Teks tersebut membahas konsep kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial di Indonesia berdasarkan UU 11/2009 dan berbagai teori. Pembangunan sosial didefinisikan sebagai proses perubahan sosial terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok, dan kelembagaan serta menciptakan kemandirian. Strateginya meliputi pemberdayaan, pembangunan kelembaga

1. 1
Pembangunan Sosial di Indonesia:
Sebuah Kajian terhadap UU 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dan Teoritis Pembangunan Sosial
Oleh: Rusman R. Manik
1. LATAR BELAKANG
Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Setelah 69 tahun merdeka, bagaimanakah kondisi kesejahteraan sosial
di Indonesia?
Tulisan ini merupakan refleksi umum terhadap kinerja pembangunan sosial di
Indonesia. Pemaparan akan dimulai dengan menjelaskan konsep kesejahteraan
sosial, pembangunan sosial serta pemaparan kinerja pembangunan sosial.
2. KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA
Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia dapat dilihat pada UU 11 Tahun
2009 ttg Kesejahteraan Sosial, yang merupakan operasionalisasi amanat
Pancasila dan UUD 1945.

2. 2
Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai:
• Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Dari definisi di atas, kesejahteraan sosial itu:
• Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan
spiritual, dan sosial warga negara
• Bukan hanya untuk sekedar hidup layak, tetapi juga agar warga
negara mampu mengembangkan dirinya
• Pada akhirnya, agar tiap warga negara dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.
Secara lebih teknis, operasionalisasi UU 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:
• SASARAN :
Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat.
• KELOMPOK MASALAH :
Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan
Penyimpangan Perilaku, Keterasingan/Keterpencilan, Korban Bencana,
Korban Kekerasan dan Masalah Sosial lainnya.
• FUNGSI :
1. Pemulihan/rehabilitasi

3. 3
2. Pemberdayaan
3. Perlindungan Sosial
4. Jaminan Sosial
Berdasarkan arahan UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
bentuk nyata program pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia terdiri
dari:
1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Pemberdayaan Sosial
4. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lain
6. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.
3. KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL
Bila dilihat secara sepintas, pembangunan kesejahteraan sosial di
Indonesia cenderung bersifat parsial, yaitu: pembangunan sektor sosial,
dimana pembangunan kesejahteraan sosial tidak terintegrasi dengan
pembangunan ekonomi dalam satu kesatuan strategi pembangunan nasional.
3.1. Definisi Pembangunan Sosial
Apakah pembangunan sosial itu memang bersifat sektoral; hanya
pembangunan sektor sosial saja? Apakah pembangunan sosial itu?

4. 4
Dalam uraian berikut akan diuraikan konsep pembangunan sosial yang
merupakan hasil review terhadap tulisan Manohar S. Pawar dan David R. Cox,
berjudul “Social Development” Bab 2 pada buku “Social Development: Critical
Themes and Perspectives”
Apakah pembangunan sosial itu? Ada banyak definisi Pembangunan Sosial.
Berdasarkan fokus (atau titik tekannya), semua definisi itu secara longgar dapat
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori utama:
1. Fokus pada aspek "perencanaan sistematis dan hubungan
antara pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi".
2. Fokus pada aspek "perubahan struktural sebagai inti dari
pembangunan sosial".
3. Fokus pada upaya untuk "mewujudkan (realisasi) potensi
manusia, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kualitas
hidup yang lebih baik".
A. Definisi Pembangunan Sosial yang fokus pada aspek
perencanaan sistematis dan hubungan antara pembangunan sosial
dengan pembangunan ekonomi
Beberapa definisi pembangunan sosial dan terjemahan bebasnya, dalam
kategori ini adalah sebagai berikut:
The concept of social development is inclusive of economic development
but differs from it in the sense that it emphasis the development of the
totality of society in its economic, political, social, and cultural aspects
(Gore 1973, 10)

5. 5
Konsep pembangunan sosial termasuk dalam konsep pembangunan
ekonomi, tetapi berbeda dalam fokusnya, yaitu menekankan
pengembangan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam aspek
ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Gore 1973, 10)
Social development is a process of planned social change designed to
promote the well-being of the population as a whole in conjunction with
the dynamic process of economic development (Midgley 1995, 25)
Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial terencana
yang dirancang untuk mengembangkan kesejahteraan penduduk secara
keseluruhan, yang terkait secara erat dengan proses pembangunan
ekonomi (Midgley 1995, 25)
[Social development is] planned comprehensive social change designed to
improve people’s general welfare. The interrelatedness of major social
problem requires the economic and cultural efforts of national and
international government structures and society’s institutions and all its
citizens (Baker 2003, 403).
[Pembangunan sosial adalah] perubahan sosial bersifat komprehensif
yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.
Keterkaitan antar masalah sosial yang utama membutuhkan respon
kebijakan dalam bidang ekonomi dan budaya skala nasional dan struktur
pemerintahan nasional dan internasional serta lembaga-lembaga
masyarakat dan semua warganya (Baker 2003, 403).

6. 6
B. Definisi Pembangunan Sosial yang fokus pada perubahan
struktur
Beberapa definisi pembangunan sosial dalam kategori ini adalah sebagai
berikut:
Social development is a comprehensive concept which implies major
structural changes – political, economic and cultural, which are introduced
as part of deliberate action to transform society. (Pathak 1987, 57-58)
Pembangunan sosial adalah sebuah konsep yang komprehensif yang
menyiratkan perubahan struktural yang fundamental - politik, ekonomi
dan budaya, yang dilaksanakan sebagai bagian dari tindakan yang
disengaja untuk mengubah masyarakat. (Pathak 1987, 57-58)
Development should be perceived as a multidimensional process involving
the re-organisation and reorientation of entire economic and social system
. . . [it] involves radical change in institutional, social and administrative
structures as well as in popular attitudes and even customs and beliefs.
(Todaro, 1997, 69)
Pembangunan harus dianggap sebagai suatu proses multidimensional
yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan
sosial. . . [yang] melibatkan perubahan radikal dalam struktur
kelembagaan, sosial dan administrasi serta sikap dan bahkan adat istiadat
dan kepercayaan.

7. 7
C. Definisi Pembangunan Sosial yang fokus pada upaya
mewujudkan (realisasi) potensi manusia, pemenuhan kebutuhan dan
pencapaian kualitas hidup yang lebih baik
Beberapa definisi pembangunan sosial dalam kategori ini adalah sebagai
berikut:
Social development includes improvement in the quality of life of people …
(a more) equitable distribution of resources … broad-based participation …
in the process of decision making; and special measures that will enable
marginal group and communities to move into the mainstream (Pandey
1981, 33)
Pembangunan sosial termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat ...
pemerataan sumber daya (yang lebih baik) ... partisipasi yang berbasis
luas ... dalam proses pengambilan keputusan; dan langkah-langkah
khusus yang akan memungkinkan kelompok dan masyarakat marginal
untuk pindah ke arus utama (Pandey 1981, 33)
Social development has two interrelated dimensions: the first is the
capacity of people to work continuosly for their welfare and that of
society; the second is the alteration or development of society’s
institusions so that human need are met at all level, especially at the
lowest level, through a process of improving the relationships between
people and social economic institution. (Paiva 1982, 4)
Pembangunan sosial memiliki dua dimensi yang saling terkait: yang
pertama adalah kemampuan orang untuk bekerja terus menerus untuk
kesejahteraan mereka dan masyarakat; yang kedua adalah perubahan
atau pengembangan kelembagaan masyarakat sehingga kebutuhan
manusia terpenuhi pada semua tingkatan, khususnya pada tingkat

8. 8
terendah, melalui proses peningkatan hubungan antara masyarakat dan
lembaga sosial ekonomi. (Paiva 1982, 4)
Social development is the process of planned changed designed to bring
about a better fit between human needs and social policies and programs.
(Hollister 1982, in Midgley 1993, 7)
Pembangunan sosial adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memastikan kesesuaian antara kebutuhan manusia dengan kebijakan dan
program-program sosial. (Hollister 1982, di Midgley 1993, 7)
Social development implies evolution and transformation through which
people and societies maximise their opportunities, and become
empowered to handle their affairs. (Mohan and Sharma 1985, 12-23)
Pembangunan sosial menyiratkan evolusi dan transformasi melalui mana
orang-orang dan masyarakat memaksimalkan peluang mereka, dan
menjadi berdaya untuk menangani urusan dan permasalahan mereka.
(Mohan Sharma dan 1985, 12-23)
Social development is directed toward the release of human potential in
order to eliminate social inequities and problems. (Meinert, Kohn and
Strickler 1984, 70)
Pembangunan sosial diarahkan untuk merealisasikan (mewujudkan)
potensi manusia untuk menghilangkan ketidakadilan sosial dan masalah-
masalah sosial. (Meinert, Kohn dan Strickler 1984, 70)

9. 9
The three basic components or core values of development are life-
sustenance, self-esteem and freedom. (Denis Goulet 1971, in Thirlwall
1989, 8)
Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti dari pembangunan adalah
pemenuhan kebutuhan dasar, harga diri dan kebebasan. (Denis Goulet
1971, di Thirlwall 1989, 8)
[S]ocial development is focused not only on the well-being of individuals,
but more frequently than not on the achievement of the well-being and
fullest posible human realisation of the potentials of individuals, groups,
communities, and mass of people. (Billups 1994, in Lowe 1995, 2169)
[P]embangunan sosial difokuskan tidak hanya pada kesejahteraan
individu, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan dan realisasi potensi
kemanusiaan yang tertinggi pada individu, kelompok, masyarakat, dan
masyarakat luas. (Billups 1994, Lowe tahun 1995, 2169)
[Social development is] a participatory process of planned social change
designed to promote the well-being of the people, and which, as such,
offers an effective response to the innate needs and aspirations of the
whole population for the enhancement of their quality of life. (cox, Pawar
and Picton 1997a, 5)
[Pembangunan sosial adalah] proses perubahan sosial terencana secara
partisipatif yang dirancang untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat,
melalui respon kebijakan yang efektif terhadap kebutuhan bawaan dan

10. 10
aspirasi dari seluruh penduduk untuk peningkatan kualitas hidup mereka.
(cox, Pawar dan Picton 1997a, 5)
The term social development can refer to: improvement in the welfare
and quality of life of individuals; or changes in societies – in their norms
and institutions – that make development more equitable and inclusive for
all members of society. (Davis 2004, iv)
Istilah pembangunan sosial dapat merujuk pada: peningkatan
kesejahteraan dan kualitas hidup individu; atau perubahan dalam
masyarakat - dalam norma-norma dan lembaga-lembaga mereka - yang
membuat pembangunan yang lebih adil dan inklusif untuk semua anggota
masyarakat.
3.2. Identifikasi Strategi Pembangunan Sosial
Apakah ada Teori Pembangunan Sosial sebagai dasar untuk
menurunkan strategi pembangunan sosial? Dalam pengertian yang sangat
spesifik dan dalam batasan kerangka pikir positivistik yang sangat ketat, Teori
Pembangunan Sosial belum ada. Tetapi dalam kondisi keterbatasan tersebut,
banyak cendekiawan yang telah mempopulerkan istilah “paradigma
pembangunan sosial”. (Krager 1994).
Karena belum memiliki teori khusus, maka strategi pembangunan sosial
dapat diturunkan dari kerangka umum pendekatan pembangunan sosial. Tabel 1
di bawah menjelaskan komponen utama dalam pendekatan pembangunan sosial.

11. 11
Dari tabel 1 di bawah, terlihat bahwa tujuan dasar pembangunan sosial
adalah:
• Mengembangkan kesejahteraan penduduk atau peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat.
• Memampukan masyarakat untuk menikmati kebebasan dalam rangka
memenuhi aspirasi dan realisasi potensinya.
Tujuan di atas dapat diwujudkan melalui strategi pembangunan sosial
yang terdiri dari:
• Pengembangan kapasitas individu, kelompok masyarakat dan
masyarakat secara keseluruhan.
• Pembangunan dan pengembangan kelembagaan lokalbdan
mendukung perkembangan organisasi masyarakat.
• Membina kemandirian.
• Menciptakan lingkungan yang memampukan sehingga semua orang
dapat tumbuh dan berkembang optimal.
• Partisipasi dalam proses pembangunan dan memfungsikan
kelembagaan sosial.
• Mengembangkan pemerintah yang aktif dalam proses pembangunan
dalam rangka mengembangkan kinerja perencanaan partisipatif.
• Terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan
untuk meningkatkan pembangunan sosial.
• Koordinasi program pembangunan pada semua tingkatan.
• Penguatan masyarakat sipil pada semua aspek strategisnya.

12. 12
Bentuk riil strategi di atas dirumuskan melalui proses partisipatif dan atau
proses yang bersifat memberdayakan dalam sistem nilai yang khusus, yaitu:
• Menghormati dan meyakini kapasitas manusia yang dapat tumbuh dan
berkembang.
• Memahami keberadaan manusia secara holistik, dari aspek fisik hingga
ke aspek spiritualitas manusia.
• Penerimaan atas pluralisme sosial dan budaya, dan mendudukkan
pluralisme tersebut dalam budaya dan sistem nilai masyarakat.
• Mengakui pentingnya isu-isu ekologi dan arti penting hubungan
masyarakat dengan alam lingkungannya.
• Mengakui bahwa hubungan sosial didasarkan pada hak dan kewajiban
untuk berpartisipasi, kesetaraan kesempatan, dan kesamaan hak atas
keadilan sosial.
Tabel 1. Pendekatan dalam Pembangunan Sosial
1. Kondisi eksisting
• Perubahan sosial, progres atau pembangunan.
2. Tujuan Dasar
• Mengembangkan kesejahteraan penduduk atau peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat.
• Memampukan masyarakat untuk menikmati kebebasan dalam rangka
memenuhi aspirasi dan realisasi potensinya.

13. 13
3. Sistem Nilai
• Menghormati dan meyakini kapasitas manusia yang dapat tumbuh dan
berkembang.
• Memahami keberadaan manusia secara holistik, dari aspek fisik hingga ke
aspek spiritualitas manusia.
• Penerimaan atas pluralisme sosial dan budaya, dan mendudukkan pluralisme
tersebut dalam budaya dan sistem nilai masyarakat.
• Mengakui pentingnya isu-isu ekologi dan arti penting hubungan masyarakat
dengan alam lingkungannya.
• Mengakui bahwa hubungan sosial didasarkan pada hak dan kewajiban untuk
berpartisipasi, kesetaraan kesempatan, dan kesamaan hak atas keadilan
sosial.
4. Proses
• Proses yang bersifat partisipatoris
• Proses untuk pemberdayaan
5. Strategi
• Pengembangan kapasitas individu, kelompok masyarakat dan masyarakat
secara keseluruhan.
• Pembangunan dan pengembangan kelembagaan lokalbdan mendukung
perkembangan organisasi masyarakat.
• Membina kemandirian.
• Menciptakan lingkungan yang memampukan sehingga semua orang dapat
tumbuh dan berkembang optimal.
• Partisipasi dalam proses pembangunan dan memfungsikan kelembagaan
sosial.
• Mengembangkan pemerintah yang aktif dalam proses pembangunan dalam
rangka mengembangkan kinerja perencanaan partisipatif.
• Terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan untuk
meningkatkan pembangunan sosial.
• Koordinasi program pembangunan pada semua tingkatan.
• Penguatan masyarakat sipil pada semua aspek strategisnya.

14. 14
6. Tingkatan
• Internasional
• Nasional
• Daerah di dalam negara
• Provinsi
• Tingkat pemerintahan yang paling rendah (dekat dengan masyarakat)
• Masyarakat pada tingkatan akar rumput (kampung)
7. Dimensi
• Budaya
• Politik
• Ekonomi
• Ekologi
• Edukasi (pendidikan)
• Kesehatan
• Perumahan
• Kelompok masyarakat
• Masyarakat dan kelembagaannya.
4. Bagaimanakah kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia?
Kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia dapat dinilai dari tingkat atau
angka kemiskinan seperti yang dihitung oleh BPS. Dalam mengukur kemiskinan
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach).
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah

15. 15
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis
kemiskinan.
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan
dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Dari data yang dikumpulkan oleh BPS, perkembangan angka kemiskinan
di Indonesia adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan,
1970-2013
Jumlah Penduduk Miskin
(Juta Orang)
Persentase Penduduk Miskin
Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)
Tahun
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa
1970 n.a n.a 70,00 n.a n.a 60,00 n.a n.a
1976 10,00 44,20 54,20 38,80 40,40 40,10 4 522,00 2 849,00
1978 8,30 38,90 47,20 30,80 33,40 33,30 4 969,00 2 981,00
1980 9,50 32,80 42,30 29,00 28,40 28,60 6 831,00 4 449,00
1981 9,30 31,30 40,60 28,10 26,50 26,90 9 777,00 5 877,00
1984 9,30 25,70 35,00 23,10 21,20 21,60 13 731,00 7 746,00
1987 9,70 20,30 30,00 20,10 16,10 17,40 17 381,00 10 294,00
1990 9,40 17,80 27,20 16,80 14,30 15,10 20 614,00 13 295,00
1993 8,70 17,20 25,90 13,40 13,80 13,70 27 905,00 18 244,00
1996 7,20 15,30 22,50 9,70 12,30 11,30 38 246,00 27 413,00
1996 9,42 24,59 34,01 13,39 19,78 17,47 42 032,00 31 366,00
1998 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,20 96 959,00 72 780,00
1999 15,64 32,33 47,97 19,41 26,03 23,43 92 409,00 74 272,00
2000 12,31 26,43 38,74 14,60 22,38 19,14 91 632,00 73 648,00
2001 8,60 29,27 37,87 9,79 24,84 18,41 100 011,00 80 382,00
2002 13,32 25,08 38,39 14,46 21,10 18,20 130 499,00 96 512,00

16. 16
2003 12,26 25,08 37,34 13,57 20,23 17,42 138 803,00 105 888,00
2004 11,37 24,78 36,15 12,13 20,11 16,66 143 455,00 108 725,00
2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 165 565,00 117 365,00
2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 174 290,00 130 584,00
2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 187 942,00 146 837,00
2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 204 895,99 161 830,79
2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 222 123,10 179 834,57
2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 232 989,00 192 353,83
Maret 2011 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49 253 015,51 213 394,51
September 2011 10,95 18,94 29,89 9,09 15,59 12,36 263 593,84 223 180,69
Maret 2012 10,65 18,49 29,13 8,78 15,12 11,96 267 407,53 229 225,78
September 2012 10,51 18,09 28,59 8,60 14,70 11,66 277 381,99 240 441,35
Maret 2013 10,33 17,74 28,07 8,39 14,32 11,37 289 041,91 253 273,31
Sumber: BPS, http://bps.go.id/tabel_excel/indo_23_7.xls, di akses 27 April 2014, jam 13.41
Dari data BPS nampaklah bahwa jumlah penduduk miskin memang
semakin berkurang, tetapi jumlahnya masih relatif besar. Pada Maret 2013,
jumlah penduduk miskin di kota dan di desa ada sebanyak 28,07 juta jiwa. BPS
mencatat angka kemiskinan meningkat terbesar di pulau Jawa, kemudian
Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua serta Kalimantan.
Hal lain yang harus dilihat dari data di atas adalah bahwa penurunan
angka kemiskinan tersebut cenderung melambat. Menurut Bank Dunia, untuk
tahun 2012-2013, tingkat penurunannya hanya 0.7 persen, yang merupakan
tingkat penurunan terkecil dalam satu dekade terakhir. (Siaran Pers Kantor
Perwakilan Bank Dunia di Indonesia).
Ketimpangan di Indonesia juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir
yang berpotensi menciptakan konflik sosial. Hal ini akan mengurangi manfaat
dari tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir, pertumbuhan

17. 17
yang pada dasarnya mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 11,3% pada tahun
2014, dibandingkan dengan 24% pada tahun 1999.
Meningkatnya ketimpangan juga membuat mereka yang miskin lebih sulit
lagi untuk keluar dari kemiskinan. Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan
konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000, menjadi sekitar 0,41 pada
tahun 2013. Kesenjangan antar daerah tetap ada. Indonesia Timur tertinggal
dari wilayah lain di negara ini, terutama Jawa. Akibatnya, meski upaya
mengurangi kemiskinan mengalami kemajuan, Indonesia menjadi salah satu
negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur .
Lebih lanjut disampaikan oleh Bank Dunia bahwa strategi utama untuk
mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan adalah dengan
membantu masyarakat miskin menolong diri mereka sendiri, melalui penyediaan
lebih banyak pekerjaan dan pekerjaan yang memberikan penghasilan lebih baik.
Hal lain adalah memastikan anak-anak di seluruh Indonesia memiliki akses yang
sama ke layanan yang berkualitas, agar mereka dapat memulai hidupnya secara
adil.
Peningkatan anggaran untuk program-program jaring pengaman sosial
(social safety net) akan membantu meningkatkan akses keluarga miskin
terhadap layanan kesehatan, gizi yang lebih baik dan pendidikan yang
berkualitas. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk lepas dari kemiskinan.
Saat ini, Indonesia hanya menghabiskan 0,7% dari PDB (Pendapatan Domestik
Bruto) untuk program-program bantuan sosial, dibandingkan dengan Brasil yang
menggunakan 1,5% dari PDB-nya dan negara-negara berpenghasilan menengah
rendah lainnya.

18. 18
5. Strategi Pembangunan Sosial
Baru-baru ini, beberapa pakar mengajukan Social Progress Index (SPI),
yang merupakan Indeks gabungan yang mengukur tingkat kemajuan sosial
(Social Progress) suatu negara. Disebutkan bahwa indikator dalam indek tersebut
dapat dijadikan sebagai target intervensi kebijakan untuk menurunkan
kemiskinan dan ketimpangan.
Disarikan dari laporannya dalam
http://www.socialprogressimperative.org/publications, disebutkan bahwa dalam
SPI, tingkat kemajuan sosial didefinisikan sebagai kapasitas sebuah negara
dalam:
• memenuhi kebutuhan dasar warganya,
• membangun pondasi yang memungkinkan individu dan masyarakat
utk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidupnya, dan
• menciptakan kesempatan bagi tiap individu agar mampu mencapai
tingkat potensi tertingginya.
Dengan demikian, SPI dibangun dari tiga dimensi, yaitu:
• Basic Human Need: Apakah negara menyediakan kebutuhan dasar
penduduknya?
• Foundations of Wellbeing: Adakah pondasi yg kokoh bagi individu dan
masyarakat untuk meningkatkan dan memperta-hankan tingkat
kesejahteraannya?
• Opportunity: Adakah kesempatan bagi tiap penduduk untuk mencapai
tingkat potensi tertingginya?

19. 19
Dalam Laporannya disebutkan bahwa prinsip dasar penyusunan
Penyusunan SPI adalah sebagai berikut:
1. Hanya memuat indikator sosial dan lingkungan, tanpa
indikator ekonomi
SPI fokus mengukur tingkat kemajuan sosial, sehingga akan
memudahkan analisis hubungan antara pembangunan ekonomi
dengan pembangunan sosial secara lebih tepat dan sistematis.
2. Menggunakan indikator outcome (hasil), bukan input
Contoh: Social Progress Index mengukur derajat kesehatan
masyarakat, bukan mengukur seberapa besar anggaran yg
dibelanjakan pada sektor kesehatan.
3. Actionability
Social Progress Index merupakanalat yg praktis untuk membantu
para pengambil kebijakan dan praktisi di pemerintahan, dunia
usaha dan CSO agar lebih mampu meningkatkan taraf kemajuan
sosial di negaranya.
4. Relevan bagi semua negara, bukan hanya bagi NSB
Social Progress Index merupakan ukuran holistik menilai kemajuan
sosial untuk semua negara, bukan hanya Negara Sedang
Berkembang.
Gambaran dimensi, komponen dan indikator dalam Social Progress Index adalah
seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambaran tersebut
terlihat secara jelas indikator-indikator yang dapat menjadi fokus intervensi

20. 20
kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. 21
Daftar Pustaka
http://www.socialprogressimperative.org/publications, diakses pada 8 Januari
2014, Jam 09.WIB
http://bps.go.id/tabel_excel/indo_23_7.xls, di akses 27 April 2014, jam 13.41
http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-inequality-in-
indonesia, diakses pada 8 Januari 2014, Jam 09.WIB
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/23/poverty-reduction-
slows-inequality-increases-world-bank-reports, diakses pada 8 Januari 2014, Jam
09.WIB
Manohar S. Pawar dan David R. Cox, “Social Development: Critical Themes and
Perspectives”