaksanakan
tugas dan mengikuti dan lulus Fungsional Inspektur luar
unit kerja yang fungsi di bidang ketenagalistrikan dapat
dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyelidik
Bumi tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan
tugas dan fungsi di bidang kegeologian dapat dialihkan
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
4. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan
Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang kegeologian, ketenagalistrikan, atau energi baru
terbarukan dan konservasi energi kecuali pemanfaatan
langsung panas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah Provinsi
Sumber : Perka BKN No. 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang ESDM (Diundangkan tanggal 29 April 2016)

28. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-
Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin
Pasal 402
Termasuk perizinan di bidang ESDM
Tindak
lanjut
Provinsi segera berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk:
1. Menginventarisasi perizinan yang masih berlaku, sedang berproses
pengajuan dan yang akan berakhir di Kabupaten/Kota
 Tim Transisi Provinsi dan Kab/Kota
2. Menginventarisasi regulasi dan kebijakan terkait bidang ESDM
3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Berkoordinasi terknis dengan Kementerian ESDM
HAL LAIN
Sumber: UU No. 23 Tahun 2014

29. PENUTUP
1. Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu berkoordinasi aktif/keterlibatan
( masa transisi), jangan saling menunggu  menjamin kepastian pelayanan
tetap berjalan
2. Provinsi agar berkoordinasi secara teknis dengan Kementerian ESDM
3. Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Bengkulu agar segera menginventarisasi
persiapan pemindahan Personil, Prasarana sarana, Pendanaan dan
Dokumen (P3D)  berkoordinasi dengan Provinsi
4. Kegiatan urusan ESDM agar tetap mendasarkan pada:
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Surat Edaran Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; dan
c. Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

30. TERIMA KASIH
SUBDIT
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT SIUPD I
DITJEN BINA BANGDA
KEMENDAGRI
TELP/FAX: (021) 7983785
Email :
subditesdmkemendagri@yahoo.com