Presentasi Sewa Guna Usaha

1. Rusmiyatun
NIM.10.11.00005
1
Transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing)

2. Pengertian Sewa Guna Usaha
Sewa guna usaha adalah
Suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan
lessee (pemakai barang modal), lessor memberikan kepada
lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu
tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang
besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan lessee,
lessee dapat diberikan opsi untuk membeli barang modal
tersebut pada akhir masa kontrak
2

3. Sewa guna usaha dibedakan menjadi 2 yaitu:
Sewa guna usaha dengan hak opsi (capital/finance
lease)
Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)
3

4. Perlakuan Perpajakan untuk Transaksi
Leasing
Suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease
apabila dipenuhi semua kriteria berikut:
Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna
4
usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus
dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan
lessor
Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun
untuk barang modal golongan I dan 3 tahun untuk barang
modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan
bangunan

5. 5
Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi
bagi lessee
Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No.
1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan
perpajakan bagi lessee yang melakukan transaksi finance lease
sebagai berikut:
Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas
barang modal yang disewa guna usaha sampai saat
lessee membeli barang tersebut
Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli
barang modal yang disewa guna usahakan maka
lessee boleh melakukan penyusutan dengan dasar
harga opsi barang modal yang bersangkutan

6. 6
Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang
oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
lessee
Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa
yang ditentukan, Direktur Jendral Pajak melakukan
koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut
dan memperlakukannya sebagai operating lease.
Perubahan ini tidak dilakukan apabila terjadi karena force
majeur, default maupun pertimbangan ekonomi tanpa
motif menghindari pajak dan tidak ada hubungan
istimewa antara lessor dengan lessee
Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas
pembayaran sewa guna usaha

7. Perlakuan SSAAKK tteerrhhaaddaapp
LLeeaassiinngg
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:30.6), suatu
transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai
capital lease apabila dipenuhi semua kriteria berikut ini :
1.Penyewa guna usaha (lessee) memiliki hak opsi untuk
membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir
masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui
bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
7

8. 2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan
oleh penyewa guna usaha ditambah dengan
nilai sisa mencakup pengembalian harga
perolehan barang modal yang
disewagunausahakan serta bunganya, sebagai
keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full
payout lease).
3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.
8

9. AKUNTANSI UNTUK SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI
Pembayaran jaminan dibukukan sebagai piutang kepada lessor
Nilai buku dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai
sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna
usaha
Tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai
tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau
tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha
Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka
waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran
pokok dan beban bunga
9

10. Aset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi selanjutnya
diamortisasi selama taksiran umur ekonomisnya dengan
menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis
Pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga
akrual , amortisasi aset sewa guna usaha akhir tahun dan
amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal
Dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari aset
tetap , sejumlah neto dikurangi akumulasi amortisasi
Kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai bagian dari
kewajiban dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim
untuk usaha lesee.
10

11. • Apabila dilakukan transaksi jual dan sewa
kembali, maka selisih harga jual dengan nilai buku
aset dibukukan sebagai keuntungan atau kerugian
yang ditangguhkan yang harus diamortisasi secara
proporsional.
• Apabila terjadi penghentian lebih awal dimana
pembayaran sewa dilunasi sebelum berakhirnya
kontrak, maka selisih antara pembayaran yang
dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau
dikreditkan pada tahun berjalan
11

12. • Apabila lesee mengambil opsi pada akhir masa
kontrak dan harga opsi sama dengan jaminan yang
diberikan dan harga opsi sama dengan jaminan
yang diberikan jaminan yang diberikan, maka
jaminan tersebut akan dikompensasikan dengan
sisa kewajiban sewa guna usaha. Apabila opsi tidak
sama dengan jaminan maka
kekurangan/kelebihan harus diselesaikan antara
lesee dengan lessor secara tunai
• Setelah mengambil opsi, maka akun sewa usaha
direklasifikasikan ke dalam akun aset tetap yang
12 relevan

13. Perencanaan Pajak Untuk Leasing
Perencanaan pajak dapat kita gunakan untuk aktiva tetap
yang baru akan dibeli maupun aktiva tetap yang sudah
dimiliki. Untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli
pertimbangannya adalah beli langsung atau melalui leasing.
Sedangkan untuk aktiva tetap yang sudah dimiliki
pertimbangannya adalah mempertahankannya, merevaluasi
atau jual dan di sewa guna usaha kembali (sale and lease
back)
13

14. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk
hal ini antara lain adalah :
 Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan
14
dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya
penyusutan
 Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode
penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan
perpajakan
 Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang
dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan
pada tahun yang bersangkutan

15. 15
Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur
ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan
perolehan aktiva tetap lebih cepat dibandingkan
apabila menggunakan penyusutan masa sewa guna
usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk
barang modal golongan I, dan 3 tahun untuk barang
modal golongan II dan III dan 7 tahun untuk golongan
bangunan