Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."

1. Pengendalian Evaluasi&
Pembangunan Daerah
Rusman R. Manik
swamandiri.wordpress.com | 081 668 9361

2. Apakah arti PENGENDALIAN
dan EVALUASI ?
 PENGENDALIAN
Untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yg tertuang dlm
rencana, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian
selama pelaksanaan rencana tsb.
 EVALUASI
Untuk menilai pencapaian
sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan.
Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN

3. Siklus Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tahap mana yg sudah
bagus & mana yg
masih lemah ?
Apakah dampaknya
bila masih kurang
bagus?
Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN

4. Arah dari Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
30 orang warga di
sekitar sungai B yg tlh
trampil dlm budidaya
ikan air tawar arus
deras
KELUARAN
(OUTPUT)
30 usaha budidaya
ikan air tawar arus
deras yg dikelola scr
tepat guna dan
berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya
produksi budidaya
ikan air tawar arus
deras di sekitar
daerah aliran sungai B
CAP. PROGRAM
Peralatan, Personil
dan Pendanaan
MASUKAN (INPUT)
Bagaimana agar produksi ikan air
tawar di sekitar aliran sungai B
berhasil ditingkatkan
PERENCANA
AN
Apakah input dpt menghasilkan target
kinerja ? Relevankah utk kesra?
Pelajaran apa yg dpt ditarik? Layak
dilanjutkan di tahun yg akan datang?
EVALUAS
Bagaimana agar input
tertentu dapat mengha-
silkan target kinerja yg
lbh tinggi
PENGENDALIAN

5. Pergeseran Pendekatan dan Peran
pada Pengendalian dan Evaluasi
Evaluasi
Berorientasi
Pembelajaran
Audit
Keuangan
Audit
Kinerja
Evaluasi
Dampak
Evaluator =
Akuntan
Evaluator =
Peneliti
Evaluator =
Fasilitator
Pengendalian dan Evaluasi = “panggilan jiwa” dari
SKPD yg selalu berprestasi (kinerja)

6. Pengendalian dan Evaluasi:
Instrumen Peningkatan Akuntabilitas
Dapatkah akuntabilitas ditingkatkan, bila
pengendalian & evaluasi lemah?

7. Tujuan PENGENDALIAN
dan EVALUASI
Untuk mewujudkan:
a. Konsistensi antara: kebijakan dengan pelaksanaan dan
hasil dari rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW
nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan
RTRW daerah;
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah
dengan indikator-indikator kinerja yg telah
ditetapkan.

8. 1. KEBIJAKAN PERENCANAAN Bangda
 Apakah proses penyusunan dokumen rencana bangda
(pembangunan daerah) sudah tepat syarat dan
menghasilkan rencana yg baik?
2. PELAKSANAAN Rencana Bangda
 Apakah pelaksanaan rencana sudah optimal sesuai syarat
pelaksanaan dan beban target kinerjanya?
3. HASIL Pelaksanaan Rencana Bangda
 Apakah hasilnya sesuai dgn yg direncanakan atau tlh
dapat dimanfaatkan sesuai rencana?
Apa yang DIEVALUASI
dan DIKENDALIKAN ?

9. Beberapa Permasalahan di aspek
Pengendalian dan Evaluasi (1)
1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar utk perbaikan
kinerja.
Indikasi:
 LAKIP & laporan2 lainnya, masih berorientasi pd
pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
 Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun
berikutnya.
 Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan.
Indikasi:
 Blm mampu menyusun indikator kinerja yg tepat syarat,
sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.
Lakip = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

10. 3. Rendahnya kualitas data dan informasi.
Indikasi:
 Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau
terlambat dlm beberapa tahun.
4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit
laporan keuangan. Padahal, Opini BPK dari Lap Keuangan, tdk
terkait secara lsng dng substansi kinerja yg nyata DIHARAPKAN
masyarakat.
5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kep. Daerah.
Padahal rekomendasi tsb = bentuk evaluasi DPRD thdp
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPj = Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kantor, Badan, Dinas, Sekretariat, atau yg sejenisnya)
Beberapa Permasalahan di aspek
Pengendalian dan Evaluasi (2)

11. 6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam
pengawasan kinerja Pemda.
7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp
penyelenggaraan pemerintahan daerah
 ILPPD disampaikan pd masyarakat agar mendapatkan
tanggapan sbg masukan utk perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.
8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.
ILPPD = Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pd Masyarakat CSO = Civil Society Organization
Beberapa Permasalahan di aspek
Pengendalian dan Evaluasi (3)

12. TUGAS & FUNGSI PENGENDALIAN & EVALUASI BANGDA
(Pasal 155 s.d Pasal 281 Permendagri 54 Thn 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Thn 2008)

13. Catatan Khusus pada MONEV
Penyebab Hipotetis di Kasus Rencana < Realisasi

14. Cakupan Evaluasi
Dapat meliputi penilaian tentang:
 RELEVANSI: Apakah Program / Kegiatan masih relevan dng
isu strategis yg dihadapi.
 EFEKTIFITAS: Apakah Program / Kegiatan berhasil
mewujudkan Hasil dan Capaian Program? Apakah faktor
pendukung dan penghambat pencapaian?
 EFISIENSI : Apakah Program / Kegiatan dilaksanakan sesuai
dngn persyaratan pelaksanaan dan cost-effective?
 DAMPAK : Apakah dampak yg terjadi akibat dari pelaksanaan
Program?
 KEBERLANJUTAN: Apakah Program tetap akan
berkelanjutan bila Program selesai dilaksanakan dan
pendanaan dihentikan
 KEMANFAATAN BAGI PIHAK LAIN: Pelajaran apakah yg
30 orang warga di sekitar
sungai B yg tlh trampil dlm
budidaya ikan air tawar
arus deras
KELUARAN
(OUTPUT)
30 usaha budidaya ikan
air tawar arus deras yg
dikelola scr tepat guna
dan berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya produksi
budidaya ikan air tawar
arus deras di sekitar
daerah aliran sungai B
CAPAIAN PROGRAM
Peralatan, Personil dan
Pendanaan
MASUKAN (INPUT)

15. Tipe EVALUASI
 Ex ante Evaluation
Dilakukan SEBELUM pelaksanaan. Masih tahap perencanaan utk mengetahui:
apakah usulan kegiatan memang 3E utk permasalahan yang dihadapi. 
Perbaikan “Design” Program / Kegiatan
 Formative Evaluation
Dilakukan SELAMA PELAKSANAAN kegiatan. Antisipasi permasalahan-
permasalahan pelaksanaan kegiatan.
 Summative Evaluation
Dilakukan DIAKHIR pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi pencapaian
target kinerja serta penilaian relevansi untuk menyimpulkan keberlanjutan
Program
 Ex-Post Evaluation
Umumnya dilakukan 2 atau 3 tahun SETELAH
pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi pencapaian
target kinerja, penilaian relevansi serta untuk
menyimpulkan Lesson Learned.

16. EFISIENSI
Penggunaan Sumberdaya
• Target output berhasil diwujudkan dng
menggunakan kuantitas input yg lebih
kecil dari rencananya.
Kegiatan dinilai EFISIEN bila:
• Input digunakan utk menghasilkan
target output yg direncanakan (tdk
terdapat pemborosan sumber daya)
• Kuantitas input tertentu menghasilkan target
output yg lebih besar dari standar (rencana).

17. EFEKTIFITAS
Penggunaan Sumberdaya
Kegiatan dinilai EFEKTIF bila: ...
• Output yg dihasilkan sesuai dgn yg
direncanakan, baik dari segi jenis/spesifikasi,
kuantitas, maupun mutu.
• Output yg dihasilkan dapat atau telah
dimanfaatkan.
• Output yg dihasilkan digunakan sesuai rencana.

18. 30 orang warga di sekitar
sungai B yg tlh trampil dlm
budidaya ikan air tawar
arus deras
KELUARAN
(OUTPUT)
30 usaha budidaya ikan
air tawar arus deras yg
dikelola scr tepat guna
dan berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya produksi
budidaya ikan air tawar
arus deras di sekitar
daerah aliran sungai B
CAPAIAN PROGRAM
Peralatan, Personil dan
Pendanaan
MASUKAN (INPUT)
Daftar Periksa Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Kegiatan (1)
1. Apakah PPTK sudah memahami substansi target
kinerja kegiatan? Apakah kegiatan sekedar
terlaksana atau harus berhasil mewujudkan substansi
kinerjanya?
2. Apakah PPTK sudah mengetahui kelompok sasaran
(target group) dari kegiatan?
3. Apakah PPTK sudah mengetahui kegiatan2
yg terkait,
agar target pada Hasil (outcome) dan Capaian
Program benar2
dapat terwujud?
a. Kegiatan terkait pada Bidangnya (Unit Kerjanya)
b. Kegiatan terkait pada Bidang lain di SKPD ybs.
c. Kegiatan terkait pada SKPD lainnya.

19. 4. Apakah PPTK sudah mengetahui waktu mulai
dan mengetahui langkah2 pelaksanaan?
5. Adakah Work Plan (Tabel Rencana Kerja)?
6. Adakah jadwal reguler pelaporan dari PPTK
kepada Koordinator Program?
7. Kapan dan dimanakah pelaporan pelaksanaan
kegiatan dari PPTK dan Koordinator Program
pada Ka. SKPD?
8. Bagaimanakah bentuk format laporan akhir
pelaksanaan kegiatan serta kapan dan
dimanakah diskusi rencana tindak lanjutnya?
30 orang warga di sekitar
sungai B yg tlh trampil dlm
budidaya ikan air tawar
arus deras
KELUARAN
(OUTPUT)
30 usaha budidaya ikan
air tawar arus deras yg
dikelola scr tepat guna
dan berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya produksi
budidaya ikan air tawar
arus deras di sekitar
daerah aliran sungai B
CAPAIAN PROGRAM
Peralatan, Personil dan
Pendanaan
MASUKAN (INPUT)
Daftar Periksa Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Kegiatan (2)

20. Dari formulir berikut, bagaimanakah tahapan Evaluasi Hasil Renja
SKPD Lingkup Kabupaten/kota ?
Lampiran VII Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008

21. Bentuk Formulir
Laporan Kinerja SKPD
Berhasilkah
merealisasikan target
yg direncanakan?
Berhasilkah
merealisasikan target
yg direncanakan?
Mengapa Tidak
Berhasil? Ada
catatan lain?
Mengapa Tidak
Berhasil? Ada
catatan lain?
Cukupkah atau ada
penghematan?
Cukupkah atau ada
penghematan?

22. Jenis Pelaporan untuk
Pengendalian dan Evaluasi
1. LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah)
2. Laporan Kinerja
(PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah)
3. LPPD, LKPj, ILPPD
(PP 3/2007 ttg LPPD pada Pemerintah, LKPj pada DPRD, ILPPD
pada Masyarakat)
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemda
(PP 6/2006 ttg Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda)