KEPASTIAN HUKUM
•Download as PPTX, PDF•
1 like•1,505 views
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to KEPASTIAN HUKUM
Similar to KEPASTIAN HUKUM (20)
More from Raflis Ssi
More from Raflis Ssi (19)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KEPASTIAN HUKUM
- 1. Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Politik Penguasaan Ruang Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (PUU 45) Raflis http://raflis.wordpress.com/ Wakil Sekjen Forum Tata Ruang Sumatera Disampaikan Pada: Seminar dan Lokakarya “ Menuju Kawasan Hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 28-29 Mei 2013 yang dilaksanakan oleh Transparency International Indonesia
- 2. Outline • Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan • Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan • Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Tata Ruang • Politik Penguasaan Ruang • Perampasan lahan (Land Grabbing) • Pembuatan kebijakan yang salah (Constitutional Corruption) • Kesimpulan
- 3. • Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan
- 4. Bab Status dan Fungsi Kawasan Hutan 1. Status: Pasal 5 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, b. hutan hak c. Hutan Adat (PUU 35 2012) 2. Fungsi : Pasal 6 ayat (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. 3. Hutan dengan Tujuan Khusus: Pasal 8 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. 4. Hutan Kota: Pasal 9 ayat (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. • Keempat Kawasan ini berdiri sendiri, Secara spasial merupakan 4 peta tematik yang berbeda dalam satu wilayah yang sama dan dapat tumpang tindih (overlap) satu sama lain.
- 5. Status Kawasan Hutan Status Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Hak Pasal 5 ayat 1 point a Pasal 5 ayat 1 point b Hutan Adat Hutan Desa hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat Hutan Kemasyarakatan Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik Hutan Rakyat Secara Umum Status Kawasan Hutan mengatur tentang hak penguasaan dan hak pengelolaan Kawasan Hutan
- 6. Status Kawasan Hutan (Pasca PUU 35) Status Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Hak Pasal 5 ayat 1 point a Pasal 5 ayat 1 point b Hutan Adat Hutan Desa hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat Hutan Kemasyarakatan Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik Hutan Rakyat Secara Umum Status Kawasan Hutan mengatur tentang hak penguasaan dan hak pengelolaan Kawasan Hutan Hutan Adat
- 7. Fungsi Kawasan Hutan Fungsi Kawasan Hutan Konservasi Lindung Produksi suaka alam pelestarian alam taman buru Melalui proses verifikasi ilmiah Secara Umum Fungsi Kawasan Hutan mengatur tentang Cara pengelolaan kawasan hutan Skoring
- 8. Hirarki Kawasan Hutan Kawasan Hutan Status Fungsi Hutan Negara Hutan Hak Hutan Rakyat Hutan Adat Hutan Kemasyarakatan Hutan Desa Hutan Negara Bebas ???? Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Suaka Alam Pelestarian Alam Taman Buru Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Taman Nasional Taman Wisata Alam Suaka Margasatwa Cagar Alam Taman Buru Penguasaan Pengelolaan Hutan Adat
- 9. Analisis Spasial dan Overlay Kawasan Hutan • Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses melibatkan sejumlah hitungan & evaluasi logika (matematis), dilakukan untuk mencari atau menemukan hubungan (relationships) atau pola di antara unsur geografis. • Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengombinasikan dua layer/tematik yang menjadi masukannya Status Kawasan Hutan Fungsi Kawasan Hutan Overlay Status dan Fungsi Kawasan Hutan Merupakan Penggabungan secara tumpang susun (Overlay) antara peta tematik status kawasan hutan dan peta tematik fungsi Kawasan Hutan
- 10. Status dan Fungsi Kawasan Hutan (Menggabungkan Aspek Penguasaan dan Aspek Pengelolaan) Status Kawasan Hutan Fungsi Kawasan Hutan Overlay Status dan Fungsi Kawasan Hutan 1. Hutan Negara 2. Hutan Hak 3. Hutan Adat 1. Hutan Konservasi 2. Hutan Lindung 3. Hutan Produksi 1. Hutan Negara Hutan Konservasi 2. Hutan Negara Hutan Lindung 3. Hutan Negara Hutan Produksi 4. Hutan Hak Hutan Konservasi 5. Hutan Hak Hutan Lindung 6. Hutan Hak Hutan Produksi 7. Hutan Adat Hutan Konservasi 8. Hutan Adat Hutan Lindung 9. Hutan Adat Hutan Produksi Sub Kategori Kawasan 1. Status 5 sub kategori 2. Fungsi 9 sub kategori Status dan Fungsi berjumlah 45 sub kategori
- 11. Status dan fungsi kawasan hutan (Dengan Fungsi Kawasan Hutan menggunakan logika TGHK dan Penunjukan) Fungsi 1. Hutan Konservasi 2. Hutan Lindung 3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 4. Hutan Produksi Tetap (HP) 5. Hutan Produksi Konversi (HPK) 6. Area Pemanfaatan Lain (APL) Status 1. Hutan Adat 2. Hutan Desa 3. Hutan Kemasyarakatan 4. Hutan Negara Bebas 5. Hutan Rakyat Status dan Fungsi 1. Hutan Adat Hutan Konservasi 2. Hutan Adat Hutan Lindung 3. Hutan Adat Hutan Produksi Terbatas 4. Hutan Adat Hutan Produksi Tetap 5. Hutan Adat Hutan Produksi Konversi 6. Hutan Desa Hutan Konservasi 7. Hutan Desa Hutan Lindung 8. Hutan Desa Hutan Produksi Terbatas 9. Hutan Desa Hutan Produksi Tetap 10. Hutan Desa Hutan Produksi Konversi 11. Hutan Kemasyarakatan Hutan Konservasi 12. Hutan Kemasyarakatan Hutan Lindung 13. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Terbatas 14. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Tetap 15. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Konversi 16. Hutan Negara Bebas Hutan Konservasi 17. Hutan Negara Bebas Hutan Lindung 18. Hutan Negara Bebas Hutan Produksi Terbatas 19. Hutan Negara Bebas Hutan Produksi Tetap 20. Hutan Negara Bebas Hutan Produksi Konversi 21. Hutan Rakyat Hutan Konservasi 22. Hutan Rakyat Hutan Lindung 23. Hutan Rakyat Hutan Produksi Terbatas 24. Hutan Rakyat Hutan Produksi Tetap 25. Hutan Rakyat Hutan Produksi Konversi Overlay Catatan: Area Pemanfaatan Lain tidak dimasukkan karena bukan merupakan Kawasan Hutan
- 12. Kepastian Hukum Kawasan Hutan • Pasal 1 point C: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. • Pasal 4 ayat (2): Penguasaan hutan oleh Negara …….. memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. • Pasal 6 ayat (2): Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi. • Pasal 14 ayat (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan …….. dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. • Pasal 15 ayat (1) Pengukuhan kawasan hutan …….dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan. • Pasal 15 ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan ……..dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. • Dari pasal pasal diatas dapat dilihat bahwa baik status maupun fungsi harus melalui proses PENETAPAN , yang tahap akhir dari proses pengukuhan sehingga kawasan hutan mempunyai kepastian hukum.
- 13. Tidak Dilaksanakan Diasumsikan Fungsi kawasan hutan meruparan Hutan Negara
- 14. Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan • Pengukuhan Kawasan hutan hanya dilakukan terhadap Fungsi kawasan hutan, tetapi tidak dilaksanakan terhadap status kawasan hutan • Terhadap fungsi kawasan hutan hanya 12 % yang sudah ditetapkan, sedangkan terhadap status kawasan hutan belum pernah dilakukan penunjukan apalagi penetapan. • Di provinsi Riau belum dilakukan penunjukan baik terhadap status maupun fungsi berdasarkan UU 41/1999, Legalitas kawasan hutan masih menggunakan kepmen 173 tahun 1986. • Perubahan fungsi kawasan hutan sedang dilakukan dengan membentuk tim terpadu penyusunan RTRWP. (Pemutihan Pelanggaran?) PenetapanPemetaan Penataan Batas Penunjukan Perubahan
- 18. TGHK = SK 173/Kpts-II/1986 .....???? 1 3 2
- 20. Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Tata Ruang • Kepastian hukum kawasan hutan merupakan input data dalam penyusunan Rencana Tata Ruang. • Jika Input salah maka output juga akan salah Data Kawasan Hutan Data Lainnya Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRWN RTR Pulau RTRWP RTRWK Input Proses Output
- 21. Politik Penguasaan Ruang • Ada upaya untuk menciptakan ketidakpastian terhadap status dan fungsi kawasan hutan • Ada 4 peta yang mengatur fungsi kawasan hutan (RTRWN, RTRWP, RTRWK, TGHK). Keempat peta tersebut berbeda satu sama lain dan saling melemahkan • Izin diberikan pada kawasan yang belum mempunyai kepastian hukum dan sebagian diantaranya tidak sesuai dengan RTRWN, RTRWP, RTRWK dan TGHK • Manipulasi hak menguasai negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan rakyat, atas nama undang undang. • Praktek penguasaan ruang identik dengan perampasan lahan rakyat untuk kepentingan penguasa dan pemodal.
- 22. Perampasan lahan (Land Grabbing) • Tidak dilaksanakannya pengukuhan berdasarkan Status Kawasan Hutan sesungguhnya merupakan praktek perampasan lahan atas nama negara. • Izin pemanfaatan kawasan hutan diberikan pada kawasan yang belum mempunyai kepastian hukum (HTI, Kebun dan tambang) • Usaha mempertahankan lahan oleh masyarakat yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat menempatkan masyarakat dalam posisi illegal
- 23. Akar masalah: Constitutional Corruption • Pembuatan aturan (UU, PP, Permen) maupun kebijakan tekhnis operasional didesain untuk menguntungkan kelompok tertentu (merampas hak hak rakyat atas lahan) • Beberapa Contoh: – Upaya menghilangkan hak hak masyarakat. Tidak ada upaya untuk mengidentifikasi hak hak masyarakat atas lahan (Status kawasan hutan), yang diatur selalu fungsi kawasan hutan. Lihat PP dan Permen tentang pengukuhan kawasan hutan. – Praktek monopoli penguasaan lahan. Memberikan hampir semua hak pengelolaan kawasan hutan pada pihak ketiga. (Demokrasi ekonomi?) – Pemutihan pelanggaran dengan membuat aturan baru (Upaya untuk melindungi praktek korupsi perizinan). – Manipulasi aturan pelaksana undang undang untuk kepentingan tertentu (PP dan Permen yang kontradiktif dengan UU) – Membuat aturan pelaksana yang kontradiktif dengan aturan lain sehingga tidak bisa diimplementasikan. – Tidak membuat sebagian aturan pelaksana UU yang berusaha menertibkan pelanggaran/ perbaikan tata kelola
- 24. Kesimpulan • Terjadi kekacauan logika kawasan hutan antara aturan dan implementasi • Dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan sebelum penetapan kawasan hutan (revisi RTRWP). Sebetulnya cukup dengan penunjukan kembali. • Penyusunan RTRWN/P/K harus dihentikan (input salah menghasilkan output yang salah). Merupakan alasan yang tepat untuk melakukan moratorium perizinan. • Politik penguasaan ruang lebih berpihak pada kepentingan modal (monopoli dan azas keadilan) • Ketidakpastian hukum kawasan hutan berimplikasi pada praktek LAND GRABBING atas dasar hak menguasai negara. • Lemahnya aturan perundangan yang diciptakan menjadikan negara tidak berdaya untuk mengatur tata kelola yang berpihak pada kepentingan rakyat.
- 25. Penguasaan Hutan (UU 41/1999) Hutan Negara Pemerintah Rakyat Menguasai Wewenang Untuk Mengurus Mengurus Memanfaatkan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan Mengakui hak masyarakat hukum adat Kemakmuran Rakyat 1 2 3
- 26. Perencanaan (UU 41/1999) inventarisasi pengukuhan penatagunaan pembentukan wilayah pengelolaan penyusunan rencana Neraca Sumberdaya Hutan Sistim Informasi Kehutanan penunjukan penataan batas pemetaan penetapan Memperhatikan rencana tata ruang Kepastian Hukum Hubungan Hukum Penetapan Fungsi dan Penggunaan Unit Pengelolaan Mempertahankan 30% Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan TGHK
- 27. Hubungan Legalitas Kawasan Hutan dengan Tata Ruang Rencana Tata Ruang Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota Penunjukan Kawasan Hutan Penataan Batas Kawasan Hutan Pemetaan Kawasan Hutan Penetapan Kawasan Hutan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/kota TGHK Memperhatikan Rencana Tata Ruang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- 28. Fungsi Kawasan Hutan dalam Tata Ruang Rencana Tata Ruang Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/kota Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Kriteria PP 26 2007
- 29. Pengurusan Hutan (UU 41/1999) Pemerintah hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan Hutan Negara Hutan Hak Rakyat Fungsi Pokok Hutan Konservasi Lindung Produksi Terbatas Tetap Konversi Bukan Hutan/ APL Pengukuhan Pengukuhan Pelepasan/ Tukar menukar Hutan Tetap Perencanaan Pengelolaan Litbang, Diklat, Penyuluhan Pengawasan
- 30. Pengelolaan (UU 41 1999) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan rehabilitasi dan reklamasi hutan perlindungan hutan dan konservasi alam pembagian kawasan hutan dalam blok-blok ekosistem tipe fungsi rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Izin Pemanfaatan Hutan Izin Penggunaan diluar kehutanan Pembatasan Izin Hutan Adat Hutan Hak Hutan Negara Selain Hutan Adat Disesuaikan Tidak dibutuhkan izin dari pemerintah