Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dokumen ini membahas pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan, dengan memberikan contoh perbandingan antara siswa desa yang merencanakan dengan siswa kota yang tidak merencanakan. Tanpa perencanaan jelas akan tujuan dan langkahnya, seseorang akan kesulitan mencapai tujuan dan hanya mengikuti arus saja.

1. Kegagalan merencanakan = merencanakan kegagalan
Sarjana Ekonomi FEB UPN YK
dan Analisis Kebijakan / Perencana
Rusman R. Manik
psekp.ugm.ac.id | Redesign PrimaNusantara | swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 0812 100 9361
Berbagi Lesson Learned dari Peran Pendamping Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Arahan dari Kerangka Acuan Kerja
KULIAH LAPANGAN DARING
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Menambah wawasan bagi mahasiswa
tentang kondisi riil pada dunia kerja,
kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah
didapat dalam perkuliahan

3. Sekilas Pandang Prodi Ilmu Ekonomi
FEB UPN “Veteran” Yogyakarta
• Pembelajaran: Mahasiswa secara spesifik mempelajari dan
menganalisis berbagai persoalan perekonomian dan berusaha mencari
alternatif solusinya agar dapat meningkatkan daya saing untuk
meningkatkan perekonomian sebagai salah satu wujud bela Negara.
• Capaian Pembelajaran: Menjadi SARJANA EKONOMI yang berdaya
saing dan berjiwa bela Negara dengan karakter disiplin, kejuangan dan
kreatifitas dalam mencapai ketahanan di bidang ekonomi nasional.
• Prospek Lulusan: Berdasarkan tracer study, umumnya alumni bekerja
sebagai: Perencana Pembangunan, Peneliti, Analis Pembangunan, Analis
Pembiayaan Lembaga Keuangan (konvensional dan syariah), Wirausaha.
https://ekonomi.upnyk.ac.id/prodi-29-sekilas-pandang-prodi-ilmu-ekonomi.html

4. Beberapa Lapangan Kerja di Sektor Publik:
Lulusan Sarjana Ekonomi sebagai ANALIS KEBIJAKAN atau PERENCANA
1. Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil),
2. Wirausaha Sosial – memecahkan masalah sosial ekonomi sesuai prinsip
3E, inovatif dan berkelanjutan,
3. Jasa Konsultansi untuk lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah
Tenaga Ahli Individual maupun Tenaga Ahli dari suatu Organisasi Profit
Oriented atau lembaga Think Tank Non Profit, baik Luar Negeri
maupun Dalam Negeri,
4. Dosen Peneliti untuk Reasearch Based Learning,
5. Kepala / Wakil Kepala Daerah atau anggota DPRD.
6. . . .

5. Pengertian dan Penggunaan
Istilah KEBIJAKAN
• KEBIJAKAN PUBLIK adalah whatever governments choose to do or
not to do = semua yang diputuskan untuk dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah (Thomas Dye, 1975)
Istilah KEBIJAKAN umumnya digunakan sebagai:
KEBIJAKAN sebagai LABEL dari sekumpulan aktivitas pemerintah. Misalnya:
kebijakan Pendidikan atau Kebijakan Ketenagakerjaan.
KEBIJAKAN sebagai TUJUAN UMUM sekumpulan aktivitas negara yang
diharapkan. Misalnya: Kebijakan Pengurangan Kemiskinan.
KEBIJAKAN sebagai KEPUTUSAN PEMERINTAH.
Misalnya: Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
KEBIJAKAN sebagai sebuah PROGRAM. Misalnya:
Program Wajib Belajar 9 Tahun

6. 4 Tipe Studi Kebijakan Publik [1/2]
1. Studi Substansi Kebijakan
Mengapa Kebijakan A dan bukan Kebijakan B atau lainnya? Apa alasan
yang hakiki dari penentuan pilihan kebijakan itu?
Siapa saja aktor yang terlibat?
Apakah tujuan yang seharusnya dari kebijakan itu dan apa tujuan dari
tiap aktor yang terlibat?
. . .
2. Studi Implementasi Kebijakan
Apakah kebijakan dilaksanakan secara tepat syarat? Syarat: Tepat
Waktu, Tepat Lokasi, Tepat Kelompok Sasaran, Tepat Biaya, dan Tepat
Bentuk Kegiatannya.
Apakah tiap aktor berperan (berkontribusi) sesuai harapan?
Bagaimana penegakan sistem insentif dan diinsentifnya?
Kendala apa yang dihadapi dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya?
. . .

7. 3. Studi Evaluasi Kebijakan
Apa sajakah dampak yang dihasilkan oleh kebijakan?
Adakah unintended consequences (positif / negatif) yang muncul?
Apakah kebijakan itu cost effective?
Apakah kebijakan itu sebaiknya direvisi atau diperbaiki?
. . .
Evaluasi = Kesimpulan + Kritik Konstruktif + Klarifikasi + Lesson
Learned dan Perumusan permasalahan yang harus diselesaikan pada
siklus perencanaan berikutnya.
4. Analisis Kebijakan
Kebijakan apakah yang seharusnya dilaksanakan?
Bagaimanakah design teknis kebijakannya?
Siapa sajakah yang harus terlibat dan apa kontribusi ideal dari tiap
aktor?
. . .
4 Tipe Studi Kebijakan Publik [2/2]

8. ANALIS KEBIJAKAN dan PERENCANA
di Pemerintahan Indonesia
Permenpan RB No 45 / 2013 ttg Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
dan Angka Kreditnya
Tugas Analisis Kebijakan:
• Melakukan riset dan analisis
kebijakan;
• Memberikan rekomendasi
kebijakan;
• Melakukan komunikasi,
koordinasi, advokasi,
• Konsultasi dan negosiasi
kebijakan; dan
• Melakukan publikasi hasil
kajian kebijakan.
Tugas Perencana:
• Identifikasi masalah/isu
strategis;
• Penyusunan kebijakan
rencana pembangunan;
• Adopsi dan legitimasi
rencana pembangunan;
• Pelaksanaan rencana
pembangunan; dan
• Evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan.
Permenpan RB No 4 / 2020 ttg Jabatan Fungsional Perencana

9. Siklus Perencanaan Berbasis Evidence
Proses perencanaan yang dilandaskan pada penggunaan BUKTI
(evidence) untuk pengambilan keputusan di tiap tahap
perencanaan
BUKTI (evidence) = data
dan informasi kualitatif dan
kuantitatif yang akurat dan
dapat dipertanggung-
jawabkan dari hasil
Kelitbangan dan Non
Kelitbangan.
“Indonesia masih lemah dalam membangun evidence-based policy setidaknya terkait
dengan dengan dua konteks yaitu: ketersediaan evidence dan penggunaan evidence”
Prof. Agus Dwiyanto, Jurnal Analis Kebijakan, Vol 1 No 1 2017, Hal. iv, Jakarta , Juni 2017
Penetapan
Rencana
Evaluasi Pelak-
sanaan Rencana
Penyusunan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
EVIDENCE
(Apa buktinya?)

10. Riset Evaluasi adalah: Penerapan PROSEDUR RISET
untuk PENILAIAN suatu Kebijakan atau Program
Studi Kebijakan dan RISET EVALUASI
Aspek yang dinilai dapat berupa:
• KONSEPTUALISASI suatu Kebijakan atau Program
• DESIGN suatu Kebijakan atau Program
• PELAKSANAAN suatu Kebijakan atau
Program,
• KEBERGUNAAN atau dampak suatu Kebijakan
atau Program

11. Kerangka Kompetensi Abad 21
Pembelajaran dan Inovasi
• Kreatif dan inovasi
• Berfikir kritis menyelesaikan
masalah
• Komunikasi dan kolaborasiz
Informasi, Media dan
Teknologi
• Melek informasi
• Melek Media
• Melek TIK
Kehidupan dan Karir
• Fleksibel dan adaptif
• Berinisiatif dan mandiri
• Keterampilan sosial dan budaya
• Produktif dan akuntabel
• Kepemimpinan tanggung jawab
Pembelajaran dan Inovasi
• Kreatif dan inovasi
• Berfikir kritis menyelesaikan
masalah
• Komunikasi dan kolaborasiz
Informasi, Media dan
Teknologi
• Melek informasi
• Melek Media
• Melek TIK
Kehidupan dan Karir
• Fleksibel dan adaptif
• Berinisiatif dan mandiri
• Keterampilan sosial dan budaya
• Produktif dan akuntabel
• Kepemimpinan tanggung jawab
Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008
Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008
Kerangka ini menunjukkan bahwa
berpengetahuan [melalui core
subjects] saja tidak cukup, harus
dilengkapi:
-Berkemampuan kreatif - kritis
-Berkarakter kuat [bertanggung
jawab, sosial, toleran, produktif,
adaptif,...]
Disamping itu didukung dengan
kemampuan memanfaatkan
informasi dan berkomunikasi

12. Kemampuan Minimal: Lesson Learned dari Peran
Pendamping Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kemampuan Memotivasi, khususnya Unmotivated.
Dramatisasi HAL POSITIF (nikmat dari hasil akhir) dan/atau HAL NEGATIF
(bahaya dari tidak berkinerja) dan/atau mengecilkan PROSES hingga
semangat bekerja.
2. Kemampuan Komunikasi.
Kemampuan mengatur pilihan kata, Intonasi dan Bahasa Tubuh;
Kemampuan Berpikir Analogis; kemampuan pemanfaatan kata2 mutiara.
3. Kemampuan Problem Solving Masalah Sosial
Salah satu pendekatannya: I – D – E – A – L
Analis Kebijakan / Perencana
4. Kemampuan Perencanaan Strategik
Kemampuan Plan – Do – Check – Act
5. Kemampuan Belajar Cepat dan Reflektif
Disiplin dalam “MENCATAT yang dipikirkan dan
MEMIKIRKAN yang dicatat”.

13. Arah Motivasi: MENCAPAI Kenikmatan (Tujuan)
atau MENGHINDARI Kesengsaraan (Masalah)
Ungkapkan secara
NYATA dan DRAMATIS
hal-hal POSITIF
yang akan diterima
Kombinasikan
dan selalu
perbaiki
Ungkapkan secara
NYATA dan DRAMATIS
hal-hal NEGATIF yang
akan terjadi jika tidak
berkinerja

14. Elemen Komunikasi Personal
dan Efektifitas Komunikasi
Sinkronkan Elemennya dan Refleksi Hasilnya
untuk Meningkatkan Efektifitasnya
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/238557/bahasa-tubuh-berperan-hingga-55-persen-dalam-komunikasi

15. Alan Lakein

16. The best way to predict the
future is to invent it — Alan Kay
Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan
menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !

17. W. Arthur Lewis

18. revolution and crime
Poverty is the parent of
Aristotle

19. Peter F. Drucker

20. . . . necessity is the mother of invention,
Dr. Simone Ahuja
. . . scarcity is the grandmother of innovation

21. Ide Dasar Perencanaan Strategik

22. Perumusan Program / Kegiatan untuk
Problem Solving Masalah Sosial
Identify the problems
Identifikasi “daftar panjang” permasalahan dan BUKTI eksistensinya.
I
Define the problem
Pilih masalah terpenting (strategis), definisikan dan spesifikasi permasalahan
serta tentukan akar permasalahannya
D
Explore possible Solution and Select Approriate Strategy
Eksplorasi alternatif solusi dan pilih program yg tepat. Tunjukkan bukti-bukti
ketepatan pilihan program tersebut
E
Act on Strategy
Laksanakan programnya dan kendalikan pelaksanaan program tersebut.
A
Look back and evaluate the effects of activities
Evaluasi dan pelaporan hasilnya untuk PROVING dan IMPROVING kinerja
L (Bransford Stein, 1984)

23. Tanya Why atau How Berkali-kali:
Penyusunan Pohon Masalah dan Pohon Tujuan

24. Solusi KEMITRAAN ini
bersifat langsung ke
TUJUAN / SASARAN
Tanya Why atau How Berkali-kali:
Penyusunan Pohon Masalah dan Pohon Tujuan

25. Identifikasi Penyebab Masalah
Berbasis Kerangka 7 S Mckinsey
1. Adanya shared values, yang dapat berupa:
Visi dan Tata Nilai Inti yang secara
bersama-sama diyakini di jajaran PD.
2. Adanya strategy , yaitu: rencana kerja yang
tepat sesuai shared values PD.
3. Adanya structure , yaitu: distribusi shared
values pada tugas dan fungsi tiap Bidang PD,
serta adanya pola tatacara kerja
antarkelompok di PD.
4. Adanya system, yang dapat berupa: SOP
internal dan SOP tiap pelayanan PD.
5. Style, yaitu gaya kepemimpinan yang tepat
untuk menjamin tercapainya shared values PD.
6. Adanya staff, yaitu: jumlah staf kompeten yang memadai.
7. Adanya skills, yaitu: Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan
shared values PD.
Skills
Strategy
Structure
Systems
Style
Staff
Shared
Values

26. Identifikasi Penyebab Masalah
Berbasis Diagram Fishbone
Gunakan Diagram Fishbone
sebagai alat bantu perumusan kegiatan
Carilah Kegiatan
Alternatif dari
Komponen Diagram
Fishbone ini

27. Metafora Pembangunan Daerah:
Memahami Pembangunan Daerah dari Berbagai Perspektif
1. Development as Building a Growth Machine
2. Development as Preserving Nature and Place
3. Development as Releasing Human Potential
4. Development as Problem Solving
5. Development as Running a Business
6. Development as Exerting Leadership
7. Development as Quest for Social Justice
Analogi WAKTU adalah UANG = TIME is MONEY
Bingham R.D. dan Mier R. (1994) Theories of Local Eonomic Development: Perspectives From Across The Disciplines

28. Contoh Ilustrasi untuk Pembelajaran
Arti Penting dan Manfaat Perencanaan
NO
Komponen
Perencanaan
Si BADU Anak SMA di Desa terpencil
di Pelosok Negeri
(sarpras seadanya)
Si ANU anak Kota Besar
(sarpras lengkap)
1. Perencanaan
Menetapkan Target: Lulus UN dng
nilai tinggi dan diterima di FK Terbaik
Tidak punya target. Hanya ikut-
ikutan
2. Pelaksanaan
Suka dan rela belajar dengan
bahagia, dan bahagia saat belajar
Karena tidak ada target, maka
bosan dan merasa terancam
saat belajar.
3. Pengendalian
Selalu mawas diri (instrospeksi
positif)
Tidak ada instrospeksi diri
hingga kesalahan yg sama selalu
diulang
4. Evaluasi
Refleksi hasil belajar utk perbaikan
diri menuju pencapaian target dan
cita-citanya
Heran dengan kenaikan kelasnya
tapi marah bila tinggal kelas
Siapakah yang akan sukses melanjutkan ke jenjang
pendidikan dan kehidupan yang lebih baik?

29. ATURAN MAIN Perencanaan harus Mengarahkan para PEMAINNYA untuk Selalu
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah. Aspek manakah yang lemah?
Kelembagaan Perencanaan
untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
DAERAH atau OPD:
1. menerima pendelegasian dari Atas dan Bawah
2. yang diikuti dengan pendanaan,
3. karenanya harus bekerja mewujudkan
tujuan dan target kinerjanya,
4. serta melaporkan pencapaian target kinerja,
dan
5. harus ada penilaian prestasi dari
pendelegasian dan pendanaan.
Modifikasi dari WDR 2004

30. Kelembagaan TKPKD dan Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten
ATURAN MAIN harus Mengarahkan para PEMAINNYA untuk
Meningkatkan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan
Sumarto (2014), “Menjelaskan Heterogenitas Kemiskinan Daerah: Bukti dari Indonesia pada Era Desentralisasi”
Perubahan Status Kemiskinan 2005-2010 Menurut Status TKPKD:
Lebih awal membentuk TKPKD, lebih tinggi penurunan kemiskinannya
0
-1
-2
-3
-4
0
-1
-2
-3
-4
-2.72
-.272
-4.25
-1.08
-4.35
-1.10
0
-1
-2
-3
-4
0
-1
-2
-3
-4
-2.72
-.272
-4.25
-1.08
-4.35
-1.10
Bagaimana bila Aturan
Mainnya diubah?
Tanpa membentuk TKPKD,
tetapi ada tambahan DAU
bagi daerah yang berhasil
mengurangi jumlah
warganya yang miskin.
Dan ada sanksi bagi Daerah
yang tidak berhasil
menguranginya.

31. Apakah PERENCANAAN Ekonomi ?
Todaro (Economic Development, 7 th ed., 2000)
PERENCANAAN Ekonomi:
upaya pemerintah secara sengaja utk mengkoordinir pengambilan
keputusan ekonomi dlm jangka panjang serta mempengaruhi,
mengatur dan dlm beberapa hal mengontrol tingkat dan laju
pertumbuhan berbagai variable ekonomi yg utama, untuk
mencapai tujuan pembangunan yg telah ditentukan sebelumnya.
Pemain Utama dalam Perencanaan = Pemerintah
Mengkoordinir Mempengaruhi Mengontrol Mengatur
Variabel Ekonomi yg Utama
utk. wujudkan Tujuan (KESOS)

32. Mengapa PERENCANAAN ?
1. Instrumen manajemen perubahan.
Perubahan selalu terjadi. Maka, kelola perubahan dengan
perencanaan.
2. Mengatasi kegagalan pasar (market failures). Karenanya, perlu
Kebijakan Publik yg terencana scr tepat untuk mengatasi:
a. Anti Kemiskinan d. Keadilan (Equity)
b. Barang Publik. e. Informasi tidak sempurna.
c. Eksternalitas.
3. Instrumen untuk memperkuat komitmen
(“kontrak”) para pelaku pembangunan.

33. Memilih (prioritas) TUJUAN dan CARA
To plan means to choose (Nyerere, 1969)
1
Pengalokasian sumberdaya terbatas
Planning as a means of allocating resources
2
Instrumen utk mewujudkan tujuan
Planning as a means of achieving goals
3
Orientasi masa depan = Planning for the future : 1). menghadapi
perubahan yg tak terduga, 2). mengantisipasi perubahan, atau 3).
mengendalikan perubahan yg dpt dikendalikan.
4
SIFAT DASAR PERENCANAAN

34. Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk Kesejahteraan Sosial Rakyat
Tujuan NKRI
Pembukaan UUD ‘45
Tujuan
Penyelenggaraan
PEMDA
Diktum Menimbang Huruf B
UU 23/2-14
Kewajiban Kepala
Daerah
Pasal 67 UU 23 / 2014
Kewajiban
Anggota DPRD
Pasal 108 dan Pasal 161
huruf E UU 23/2014
KESOS
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Manusia Keinginan untuk
BERGUNA bagi Nusa, Bangsa,
Negara, Agama dan Orang Tua

35. Apakah KESEJAHTERAAN SOSIAL itu?
KESEJAHTERAAN SOSIAL:
• Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan MATERIAL, tetapi juga:
terpenuhinya kebutuhan SPIRITUAL dan SOSIAL warga
negara,
• Bukan hanya untuk sekedar Hidup Layak, tetapi juga agar:
warga negara mampu mengembangkan dirinya,
• Bukan hanya untuk diri warga negara itu sendiri, tetapi juga
agar: tiap warga negara dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.
(Analisis dari Pasal 1 Ayat 1 UU 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial)

36. Upaya Penyusunan Ukuran Penilaian
Pencapaian Tujuan Pembentukan NKRI
• IKraR = Indeks Kesejahteraan Rakyat.
• Dibangun dari dan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
sesuai dengan konteks kekinian. Dikembangkan di Tahun 2012, oleh
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
• Diharapkan menjadi instrumen dalam Manajemen Pembangunan NKRI,
yaitu untuk:
Prove akuntabilitas kinerja pemimpin, dan
Improve pencapaian tujuan NKRI.
IKraR
Demokrasi
Governance
Keadilan
Ekonomi
Keadilan
Sosial
IKraR
Demokrasi
Governance
Keadilan
Ekonomi
Keadilan
Sosial
IKraR Tinggi
IKraR Rendah
IKraR Tinggi
IKraR Rendah
22
Indikator
pada 3
Dimensi

37. Perencanaan Pembangunan Daerah
(Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 262 UU 23 Tahun 2014)
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.
TUJUAN
1. Peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik,
5. Daya saing Daerah.

38. PEMBANGUNAN DAERAH
1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.
Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan:
Pembangunan Daerah = bagian integral dari pembangunan nasional
TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL
Sinkronisasi,
harmonisasi, dan
koordinasi teknis
dilaksanakan oleh MDN dng.
Menteri Bidang Perencanaan
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI
Koordinasi teknis
pembangunan dilaksanakan
oleh GUBERNUR sebagai
wakil Pemerintah Pusat
PROV KAB

39. Pelaksanaan Program Strategis Nasional
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
• KDH dan Wakil KDH wajib melaksanakan Program Strategis Nasional
(Pasal 67 huruf f).
SANKSI JIKA TIDAK MELAKSANAKAN
• Sanksi administratif (teguran tertulis):
oleh Menteri untuk KDH Prov. dan/atau Wakil KDH Prov.,
oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk KDH dan/atau
Wakil KDH Kab/kota.
• Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara
selama 3 (tiga) bulan.
• Jika KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian
sementara, tetap tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, maka
KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan.

40. FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 265 dan Pasal 266 UU 23 Tahun 2014)
Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD anggota
DPRD dan kepala daerah dikenai
sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga)
bulan.
RPJPD
RPJPD
RPJMD
Menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon KDH
Menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon KDH
Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
RKPD
• Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• Pedoman dalam menyusun
KUA serta PPAS.
Apabila tidak menetapkan Perkada
tentang RKPD, KDH dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
selama 3 (tiga) bulan.

41. “ Bahagia saat Merencanakan, dan Merencanakan dengan Bahagia ”
Plan
Check
Do
Act KPPD
SISTEMATIKA DOKUMEN RENBANGDA
“Doing the Right KPPD dan Doing KPPD Right”

42. Konsistensi dan Keselarasan Substansi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas Tahunan
Nasional dan
Provinsi

43. Triple Accountability Kepala Daerah
KDH wajib menyampaikan Laporan Kepala Daerah: Instrumen
untuk Proving dan Improving Kinerja Pembangunan Daerah
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Dari Gubernur Kepada Presiden melalui Menteri, serta
Dari Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.
Memuat pencapaian RPJMD dan RKPD. Mencakup LKj PD.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj).
Dari KDH kepada DPRD,
Rekomendasi SMART dari DPRD = Instrumen
pelaksanaan kewajiban anggota DPRD.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD).
Dari KDH kepada Masyarakat.

44. Triple Accountability Kepala Daerah
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Kepada “Pemerintah Atasan” sebagai dasar evaluasi dan untuk pembinaan,
Dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
Memuat CAPAIAN kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan
Tugas Pembantuan
Mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah (Laporan Kinerja setiap SKPD)
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj),
Kepada DPRD,
Dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
Memuat HASIL penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
Dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Rekomendasi SMART dari DPRD = Instrumen pelaksanaan kewajiban Anggota DPRD.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).
Kepada masyarakat,
bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

45. agar REKOMENDASI dari DPRD
dari hasil analisis LKPj lebih efektif …
1. Rekomendasi DPRD harus konstruktif (membangun):
Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik,
Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan,
Dapat dilaksanakan dengan biaya yang ekonomis tetapi efektif.
2. Rekomendasi yang berupa kegiatan dimasukkan dalam KUA dan PPAS Perubahan
APBD, atau KUA dan PPAS APBD tahun anggaran berikutnya.
3. Isi Rekomendasi menjadi bagian Program Pengawasan DPRD, yang dilaksanakan
oleh Komisi atau Panitia yang ada di DPRD.
4. DPRD melakukan press realease atas substansi dan status tindak lanjut dari
rekomendasi yang telah diberikan kepada KDH.
5. Rekomendasi yg berupa pemberian penghargaan atau pemberian teguran
disampaikan: secara spesifik, objektif, dan proporsional (adil), dengan dilandasi
oleh niat baik untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang (Tidak menjadi
bahan politisasi).

46. Ah …, masih tetap bingung nih! Apa “obatnya” agar
SEMAKIN SEMANGAT menjadi ALUMNI TERBAIK dari
FEB UPN YK untuk NKRI JAYA
Mari tirukan selama 5 menit: tirulah secara meyakinkan, mimik dan postur
bahagianya, semangatnya, rasa dan senangnya.
Lalu, lanjutkan “Belajar dengan Bahagia
dan Bahagia dalam Belajar”