Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo melalui pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Dibahas pula kondisi kemiskinan saat ini di Kulon Progo beserta faktor-faktor penyebab dan strategi yang ditempuh untuk menurunkan jumlah penduduk miskin."

1. Efektifitas Kinerja
Penanggulangan Kemiskinan
“Poverty is The Parent of Revolution and Crime”
Aristoteles
Kabupaten Kulon Progo
Diskusi Terfokus

2. Latar Belakang
• Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya,
sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial
secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” -
Aristoteles
• Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk
percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
• Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses
tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti
untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.

3. Metafora Pembangunan Daerah:
Memahami Pembangunan Daerah dari Berbagai Perspektif
1. Development as Building a Growth Machine
2. Development as Preserving Nature and Place
3. Development as Releasing Human
Potential
4. Development as Problem
Solving (untuk tingkatkan KESRA)
5. Development as Running a Business
6. Development as Exerting Leadership
7. Development as Quest for Social
Justice
Bingham R.D. dan Mier R. (1994) Theories of Local Eonomic Development: Perspectives From Across The Disciplines
Identify the problem (Identifikasi
permasalahan)
I
Identify the problem (Identifikasi
permasalahan)
I
Define the problem (Definisikan dan
spesifikasi permasalahan)
D
Define the problem (Definisikan dan
spesifikasi permasalahan)
D
Explore possible Solution and Select
Approriate Strategy (Eksplorasi alternatif
solusi dan pilih strategi yg tepat)
E
Explore possible Solution and Select
Approriate Strategy (Eksplorasi alternatif
solusi dan pilih strategi yg tepat)
E
Act on Strategy (Pelaksanaan rencana)
A
Act on Strategy (Pelaksanaan rencana)
A
Look back and evaluate the effects of
activities (Evaluasi dan pelaporan untuk
proving dan improving kinerja thn yad)
L
Look back and evaluate the effects of
activities (Evaluasi dan pelaporan untuk
proving dan improving kinerja thn yad)
L (Bransford & Stein, 1984)

4. Perencanaan Pembangunan Daerah
(Pasal 258, Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 262 UU 23 Tahun 2014)
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun: Rencana Pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.
TUJUAN
1. Peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik,
5. Daya saing Daerah.

5. Pembangunan Daerah sebagai Manajemen KPPD
untuk Optimalisasi Pencapaian Sasaran Pokok Daerah
Apakah dimensi KEMISKINAN dan KETIMPANGAN sudah ada dalam KPPD? | Permasalahan apa yang
menghambat pencapaiannya? | Apakah yang menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaiannya? |
Solusi apakah yang paling 3E untuk mengatasinya? | Indikator apakah yang harus dipantau untuk
memastikan pencapaiannya?

6. Aspek Penting dalam
Penanggulangan Kemiskinan
1. Pengertian (definisi) dan cara pengukuran kemiskinan yang digunakan, akan
menentukan pilihan program penanggulangan kemiskinan,
2. Penyebab kemiskinan tidak bersifat tunggal, tetapi multidimensional yang saling
terkait. Karena itu, solusinya tidak bersifat seragam, tetapi kasuistis,
3. Penerapan Perencanaan berbasis Bukti; karena “Failing to Plan is Planning to Fail”
dan potensi munculnya konsekuensi yang tidak diinginkan (dampak negatif)
4. Data dan informasi yang berkualitas; valid, lengkap, mudah diakses (untuk
perencanaan), digunakan dalam proses perencanaan, berkesinambungan
mengikuti situasi dan kondisi tiap anggota masyarakat miskin selama siklus
hidupnya, dan “satu data”.
5. Tiga Komponen umum dalam Penanggulangan Kemiskinan: perluasan
kesempatan yang berkeadilan, pemberdayaan, dan sekuriti,
6. Kemiskinan bersifat multidimensional; Bukan hanya tanggungjawab Pemerintah
tapi disinergikan dalam kemitraan yang berkesinambungan.

7. Enam Pendekatan Pendefinisian Kemiskinan
1. Pendekatan moneter (monetary approach): Kemiskinan adalah kekurangan pendapatan
(pengeluaran konsumsi) di bawah standar tertentu (garis kemiskinan),
2. Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach): kemiskinan adalah kekurangan
sarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar,
3. Pendekatan kapabilitas (capabilities approach): Kemiskinan adalah ketiadaan
kapabilitas; Bukan tentang “komoditas apa yang seharusnya dimiliki seseorang”, tapi
“apa yang mungkin dapat mereka capai atau dapat lakukan”.
4. Pendekatan kesejahteraan (well-being approach): Kemiskinan adalah kehidupan yang
tidak sejahtera,
5. Pendekatan ketimpangan (inequality approach): kemiskinan adalah eksklusi pada
dimensi-dimensi kehidupan manusia, serta
6. Pendekatan hak asasi manusia (human rights approach): Kemiskinan adalah
pelanggaran hak-hak dasar dan kebebasan fundamental.
Definisi yang digunakan menentukan Pilihan Programnya
Wiman, (2012, ed)

8. Apakah KESEJAHTERAAN SOSIAL ?
KESEJAHTERAAN SOSIAL itu:
• Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan MATERIAL, tetapi juga:
terpenuhinya kebutuhan SPIRITUAL dan SOSIAL warga
negara,
• Bukan hanya untuk sekedar Hidup Layak, tetapi juga agar:
warga negara mampu mengembangkan dirinya,
• Bukan hanya untuk diri warga negara itu sendiri, tetapi juga
agar: tiap warga negara dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.
(Dari Pasal 1 Ayat 1 UU 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial)

9. PenyebabKemiskinan
ModifikasidariBradshaw(2006)

10. Tiga Komponen Umum dalam Strategi
Penanggulangan Kemiskinan
WDR 2000/2001, Attacking Poverty
1. Perluasan dan pengembangan kesempatan yang berkeadilan (promoting
opportunity),
Untuk: mendorong pertumbuhan yang pro poor yang cepat secara
berkelanjutan (Rapid, Sustainable Pro-Poor Growth).
2. Pengembangan pemberdayaan masyarakat (facilitating empowerment),
Untuk: peningkatan keberdayaan masyarakat miskin dalam bernegosiasi,
mempengaruhi, mengontrol dan menjaga akuntabilitas lembaga2
pemerintah dan lembaga2 sosial yang mempengaruhi kehidupannya.
3. Peningkatan sekuriti (enhancing security).
Untuk: mengurangi kerentanan masyarakat; khususnya masyarakat miskin,
akibat terjadinya bencana alam, bencana sosial, dan bencana ekonomi.
Tiga komponen ini tidak hirarkis tetapi saling melengkapi dan secara simultan
berperan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan

11. Prinsip dan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Di Indonesia
Prinsip Penanggulangan Kemiskinan:
1. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;
2. Peningkatan akses pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
4. Pembangunan yang inklusif.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan:
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta
kecil; dan
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan.
Permendagri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

12. Kajian Efektivitas dan Dampak Program
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
1. Pendekatan yang dilakukan oleh Program NANGKIS
cenderung seragam dan menyederhanakan permasalahan
dan karakteristik kemiskinan masyarakat.
2. Minimnya ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang
digunakan dalam perencanaan program pembangunan.
3. Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan
keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam upaya
penanggulangan kemiskinan.
5 Penyebab Kurang Efektifnya Program Penanggulangan
Kemiskinan di Indonesia (sapa.or.id, 2016)

13. Kajian Efektivitas dan Dampak Program
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
4. Penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung
jawab pemerintah.
Tapi dalam beberapa kasus, program penanggulangan
kemiskinan dari pemerintah justru menyebabkan masyarakat
menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan.
5. Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan
persoalan lintas bidang pembangunan, namun upaya yang
dilakukan oleh pemerintah ditengarai masih bersifat sektoral
dan belum komprehensif.
5 Penyebab Kurang Efektifnya Program Penanggulangan
Kemiskinan di Indonesia (sapa.or.id, 2016)

14. Dampak dari Program
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
1. Rendahnya dignity warga penerima manfaat; warga penerima
manfaat tidak merasa malu untuk selalu dibantu. Bahkan ingin
agar terus selalu dibantu.
2. Tingkat ketergantungan warga terhadap program bantuan juga
semakin tinggi.
3. Meningkatnya konflik vertikal dan konflik horisontal di lingkungan
masyarakat penerima program karena ke-tidak-tepat-an
kelompok sasaran (inclusion error atau exclusion error)
“Tinjauan Terhadap Efektivitas Program Pengentasan
Kemiskinan di Indonesia” (UGM, 2013)

15. 93,21
86,50
84,67
88,13
84,34
84,17
77,72
23,31
21,40
18,30
20,64
21,39
20,0320,30
879.479
964.588
1.060.577
1.243.070
1.406.491
1.430.456
1.481.008
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) P0 Linear (P0) Total Belanja Belanja Langsung
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Kulonprogo, 2012 - 2018
• Perubahan jumlah penduduk miskin
cenderung VARIATIF tetapi MENURUN
secara relatif CEPAT di tahun 2018.
• Dari tahun 2014 ke 2015, jumlah
penduduk miskin BERTAMBAH 3.460
jiwa.
• Penurunan terbesar terjadi di tahun
2013 (- 6.710 jiwa).
• Posisi terakhir (2018), jumlah Pddk
Miskin BERKURANG cukup banyak
(6.400 jiwa) tetapi masih ada sebanyak
7.772 jiwa yang miskin.
• P0 masih di atas 10%, yaitu 18,30% di
tahun 2018.
• Nilai korelasi Total Belanja dengan P0 =
- 0,84
Berkurang akibat: adanya updating data,
atau maskin dekat dengan Garis Kemiskinan,
atau kinerja Belanja Daerah?
Sumber: Kab. Kulon Progo dalam Angka 2019 dan djpk.kemenkeu.go.id, diolah

16. Kondisi Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
• Persentase Pddk Miskin (P0) yang tertinggi
di DIY adalah di Kab. Kulon Progo (18,30%)
tetapi dalam satuan jiwa (7.772 jiwa) masih
lebih sedikit daripada Gunung Kidul
(134.840 jiwa)
• Kedalaman kemiskinan di Kulon Progo
(2,47) cukup tinggi dibandingkan K/K
lainnya di DIY, kecuali Gunung Kidul (3,84).
• Artinya: Penduduk Miskin di Kulon Progo
relatif jauh di bawah Garis Kemiskinan.
• Keparahan Kemiskinan (P2) di Kulon Progo
(0,56) cukup tinggi kecuali dibanding
Gunung Kidul (1,16),
• Artinya: Ketimpangan pengeluaran di antara
Penduduk Miskin di Kulon Progo relatif
tinggi.
18,30
17,12
13,43
12,13
7,65
6,98
2,47
2,17
2,07
1,38
0,98
3,84
0,34
0,20
0,50
0,46
1,16
0,56
Kulon Progo Gunung Kidul Bantul DIY Sleman Yogyakarta
Po P1 P2
7.772jiwa
134.840jiwa
Sumber: Kab. Kulon Progo dalam Angka 2019, diolah
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) = Semakin
tinggi nilainya, semakin jauh rerata pengeluaran
maskin dari garis kemiskinannya.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Semakin
tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin.

17. Penurunan Kemiskinan di Kab. Kulon Progo 2012-2016
Efek Growth dan Efek Perbaikan Distribusi Pendapatan Berpengaruh pada Kualitas
Pertumbuhan; lebih Pro Poor dan Bermanfaat bagi Penduduk Miskin
Ada penurunan
kemiskinan
Kedua efek men-
nurunkan P0
Growth telah ber
sifat Pro Poor
PEGR-g positif = Growth telah bersifat
Pro Poor dan bermanfaat bagi maskin Sumber: Laporan Analisis Kualitas Pertumbuhan DIY 2017, Bappeda DIY dan BPS DIY
PPGI = Pro Poor Growth Index dan PEGR = Poverty Equivalent Growth Rate

18. Elastisitas Kemiskinan di Kulon Progo 2012 – 2016
Kualitas Pertumbuhan telah bersifat Pro Poor dan bermanfaat bagi maskin
Sumber: Laporan Analisis Kualitas Pertumbuhan DIY 2017, Bappeda DIY dan BPS DIY
Kualitas Pertumbuhan di
Kulon Progo adalah
yang terbaik
Kenaikan pertumbuhan
pendapatan (pengeluaran
perkapita) sebesar 1 persen
akan menurunkan
persentase penduduk miskin
sebesar 1,79 persen.
Karena: PEGR-g positif =
Growth telah bersifat Pro
Poor dan bermanfaat bagi
maskin

19. Perlindungan Sosial bagi Penduduk Miskin

20. PenjabaranIndikatorInclusiveGrowthIndex:
CheckListPenilaianUsulanRKASKPD
Sumber:LaporanAnalisisKualitasPertumbuhanDIY2017,BappedaDIYdanBPSDIY