Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010

1. OPTIMALISASI DAN EFEKTIFITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH
by Tim Asistensi BPKP Perwakilan Jawa Timur

2. 18
• Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
34
• Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
28
• Diganti dengan Undang-Undang No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
METAMORFOSIS PERUBAHAN UU
PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

3. TUJUAN PERUBAHAN
Memperbaiki
sistim
pemungutan
pajak daerah
dan retribusi
daerah.
Penguatan
perpajakan
daerah (local
taxing
empowermen
t)
Meningkatkan
efektivitas
pengawasan
pungutan
daerah
Menyempurn
akan
pengelolaan
pajak daerah
dan retribusi
daerah

4. POKOK PERUBAHAN
No.
TUJUAN
UU 28/2009
1
Sistim Pemungutan
1.
Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi
daerah.
2
Local Taxing Power
2.
Memperluas objek pajak daerah dan retribusi
daerah
Menambah jenis pajak daerah dan retribusi
daerah
Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak
daerah
Memberikan diskresi penetapan tarif pajak
kepada daerah
3.
4.
5.
3
Sistim Pengawasan
6.
7.
4
Sistim Pengelolaan
8. Bagi Hasil Pajak Provinsi
9. Earmarking
10. Insentif Pemungutan
Mengubah sistim pengawasan.
Mengenakan sanksi bagi yang melanggar
ketentuan PDRD

5. OPTIMALISASI TAX SYSTEM
TAX POLICY
TAX LAW
UU 28 TAHUN 2009
- Sistim Pemungutan
- Local Taxing
Empowerment
- Sistim Pengawasan
- Penyempurnaan Sistim
Pengelolaan
(Earmarking)
KEMANDIRIAN
DAERAH
TAX
ADMINISTRASTION
- Perampingan Organisasi
- Profesionalesme dan
Kompetensi Aparatur
- Manajemen Basis Data
dan Informasi Pajak
Daerah
- On-line System Pajak
Daerah
- Konsepsi & Fenomena
Globalisasi, Otonomi
Daerah & Good
Governance

6. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Mendorong masyarakat untuk patuh ketentuan
perpajakan dengan membuat biaya
kepatuhan (compliance cost) dan biaya
pelayanan semurah mungkin.
Mendorong masyarakat untuk trust kepada
Pemerintah Daerah yang dikembalikan kedalam
bentuk belanja pelayanan publik.
Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi
untuk mendorong kesadaran dan kemauan
masyarakat untuk mematuhi ketentuan
perpajakan daerah dan retribusi daerah

7. EFISIENSI PERPAJAKAN
Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menimbulkan
ekonomi biaya tinggi, menghambat lalu lintas orang, barang dan
jasa dan tidak memunculkan
fluktuasi perekonomian yang
akan merubah harga barang dan jasa di pasar dan membawa
implikasi kepada perubahan keputusan ekonomi di daerah.
Sumber daya ekonomi diolah sedemikian rupa agar dapat
memaksimalkan output
Hindari pajak yang tidak efisien yang akan menimbulkan beban
tambahan di masyarakat yang biasanya ditandai dengan adanya
peningkatan biaya yang tidak proporsional, dengan hanya untuk
mengejar peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

8. KEBIJAKAN LEGISLATIF PAJAK DAERAH
Kecukupan Informasi
bagi masyarakat
dan pengambilan
keputusan.
• Permasalahan sering muncul akibat kurangnya
informasi mulai dari perumusan kebijakan Perpajakan
Daerah dan Retribusi Daerah, kualitas proses dan
tataran operasional.
Preferensi
Pengukuran
• Harus ada pertimbangan terhadap rasa keadilan
yang berlaku dimasyarakat dengan tetap
memperhatikan the ability to pay and the willingness
to pay.
Preferensi Artikulasi
• Bahwa harus ada equal treatment bagi wajib pajak
dan retribusi daerah untuk melaksanakan hak dan
kewajibannya serta memperoleh pelayanan yang
memadai dari aktivitas pemerintahan daerah.

9. LOCAL TAXING EMPOWERMENT
PERLUASAN OBJEK
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
- PKB & BBN-KB
Termasuk Kendaraan
Pemerintah Pusat dan
Daerah
- Pajak Restoran
Termasuk Jasa Boga
- Pajak Hiburan
Termasuk Golf dan
Bowling
- Pajak Hotel Meliputi
Seluruh Pelayanan
Persewaan di Hotel
PENAMBAHAN JENIS
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
MENAIKAN TARIF
MAKSIMUM
Provinsi :
Pajak Rokok
Kabupaten/Kota :
- Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung
Walet
- PBB Perdesaan dan
Perkotaan
- BPHTB
Retribusi :
- Retribusi Pelayanan
Tera Ulang
- Retribusi Pelayanan
Pendidikan
- Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
- PKB Progresif 1 s.d
10% (Pengendalian
Jumlah KBm)
- BBN-KB Penyerahan
Pertama sebesar 20%
- BBN-KB Alat Berat
Penyerahan Pertama
sebesar 0.75%,
Penyerahan Kedua
dan Seterusnya
0.075%
- PBB-KB 10% (Untuk
Tarif KBm Umum
dapat Ditetapkan
50% Lebih Rendah
- Pajak Hiburan 70%
- Pajak Parkir 30%
KEWENANGAN
PENETAPAN TARIF
Pajak Provinsi :
- Ditetapkan dengan
Perda (Tidak Boleh
Melampaui UU)
Pajak Kabupaten/
Kota :
- Ditetapkan dengan
Perda (Tidak Boleh
Melampaui UU)
Retribusi Daerah :
- Ditetapkan dengan
Perda “Dapat Ditinjau
Kembali Paling Lama
3 Tahun sekali”

10. PENGARUH UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2009
Pemerintah Daerah dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan
dengan kondisi Daerah masing-masing.
Competitiveness antar Daerah akan timbul untuk lebih menciptakan
iklim investasi yang lebih baik di Daerah masing-masing.
Kemitraan untuk memikul tanggung jawab pembangunan akan
semakin nyata karena didukung oleh kejelasan, kepastian dan
kesederhanaan berbagai regulasi yang ada.
Pertumbuhan ekonomi Daerah akan lebih cepat karena didorong
dengan sumber pendanaan yang mencukupi dalam memenuhi
kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian.

11. MISI (MISSION)
STRATEGI (STRATEGY)
TUJUAN dan
SASARAN
(GOALS and
OBJECTIVES)
Dimana Kita Ingin
Berada (Where
we want to be)
Bagaimana Kita
Kesana (How do
we get there)
ISU STRATEGI & ANALISIS SWOT
Dimana Kita Sekarang (Where we are now)
KERANGKA PENYUSUNAN STRATEGI
OPTIMALISASI PAD

12. Sumber PAD Baru
Sumber PAD ada yg belum Optimal
Tidak Optimalnya pengaturan Retribusi
Pelayanan yang Belum Optimal
Kinerja BUMD Rendah
Administrasi Perpajakan Belum Memadai
MENGOPTIMALKAN PAD

13. Kekuatan
(Strengths)
Kelemahan
(Weaknesses)
Faktor-faktor yang Positif dan Negatif dalam organisasi dan dalam
kendali (control) internal organisasi
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL
Dapat
Memperkuat
dan
melemahkan
Dispenda
dalam
mencapai
target PAD

14. Ancaman (Threat)
Opportunity
(Peluang)
Dapat menjadi
dasar utk
mengantisipasi
permasalahan yg
akan atau sedang
dihadapi, serta
melihat peluang utk
meningkatkan
target PAD
Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan/ancaman atau sebaliknya peluang.
Berada di luar kontrol dan kendali organisasi DISPENDA BANGKALAN
IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL

15. Perkembangan
Teknologi dan
Informasi
Peningkatan
Jumlah
Penduduk
Tuntutan
Masyarakat
dalam
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Peraturan PerUUan
Faktor
Eksternal
Strategis
FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS
DISPENDA
Pengembangan
dan
Pembangunan
Suramadu

16. STRATEGI SWOT
Kekuatan
(Strengths)
MATCH
CONVERT
Kelemahan
(Weaknesse
s)
Opportunity
(Peluang)
CONVERT
Ancaman
(Threat)

17. Input:
Proses:
Output:
• Potensi
• Perencanaan
• Pelaksanaan
Pemungutan
• Monitoring dan
Evaluasi
• Rasio PAD thd APBD
• Pertumbuhan
• Effort
• Elastisitas
KETERKAITAN ANTARA
INPUT, PROSES, DAN OUTPUT PAD

18. IPTEK
• Pelayanan
berbasis IPTEK
SIM
• Pendataan
Ulang wajib
pajak dan
objek pajak
• Sistem
pelayanan
elektronik
Prosedur
• Prosedur
Pelayanan
• Perencanaan
yang lebih
baik
Kerjasama
• Perbankan
• Masyarakat
dll
STRATEGI OPTIMALISASI PAD

19. ASPEK KESIAPAN
Sarana dan Prasarana, Termasuk Teknologi yang Memadai.
Konsultasi, Advokasi dan Supervisi
Kualitas dan Kuantitas SDM yang Memadai dan dapat
Diandalkan.
Motivasi serta Komitmen Semua Pihak.
Penataan Administrasi Kependudukan
Penganggaran

20. REKOMENDASI
Menyesuaikan seluruh landasan hukum, sarana dan prasarana serta sistem
pemungutan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009.
Penataan Organisasi dan manajemen serta SDM sesuai dengan kebutuhan
Undang-undang,
Mengkondisikan masyarakat Wajib Pajak sesuai dengan berbagai
perubahan yang ada dalam undang-undang.
Memperkuat jaringan kerja dengan seluruh komponen Organisasi yang ada
termasuk Stake Holder guna peningkatan efektifitas dan efisiensi
pemungutan.
Menyiapkan rencana penerimaan dan kegiatan yang realistis dengan
berorientasi pada peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi
informasi.

21. Terima kasih
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo
Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : jatim@bpkp.go.id