Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Program Percepatan AkuntabilitasKeuanganPemerintah
2 0 1 2
2. I. Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran
II. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
III.Revisi DIPA
IV. Mekanisme Pendapatan Negara
V. Pembayaran dan Pencairan Dana
VI. Prosedur Penarikan/Penyaluran PHLN
SISTEMATIKA
2
6. THE EXPENDITURE CYCLE
APPROPIATION
(voted by Parliament)
APPORTIONMENT
AND ALLOTMENT
(commitment basis)
COMMITMENT
(contract awarded)
VERIFICATION
of deliveries
PAYMENT
order
delivery
SUPPLIER
PENETAPAN
UU APBN
PERPRES RINCIAN APBN
PENYUSUNAN
PENGESAHAN
DIPA
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
TAGIHAN
PEMBAYARAN
PENCAIRAN DANA
PENYEDIA
BARANG DAN JASA
PELAKSANAAN ANGGARAN
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN
6
7. STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
SATKER
Kuasa Pengguna
Anggaran
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN
UMUM
SATKER
Kuasa Pengguna
Anggaran
KPPN
Kuasa Bendara
Umum
KPPN
Kuasa Bendara
Umum
7
8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI
KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS
8
Menteri Keuangan sebagai pembantu
Presiden dalam bidang keuangan pada
hakekatnya adalah Chief Financial
Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7)
Setiap menteri sebagai pembantu
Presiden pada hakekatnya adalah Chief
Operational Officer (COO) untuk bidang
tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)
10. 1.Permenkeu Nomor 93/PMK.02/2011
tanggal 27 Juni 2011 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
2.Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2011
tanggal 10 Oktober 2011 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
DIPA ;
10
11. Pengertian DIPA
DIPA adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan
atau Kakanwil DJPB atas nama Menteri
Keuangan selaku BUN
11
12. TA 2010
Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
JENIS BELANJA
(AKUN 4 DIGIT)
PROGRAM
KEGIATAN
KELUARAN
(OUTPUT)
JENIS BELANJA
(AKUN 2 DIGIT)
Tdk spesifik;
Dpt digunakan oleh bbrp
unit eselon I dan bbrp K/L.
Tdk spesifik;
Dpt digunakan oleh bbrp
unit eselon II dan bbrp
Satker.
Keluaran yg dihasilkan tdk
spesifik dan terukur;
Sulit menilai efisiensinya
krn isinya sangat
bermacam-macam
Fleksibilitas pengunaan
hanya pada 2 digit terakhir.
Spesifik unt setiap eselon I
sesuai Tupoksi;
Dilengkapi dg rumusan
Outcome dan IKU.
Spesifik untk setiap eselon
II/Satker sesuai Tupoksi;
Dilengkapi dg rumusan
Output dan IKK.
Rumusannya sangat spesi-
fik jenis dan satuannya;
Target sangat jelas
dituangkan dlm volume
keluaran.
Fleksibilitas pengunaan
pada 4 digit terakhir.
Sesudah
Restrukturisasi
Mulai TA 2011
Sebelum
Restrukturisasi
12
13. POKOK KEBIJAKAN
PENYUSUNAN DIPA mulai 2011
13
Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja
Penyempurnaan IT
penyusunan Dokumen
Penyempurnaan Proses
Administrasi
Perubahan Format dan isi DIPA
Pendaerahan Penyusunan &
Pengesahan DIPA
Penerapan integrated database
DIPA-RKAKL
Integrasi Aplikasi DIPA dan RKAKL
Penuangan Informasi Kinerja dalam
DIPA
Penyederhanaan Proses
Penyusunan DIPA Awal Tahun
Percepatan Penyusunan DIPA Awal
Tahun
DNA Sebagai Pengganti SRAA
16. Setiap satuan kerja, dalam rangka penyusunan DIPA
menggunakan data secara otomatis yang berasal dari
RKA-KL yang sudah ditelaah antara Kementerian
Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Anggaran
pada saat penyusunan Kertas Kerja (KK) RKA-KL.
Informasi tambahan yang harus diinput secara manual
adalah terkait dengan rencana penarikan, perkiraan
penerimaan, pejabat perbendaharaan, saldo awal kas
BLU, saldo akhir kas BLU, ambang batas, persentase
penggunaan langsung PNBP, dan status BLU, yang diisi
pada saat penyusunan DIPA.
16
Penerapan Integrated Database.
17. Integrasi Aplikasi RKA-KL dan DIPA Satker
17
SEBELUM INTEGRASI (2010) SESUDAH INTEGRASI
(mulai 2011)
• Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA
terpisah
• Struktur Database RKAKL dan DIPA
berbeda
• Perlu Proses Reformat Data
• Aplikasi RKAKL-DIPA terintegrasi
menjadi satu
• Database satu (Struktur Database
sama)
• Referensi sama
• Tidak perlu proses reformat data
Aplikasi
RKAKL
DB
RKAKL
Aplikasi DIPADB
DIPA
Aplikasi
RKAKL-DIPA
DB
RKAKL-
DIPA
INTEGRASIProses
Reformat
Data
DJA
DJPBN
17
19. BAHAN PENYUSUNAN DIPA :
1. Keppres mengenai rincian APBN sebagai
dasar Alokasi Anggaran
2. RKA-KL yang telah ditelaah dan ditetapkan
oleh Dirjen Anggaran
3. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara (RDP-BUN) yang telah ditelaah dan
ditetapkan oleh Dirjen Anggaran
4. Bagan Akun Standar
5. Daftar Nominatif Anggaran (DNA)
19
20. 20
Daftar Nominatif Anggaran yang selanjutnya
disingkat DNA adalah ringkasan alokasi anggaran
Satuan Kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi
kementerian negara/lembaga dan provinsi
sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden
mengenai rincian APBN.
Daftar Lampiran DNA hanya memuat antara lain
Kode dan Nama Satker, Alokasi Anggaran per jenis
belanja dan jumlah dana yang diblokir.
DNA sebagaI Dokumen Pengganti SRAA
22. Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker
Restore Data RKAKL
Pengisian Data PHLN
Pengisian Data Rencana Penarikan
dan Perkiraan Penerimaan
Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan,
Pejabat Penandatangan SPM,
Cetak DIPA
Kirim Data DIPA
DIPA
22
23. KOMPOSISI DIPA
23
SP RKA-KL+ADK
1. PEJABAT PERBENDAHARAAN
2. HAL III DIPA (RENCANA
PENERIMAAN DAN RENCANA
PENARIKAN DANA)
3. ISIAN LAIN
SURAT PENGESAHAN
ISIAN DARI KEMENTERIAN/
LEMBAGA/SATKER
PENGESAHAN OLEH DITJEN
PERBENDAHARAAN
HASIL PENELAAHAN
RKAKL
24. Catatan : terutama informasi Blokir dan
informasi yang khusus/spesifik
24
Berisi informasi mengenai Pengesahan
DIPA
Rekap Isi DIPA dan Informasi Umum dan
Uraian Fungsi/Sub Fungsi, outcome Program,
IKU Program, IKK, output kegiatan
Rekap Isi DIPA dan informasi Pinjaman/
Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
Uraian Satker/Kegiatan/ Ouput/Sumber
Dana dan Uraian Belanja
Rencana Penarikan Dana per Bulan dan
Perkiraan Penerimaan
27. Tanggal DIPA.
DIPA yang disusun oleh PA/KPA bertanggal
9 Desember 2011.
Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas
adalah bertanggal 9 Desember 2011 dan
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012.
27
28. DIPA Sementara
• Disusun apabila Kementerian
Negara/Lembaga/satuan kerja tidak
menyampaikan DIPA sampai batas waktu
yang ditentukan
• Disusun oleh Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan/Kanwil Ditjen
Perbendaharaan berdasarkan SP RKAKL
• Tidak perlu ditandatangani PA/KPA
28
29. DIPA Sementara
• Dana yang dapat dicairkan adalah :
– Gaji Pegawai,
– Keperluan sehari-hari perkantoran,
– langganan daya dan jasa dan lauk pauk/bahan
makanan
• Selain keperluan diatas dananya diblokir
• Apabila DIPA diterima dari PA/KPA setelah
DIPA Sementara terbit, maka dilakukan validasi
dan pengesahan revisi pertama DIPA
bersangkutan
29
31. Fungsi POK
• Pedoman dalam melaksanakan
kegiatan/aktivitas
• Alat monitoring kemajuan pelaksanaan
kegiatan/aktivitas
• Alat perencanaan kebutuhan dana
• Sarana meningkatkan transparansi,
akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan
anggaran
31
32. HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN
1. Pada saat penyusunan DIPA tidak diperkenankan
meralat/merevisi DIPA.
2. Perubahan hanya dilakukan untuk Kode kabupaten/kota,
Kode kewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN).
3. Mengingat waktu penyelesaian DIPA yang sangat
terbatas, maka KPA dan/atau Penanda tangan DIPA di
pusat/daerah harus stand by selama proses penyusunan
dan validasi, untuk menandatangani DIPA.
4.DIPA akan diserahkan pada Menteri/Ketua Lembaga/
Gubernur oleh Presiden di Istana Negara tanggal 20
Desember 2011.
5.Penyerahan dari Guberrnur kepada Satuan kerja di daerah
tanggal 22-23 Desember 2011 32
34. 1.PMK Nomor 49/PMK.02/2012 tanggal
18 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2012;
2.Perdirjen Nomor PER-15/PB/2011
tanggal 11 April 2012 tentang Tata Cara
Revisi DIPA Tahun Anggaran 2012.
34
35. Revisi DIPA adalah perubahan rincian dalam DIPA
akibat revisi rincian anggaran pada halaman SP dan/atau
halaman I dan/atau halaman II dan/atau halaman III dan/atau
halaman IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena
kesalahan administratif.
R
E
V
I
S
I
D
I
P
A
35
37. Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan,
satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN,
cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi.
Ralat kode akun.
Pembukaan tanda blokir.
Pergeseran dana dalam satu DIPA.
Perubahan nomenklatur satker.
37
38. • Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L.
• Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L.
• Revisi POK tanpa perubahan DIPA.
Ruang Lingkup Revisi DIPA
39. Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang :
TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK:
a. kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional
pada Satker lain sepanjang masih dalam peruntukan yang sama dan kebutuhan
Biaya Operasional masih mencukupi;
b. alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor
kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan
kehormatan profesor pada Satker lain
c. kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk
tahanan/ narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan
makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana pada Satker
lain
d. Pembayaran berbagai tunggakan;
e. Kegiatan yg bersifat multiyears; dan/atau
f. Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut
(on-going); dan/atau
g. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya
sehingga menjadi minus.
39
40. Revisi DIPA dapat dilakukan :
SETELAH VOLUME KELUARAN YANG TERCANTUM DALAM DIPA TERCAPAI
DAN/ATAU DIJAMIN TERCAPAI DAN TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN
VOLUME KELUARAN TERHADAP :
a. Kegiatan Prioritas Nasional; dan/atau
b. Kebijakan prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan
41. 1. Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi
DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L yang ditetapkan oleh
Direktur Jnederal Anggaran yang menjadi dasar pengesahan
Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA)
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan
2. DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan
Revisi DIPA Berdasarkan Perubahan SP RKA-
K/L
43. 1. Penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN)
setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012
ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan
secara langsung oleh Kementerian/Lembaga
• Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang
Mekanisme Pengelolaan Hibah.
• Pengajuan Usul pengesahan revisi DIPA berupa penerimaan
HLN/HDN dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung
oleh Kementerian/Lembaga, dilampiri Ringkasan Naskah Perjanjian
Hibah, yang memuat antara lain Identitas Pemberi Hibah, Nomor
Register, Ijin Pembukaan Rekening dan Jumlah Hibah
Revisi Yang Mengakibatkan Penambahan atau Pengurangan
Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian
Anggaran Belanjanya (1)
44. 2. Penggunaan Anggaran Belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) diatas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan
Umum (BLU).
• Dasar Hukum :
a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.05/2011
tanggal 23 Juni 2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
55/PB/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Tata Cara Revisi
RBA Definitif dan Revisi DIPA Badan Layanan Umum
• Penambahan Pagu BLU meliputi :
a. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang
batas.
b. Belanja melebihi ambang batas
c. Penambahan Pagu DIPA BLU bertahap akibat PNBP melampau
target
d. Penggunaan Saldo awal Kas
Revisi Yang Mengakibatkan Penambahan atau Pengurangan Pagu
Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran
Belanjanya (2)
45. 1. Pergeseran dalam keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam
satu Kegiatan dan satu Satker
2. Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antar Satker atau antar
Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama meliputi:
3. pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker
4. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program
Pergeseran anggaran untuk angka 3 dan 4 dapat dilakukan sepanjang
merupakan hasil optimalisasi dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat
prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.
Pengajuan usul revisi dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani
oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I
Kementerian/Lembaga selaku Kuasa PA.
Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/L
Dalam Hal Perubahan Atau Pergeseran Rincian Anggaran Belanja
Dengan Pagu Anggaran Tetap (1)
46. 5. pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka
memenuhi kebutuhan Biaya Operasional
6. pergeseran antar Program dan antar Unit Eselon I dalam satu Bagian
Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
7. Pencairan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya syarat
administratif meliputi:
a. Loan agreement dan/atau grant agreement dan Nomor Register; dan
b. Hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan
8. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan;
9. perubahan berupa pergantian/penambahan kantor bayar;
10. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
47. • Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran atau
pergeseran anggaran dan volume Keluaran dapat dilakukan setelah
volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan/atau
dijamin tercapai.
• Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran atau
pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap dapat dilakukan
sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan volume Keluaran
terhadap Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan prioritas
Pemerintah yang telah ditetapkan
• Catatan : Pergeseran anggaran yang mengakibatkan pengurangan
volume keluaran diajukan kepada Ditjen Anggaran
48. A. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya
Operasional dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Biaya
Operasional maupun kelebihan belanja non operasional yang tidak
digunakan pada satu Satker untuk menambah Biaya Operasional.
B. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya
Operasional antar satker/Kegiatan/Program dapat dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk Biaya
Operasional; dan
2) Tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan Biaya Operasional
pada Satker/Kegiatan/Program asal setelah dilakukan
pergeseran.
49. • Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun
yang lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume
Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau kebijakan prioritas
pemerintah yang telah ditetapkan.
• Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas
pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia dan
pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan
sampai dengan akhir tahun anggaran.
• Tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai khusus
gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, belanja
perjalanan dinas pindah, langganan daya dan jasa, tunjangan profesi
guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, bahan makanan
dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/ narapidana tetapi alokasi
dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA tahun
anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Revisi DIPA.
Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu (1)
50. • Pengajuan usul pengesahan Revisi DIPA dalam rangka
penyelesaian tunggakan tahun yang lalu, dilampiri:
a. Halaman IV DIPA yang telah dicantumkan catatan mengenai
uraian pembayaran tunggakan dan jumlah pagu;
b. Surat Pernyataan PA/Kuasa PA mengenai tanggung jawab
kebenaran tagihan dan kecukupan sisa dana tahun lalu;
c. Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) setempat untuk jumlah seluruh
tunggakan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke atas per
DIPA per Satker.
Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu (2)
51. • Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs merupakan
pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk
pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs.
• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dapat dilakukan
sepanjang selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani dan diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs
pada saat transaksi dilakukan;
b. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak
dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs termasuk juga
penyelesaian selisih kurs uang persediaan (UP) yaitu selisih dana UP dalam mata
uang rupiah yang harus dipertanggungjawabkan antara pembukuan Bendahara
Pengeluaran Satker Kantor Perwakilan RI/Atase Teknis Kementerian/Lembaga dan
pembukuan pada KPPN.
52. 1. Pencairan blokir karena telah dilengkapinya syarat administratif
dilakukan sepanjang informasi penyebab pemblokiran anggaran karena
belum dilengkapinya syarat administratif berupa loan agreement, grant
agreement, nomor register dan/atau hasil audit BPKP dalam rangka
pembayaran tunggakan telah tercantum dalam halaman IV DIPA.
2. Syarat administratif yang diperlukan dalam rangka pencairan blokir
yaitu:
a. Loan agreement dan/atau grant agreement dan nomor register yang
telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan; dan/atau
b. Hasil verifikasi tagihan pembayaran tahun lalu yang telah ditetapkan
menjadi tunggakan yang dapat dibayar pada tahun anggaran
berjalan oleh BPKP.
53. 3. Dalam hal informasi penyebab pemblokiran anggaran karena belum
dilengkapinya syarat administratif berupa loan agreement, grant
agreement, nomor register dan/atau hasil audit BPKP dalam rangka
pembayaran tunggakan tidak tercantum dalam halaman IV DIPA
maka usul revisi pencairan blokir dapat diproses setelah
mendapatkan kejelasan informasi penyebab pemblokiran dari
Direktorat Jenderal Anggaran, berupa:
a. Asli surat keterangan tentang informasi penyebab pemblokiran
dari Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan oleh
Satker; atau
b. Hasil konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan kepada Direktorat Jenderal Anggaran tentang
informasi penyebab pemblokiran.
54. • Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan,
berupa perubahan (updating) rencana penarikan dan
perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA.
• Perubahan (updating) dilaksanakan setiap ada perubahan
atau paling lambat per triwulan melalui mekanisme revisi.
55. • Perubahan kantor bayar, berupa perubahan kantor bayar
akibat adanya perpindahan lokasi Satker termasuk
penambahan kantor bayar baru dan perpindahan kantor
bayar setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan
56. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi meliputi:
• ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan
sasaran yang sama dan sudah direalisasikan;
• ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
• perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satker sepanjang kode
tetap;
• ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
• ralat kode kewenangan;
• ralat kode lokasi;
• ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
• ralat kesalahan pencantuman sumber dana;
• ralat pencantuman volume Keluaran yang berbeda dengan penjumlahan
volume sub keluaran; dan/atau
• ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda
antara RKA-K/L dan DIPA.
57. • Kesalahan administrasi yang menjadi dasar perubahan/ralat DIPA
diperoleh setelah dilakukan penelitian oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan maupun Satker/Eselon I yang bersangkutan.
• Dalam hal kesalahan administrasi merupakan hasil penelitian oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, perubahan/ralat DIPA disampaikan
kepada Kuasa PA.
• Atas hasil penelitian, Kuasa PA melakukan penelitian atas
kebenarannya sebagai dasar pengajuan usul perubahan/ralat DIPA
kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
• Perubahan/ralat DIPA karena kesalahan administrasi dilakukan
berdasarkan usul revisi dari Kuasa PA dan melakukan perbaikan
data ADK DIPA berkenaan melalui aplikasi RKAKLDIPA
58. 1. Revisi POK tanpa perubahan DIPA meliputi :
a. pergeseran antar Akun/antar Subkomponen dalam satu Komponen
dan/atau antar Komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional
sepanjang dalam jenis belanja yang sama;
b. antar Akun/antar Subkomponen dalam satu Komponen dan/atau
pergeseran antar Komponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis
belanja yang sama; dan/atau
c. penambahan/pengurangan Akun/Subkomponen/Komponen dalam satu
Keluaran
2. Revisi POK dapat dilaksanakan oleh Kuasa PA dengan berpedoman pada
batasan revisi DIPA.
3. Revisi POK dilakukan dengan cara mengubah ADK RKA-Satker berkenaan
melalui aplikasi RKAKL/DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK), dan Kuasa PA menetapkan perubahan POK.
59. • Berdasarkan perubahan SP RKA-K/L dan/atau tanpa perubahan
SP RKA-K/L, PA/Kuasa PA menyusun dan menandatangani
Revisi DIPA untuk selanjutnya mengajukan usulan pengesahan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
• Dalam hal usulan Revisi DIPA lokasi Satker-Satker yang
mengusulkan Revisi DIPA berada pada wilayah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda
maka usulan Revisi DIPA diajukan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA (1)
60. • Usulan pengesahan Revisi DIPA diajukan oleh:
a. Kepala Kantor Wilayah atau Satker atasannya yang
memiliki eselon yang lebih tinggi pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu
wilayah kerja; atau
b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Menteri
Negara atau Pejabat Eselon I Satker berkenaan apabila
pergeseran dana dilakukan antar wilayah kerja
Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA
61. • Pengajuan usulan pengesahan Revisi DIPA dilampiri
sekurang-kurangnya:
a. Surat Pernyataan PA/Kuasa PA bahwa usul pengesahan
Revisi DIPA dilakukan setelah volume Keluaran yang
tercantum dalam DIPA tercapai dan/atau dijamin tercapai
dan tidak mengakibatkan pengurangan volume Keluaran
terhadap Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan
prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan.
b. ADK DIPA
62. • Atas dasar usulan revisi DIPA yang diajukan oleh PA/Kuasa
PA, Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan
pencocokan dan penelitian.
• Pencocokan dan Penelitian Revisi DIPA dilaksanakan dalam
rangka:
a. revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan batasan
revisi DIPA; dan
b. menyesuaikan data DIPA dengan data pada Keputusan
Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat.
• Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, Direktur
Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan menetapkan Revisi DIPA atas
nama Menteri Keuangan yang dituangkan dalam pengesahan
Revisi DIPA paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja
setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
Pengesahan Revisi DIPA
(1)
63. • Pengesahan Revisi DIPA diatur sebagai berikut :
a. Revisi DIPA Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta disahkan
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
b. Revisi DIPA Satker Pusat yang berlokasi di daerah (di luar DKI
Jakarta termasuk DIPA yang awalnya disahkan di pusat), DIPA
Satker Vertikal (KD), DIPA Dekonsentrasi (DK), DIPA Tugas
Pembantuan (TP), dan DIPA Urusan Bersama (UB), disahkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
• Pengesahan revisi DIPA yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
termasuk melakukan penyesuaian data ADK DIPA atas revisi POK yang
telah dilakukan oleh Kuasa PA dalam rangka updating data dan meneliti
revisi POK berkenaan telah sesuai dengan batas kewenangan Kuasa PA
Pengesahan Revisi DIPA
(2)
64. • Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p.
Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan validasi
data berdasarkan Revisi DIPA dari Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
• Hasil validasi data , selanjutnya diunggah (upload) pada
server bersama.
Pelaporan Revisi DIPA
65. Batas akhir penerimaan usul Revisi DIPA untuk Tahun Anggaran 2012
pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, baik berdasarkan perubahan SP RKA-K/L maupun
tanpa perubahan SP RKA-K/L adalah tanggal 29 Oktober 2012 pada
jam kerja.
Pengajuan Revisi DIPA yang bersumber dari PNBP, PLN berupa Kredit
Ekspor, HLN, HDN, Pinjaman Dalam Negeri dan/atau Kegiatan dalam
lingkup Bagian Anggaran BUN serta Kegiatan yang membutuhkan
data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal
Kementerian/Lembaga tetap dapat diproses sampai dengan batas
akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2012.
Pada saat penerimaan usul Revisi DIPA seluruh dokumen telah
diterima secara lengkap dan benar.
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi DIPA
66. • Pengesahan Revisi DIPA dalam rangka hibah langsung dalam bentuk
uang yang mengakibatkan penambahan Keluaran baru dan/atau
Kegiatan baru terlebih dahulu diajukan kepada Direktur Jenderal
Anggaran.
• Pengesahan Revisi DIPA dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun
lalu yang mengakibatkan penambahan Keluaran baru dan/atau
Kegiatan baru terlebih dahulu diajukan kepada Direktur Jenderal
Anggaran.
Ketentuan Lain – Lain
(1)
67. • Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat
pada gaji untuk Tahun Anggaran 2012, pagu minus tersebut harus diselesaikan
melalui mekanisme revisi DIPA.
• Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2012
merupakan penyesuaian administratif.
• Penyelesaian pagu minus diatur dengan ketentuan:
a. Selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada
Satker yang bersangkutan; dan/atau
b. Dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi,
selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu
Program.
• Mekanisme Penyelesaian pagu minus diajukan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dengan ketentuan mengikuti tata cara Revisi DIPA pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
• Batas akhir penyelesaian pagu minus paling lambat tanggal 28 Desember 2012.
Ketentuan Lain – Lain
(2)
68. • Revisi SP RKA-K/L atau DRA yang mengakibatkan
penghapusan/penggantian kode Satker yang telah disahkan DIPA-nya
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, maka terlebih dahulu dilakukan konfirmasi ke
KPPN untuk mengetahui realisasi anggaran pada DIPA yang kode
satkernya akan dihapus/diganti.
• Dalam hal hasil konfirmasi dari KPPN atas kode Satker yang akan
dihapus/diganti belum terdapat realisasi anggaran, Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menerbitkan surat pencabutan DIPA dan menghapus data
DIPA dari database DIPA.
• Atas dasar surat pencabutan DIPA, KPPN menghapus data pagu atas DIPA
berkenaan pada database KPPN.
• Dalam hal hasil konfirmasi dari KPPN atas kode Satker yang akan
dihapus/diganti sudah terdapat realisasi anggaran maka Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mengembalikan Revisi Anggaran tersebut ke Direktur
Jenderal Anggaran.
Ketentuan Lain – Lain
(3)
70. Jenis-jenis Penerimaan Negara
• Penerimaan Perpajakan
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Penerimaan Hibah
• Penerimaan Pengembalian Belanja
• Penerimaan Pembiayaan
• Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
70
71. PENERIMAAN PAJAK
Semua penerimaan negara dari pajak dalam
negeri dan perdagangan internasional
Disetorkan oleh wajib pungut/wajib setor.
Terdiri dari:
1.Pajak Penghasilan
2.Pajak Pertambahan Nilai
3.Pajak Ekspor
4.Cukai dsb
71
72. PNBP
Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang
tidak berasal dari perpajakan.
Harus disetor oleh Bendahara Penerima
maksimal 1 hari setelah diterima.
Terdiri dari:
1.Sumber Daya Alam
2.Laba Pemerintah atas BUMN
3.PNBP lainnya
72
73. HIBAH
Penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri DN serta
sumbangan lembaga swasta dan
pemerintah LN yg menjadi hak pemerintah
Dapat berupa uang, barang dan jasa
termasuk tenaga ahli atau pelatihan
73
74. PENERIMAAN LAINNYA
• Pengembalian Belanja dari belanja
pegawai, barang, modal tahun berjalan
maupun dari tahun yang lalu
• Penerimaan Pembiayaan penerimaan
pinjaman, hasil privatisasi, penjualan aset
restrukturisasi, penerimaan SUN
• Penerimaan PFK potongan 10% gaji
pusat, Bulog, Askes, Taperum
74
75. Mulai TA 2007, dalam rangka Pengelolaan Penerimaan
Negara telah dikembangkan Modul Penerimaan
Negara (MPN)
MPN adalah Modul Penerimaan yang merupakan
bagian dari Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Negara dan memuat serangkaian prosedur mulai dari
penerimaan, penyetoran, pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
yang berkenaan dengan Penerimaan Negara
Sistem Penerimaan
75
76. • Meningkatkan Pelayanan
• Meningkatkan validitas penerimaan
negara
• Meningkatkan Akuntabilitas
• Mendukung Pelaksanaan TSA
Tujuan diterapkannya MPN :
76
77. Setoran Pajak
Setoran Bukan Pajak
Setoran PBB & BPHTB
Setoran Bea Masuk &
Cukai
Setoran Pungutan Ekspor
Pengembalian Belanja
Potongan SPM
Seluruh Penerimaan
Negara melalui Bank
Persepsi / Devisa
Persepsi dan Pos
Persepsi
Belum termasuk
penerimaan negara
melalui BI (Setoran dalam
valas, setoran Migas dan
setoran lain yang
langsung ke BI)
Ruang Lingkup MPN :
77
78. • Setiap penerimaan negara disetor penuh ke
Rekening Kas Umum Negara
• Penerimaan negara tidak boleh digunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran
• Setiap penerimaan negara disetor ke Rekening
Kas Umum Negara melalui Bank/pos Persepsi
• Penyetoran kas:
– Paling lambat dalam waktu 1 hari
– Berkala sesuai ketetapan
PRINSIP
PENERIMAAN NEGARA
78
80. 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
2.Perdirjen Perbendaharaan No.Per-
66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pembayaran atas beban APBN;
3.Perdirjen Perbendaharaan No.Per-
11/PB/2011 tentang Perubahan atas Per-
66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pembayaran atas beban APBN. 80
81. Pengurusan Komtabel
(Comptabel beheer)
Pengurusan Administratif
(Administratief beheer)
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
NEGARA
81
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
MENTERI TEKNIS
Selaku Pengguna Anggaran
MENTERI KEUANGAN
Selaku BUN
82. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
82
MENTERI TEKNIS
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
MENTERI KEUANGAN
Selaku BUN
Tahapan Komtabel
PEMBUATAN
KOMITMEN
SPMPENGUJIAN
Pengujian:
• Wetmatigheid
• Rechmatigheid
• Doelmatigheid
PENGUJIAN
Pengujian:
•Substansial:
• Wetmatigheid
• Rechmatigheid
•Formal
BANK
SP2D
BENDAHARA
PIHAK KE 3
83. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
83
PENGGUNA ANGGARAN
MENTERI/PIMP.LEMBAGA
(1)
KUASA PA
KEPALA SATKER
(2)
BENDAHARA
PENGELUARAN
(5)
PENGUJI SPP
PENANDATANGAN SPM
(4)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
PEMBUAT KOMITMEN
(3)
(2) tidak boleh merangkap (5)
(3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap
Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :
(2) Dapat merangkap (3) atau (4)
84. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
1) Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk
Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan
dengan surat keputusan.
a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/
penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan
kepada negara dan menandatangani SPM;
c. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan angaran belanja.
2) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan
kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk :
84
85. PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah
disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala
Kanwil DJPBN menyelenggarakan kegiatan
sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah
ditetapkan dalam DIPA.
Tembusan Surat Keputusan para Pejabat
dimaksud disampaikan kepada Kepala
KPPN selaku kuasa BUN.
85
86. MEKANISME PEMBAYARAN
1. Uang Persediaan :
Pembayaran melalui uang kas persediaan
2. Pembayaran Langsung :
Pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga
atau Bendahara untuk dibayarkan kepada
Pegawai/yang berhak.
86
87. UANG PERSEDIAAN
• Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh
Bend.Pengeluaran Pembantu (BPP)
• UP dapat dibagi pada BPP
• GUP bila telah mencapai 75 %
• BPP sudah 75 % dapat GUP tanpa
menunggu BPP yang lain
• Pengajuan UP dilampiri rincian uang yang
dikelola BPP
87
88. UANG PERSEDIAAN
• UP diberikan untuk klasifikasi belanja:
1. belanja barang (52),
2. belanja Modal (53) yaitu: pengeluaran honor tim, Alat
Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya
pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan
pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset,
3. Belanja lain-lain (58)
4. Pengecualian dari butir 1 sd 3, oleh Dirjen
Perbendaharaan (DIPA Pusat) dan Kanwil DJPBN
(DIPA pusat lok.daerah dan DIPA y disahkan Kwl
DJPBN)
(Con’t)
88
89. UANG PERSEDIAAN
• Besaran UP :
- 1/12 maks 50 jt utk pagu s.d 900 jt.
- 1/18 maks 100 jt untuk pagu diatas
900 jt s.d 2,4 M
- 1/24 maks 200 jt untuk pagu diatas
2,4 M s.d. 6 M
- 1/30 maks 500 jt untuk pagu diatas 6 M.
(Con’t)
89
90. UANG PERSEDIAAN
• UP kurang dapat mengajukan TUP
• TUP s.d 500 jt disetujui oleh Kepala KPPN
• TUP diatas 500 jt hrs mendapat
dispensasi Kepala Kanwil DJPBN.
• Pembayaran oleh Bend.Peng maksimal
20 jt kepada 1 rekanan kecuali untuk
honor dan perjadin.
(Con’t)
90
91. PEMBAYARAN
LANGSUNG
1. Ditujukan kepada rekening Pihak
Ketiga (penyedia barang dan jasa)
Pengadaan barang dan jasa.
2. Ditujukan kepada rekening Bendahara
Pengeluaran untuk selanjutnya
dibayarkan kepada pegawai yang
melakukan perjalanan dinas, honor
pegawai, gaji pegawai.
91
92. PEMBAYARAN
LANGSUNG
Digunakan untuk pembayaran :
1. Belanja Gaji dan Belanja Pegawai
lainnya.
2. Pengadaan barang dan jasa.
3. Biaya Langganan Daya dan Jasa.
4. Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA
2007 akan disesuaikan dengan
mekanisme uang persediaan melalui
uang muka/persekot untuk perjadin
jabatan dan LS untuk perjadin pindah).
(Con’t)
92
93. PENGUJIAN OLEH PEJABAT
PENGUJI
1. Memeriksa dokumen pendukung SPP.
2. Memeriksa ketersediaan pagu.
3. Memeriksa kesesuaian dengan
rencana kerja.
4. Memeriksa kebenaran hak tagih :
- Pihak penerima pembayaran
- Nilai tagihan
- Jadwal waktu pembayaran
93
94. BUKTI ATAS HAK TAGIH
1. Kontrak/SPK
2. Surat Pernyataan penetapan rekanan
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5. Berita Acara Pembayaran
6. Kuitansi
7. Jaminan bank/yang dipersamakan
8. Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang
sebagian/seluruhnya dari PHLN
BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG
DISIMPAN OLEH PA/KPA
94
95. PENERBITAN SPM
1. SPM LS belanja pegawai dilampiri :
- Daftar gaji
- SK Kepegawaian
- SK Honor, SPK lembur
- SSP.
2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri :
- Resume Kontrak/SPK atau Daftar
Nominatif Perjalanan Dinas
- SPTB
- Faktur Pajak dan SSP
95
96. PENERBITAN SPM
3. SPM UP dilampiri dengan surat
pernyataan PA/KPA.
4. SPM TUP dilampiri dengan :
- Rincian rencana penggunaan dana
- Surat Dispensasi
- Surat Pernyataan PA/KPA
5. SPM GUP dilampiri dengan :
- SPTB
- Faktur Pajak dan SSP
(Con’t)
96
97. PENGUJIAN OLEH KPPN
Substantif :
Kebenaran perhitungan
Ketersediaan dana
Pengujian dokumen dasar
Pengujian SPTB.
Formal :
Mencocokan td tangan dg specimen
Cara penulisan jumlah uang
Kebenaran penulisan.
97
98. PELAPORAN REALISASI
ANGGARAN
• Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA
wajib membuat Laporan Realisasi
Anggaran beserta ADK kepada
Menteri/Ketua lembaga secara
berjenjang.
• Dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN
dan secara berjenjang sampai Menteri
Keuangan.
98
100. MEKANISME PENCAIRAN (LS)
DAERAH
DAERAHKONTRAKTOR
/ SUPPLIER
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DJPb
123
4
5
6
SPM
KAS NEGARA
REKENING
BERITA
ACARA
SERAH
TERIMA
87
SP2D
KPPN
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
KANWIL
DJPb
100
102. Benar
UJI DAN
PERIKS
A
PEMBEBANAN
Proses
SAI
SPM GU
BUKTI
SP2D
LAPORAN
KEUANGAN
Draft
SPM - GU
PENERBIT SPM
BENDAHARA
PENGELUARAN
UNIT AKUNTASI
SATKER
PENGUJI TAGIHAN
PEMBUAT
KOMITMEN
SK
SPK
KONTRAK
Daftar Lembur
DAFTAR GAJI
BA PK
BA PB
BA SERAH
TERIMA
BUKTI DAN
TAGIHAN
Salah
Bayar
Draft
SPM - LS
SPM
KPPN
Transfer
UP/GU
BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
SPM LS
Transfer
pihak III
BUKTI
102
104. I. Dasar Hukum
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
104
105. Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Keppres No. 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas
Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Perpres No. 53 tahun 2010 tentang Perubahan kedua
atas Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006
tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/ atau
Hibah Luar Negeri
105
106. II. Prosedur Penarikan PHLN melalui KPPN Khusus
Jakarta VI
Ketentuan Umum:
1. DIPA telah diterima oleh KPPN;
2. Loan/Grant yang tercantum di dalam DIPA telah
memiliki No. Register (telah efektif);
3. Tata Cara Penarikan yang tercantum dalam DIPA
harus benar sesuai dengan Loan/Grant Agreement
yaitu PL, LC, RK, atau PP;
4. Pencantuman Kode Kantor Bayar harus sesuai
dengan KPPN pembayar yaitu 140 untuk KPPN
Khusus Jakarta VI;
5. Dana yang tersedia dalam DIPA mencukupi (rupiah
atau valas);
106
107. III. Tata Cara Penarikan/Penyaluran Dana PHLN
Berdasarkan PMK Nomor :143/PMK.05/2006 perihal Tata
Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,
penarikan PHLN dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
1. Pembukaan Letter of Credit (L/C);
2. Pembayaran Langsung (PL)/Direct Payment;
3. Pembayaran Pembiayaan Pendahuluan (PP);
4. Rekening Khusus (RK).
Berdasarkan PP No.10 tahun 2011 selain ke 4 cara di
atas terdapat satu cara sebagai tambahan yaitu :
Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (Pasal 40 dan
Pasal 73)
107
108. III.1. Pembukaan Letter of Credit (L/C)
Mekanisme ini diperlukan :
• Pengadaan barang/jasa dilakukan antar negara
• Kontraktor selaku penyedia barang/jasa di luar negeri
memerlukan penjaminan pembayaran atas pekerjaan yang
mereka lakukan.
108
109. III.1. Pembukaan …
Tahapan pembayaran dengan mekanisme L/C adalah sebagai berikut :
1. PA/KPA mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan
(SPP-SKP) dengan melampirkan data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta
VI.
2. KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP)
dan mengirimkannya kepada :
- Ditjen Bea dan Cukai;
- PA/KPA;
- Bank Indonesia.
3. Satker/Kontraktor mengajukan pembukaan L/C ke Bank Indonesia.
4. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari bank koresponden, BI
menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan disampaikan kepada
KPPN Khusus Jakarta VI.
5. Atas dasar Nota Disposisi/NOD, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat
Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3).
6. KPPN menyampaikan SP3 kepada:
- PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI;
- Bank Indonesia.
109
111. Keterangan gambar:
1. KPBJ ANTARA KEM. TEKNIS DENGAN REKANAN;
2. KEM. TEKNIS MENGAJUKAN PENERBITAN SKP KEPADA KPPN KHUSUS JAKARTA VI-
KEMENKEU;
3. ASLI SKP DISAMPAIKAN OLEH KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU KEPADA BI DENGAN
TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA KEM. TEKNIS DAN DITJEN BEA & CUKAI;
4. REKANAN YG MEMILIKI API (APPLICANT) MENGAJUKAN APLIKASI PENERBITAN L/C KE BANK
INDONESIA;
5. BI MENERBITKAN L/C (SWIFT MT700) KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK;
5a. BI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENERBITAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA PPHLN;
5b. PPHLN MENYAMPAIKAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING
BANK;
6. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN L/C KEPADA SUPPLIER/BENEFICIARY;
7. SUPPLIER/BENEFICIARY MENGIRIMKAN BARANG/JASA KEPADA REKANAN/APLIKAN;
8. SUPPLIER/BENEFICIARY MEMPRESENTASIKAN DOKUMEN L/C KEPADA
NOMINATED/NEGOTIATING BANK
9. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN DOKUMEN KEPADA BI UNTUK MEMINTA
OTORISASI REIMBURSEMENT KEPADA PPHLN;
10. BI MEMBERIKAN OTORISASI DALAM HAL DOKUMEN COMPLIED WITH L/C TERMS ,DALAM HAL
DISCREPANCY AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN APLIKAN TERLEBIH DAHULU;
11. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENGAJUKAN REIMBURSEMENT CLAIM KEPADA PPHLN;
12. PPHLN MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI REIMBURSEMENT CLAIM YANG DIAJUKAN;
13. ATAS DASAR REALISASI L/C, PPHLN MENGIRIMKAN NOTICE OF DISBURSEMENT (NOD)
KEPADA KEMENKEU;
14. KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU MENERBITKAN SP3 ATAS REALISASI L/C;
15. KEM. TEKNIS MENERIMA SP3 DAN MEMBUKUKAN KE DALAM SAI.
111
112. III.2. Pembayaran Langsung (PL) / Direct
Payment
Mekanisme pembayaran langsung adalah
mekanisme pembayaran atas kegiatan/proyek
Kementerian/Lembaga dengan dana bersumber
dari pinjaman/hibah luar negeri yang aplikasi
penarikan dana diajukan melalui KPPN Khusus
Jakarta VI dan pembayarannya dilaksanakan oleh
pemberi pinjaman/hibah secara langsung kepada
kontraktor sebagai penyedia barang/jasa.
112
113. A. Tahapan Pembayaran Langsung
Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung
adalah sebagai berikut :
1. KPA/Satker mengajukan aplikasi permintaan dana pembayaran
langsung (APD-PL) beserta data pendukungnya ke KPPN Khusus
Jakarta VI.
2. Berdasarkan APD-PL dan data pendukungnya, KPPN melakukan
pengujian dan menerbitkan Withdrawal Application (WA).
3. KPPN menyampaikan WA kepada Lender/Donor dengan
melampirkan data pendukung yang dipersyaratkan.
4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan,
Lender/Donor melakukan pembayaran kepada kontraktor/rekanan.
113
114. 5. Setelah melakukan pembayaran kepada kontraktor, Lender/Donor
menerbitkan Notice Of Disbursement (NOD) sebagai bukti
telah melakukan pembayaran dan mengirimkannya kepada Ditjen
Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta VI.
6. Atas dasar NOD yang diterima, KPPN Khusus Jakarta VI
menerbitkan SP3 untuk keperluan pembukuan dan dikirimkan
kepada:
Bank Indonesia
Kementerian/Lembaga (Satker) untuk dicatat dalam SAI.
114
115. Kementerian/
Lembaga/
BUMN/BUMD/
PEMDA
KPPN Khusus
Jakarta VI
Bank Indonesia
Dit.
Pengelolaan
Utang
Kontraktor
Penyedia
Barang/Jasa
Pemberi
Pinjaman/
Hibah
1
2
3
5
4
6
6 5
BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG
Keterangan :
1. Permintaan
pembayaran
oleh kontraktor;
2. APD-PL;
3. Cover Letter
(WA);
4. Pembayaran;
5. NOD;
6. SP3
115
116. III.3. Mekanisme Rekening Khusus
Mekanisme Rekening Khusus (RK) adalah mekanisme
pembayaran dengan membebankan pada satu
rekening Menteri Keuangan yang dibuka secara
khusus untuk menampung dana in advance atas
pinjaman/hibah yang sifatnya revolving.
Penarikan dana dengan cara RK dapat dilakukan
diseluruh KPPN, kecuali untuk tagihan dengan mata
uang asing/valas hanya dapat dilakukan melalui KPPN
Khusus Jakarta VI.
116
117. Prosedur Penarikan PHLN melalui Rekening Khusus
Prosedur penarikan PHLN dengan rekening khusus terdiri dari tiga
tahapan, yaitu :
1. Tahap Pendahuluan
Pembukaan rekening,
Pengisian dana awal,
Penerbitan Perdirjen Perbendaharaan
2. Tahap Pelaksanaan
2.1.Pembayaran dengan SPM-LS
Syarat-syarat pengajuan SPM-LS:
SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)
Resume kontrak
Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)
Faktur Pajak untuk PPN dan PPH
117
118. 2.2. Penyediaan dana Uang Persediaan (UP)
A. Syarat-syarat pengajuan SPM-TUP:
1. SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)
2. Rincian Rencana Penggunaan Dana
3. Surat Dispensasi Kepala Kanwil DJPB untuk TUP diatas Rp. 500 juta
4. Surat Pernyataan dari KPA/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan
bahwa:
Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan
habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkan SP2D
Apabila terdapat sisa dana TUP harus disetorkan ke rekening kas
negara.
Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara
langsung.
Berdasarkan SE-77/PB/2005, pembayaran SP2D-UP dan SP2D TUP pada
prinsipnya masih merupakan uang muka kerja, sehingga KPPN KBI tidak
dapat membebankan SP2D-UP/TUP kepada Rekening Khusus.
118
119. B. Syarat-Syarat Pengajuan SPM-GUP:
• SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)
• SPTB
• Faktur Pajak dan SSP
• Daftar Rincian Permintaan Pembayaran lembar B (GU).
• Rekap Pengeluaran Perkategori NPLN (GU)
119
120. 3. Tahap Pertangungjawaban
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penarikan dana
pinjaman dengan Rekening Khusus adalah replenishment.
Replenishment ditujukan untuk mengganti dana Rekening
Khusus yang telah didebet dengan penerbitan SP2D RK oleh
KPPN. Replenishment diajukan oleh Kementerian/Lembaga
melalui Direktorat PKN kepada lender.
120
121. III.4. Mekanisme Pembayaran Pembiayaan
Pendahuluan (PP)
Mekanisme pembayaran pembiayaan pendahuluan (PP)
adalah mekanisme pembayaran atas pembiayaan yang
sudah terlebih dahulu dibayar oleh
Kementerian/Lembaga menggunakan dana yang
dimilikinya.
Dalam metode penarikannya, mekanisme penarikan dana
dengan mekanisme ini sama dengan mekanisme
pembayaran langsung (PL) dimana tagihan diajukan
dengan cover letter WA dan dokumen pendukungnya
kepada pemberi PHLN.
Yang membedakan mekanisme ini dengan mekanisme PL
adalah pebayaran kepada pihak ketiga sudah dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga, sehingga pembayaran oleh
pemberi pinjaman/hibah ditujukan kepada
Kementerian/Lembaga.
121
122. Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran
pendahuluan adalah sebagai berikut :
1. KPA/Satker mengajukan aplikasi permintaan dana pembayaran
pendahulan (APD-PP) beserta data pendukungnya ke KPPN
Khusus Jakarta VI (KPPN).
2. Berdasarkan APD-PP dan data pendukungnya, KPPN melakukan
pengujian dan menerbitkan Cover Letter Withdrawal Aplication.
3. KPPN mengirimkan WA kepada pemberi pinjaman dan data
pendukung yang dipersyaratkan.
4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan, pemberi
pinjaman melakukan pembayaran sebagai penggantian atas
pengeluaran ke rekening Kementerian/Lembaga
122
123. Kementerian/
Lembaga/
BUMN/BUMD/
PEMDA
KPPN Khusus
Jakarta VI
Bank Indonesia
Dit.
Pengelolaan
Utang
Kontraktor
Penyedia
Barang/Jasa
Pemberi
Pinjaman/
Hibah
12
3
5
4
3
6 5
BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN
Keterangan :
1. Permintaan
pembayaran
oleh kontraktor;
2. Pembayaran ;
3. SPP-PP;
4. Pembayaran;
5. NOD;
6. SP3
123
