Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kebijakan pengembangan sdm kesehatan di indonesia

405 views

Published on

Kebijakan Pengembangan SDM Kesehatan di Indonesia

Published in: Self Improvement
  • Login to see the comments

Kebijakan pengembangan sdm kesehatan di indonesia

  1. 1. Kebijakan pengembangan SDMK adalah prime mover bergeraknya program pengembangan SDMK. Kebijakan ini juga menjadi landasan dan panduan pengembangan SDMK dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengembangan SDM kesehatan secara garis besar mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) salah satu komponen utama dalam sistem kesehatan di Indonesia. Terdapat 2 dimensi penting SDMK yang berperan dalam mekanisme bekerjanya sistem kesehatan, yaitu: kuantitas dan kualitas. Pencapaian dan kinerja sistem kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDMK secara bersama-sama. SDM Kesehatan terdapat dalam berbagai sub-sistem dengan berbagai peran dan fungsi yang berbeda-beda namun memiliki misi yang sama yaitu untuk mewujudkan perbaikan status kesehatan. SDM Kesehatan terdapat pada sub sistem pelayanan (upaya) kesehatan, pemberdayaan masyarakat, regulasi, pembiayaan, dan penelitian kesehatan. Berbagai jenis profesi bekerja dalam setiap sub sistem, dimana setiap profesi memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang berbeda-beda untuk menunjang kinerja sub sistem masing- masing. Selain itu, masing-masing profesi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, memiliki indikator kinerja yang berbeda, serta memiliki mekanisme pengembangan karir yang berbeda-beda pula. Fenomena inilah yang menyebabkan kebijakan dan manajemen SDM Kesehatan menjadi sangat kompleks. Banyaknya fungsi dalam pengelolaan SDMK, pada kenyataannya, dikerjakan oleh banyak pihak dengan kekuatan dan kedudukan yang sama. Situasi ini sering menimbulkan konflik regulasi dan konflik kepentingan. Oleh sebab itu, pemetaan regulasi dan pemetaan stakeholder pengambil kebijakan yang terlibat langsung dalam pengelolaan SDMK, mulai dari produksi sampai dengan pelasan perlu dilakukan. Memahami kondisi tersebut, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan dan menyepakati Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan pengembangan SDMK sangat beragam, antara lain pada tingkat pemerintah pusat terdapat: 1) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang mengatur produksi tenaga kesehatan melalui institusi pendidikan. 2) Kementerian Kesehatan yang menjadi kementrian teknis untuk mengatur Norma, Standar, Kriteria, dan Pedoman kinerja sistem kesehatan
  2. 2. 3) Kementerian Dalam Negeri yang menjadi rumah induk bagi tenaga kesehatan daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri dan bekerja di sektor publik 4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur formasi dan standar kinerja SDMK yang berstatus sebagai aparatur negara 5) Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi gaji dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan keuangan negara 6) Badan Kepegawaian Nasional dan Badan Kepegawaian Daerah yang mengatur administrasi SDMK sebagai personel 7) Asosiasi Profesi yang menjadi wadah profesional bagi setiap profesi SDMK 8) Dan sebagainya. Beragamnya pemangku kepentingan ini merupakan situasi alamiah yang terjadi di Indonesia. Efektifitas kebijakan dan manajemen SDMK sangat dipengaruhi oleh sinergitas hubungan diantara seluruh pemangku kepentingan. Regulasi yang dikeluarkan oleh masing- masing pemangku kepentingan berpotensi untuk menimbulkan konflik pada tataran operasional. Selain itu, persepsi SDMK untuk unjuk kinerja sangat berhubungan dengan supervisi dari pemangku kepentingan. Persepsi menjadi sangat positif untuk melakukan unjuk kinerja jika supervisi dilakukan oleh institusi yang menjadi atasan langsung, berhubungan dengan pengembangan karir serta pemberian reward. Namun banyaknya pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tata kelola SDMK, jumlah regulasi yang berlaku tidak sebanding dengan banyaknya pemangku kepentingan tersebut. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia merupakan dokumen pengembangan SDMK yang stratejik namun secara spesifik masih terbatas pada beberapa jenis tenaga kesehatan tertentu. Kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut mencakup seluruh komponen dalam subsistem SDMK pada Sistem Kesehatan Nasional yaitu perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan dan pengawasan mutu SDMK. Box 4. Contoh regulasi SDMK di Indonesia • UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • UU RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan • PP RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil • Permenkes RI Nomor 16 tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat
  3. 3. a. Perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM Kesehatan Perencanaan SDMK merupakan upaya untuk menentukan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Penetapan rencana kebutuhan dan pengembangan SDMK sangat bergantung pada visi stratejik serta pembiayaan yang tersedia untuk pengembangan SDMK. Selain itu, rencana kebutuhan dan pengembangan SDMK juga bergantung pada situasi eksternal yang terjadi saat ini dan di masa mendatang. Ini sebabnya, peran pengambil kebijakan dalam pengembangan SDMK menjadi sangat vital untuk menetapkan arah pengembangan SDMK. Lingkungan eksternal yang berubah akan memicu timbulnya kebutuhan akan skills yang baru. Dalam manajemen SDM disebutkan bahwa adanya “job demand” yang baru perlu diimbangi dengan “job resource” yang baru pula. Contohnya adalah timbulnya trend digitalisasi kesehatan mendorong timbulnya kebutuhan akan kompetensi pengembangan teknologi digital pada sistem kesehatan. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan merekrut ahli teknologi digital atau mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan yang ada agar menguasai teknologi digital. Pembuatan rencana kebutuhan SDMK sangat efektif jika dilakukan dalam bentuk simulasi berbasis data yang tersedia. Pembuatan rencana kebutuhan pengembangan SDMK tidak dapat dilakukan dengan pendekatan hands off, namun harus dipraktekkan langsung. Berikut adalah beberapa metode untuk merencanakan kebutuhan SDMK: 1) Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) Metode ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan SDMK baik di tingkat manajerial maupun tingkat pelayanan, sesuai dengan beban kerja sehingga diperoleh informasi kebutuhan jumlah pegawai, baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Rencana kebutuhan yang dihasilkan dengan metode ini memberikan gambaran tingkat kesesuaian antara kesetersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) di tingkat institusi. Hasil rencana kebutuhan SDMK di tingkat institusi dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat wilayah. Dokumen ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk rekrutmen personel baru, redistribusi, dan optimalisasi beban kerja pelayanan kesehatan. 2) Standar Ketenagaan Minimal
  4. 4. Metode ini digunakan untuk menetapkan kebutuhan SDM kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yang mengajukan izin pendirian baru atau peningkatan klasifikasi. Selain itu metode ini juga diberlakukan untuk fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kekosongan tenaga kesehatan tertentu di wilayah atau daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, tertinggal, dan daerah yang tidak diminati. 3) Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Metode ini digunakan untuk membuat estimasi trend (proyeksi) rasio ketersediaan SDMK tertentu terhadap jumlah penduduk per provinsi atau nasional dikaitkan untuk periode 5 atau 10 tahun. Proyeksi ini dapat digunakan mengetahui sejauh mana posisi capaian target ketersediaan SDMK dalam skala provinsi dan nasional. Perencanaan tahunan kebutuhan SDMK berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dapat menggabungkan metode ABK kesehatan dan standar ketenagaan minimal, menyesuaikan dengan kondisi setempat. Penyusunan rencana pengembangan SDMK dilaksanakan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Identifikasi tujuan dan sasaran pengembangan SDMK (berdasarkan visi stratejik) 2) Identifikasi kondisi lingkungan stratejik (berdasarkan analisis stratejik lingkungan eksternal dan internal) 3) Pemetaan pemangku kepentingan terkait pengembangan SDMK (menggunakan stakeholder analysis) 4) Penyusunan rencana pengambangan SDMK (sebagai output dari analisis pengembangan SDMK) b. Pengadaan/Pendidikan SDM Kesehatan Pengadaan SDM kesehatan mencakup pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Sub komponen merupakan fungsi produksi yang menjadi hulu dari pengelolaan SDMK dan sangat berhubungan dengan kuantitas dan kualitas SDMK di lapangan. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu memperhatikan standar pelayanan kesehatan dan standar kompetensi SDMK. Pendidikan SDMK mengacu pada peraturan yang berlaku, maka pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan dengan
  5. 5. jenjang Diploma 3 keatas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pendidikan tenaga penunjang/asisten tenaga kesehatan dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Upaya peningkatan kualitas SDMK secara berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan pre-service (pra-jabatan) dan in-service yang terakreditasi baik program maupun institusinya. Kapasitas produksi SDMK dari berbagai institusi pendidikan dan pelatihan menjadi masukan untuk memperkirakan ketersediaan SDMK sesuai dengan jenis dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan. a. Pendayagunaan SDM kesehatan Sub komponen ini mencakup berbagai upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan sumber daya SDMK. Upaya ini mencakup pendayagunaan SDMK di dalam negeri dan keluar negeri. Pendayagunaan SDMK dalam negeri ditujukan untuk mendorong pemanfaatan SDMK yang dihasilkan oleh institusi pendidikan bidang kesehatan dalam negeri, tenaga kesehatan Indonesia lulusan institusi pendidikan luar negeri, dan tenaga kesehatan warga negara asing, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pemerataan atau distribusi SDMK sangat bergantung pada efektifitas penempatan dan retensi SDMK di satu daerah. Penempatan yang tepat dan menjamin kesinambungan ketersediaan SDMK menjadi faktor penentu keadilan distribusi SDMK. Pelepasan berhubungan dengan atrisi SDMK yang berpengaruh pada konfigurasi SDMK serta berperan untuk menjaga produktifitas SDMK. Pemberian insentif finansial atau non finansial untuk mendukung distribusi dan retensi SDMK di daerah yang kurang diminati (terpencil/sangat terpencil, pulau kecil terluar, daerah rawan bencana/konflik) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Rekrutmen tenaga penunjang pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) misalnya kader, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah bersama dengan masyarakat setempat. Pemanfaatan SDMK berkaitan dengan produktifitas atau kinerja baik individu maupun organisasi. Oleh karena itu mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi harus jelas. Misalnya, pemberian insentif finansial dan non finansial yang bertujuan untuk memotivasi peningkatan produktifitas harus didasarkan pada sasaran kinerja yang terukur. Selain itu penerapan pola karir yang jelas dan transparan untuk jabatan struktural dan fungsional harus dilakukan untuk mendorong pemanfaatan SDMK secara optimal.
  6. 6. Pengembangan SDMK dalam konteks pendayagunaan SDMK dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan profesi berkelanjutan untuk menunjang kompetensi profesi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan. b. Pembinaan dan Pengawasan mutu SDM kesehatan Pembinaan dan pengawasan mutu SDMK terutama dikaitkan dengan praktik profesi. Upaya ini dilakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan SDMK juga dilakukan melalui penerapan pola karir, remunerasi dan sistem penggajian yang memungkinkan untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan bekerja secara profesional sesuai beban tugas. Pengawasan terhadap SDMK dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan. c. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan SDM Kesehatan Pengembangan SDM Kesehatan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan sistem kesehatan nasional telah diformulasikan dalam berbagai wadah strategis. Wadah tersebut diantaranya: RPJMN, Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (2011- 2025), Country Coordination & Facilitation (CCF), dan Rekomendasi Lokakarya Nasional Pengembangan SDM Kesehatan 2013. RPJMN Tahap 2 tahun 2010-2014 memiliki tema besar: Peningkatan dan pengembangan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, pada RPJMN 2015-2019, tema yang diangkat adalah Pemantapan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Rencana Pembangunan Tenaga Kesehatan (2011-2025) merupakan acuan bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan SDMK di Indonesia. RPTK disusun untuk menciptakan sinergisme dan saling mendukung serta melengkapi, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, dalam upaya pengembangan SDMK di Indonesia. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (TKFPTK) dibentuk berdasarkan rekomendasi dari WHO tentang Country Coordination and Facilitation (CCF) dan ditetapkan melalui SK Menkro Kesra no 12/2011. Pembentukan TKFPTK bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam
  7. 7. pengembangan tenaga kesehatan di Indonesia. Upaya strategis untuk mempertemukan para stakeholder dalam rangka koordinasi pengembangan SDMK dilakukan antara lain melalui lokakarya nasional. Lokakarya nasional pengembangan SDMK (2013) menghasilkan upaya strategis dan praktis serta peluang untuk mereplikasi best practices dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan di Indonesia. Selain itu, lokakarya nasional ini juga merumuskan kesepakatan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan langkah- langkah penguatan SDMK untuk menunjang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional serta pencapain Sustainable Development Goals. Banyaknya wadah strategis ini menunjukkan pentingnya SDMK dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun di sisi lain juga menunjukkan kompleksnya manajemen SDMK yang berperan besar di semua komponen sistem kesehatan. Pengelolaan SDMK melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyakarat dan swasta, serta diatur oleh berbagai macam regulasi, mulai dari tingkat global, nasional, sampai dengan lokal. CCF seharusnya menjadi media utama untuk pemantauan kebijakan pengembangan SDMK di suatu negara. Oleh sebab itu, revitalisasi TKFPTK menjadi sangat penting dan strategis untuk menjalankan peran dan fungsinya yang sangat vital dalam pengelolaan SDMK pada tingkat lintas sektor.

×