Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan yang berbasis bukti, dan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan sosial rakyat."

1. Kegagalan merencanakan = merencanakan kegagalan


Topik: Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bahan Diskusi Training of Trainers Planning and Budgeting
Rusman R. Manikpsekp.ugm.ac.id | swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361 | 0812 100 9361

2. Bagian Pertama
Training of Trainers Planning and Budgeting
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA

3. Tantangan dalam Training
Bagaimana cara pembelajaran yang terbaik agar setelah training,
peserta menjadi:
SESSION PLAN
1. Berhasil mengajari dirinya
sendiri,
2. Berhasil merumuskan
rekomendasi perbaikan
kinerja,
3. Bersemangat menerapkan
rekomendasi tersebut.

4. Belajar dari Pengalaman
Training yang Pernah Dilakukan
Menyampaikan materi pelatihan dengan:
• Menggunakan analogi atau metafora atau cerita yang
RELEVAN dan SESUAI dengan topiknya.
• Bertanya-jawab (The Socratic Method = Teaching by
Asking).
 Pada sesi yang singkat: gunakan Tanya-Jawab
yang Terencana.
 Pada sesi yang panjang: menggunakan Focus
Group Discussion (FGD). Peserta FGD dalam
kelompok kecil, lalu mempresentasikan hasilnya
untuk dikritik dan disimpulkan bersama.
• Menyiapkan materi yang tepat, sesuai dengan topik,
tujuan pembelajaran dan session plan. Gunakan juga
kutipan-kutipan pendapat para pakar terkait.
SESSION PLAN
1. Salam dan perkenalan
2. Penyampaian tujuan
pembelajaran
3. Cerita atau Analogi atau
Tanya-Jawab Pertama
4. Paparan topik sesuai isi
langkah #3.
. . .
AKHIRNYA: Bersama-
sama menarik kesimpulan

5. Metafora Pembangunan Daerah:
Memahami Pembangunan Daerah dari Berbagai Perspektif
1. Development as Building a Growth Machine
2. Development as Preserving Nature and Place
3. Development as Releasing Human Potential
4. Development as Problem Solving
5. Development as Running a Business
6. Development as Exerting Leadership
7. Development as Quest for Social Justice
Analogi WAKTU dengan UANG = TIME is MONEY
Bingham R.D. dan Mier R. (1994) Theories of Local Eonomic Development: Perspectives From Across The Disciplines

6. Contoh Ilustrasi untuk Pembelajaran
Arti Penting dan Manfaat Perencanaan
NO
Komponen
Perencanaan
Si BADU Anak SMA di Desa terpencil
di Pelosok Negeri
(sarpras seadanya)
Si ANU anak Kota Besar
(sarpras lengkap)
1. Perencanaan
Menetapkan Target: Lulus UN dng
nilai tinggi dan diterima di FK Terbaik
Tidak punya target. Hanya ikut-
ikutan
2. Pelaksanaan
Suka dan rela belajar dengan
bahagia, dan bahagia saat belajar
Karena tidak ada target, maka
bosan dan merasa terancam
saat belajar.
3. Pengendalian
Selalu mawas diri (instrospeksi
positif)
Tidak ada instrospeksi diri
hingga kesalahan yg sama selalu
diulang
4. Evaluasi
Refleksi hasil belajar utk perbaikan
diri menuju pencapaian target dan
cita-citanya
Heran dengan kenaikan kelasnya
tapi marah bila tinggal kelas
Siapakah yang akan sukses melanjutkan ke jenjang
pendidikan dan kehidupan yang lebih baik?

7. Bagian Kedua
Training of Trainers Planning and Budgeting
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA

8. Alan Lakein

9. The best way to predict the
future is to invent it — Alan Kay
Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan
menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !

10. W. Arthur Lewis

11. revolution and crime 
 Poverty is the parent of
Aristotle

12. Peter F. Drucker

13.  . . . necessity is the mother of invention,
Dr. Simone Ahuja
. . . scarcity is the grandmother of innovation 

14. Apakah KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH itu?
Penjelasan sederhana:
• INSTITUTIONS = Kelembagaan= Aturan Main dan/atau Pemain.
• ATURAN MAIN = Peraturan formal dan atau nonformal yang
mengarahkan tindakan para pemainnya.
• PEMAIN = Organisasi / Institusi / individu dalam permainan tersebut.
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah = ATURAN MAIN
yang mengarahkan para PEMAIN untuk
meningkatkan kinerja (proses perencanaan)
pembangunan daerah.
Plan
Check
DoAct KPPD
Plan
Check
DoAct KPPD
Plan
Check
DoAct
Plan
Check
Plan
Check
DoAct DoAct KPPD

15. Kelembagaan dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dalam materi ini, KELEMBAGAAN dalam RENBANGDA dikaji
dari: arahan peraturan untuk peningkatan Kinerja
Pembangunan Daerah
• Definisi dan Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pencapaian Tujuan merupakan dasar penilaian kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah.
• Peran Para Pemain dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
• Proses Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. ATURAN MAIN Perencanaan harus Mengarahkan para PEMAINNYA untuk Selalu
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah. Aspek manakah yang lemah?
Kelembagaan Perencanaan
untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
DAERAH atau OPD:
1. menerima pendelegasian dari Atas dan Bawah
2. yang diikuti dengan pendanaan,
3. karenanya harus bekerja mewujudkan
tujuan dan target kinerjanya,
4. serta melaporkan pencapaian target kinerja,
dan
5. harus ada penilaian prestasi dari
pendelegasian dan pendanaan.Modifikasi dari WDR 2004

17. Kelembagaan TKPKD dan Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten
ATURAN MAIN harus Mengarahkan para PEMAINNYA untuk
Meningkatkan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan
Sumarto (2014), “Menjelaskan Heterogenitas Kemiskinan Daerah: Bukti dari Indonesia pada Era Desentralisasi”
Perubahan Status Kemiskinan 2005-2010 Menurut Status TKPKD:
Lebih awal membentuk TKPKD, lebih tinggi penurunan kemiskinannya
0
-1
-2
-3
-4
0
-1
-2
-3
-4
-2.72
-.272
-4.25
-1.08
-4.35
-1.10
0
-1
-2
-3
-4
0
-1
-2
-3
-4
-2.72
-.272
-4.25
-1.08
-4.35
-1.10
Bagaimana bila Aturan
Mainnya diubah?
Tanpa harus membentuk
TKPKD, tetapi ada tamba-
han DAU bagi daerah yang
berhasil mengurangi
jumlah warganya yang
miskin.
Dan ada sanksi bagi Daerah
yang tidak berhasil
menguranginya.

18. Apakah PERENCANAAN Ekonomi ?
Todaro (Economic Development, 7 th ed., 2000)
PERENCANAAN Ekonomi:
upaya pemerintah secara sengaja utk mengkoordinir pengambilan
keputusan ekonomi dlm jangka panjang serta mempengaruhi,
mengatur dan dlm beberapa hal mengontrol tingkat dan laju
pertumbuhan berbagai variable ekonomi yg utama, untuk
mencapai tujuan pembangunan yg telah ditentukan sebelumnya.
Pemain Utama dalam Perencanaan = Pemerintah
Mengkoordinir Mempengaruhi Mengontrol Mengatur
Variabel Ekonomi yg Utama
utk. wujudkan Tujuan (KESOS)

19. Mengapa PERENCANAAN ?
1. Instrumen manajemen perubahan.
Perubahan selalu terjadi. Maka, kelola perubahan dengan
perencanaan.
2. Mengatasi kegagalan pasar (market failures). Karenanya, perlu
Kebijakan Publik yg terencana scr tepat untuk mengatasi:
a. Anti Kemiskinan d. Keadilan (Equity)
b. Barang Publik. e. Informasi tidak sempurna.
c. Eksternalitas.
3. Instrumen untuk memperkuat komitmen
(“kontrak”) para pelaku pembangunan.

20. Memilih (prioritas) TUJUAN dan CARA
To plan means to choose (Nyerere, 1969)
1
Pengalokasian sumberdaya terbatas
Planning as a means of allocating resources
2
Instrumen utk mewujudkan tujuan
Planning as a means of achieving goals
3
Orientasi masa depan = Planning for the future : 1). menghadapi
perubahan yg tak terduga, 2). mengantisipasi perubahan, atau 3).
mengendalikan perubahan yg dpt dikendalikan.
4
SIFAT DASAR PERENCANAAN

21. Apakah Perencanaan Berbasis Evidence itu?
Proses perencanaan yang dilandaskan pada penggunaan BUKTI
(evidence) untuk pengambilan keputusan di tiap tahap
perencanaan.
BUKTI (evidence) = data
dan informasi kualitatif dan
kuantitatif yang akurat dan
dapat dipertanggung-
jawabkan dari hasil
Kelitbangan dan Non
Kelitbangan.
“Indonesia masih lemah dalam membangun evidence-based policy setidaknya terkait
dengan dengan dua konteks yaitu: ketersediaan evidence dan penggunaan evidence”
Prof. Agus Dwiyanto, Jurnal Analis Kebijakan, Vol 1 No 1 2017, Hal. iv, Jakarta , Juni 2017
Penetapan
Rencana
Evaluasi Pelak-
sanaan Rencana
Penyusunan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
EVIDENCE
(Apa buktinya?)

22. BeberapaPertanyaanKuncidiTiapTahapanPerencanaan
LingkupPerangkatDaerah

23. Bagian Ketiga
Training of Trainers Planning and Budgeting
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA

24. Dasar Hukum Perencanaan dan Penganggaran
Beberapa Sumber Aturan Main Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah
PERENCANAAN
• UU 25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah
• UU Sektoral yang terkait
• PP 08/2008 ttg Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
• Permendagri 86/2017 sebagai
perintah Pasal 277 UU 23/2014
• SE MDN No 120/253/SJ ttg
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Setelah Ditetapkan UU No 23/2014 ttg
Pemda.
PENGANGGARAN
• UU 17/2003 tentang Keuangan
Negara
• UU 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara
• UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah
• PP 58/2005 ttg Pengelolaan
Keuangan Daerah
• Permendagri 13/2006 ttg
Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri 59/2007 ttg
Perubahan atas Permendagri
13/2006.

25. Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk Kesejahteraan Sosial Rakyat
Tujuan NKRI
Pembukaan UUD ‘45
Tujuan
Penyelenggaraan
PEMDA
Diktum Menimbang Huruf B
UU 23/2-14
Kewajiban Kepala
Daerah
Pasal 67 UU 23 / 2014
Kewajiban
Anggota DPRD
Pasal 108 dan Pasal 161
huruf E UU 23/2014
KESOS
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Manusia  Keinginan untuk
BERGUNA bagi Nusa, Bangsa,
Negara, Agama dan Orang Tua

26. Apakah KESEJAHTERAAN SOSIAL itu?
KESEJAHTERAAN SOSIAL:
• Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan MATERIAL, tetapi juga:
terpenuhinya kebutuhan SPIRITUAL dan SOSIAL warga
negara,
• Bukan hanya untuk sekedar Hidup Layak, tetapi juga agar:
warga negara mampu mengembangkan dirinya,
• Bukan hanya untuk diri warga negara itu sendiri, tetapi juga
agar: tiap warga negara dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.
(Analisis dari Pasal 1 Ayat 1 UU 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial)

27. Upaya Penyusunan Ukuran Penilaian
Pencapaian Tujuan Pembentukan NKRI
• IKraR = Indeks Kesejahteraan Rakyat.
• Dibangun dari dan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
sesuai dengan konteks kekinian. Dikembangkan di Tahun 2012, oleh
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
• Diharapkan menjadi instrumen dalam Manajemen Pembangunan NKRI,
yaitu untuk:
 Prove akuntabilitas kinerja pemimpin, dan
 Improve pencapaian tujuan NKRI.
IKraR
Demokrasi &
Governance
Keadilan
Ekonomi
Keadilan
Sosial
IKraR
Demokrasi &
Governance
Keadilan
Ekonomi
Keadilan
Sosial
IKraR Tinggi
IKraR Rendah
IKraR Tinggi
IKraR Rendah
22
Indikator
pada 3
Dimensi

28. Perencanaan Pembangunan Daerah
(Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 262 UU 23 Tahun 2014)
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.
TUJUAN
1. Peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik,
5. Daya saing Daerah.

29. Pendekatan Perencanaan
Pembangunan Daerah
• PROSES PENYUSUNAN RENBANGDA menggunakan pendekatan:
1. Teknokratik 3. Politis, dan
2. Partisipatif 4. Atas-bawah dan Bawah-atas.
• SUBSTANSI RENBANGDA disusun menggunakan pendekatan:
1. Holistik-Tematik = LENGKAP berdasarkan TEMA PEMBANGUNAN (Tiap
TEMA PEMBANGUNAN disusun secara HOLISTIK = mempertimbangkan
keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunaan sebagai satu
kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan
yang saling berkaitan satu dengan lainnya);
2. Integratif = menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke
dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian
tujuan bangda); dan
3. Spasial (mempertimbangkan dimensi keruangan).

30. PEMBANGUNAN DAERAH
1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.
Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan:
Pembangunan Daerah = bagian integral dari pembangunan nasional
TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL
Sinkronisasi,
harmonisasi, dan
koordinasi teknis
dilaksanakan oleh MDN dng.
Menteri Bidang Perencanaan
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI
Koordinasi teknis
pembangunan dilaksanakan
oleh GUBERNUR sebagai
wakil Pemerintah Pusat
PROV KAB

31. Pelaksanaan Program Strategis Nasional
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
• KDH dan Wakil KDH wajib melaksanakan Program Strategis Nasional
(Pasal 67 huruf f).
SANKSI JIKA TIDAK MELAKSANAKAN
• Sanksi administratif (teguran tertulis):
 oleh Menteri untuk KDH Prov. dan/atau Wakil KDH Prov.,
 oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk KDH dan/atau
Wakil KDH Kab/kota.
• Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara
selama 3 (tiga) bulan.
• Jika KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian
sementara, tetap tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, maka
KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan.

32. FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 265 dan Pasal 266 UU 23 Tahun 2014)
Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD anggota
DPRD dan kepala daerah dikenai
sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga)
bulan.
RPJPDRPJPD
RPJMD
Menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon KDH
Menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon KDH
Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
RKPD
• Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• Pedoman dalam menyusun
KUA serta PPAS.
Apabila tidak menetapkan Perkada
tentang RKPD, KDH dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
selama 3 (tiga) bulan.

33. “ Bahagia saat Merencanakan, dan Merencanakan dengan Bahagia ”
Plan
Check
DoAct KPPD
SISTEMATIKA DOKUMEN RENBANGDA
“Doing the Right KPPD dan Doing KPPD Right”

34. Konsistensi dan Keselarasan Substansi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas Tahunan
Nasional dan
Provinsi

35. Apakah RPJMD ?
• RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
• Dokumen PERENCANAAN DAERAH untuk periode 5 (lima) tahun.
• Merupakan PENJABARAN dari VISI, MISI, dan PROGRAM KDH.
• Disusun dengan berpedoman pada
RPJP DAERAH dan RPJM
NASIONAL.
• RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam
RKPD untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS.
• RPJMD dan RKPD = Instrumen
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

36. • RPJMD ditetapkan dng PERDA; mengikat semua pemangku
kepentingan di Daerah.
• KDH menyampaikan Raperda ttg RPJMD ke DPRD utk memperoleh
persetujuan bersama, paling lama 5 bulan setelah dilantik.
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
• Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6
bulan setelah KDH terpilih dilantik.
• Perda RPJMD Provinsi disampaikan ke
Mendagri paling lama 7 hari setelah
ditetapkan.
• Perda RPJMD kab/kota disampaikan ke
Gubernur paling lama 7 hari setelah
ditetapkan dng tembusan kpd Mendagri.

37. Konsultasi dan Penilaian dalam Tahapan Penyusunan RPJMD
Analisis ISU
STRATEGIS
Daerah
PerumusanPerumusan
PPDPPD
Penelaahan
RPJMN, RPJMD
Provinsi, & RPJMD
Kab/Kota lainnya
Olah DATA dan
INFORMASI
Analisis
Kondisi
Daerah
Analisis penge-
lolaan KEUDA
& kerangka
pendanaan
Penelaahan
RTRW dan RTRW
Daerah lainnya
Hasil Evaluasi
Capaian RPJMD
sebelumnya
Penelaahan
RPJP Daerah
Perumusan Strategi
& Kebijakan
Perumusan
kebijakan umum &
program Bangda
Penyusunan indikasi
rencana program
prioritas yg disertai
kebutuhan
pendanaan
Penyelarasan
Target IKPPD
Pembahasan
dengan OPD
Forum Kon-
sultasi Publik
Pembahasan
dgn DPRD
Penyelarasan
program prioritas
dan kebutuhan
pendanaan
Visi, Misi dan
Program KDH
Terpilih
Visi, Misi dan
Program KDH
Terpilih
Perumusan VISI
dan MISI serta
penjelasannya
Perumusan
TUJUAN,
SASARAN, dan
IKPPD
PPD = Permasalahan Pembangunan Daerah
IKPPD = Indikator Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Faktor Interna-
sional dan Ko-
mitmen Global
5. Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan & Per-
setujuan Bersama
RANPERDA RPJMD
Evaluasi RAN-
PERDA RPJMD
6. Penetapan
4. Musrenbang
RPJMD
5. Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan & Per-
setujuan Bersama
RANPERDA RPJMD
Evaluasi RAN-
PERDA RPJMD
6. Penetapan
4. Musrenbang
RPJMD
2. Ranwal RPJMD
3. Rancangan
RPJMD
Konsultasi
RANWAL ke
MDN/GUB
2. Ranwal RPJMD
3. Rancangan
RPJMD
Konsultasi
RANWAL ke
MDN/GUB
Susun RANWAL Renstra PD
1. Persiapan
Penyusunan
RPJMD

38. Keterkaitan Antarbab Dokumen RPJMD
1. Konsistensi secara keseluruhan, yaitu: dari Bab
1 hingga Bab 9.
2. Konsistensi antara Bab 2 dengan Bab 4. Bab 2
bersifat EVALUATIF untuk menentukan isi
Bab 4.
 PPD dan ISD harus didukung oleh adanya
DATA di Bab 2.
 ISD dapat disusun dari PPD yang
PRIORITAS.
3. Konsistensi di dalam Bab 5 yaitu: Visi  Misi 
Tujuan  Sasaran; serta konsistensinya dengan
PPD dan ISD (Bab 4).
4. Konsistensi antara Visi dan Misi Daerah (Bab 5)
dengan Alokasi Anggaran di OPD (Bab 7).
Money follow Program.
5. Konsistensi antara Kapasitas Riil Kemampuan
Keuda (Bab 3) dengan Kerangka Pendanaan
Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
(Bab 7).
6. Rasionalitas Indikator dan Target Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab 8).
Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Bab 9 Penutup
Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan dan
Program Pembangunan Daerah
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Daerah
Bab 5 Visi  Misi  Tujuan  Sasaran
Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah

39. Sistematika RPJMD dan Renstra PD
Menurut Permendagri 86/2017
Renstra OPD
Bab 8 Penutup
Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Bab 9 Penutup
Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan
Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan dan
Program Pembangunan Daerah
Bab 1 PendahuluanBab 1 Pendahuluan
Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu
Strategis Perangkat Daerah
Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah
Bab 4 Tujuan dan Sasaran
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Daerah
Bab 5 Strategi dan Arah KebijakanBab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan
Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
RPJMD

40. Triple Accountability Kepala Daerah
KDH wajib menyampaikan Laporan Kepala Daerah: Instrumen
untuk Proving dan Improving Kinerja Pembangunan Daerah
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 Dari Gubernur Kepada Presiden melalui Menteri, serta
 Dari Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.
 Memuat pencapaian RPJMD dan RKPD. Mencakup LKj PD.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj).
 Dari KDH kepada DPRD,
 Rekomendasi SMART dari DPRD = Instrumen
pelaksanaan kewajiban anggota DPRD.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD).
 Dari KDH kepada Masyarakat.

41. Triple Accountability Kepala Daerah
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 Kepada “Pemerintah Atasan” sebagai dasar evaluasi dan untuk pembinaan,
 Dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
 Memuat CAPAIAN kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan
Tugas Pembantuan
 Mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah (Laporan Kinerja setiap SKPD)
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj),
 Kepada DPRD,
 Dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
 Memuat HASIL penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
 Dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
 Rekomendasi SMART dari DPRD = Instrumen pelaksanaan kewajiban Anggota DPRD.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).
 Kepada masyarakat,
 bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

42. agar REKOMENDASI dari DPRD
dari hasil analisis LKPj lebih efektif …
1. Rekomendasi DPRD harus konstruktif (membangun):
 Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik,
 Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan,
 Dapat dilaksanakan dengan biaya yang ekonomis tetapi efektif.
2. Rekomendasi yang berupa kegiatan dimasukkan dalam KUA dan PPAS Perubahan
APBD, atau KUA dan PPAS APBD tahun anggaran berikutnya.
3. Isi Rekomendasi menjadi bagian Program Pengawasan DPRD, yang dilaksanakan
oleh Komisi atau Panitia yang ada di DPRD.
4. DPRD melakukan press realease atas substansi dan status tindak lanjut dari
rekomendasi yang telah diberikan kepada KDH.
5. Rekomendasi yg berupa pemberian penghargaan atau pemberian teguran
disampaikan: secara spesifik, objektif, dan proporsional (adil), dengan dilandasi
oleh niat baik untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang (Tidak
menjadi bahan politisasi).

43. Pengendalian dan Evaluasi
SUBSTANSI:
• Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
Daerah
• Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
• Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah
KEWENANGAN:
• Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
provinsi.
• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.
• Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
provinsi.
• Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pembangunan Daerah kabupaten/kota.
Pasal 275 dan Pasal 276 UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah