Makalah ini membahas tentang standar pengelolaan pendidikan nasional Indonesia. Beberapa poin utama yang dijelaskan meliputi landasan hukum sistem pendidikan nasional, ruang lingkup delapan standar nasional pendidikan, fungsi dan tujuan standar untuk menjamin mutu pendidikan, serta daftar standar-standar yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

1. MAKALAH
“STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN”
Oleh Kelompok 3 :
1. Rahma Dahniar
2. Rani Hidayanti
3. Refi Muhammad Ridha
4. Reni Mustika
5. Rike Monica Sari
6. Riska Muliana Lubis
Prodi Pendidikan Biologi
Fakultas KIP
Universitas Bengkulu
T. A. 2015/2016

2. MAKALAH
“STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN”
Oleh Kelompok 3 :
1. Rahma Dahniar
2. Rani Hidayanti
3. Refi Muhammad Ridha
4. Reni Mustika
5. Rike Monica Sari
6. Riska Muliana Lubis
Prodi Pendidikan Biologi
Fakultas KIP
Universitas Bengkulu
T. A. 2015/2016
i

3. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena dengan rahmat, karunia,
serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Standar
Pengelolaan Pendidikan". Atas dukungan moral dan materi yang diberikan dalam
penyusunan makalah ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
Dr. Manap Soemantri, M.Pd., selaku Dosen Pengajar, yang memberikan arahan dan
bimbingan, saran, ide dan kesempatan untuk lebih memahami “Pengelolaan Pendidikan”.
Dan juga telah memeberikan tugas mengenai “Standar Pengelolaan Pendidikan” pada
kami.
Penulis menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, saran dan
kritik yang membangun dari rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan makalah
ini.
Bengkulu, 10 September 2015
Kelompok 3
ii

4. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................................. I
KATA PENGANTAR........................................................................................................... II
DAFTAR ISI.......................................................................................................................... III
BAB I
PENDAHULUAN................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang................................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah............................................................................................................ 1
C. Tujuan Pembahasan......................................................................................................... 1
BAB II
PEMBAHASAN.................................................................................................................... 2
A. Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional.............................................. 2
B. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan........................................................... 3
C. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan....................................................... 3
D. Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas....................... 4
E. Badan Standar Nasional Pendidikan........................................................................ 6
F. Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan
Prinsip Penilaian menurut BSNP............................................................................. 6
BAB III
PENUTUP............................................................................................................................. 8
A. Kesimpulan........................................................................................................... 8
B. Saran...................................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................. 9
iii

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah
rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya
pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen). Permasalahan tersebut bukan hanya pada
peserta didik, tetapi juga pada tenaga kependidikan, sarana-dan prasarana, kurikulum, dan
faktor pendukung pendidikan lainnya. Departemen pendidikan dan seluruh punggawa-nya
melakukan semua usaha peningkatan mutu pendidikan tingkat dasar dan menengah
melalui langkah-langkah yang prospektif. Peningkatan kualitas pendidikan tersebut
merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber
daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya
manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya
mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang
lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem
evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta
pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Hal tersebut dilakukan untuk mencapai standar nasional pendidikan sebagaimana
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 2 tersebut diatur
bahwa ruang lingkup standar nasinal pendidikan terdiri dari delapan ruang lingkup, yakni:
(1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik
dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7)
standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Berikut akan kami bahas lebih dalam
mengenai Standar Nasional Pendidikan.
B. Rumusan Masalah
1. Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
3. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan
4. Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas
5. Tugas Badan Standar Nasional Pendidikan
6. Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan
C. Tujuan Pembahasan
1. Apa Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional?
2. Bagaimana Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan?
3. Apa Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan?
4. Bagaimana Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas?
5. Apa Tugas Badan Standar Nasional Pendidikan?
6. Bagaimana Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional
Pendidikan?
1

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan
pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP).
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar
nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan
nasional. Satndar nasional pendidikan terdiri atas : standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan pertama bagi satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum.
Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut diatas dan guna mencapai tujuan
pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada khususnya,
lembaga pendidikan tingkat menengah memandang perlu untuk melibatkan seluruh warga
sekolah dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan lingkungan sekitar sekolah.
Landasan Hukum:
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan
SKL pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tenrtang SKL pada satuan pendidikan
dasar dan menengah
Permen Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Isi
Permen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah
Permen Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008 tentang guru
Permen Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
Permen Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Permen Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun 2008 tentang
standar Sarana Prasarana
Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
Permen Nomor 24 Tahun 2008 tentang TU
Permen Nomor 25 Tahun 2008 tentang perpustakaan
Permen Nomor 26 Tahun 2008 tentang Laboratorium
2

7. Permen Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kesiswaan
B. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi
lulusan.
3) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan
kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional
pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar nasional pendidikan
disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
C. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan
yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang
mencakup; stadar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Fungsinya adalah sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan
3

8. pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
 Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu
 Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
 Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global.
D. Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas :
a. Standar Isi :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah
2 Nomor 24 tahun 2006 Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan
pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan
pendidikan Dasar dan Menengah
3 Nomor 14 Tahun 2007 Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan
Program Paket C
b. Standar Kompetensi Lulusan :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah
2 Nomor 24 tahun 2006 Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan
pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan
pendidikan Dasar dan Menengah
4

9. c. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 12 Tahun 2007 Standar pengawas Sekolah/Madrasah
2 Nomor 13 tahun 2007 Standar Kepala Sekolah/Madrasah
3 Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4 Nomor 24 Tahun 2008 Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
5 Nomor 25 Tahun 2008 Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
6 Nomor 26 Tahun 2008 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
7 Nomor 27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Konselor
8 Nomor 40 Tahun 2009 Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan
9 Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan
10 Nomor 43 Tahun 2009 Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket
B, dan Paket C
11 Nomor 42 Tahun 2009 Standar Pengelola Kursus
12 Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A,
Paket B dan Paket C
13 Nomor 45 Tahun 2009 standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan
Pelatihan
d. Standar Pengelolaan :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
e. Standar Penilaian :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 20 Tahun 2007 Standar Penilaian Pendidikan
f. Standar Sarana Prasaran :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs,
dan SMA/MA
2 Nomor 33 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB,
dan SMALB
3 Nomor 40 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK
g. Standar Proses :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 41 Tahun 2007 Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah
2 Nomor 1 Tahun 2008 Standar Proses Pendidikan Khusus
3 Nomor 3 Tahun 2008 Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket
A, Paket B, dan Paket C
5

10. h. Standar Biaya :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB)
i. Standar Pendidikan Anak Usia Dini :
NO Nomor Permen Tentang
1 Nomor 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini
E. Badan Standar Nasional Pendidikan
Dalam mengoperasionalisasikan standar nasional pendidikan, pemerintah telah
membentuk sebuah badan yang bertugas memantau, mengembangkan dan melaporkan
tingkat pencapaian standar nasional pendidikan, badan yang dimaksud tersebut dikenal
dengan nama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP ini memiliki beberapa
wewenang guna menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pemantau dan pengembang
standar nasional pendidikan, wewenang tersebut meliputi:
1. mengembangkan standar nasional pendidikan
2. menyelenggarakan ujian nasional
3. memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
4. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah.
F. Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan
Prinsip Penilaian menurut BSNP
Pelaksanaan penialaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada data sahih yang
diperoleh melalui prosedur dan instrument yang memenuhi persyaratan dengan
mendasarkan diri pada prinsip – prinsip sebagai berikut :
1. Mendidik, artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan
sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik.
2. Terbuka atau transparan, artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian
ataupun pengembilan keputusan harus disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh
pihak – pihak terkait secara obyektif.
3. Menyeluruh, artinya penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakkan harus
meliputi berbagai aspek kompetensi yang dinilai yang terdiri dari ranah pengetahuan
kognitif, keterampilan psikomotor, sikap dan nilai afektif.
4. Terpadu dengan pembelajaran, artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan
6

11. pembelaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor.
5. Obyektif, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh –
pengaruh atau pertimbangan subyektif dari penilai.
6. Sistematis, yaitu penilaian harus dilakuakn secara terencana dan bertahap serta
berkelanjutan.
7. Berkesinambungan, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus menerus sepanjang
rentang waktu pembelajaran.
8. Adil, mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang
diuntungkan atau dirugikan.
9. Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu menggunakan kriteria
tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan.
7

12. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam Pasal 2 tersebut diatur bahwa ruang lingkup standar nasinal pendidikan terdiri
dari delapan ruang lingkup, yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar
kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan
prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.
Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu.
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat.
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
C. Saran
Sesuai dengan kesimpulan diatas, Penulis menyarankan setiap pembaca dari
Fakultas KIP dapat memahami “Standar Pengelolaan Pendidikan”. Dan untuk mahasiswa
dari Fakultas KIP jika menginginkan menjadi Kepala Sekolah disetiap Sekolah/Madrasah
harus mengerti “Standar Pengelolaan Pendidikan” ini.
8

13. DAFTAR PUSTAKA
 “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN”
http://ninukdwiwuriyani.blogspot.co.id/2010/01/standar-pengelolaan-pendidikan.html
 “MAKALAH PENGELOLAAN PENDIDIKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN”
http://atibilombok.blogspot.co.id/2014/06/makalah-pengelolaan-pendidikan-
standar.html
 “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN”
https://goenable.wordpress.com/2012/01/08/standar-pengelolaan-pendidikan/
 “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN”
http://rienysusilowati.blogspot.co.id/2012/12/standar-pengelolaan-pendidikan.html
 “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN” http://ya
guru.blogspot.co.id/2013/05/standar-pengelolaan-pendidikan.html
9