Dokumen tersebut membahas mengenai penagihan pajak, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, daluwarsa penagihan pajak, tindakan penagihan pajak seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan lelang, serta urutan dan jangka waktu pelaksanaan penagihan pajak."

1. PENAGIHAN PAJAK
Pembimbing :
Sri Zuliarni S.Sos., MBA.
oleh:
ROSLIANA SILALI
(1201112476)
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013
1

2. DAFTAR ISI
Pendahuluan
3
Hak Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
3
Kewajiban Wajib Pajak
3
Daluwarsa Penagihan
4
Daluwarsa Tindakan Panagihan Pajak
5
Tindakan Penagihan Pajak
7
Pelaksanaan Penagihan
9
Jangka Waktu Pelaksanaan Penagihan
10
Jenis-Jenis Penagihan
11
Dasar Penagihan Pajak
11
Bunga Penagihan Pajak
15
Ketentuan Pidana
16
Kesimpulan
17
2

3. PENAGIHAN PAJAK
PENDAHULUAN
Penagihan pajak adalah tindakan penagihan terhadap wajib pajak (WP) apabila utang
pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi atau serangkaian
tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak
Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak untuk:
1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
2. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
4. untuk melunasi Diberi kesempatan terakhir sebelum pelaksanaan lelang utang pajak
termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang, dan melaporkan
pelunasan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan.
5. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.
3

4. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak
1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya:
o
Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat
tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
o
Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.
Daluwarsa Penagihan
1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak, daluwarsa (daluarsa) setelah lampau waktu lima tahun terhitung
sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding Pajak, serta Putusan Peninjauan Kembali.
2. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh (tertunda) apabila:
1. Diterbitkan Surat Paksa;
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung;
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun
tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau
tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan
Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
4. Dilakukan penyidikan pajak.
4

5. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak
Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga,
denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung
sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak
yang bersangkutan.
Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai
berikut:
1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tangal
penyampaian surat paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum
jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal
surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
b.Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak
tanggal surat permohonan keberatan diterima.
Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini
penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak
yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
5

6. (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,
yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan bahwa STP, SKPKB, serta SKPKBT
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,
kecuali untuk WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling
lama 2 (dua) bulan.
Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang
menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterima oleh WP.
Dalam hal WP keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk
jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak
disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan satu bulan
sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal WP mengajukan banding
atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu
6

7. pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.
Tindakan Penagihan Pajak
Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan
dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:
1. Surat Teguran
a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus
dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas
SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah lewat tujuh hari sejak
saat jatuh tempo pengajuan keberatan;
b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus
dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan
banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP
disampaikan Surat teguran setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;
c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas
keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan
Surat teguran setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus
dibayar berdasarkan Putusan Banding;
d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah tujuh
hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal
7

8. jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
oleh WP, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah tujuh hari sejak tanggal pencabutan
pengajuan keberatan tersebut; dan
f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB
atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan Surat
teguran setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran
dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat.
2. Surat Paksa Utang pajak setelah lewat dua puluh satu hari dari tanggal Surat Teguran tidak
dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani
biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000,00. Utang pajak harus dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.
3. Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan
oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan
dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00.
4. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan,
utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media
massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang
tidak bergerak dilakukan dua kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara
terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah
8

9. pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum
dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang
dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan Barang dengan nilai paling
banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.
PELAKSANAAN PENAGIHAN
Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran Surat
teguran sampai pelaksanaan lelang.
Namun demikian, dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat Wajib Pajak, pemberitahuan melalui telepon, surat atau cara
lain sebelum lewat saat jatuh tempo pembayaran hendaknya dilakukan.
Tindakan pelaksanaan penagihan harus dilaksanakan sampai tuntas,
dengan hasil akhir berupa pelunasan hutang pajak.
Urutan Pelaksanaan Penagihan :
- Penerbitan surat teguran;
- Penerbitan surat paksa;
- Penerbitan surat perintah melakukan penyitaan;
- Pelaksanaan penyitaan;
- Pengajuan/permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan;
- Pengumuman lelang;
Pelaksanaan lelang
-
Catatan :
9

10. a. Apabila wajib pajak melunasi hutang pajaknya sebelum pelaksanaan penyitaan, maka
surat perintah melakukan penyitaan tersebut dicabut.
b. Apabila wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta biaya-biaya lainnya sebelum
pelaksanaan lelang, maka Pengumuman Lelang tersebut dibatalkan.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN
Kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan
meliputi jangka waktu paling cepat 39 hari. Penentuan jangka waktu tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar dalam STP;
Apabila Surat Tegoran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, maka
diterbitkan Surat Paksa. Jangka waktu penerbitan Surat Paksa paling lambat 21 hari
sejak tanggal Pengeluaran Surat Teguran.
Surat Paksa memuat perintah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melunasi
hutang pajaknya dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.
Jika dalam jangka waktu tersebut hutang pajak tidak dilunasi oleh Wajib
Pajak/Penanggung Pajak maka diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
Pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan lelang dilakukan
paling cepat 10 sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Dalam jangka waktu tersebut
dilakukan persiapan-persiapan yang menyangkut kelengkapan-kelengkapan :
- dokumen-dokumen piutang pajak (tindakan STP);
10

11. - dokumen-dokumen yang menyangkut tindakan pelaksanaan penagihan (Surat
Tegoran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Berita Acara Penyitaan
dan lain-lain).
JENIS-JENIS PENAGIHAN
Ada dua jenis penagihan pajak:
a. Penagihan Pajak Pasif
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakna Surat Tagihan Pajak (STP),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak
terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak
terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak
terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka
tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang
dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
b. Penagihan Pajak Aktif
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana
dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya
mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan
tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
Dasar Penagihan Pajak
Dasar penagihan pajak, antara lain:
11

12. dimaksud dalam pasal 13 (5), SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 (4), atau d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”
Pasal 18 UU KUP, “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih
harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.
Pasal 19 UU KUP, (1) “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang
dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh
masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal
pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”. (2) “Dalam hal wajib pajak
diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai
sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu)”. (3) “Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian
SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya
terutang atas pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu
12

13. penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (3) huruf b dan c,
sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”
Pasal 20 UU KUP, (1) “Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang
berdasarkan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SKPembetulan,
SKKeberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Penanggung
Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (3)
atau (3a), dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (2) “Dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 (1), penagihan seketika
dan sekaligus dilakukan apabila; a. Penanggung pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. b. Penaggung pajak
memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia. c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak
akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan
usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya,
atau melakukan perubahan bentuk lainnya. d. Badan usaha akan dibubarkan
oleh negara. e. Terjadi penyitaan atasbarang penanggung pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepalitan. (3) “Penagihan pajak dengan
Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.
Pasal 21 UU KUP, (1) “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang
pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.” (2) “Ketentuan tentang
13

14. hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 (1) meliputi pokok
pajak, sanksi administrasi beerupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak.” (3) “Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala
hak mendahulu lainnya, kecuali; a. Biaya perkarayang hanya disebabkan
oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergeerak dan/ataau
barang tidak bergerak. b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau c. Biaya perkara, yang hanya
disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.” (4) “Hak
mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembeulan, SKKeberatan, Putusan
Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah.” (5) “Perhitungan jangka waktu hak
mendahulu ditetapkan sebagai berikut; a. Dalam hal Surat Paksa untuk
membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud diatas dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa,
atau b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan
angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung
sejak batas akhir penundaan diberikan.”
Pasal 22 UU KUP, (1) “Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga,
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa, setelah melampaui waktu 5
(tahun) terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembetulan,
SKKeberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.” (2)
“Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas tertangguh apabila; a.
Diterbitkan Surat Paksa. b. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung
14

15. maupun tidak langsung. c. Diterbitkan SKPKB sebagaimana Pasal 23 UU KUP, (1)
dihapus. (2) “Gugatan WP atau penanggung pajak terhadap; a. Pelaksanaan Surat
Paksa, Surat Perintah Melaksanakn Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. b.
Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. c. Keputusan yang berkaitan
dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25
(1) dan 26, atau d. Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam
ketentuan perundang-undangan perpajakan.” (3) dihapus.
Pasal 24 UU KUP, “Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan
besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.”
Bunga Penagihan Pajak
Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:
Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang
harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau
kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan untuk seluruh
masa, yang dihitung dari tanggaljatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran
atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung
15

16. penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:15) .
Ketentuan Pidana
Ketentuan-ketentuan pidana antar lain:
1. Penanggung pajak yang memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,
meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah
disita dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6bulan dan paling lambat 4
tahun, dan denda paling seikit Rp 1.500.000 dan paling banyak 12.000.000 .
2. Apabila pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau menjual barang
sitaan (sesuai UU PPSP Pasal 25 ayat (3) huruf b,c,d,e) tidak melaksanakan
kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling
lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp
10.000.000 .
3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang
dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi, atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undangundang yang dilakukan oleh juru sita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 minggu dan paling lam 4 bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp
500.000 dan paling banyak 10.000.000 .
16

17. Kesimpulan
Penagihan pajak tindakan penagihan terhadap wajib pajak (WP) apabila utang pajak
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi.
Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak, daluwarsa (daluarsa) setelah lampau waktu lima tahun terhitung
sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding Pajak, serta Putusan Peninjauan Kembali.
Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum
dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.
17