SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Rusman R. Manikswamandiri.wordpress.com | 081 668 9361
Apakah Policy Brief ?
• Policy Brief (PB) = MAKALAH KEBIJAKAN (yang berdiri sendiri yang
disusun secara) RINGKAS. Bukan ringkasan dari dokumen lain.
• PB berisi: pilihan kebijakan (program kerja) terbaik utk mengatasi
suatu masalah publik tertentu.
• Panjang naskah PB: sekitar 2 – 4 atau
maksimal 8 halaman (± 3.000 kata)
• Disusun scr khusus utk segera dpt
dipahami oleh pembuat keputusan
• Tujuan PB: untuk advokasi kebijakan,
yaitu: meningkatkan kualitas
kebijakan publik.
Jenis dan Perbedaan Komponen
Makalah Kebijakan
Maksimal 2 halamanAntara 2 – 4 halamanMaksimum 60 halamanPanjang
Harus jelasHarus jelasSangat akademis / teknisBahasa
Jarang memuat
penelitian primer
Jarang memuat
penelitian primer
Dapat memuat penelitian
primer
Metodologi
Digunakan untuk
tujuan advokasi dan
lobi
Digunakan untuk tujuan
advokasi dan lobi
Diseminasi dan debat
mengenai hasil-hasil
penelitian kebijakan
Konteks Isu
Audience-driven:
Pesan kebijakan
untuk stakeholder
kunci
Audience-driven: Pesan
kebijakan khusus untuk
stakeholder
Value-driven:
Rekomendasi umum dan
analisis isu-isu kebijakan
Fokus
Beragam stakeholderPembuat keputusanSpesialis kebijakan
Audien /
Kelompok
Sasaran
Memo Kebijakan
(Policy Memo)
Makalah Kebijakan
Ringkas (Policy Brief)
Penelitian Kebijakan
(Policy Study)
Komponen
Contoh sebuah Policy Brief
Contoh lainnya . . .
Can you come back with that
3 year study summarised in six
bullet points in powerpoint
Mengapa Policy Brief?
• Sisi DEMAND: Pemerintah membutuhkan informasi yg
berkualitas sebagai basis kebijakannya.
• Sisi SUPPLY: Ada banyak lembaga yg memiliki penga-
laman dan pengetahuan yg penting dan relevan dng
kebijakan publik.
– Banyak dari lembaga tsb yg sangat ingin meningkatkan
kualitas kebijakan publik.
• Pengambil kebijakan (policymaker) membutuhkan data &
informasi spesifik:
– yang singkat; mudah menangkap intisarinya
– ditulis dalam bahasa non-teknis
– dari laporan yg fokus memuat implikasi dan
rekomendasi kebijakan
Sebuah Policy Brief yang
BERKUALITAS seharusnya:
1. Berisi latar belakang yg cukup, sehingga pembaca dpt
memahami: konteks permasalahan dan substansi
permasalahannya secara tepat.
2. Meningkatkan keyakinan pembaca bahwa
masalah publik tsb harus segera diatasi.
3. Menguraikan alternatif pilihan2 kebijakan.
4. Memberikan bukti2 yg relevan
utk mendukung pilihan kebijakan.
5. Merangsang pembaca utk
bersemangat mengambil dan
menetapkan keputusan.
Apa sajakah isi dari
sebuah Policy Brief ?
1. Judul
2. Daftar Isi
3. Ringkasan (Eksekutif)
4. Pendahuluan
5. Deskripsi Masalah
6. Rekomendasi Kebijakan
7. Kesimpulan
8. Apendiks atau Lampiran (bila
harus ada)
9. Daftar Pustaka
Analisis
MASALAH
Data, Informasi, Teori,
Best Practices dan
atau Contoh yg
relevan dan akurat
1
Analisis
SOLUSI
2
Komunikasi
dan Advokasi
Kebijakan
Policy Brief =
Alat Komunikasi
dan Advokasi
Kebijakan
3
Bila Policy Brief disusun lebih
ringkas, maka apa sajakah isinya ?
1. Ringkasan (Eksekutif)
2. Pendahuluan
3. Deskripsi Masalah
4. Rekomendasi Kebijakan
5. Kesimpulan
6. Apendiks atau Lampiran
(bila harus ada)
7. Daftar Pustaka
Judul yang Catchy: utk merebut
perhatian pembaca
Ringkasan (eksekutif) yg
pendek: Apa yg akan didapat oleh
pembacanya ?
Rekomendasi Kebijakan: Jika
mereka hanya membaca ini, maka
pembaca akan mendapatkan pesan
substantifnya!
CONTOH SAJIAN
Paragraf yg pendek dan
mudah dimengerti: jangan paksa
pembaca utk bekerja keras saat
berupaya memahami isinya
JUDUL
Karena itu, JUDUL:
• Harus singkat (kurang dr 12 kata),
tetapi informatif.
• Dapat dipecah menjadi “judul
utama” dan “sub judul”.
• Judul dalam bentuk pertanyaan
akan sangat memikat pembacanya.
Bagaimana merumuskan JUDUL sebuah Policy Brief ? Rumuskan
sehingga “ BERHASIL memunculkan MINAT PEMBACANYA ”
Rumuskan
sedemikian rupa,
sehingga pembaca
menjadi
BERSEMANGAT utk
membaca dan
memahami Policy
Brief tsb.
1
Cara Perumusan
DAFTAR ISI2
• Pembaca cerdas akan langsung menuju DAFTAR ISI, agar
segera dapat menangkap intisari sebuah buku.
• Karenanya: DAFTAR ISI harus detail dan informatif tetapi
tetap ringkas sehingga pembacanya segera dapat:
 Memahami RINCIAN garis besar
substansi Policy Brief.
 Memahami keterkaitan antar komponen
dari Policy Brief.
 Memudahkan pembaca utk “melompat”
ke tiap komponen Policy Brief.
Cara Perumusan
RINGKASAN (EKSEKUTIF)3
Bagian ini dapat difokuskan untuk hanya memuat
jawaban: Apa, Mengapa, Bagaimana dan oleh Siapa?
• APA akar masalahnya?
• MENGAPA dinilai sebagai masalah penting dan
strategis?
• BAGAIMANA solusinya
• Oleh SIAPA solusi tersebut akan dilaksanakan?
Cara Perumusan
PENDAHULUAN4
• Isi PENDAHULUAN harus: berhasil meningkatkan minat
pembacanya = “bersemangat untuk secara seksama
mempelajari keseluruhan isi dari PB tsb”
• Uraian di PENDAHULUAN dapat berisi jawaban dari
pertanyaan berikut:
 Topik (spesifik) apakah yang dibahas dalam PB ini?
 Mengapa substansi yang ada pada PB ini penting dan
strategis?
 Mengapa pembacanya harus segera mengambil langkah
tindak lanjut yang disarankan dlm PB ini?
Cara Perumusan
DESKRIPSI MASALAH5
• Permasalahan harus dapat dijelaskan secara spesifik dan
terukur. Tips: Bila ternyata deskripsinya masih memunculkan
pemahaman yg berbeda, maka deskripsi masalah tsb masih kurang
spesifik.
• Beberapa pertanyaan yg dapat dipakai utk mengarahkannya
adalah sebagai berikut:
 Apakah permasalahannya dan mengapa penting?
 Dimana dan siapa yang terkait dengan permasalahan tersebut?
 Mengapa permasalahan itu terjadi? Beri bukti2 dan contohnya.
 Apa efek dari permasalahan tersebut? Beri bukti dan contohnya.
Cara Perumusan
Kita lebih sering gagal karena
memecahkan masalah yg
salah, daripada menemukan solusi yg salah
thdp masalah yg tepat Russel L. Ackoff
Quiz
• Pelajarilah kasus: ”Test keperawanan bagi calon pelajar
SMTA”
• Pada kasus di atas, aspek apakah yang kurang
tepat; permasalahannya, solusinya, keduanya, atau
hal lainnya ? Jelaskan !
• Pada kasus di atas dimisalkan:
– PERMASALAHAN = “seks bebas di kalangan pelajar dan
rendahnya moral pelajar”
– SOLUSI = ”Test keperawanan bagi calon pelajar SMTA”
REKOMENDASI KEBIJAKAN6
• Kualitas rekomendasi kebijakan sangat menentukan kualitas
sebuah Policy Brief.
• Pada bagian ini, sebutkan dan jelaskan secara spesifik dan
terukur:
– Alternatif kebijakan yang dipilih (direkomendasikan)
– Alternatif kebijakan lainnya.
Bukan hanya kebijakan yg direkomendasikan, tetapi juga
beberapa alternatif2 lainnya.
• Sebutkan juga metode (cara) penentuan dan pemilihan
alternatif kebijakannya.
Cara Perumusan
KESIMPULAN7
• Pada bagian ini, deskripsikan
dan uraikan secara spesifik
kesimpulan dan rekomendasi
dari PB tersebut.
• Deskripsikan dng kalimat
persuasif singkat dan jelas:
Atur kalimatnya agar
pembaca memahami bahwa
dng PB tsb, kita sedang …
– Menjauhi PAIN, dan atau
– Mendekati GAIN
Cara Perumusan
APENDIKS / LAMPIRAN8
• Policy brief harus dibangun
dari data & informasi yg
akurat dan dapat
dipertanggung-jawabkan.
• Bila tidak dapat disajikan
dalam badan PB, beberapa
data & informasi pendukung
dpt disajikan secara menarik
pada lampiran.
• Tetapi, lampiran hanya
dicantumkan jika sangat
diperlukan.
Cara Perumusan
DAFTAR PUSTAKA9
• Keberadaan daftar pustaka akan meningkatkan keyakinan
pembaca terhadap substansi PB tersebut.
• Karenanya, cantumkan 2 - 4 daftar referensi kunci yg
digunakan dalam penyusunan PB tersebut.
• Dapat ditambahkan juga, 2-3
daftar bacaan lanjutan (further
reading) untuk peminat
substansi PB tersebut.
Cara Perumusan
Efektifitas Policy Brief
• Tetapi juga ditentukan oleh:
 Desain atau bentuk sajiannya
 Cara penyampaian (pemaparan)
• Efektifitas PB tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi
PB tersebut.
 Bauran pemangku
kepentingan yg dilibatkan;
libatkanlah pihak yg
berwenang dan kelompok
penekan yg konstruktif
Referensi
• odi.org.uk
• mamud.com/mamud/techniques.htm
• foodsec.org

More Related Content

What's hot

Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spnurul khaiva
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraWawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraAlfonsus Liguori
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Ajeng Hayuningtyas
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESListiana Nurwati
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakanunitpublikasi
 

What's hot (20)

Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik sp
 
Teknik Penyusunan Policy Brief
Teknik Penyusunan Policy BriefTeknik Penyusunan Policy Brief
Teknik Penyusunan Policy Brief
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Merancang Policy Brief
Merancang Policy BriefMerancang Policy Brief
Merancang Policy Brief
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraWawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
The Policy Brief
The Policy BriefThe Policy Brief
The Policy Brief
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
 

Similar to Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief

Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxPolicy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxfachrulshidiq3
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
policy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxpolicy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxBoiHariyadi
 
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptxMateri Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptxagus585423
 
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfAdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfINDIRAARUNDINASARISA
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationTri Widodo W. UTOMO
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraAlya Chandra Pinanditha
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Analisis ketahanan pangan (yuti)
Analisis ketahanan pangan (yuti)Analisis ketahanan pangan (yuti)
Analisis ketahanan pangan (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus PareraMenulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus PareraAlya Chandra Pinanditha
 
Aminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptx
Aminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptxAminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptx
Aminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptxAminullah Assagaf
 
Panduan membuat kritikan_artikel_jurnal
Panduan membuat kritikan_artikel_jurnalPanduan membuat kritikan_artikel_jurnal
Panduan membuat kritikan_artikel_jurnalNoor Hasimah Ansor
 
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.pptP2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppthaidzarzamany21
 
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptxnulisanonymgimanacar
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2unitpublikasi
 
Pert 9 proposal penelitian
Pert 9 proposal penelitianPert 9 proposal penelitian
Pert 9 proposal penelitiandedidarwis
 
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakangigin k basar
 

Similar to Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief (20)

Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxPolicy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
policy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxpolicy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptx
 
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosialPertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
 
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptxMateri Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
 
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfAdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
 
Policy Brief
Policy BriefPolicy Brief
Policy Brief
 
Analisis ketahanan pangan (yuti)
Analisis ketahanan pangan (yuti)Analisis ketahanan pangan (yuti)
Analisis ketahanan pangan (yuti)
 
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus PareraMenulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
 
Aminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptx
Aminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptxAminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptx
Aminullah Assagaf_Thesis_9 Juni 2023.pptx
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
Panduan membuat kritikan_artikel_jurnal
Panduan membuat kritikan_artikel_jurnalPanduan membuat kritikan_artikel_jurnal
Panduan membuat kritikan_artikel_jurnal
 
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.pptP2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
 
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2
 
Pert 9 proposal penelitian
Pert 9 proposal penelitianPert 9 proposal penelitian
Pert 9 proposal penelitian
 
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
 

More from Rusman R. Manik

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Rusman R. Manik
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianRusman R. Manik
 
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Rusman R. Manik
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulRusman R. Manik
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...Rusman R. Manik
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaRusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress IndexSekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress IndexRusman R. Manik
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSRusman R. Manik
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaRusman R. Manik
 
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiSekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiRusman R. Manik
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDIRusman R. Manik
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaRusman R. Manik
 

More from Rusman R. Manik (20)

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
 
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
 
Sekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress IndexSekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress Index
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
 
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiSekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
 

Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief

  • 2. Apakah Policy Brief ? • Policy Brief (PB) = MAKALAH KEBIJAKAN (yang berdiri sendiri yang disusun secara) RINGKAS. Bukan ringkasan dari dokumen lain. • PB berisi: pilihan kebijakan (program kerja) terbaik utk mengatasi suatu masalah publik tertentu. • Panjang naskah PB: sekitar 2 – 4 atau maksimal 8 halaman (± 3.000 kata) • Disusun scr khusus utk segera dpt dipahami oleh pembuat keputusan • Tujuan PB: untuk advokasi kebijakan, yaitu: meningkatkan kualitas kebijakan publik.
  • 3. Jenis dan Perbedaan Komponen Makalah Kebijakan Maksimal 2 halamanAntara 2 – 4 halamanMaksimum 60 halamanPanjang Harus jelasHarus jelasSangat akademis / teknisBahasa Jarang memuat penelitian primer Jarang memuat penelitian primer Dapat memuat penelitian primer Metodologi Digunakan untuk tujuan advokasi dan lobi Digunakan untuk tujuan advokasi dan lobi Diseminasi dan debat mengenai hasil-hasil penelitian kebijakan Konteks Isu Audience-driven: Pesan kebijakan untuk stakeholder kunci Audience-driven: Pesan kebijakan khusus untuk stakeholder Value-driven: Rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan Fokus Beragam stakeholderPembuat keputusanSpesialis kebijakan Audien / Kelompok Sasaran Memo Kebijakan (Policy Memo) Makalah Kebijakan Ringkas (Policy Brief) Penelitian Kebijakan (Policy Study) Komponen
  • 6. Can you come back with that 3 year study summarised in six bullet points in powerpoint
  • 7. Mengapa Policy Brief? • Sisi DEMAND: Pemerintah membutuhkan informasi yg berkualitas sebagai basis kebijakannya. • Sisi SUPPLY: Ada banyak lembaga yg memiliki penga- laman dan pengetahuan yg penting dan relevan dng kebijakan publik. – Banyak dari lembaga tsb yg sangat ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik. • Pengambil kebijakan (policymaker) membutuhkan data & informasi spesifik: – yang singkat; mudah menangkap intisarinya – ditulis dalam bahasa non-teknis – dari laporan yg fokus memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan
  • 8. Sebuah Policy Brief yang BERKUALITAS seharusnya: 1. Berisi latar belakang yg cukup, sehingga pembaca dpt memahami: konteks permasalahan dan substansi permasalahannya secara tepat. 2. Meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik tsb harus segera diatasi. 3. Menguraikan alternatif pilihan2 kebijakan. 4. Memberikan bukti2 yg relevan utk mendukung pilihan kebijakan. 5. Merangsang pembaca utk bersemangat mengambil dan menetapkan keputusan.
  • 9. Apa sajakah isi dari sebuah Policy Brief ? 1. Judul 2. Daftar Isi 3. Ringkasan (Eksekutif) 4. Pendahuluan 5. Deskripsi Masalah 6. Rekomendasi Kebijakan 7. Kesimpulan 8. Apendiks atau Lampiran (bila harus ada) 9. Daftar Pustaka Analisis MASALAH Data, Informasi, Teori, Best Practices dan atau Contoh yg relevan dan akurat 1 Analisis SOLUSI 2 Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Policy Brief = Alat Komunikasi dan Advokasi Kebijakan 3
  • 10. Bila Policy Brief disusun lebih ringkas, maka apa sajakah isinya ? 1. Ringkasan (Eksekutif) 2. Pendahuluan 3. Deskripsi Masalah 4. Rekomendasi Kebijakan 5. Kesimpulan 6. Apendiks atau Lampiran (bila harus ada) 7. Daftar Pustaka
  • 11. Judul yang Catchy: utk merebut perhatian pembaca Ringkasan (eksekutif) yg pendek: Apa yg akan didapat oleh pembacanya ? Rekomendasi Kebijakan: Jika mereka hanya membaca ini, maka pembaca akan mendapatkan pesan substantifnya! CONTOH SAJIAN Paragraf yg pendek dan mudah dimengerti: jangan paksa pembaca utk bekerja keras saat berupaya memahami isinya
  • 12. JUDUL Karena itu, JUDUL: • Harus singkat (kurang dr 12 kata), tetapi informatif. • Dapat dipecah menjadi “judul utama” dan “sub judul”. • Judul dalam bentuk pertanyaan akan sangat memikat pembacanya. Bagaimana merumuskan JUDUL sebuah Policy Brief ? Rumuskan sehingga “ BERHASIL memunculkan MINAT PEMBACANYA ” Rumuskan sedemikian rupa, sehingga pembaca menjadi BERSEMANGAT utk membaca dan memahami Policy Brief tsb. 1 Cara Perumusan
  • 13. DAFTAR ISI2 • Pembaca cerdas akan langsung menuju DAFTAR ISI, agar segera dapat menangkap intisari sebuah buku. • Karenanya: DAFTAR ISI harus detail dan informatif tetapi tetap ringkas sehingga pembacanya segera dapat:  Memahami RINCIAN garis besar substansi Policy Brief.  Memahami keterkaitan antar komponen dari Policy Brief.  Memudahkan pembaca utk “melompat” ke tiap komponen Policy Brief. Cara Perumusan
  • 14. RINGKASAN (EKSEKUTIF)3 Bagian ini dapat difokuskan untuk hanya memuat jawaban: Apa, Mengapa, Bagaimana dan oleh Siapa? • APA akar masalahnya? • MENGAPA dinilai sebagai masalah penting dan strategis? • BAGAIMANA solusinya • Oleh SIAPA solusi tersebut akan dilaksanakan? Cara Perumusan
  • 15. PENDAHULUAN4 • Isi PENDAHULUAN harus: berhasil meningkatkan minat pembacanya = “bersemangat untuk secara seksama mempelajari keseluruhan isi dari PB tsb” • Uraian di PENDAHULUAN dapat berisi jawaban dari pertanyaan berikut:  Topik (spesifik) apakah yang dibahas dalam PB ini?  Mengapa substansi yang ada pada PB ini penting dan strategis?  Mengapa pembacanya harus segera mengambil langkah tindak lanjut yang disarankan dlm PB ini? Cara Perumusan
  • 16. DESKRIPSI MASALAH5 • Permasalahan harus dapat dijelaskan secara spesifik dan terukur. Tips: Bila ternyata deskripsinya masih memunculkan pemahaman yg berbeda, maka deskripsi masalah tsb masih kurang spesifik. • Beberapa pertanyaan yg dapat dipakai utk mengarahkannya adalah sebagai berikut:  Apakah permasalahannya dan mengapa penting?  Dimana dan siapa yang terkait dengan permasalahan tersebut?  Mengapa permasalahan itu terjadi? Beri bukti2 dan contohnya.  Apa efek dari permasalahan tersebut? Beri bukti dan contohnya. Cara Perumusan
  • 17. Kita lebih sering gagal karena memecahkan masalah yg salah, daripada menemukan solusi yg salah thdp masalah yg tepat Russel L. Ackoff
  • 18. Quiz • Pelajarilah kasus: ”Test keperawanan bagi calon pelajar SMTA” • Pada kasus di atas, aspek apakah yang kurang tepat; permasalahannya, solusinya, keduanya, atau hal lainnya ? Jelaskan ! • Pada kasus di atas dimisalkan: – PERMASALAHAN = “seks bebas di kalangan pelajar dan rendahnya moral pelajar” – SOLUSI = ”Test keperawanan bagi calon pelajar SMTA”
  • 19. REKOMENDASI KEBIJAKAN6 • Kualitas rekomendasi kebijakan sangat menentukan kualitas sebuah Policy Brief. • Pada bagian ini, sebutkan dan jelaskan secara spesifik dan terukur: – Alternatif kebijakan yang dipilih (direkomendasikan) – Alternatif kebijakan lainnya. Bukan hanya kebijakan yg direkomendasikan, tetapi juga beberapa alternatif2 lainnya. • Sebutkan juga metode (cara) penentuan dan pemilihan alternatif kebijakannya. Cara Perumusan
  • 20. KESIMPULAN7 • Pada bagian ini, deskripsikan dan uraikan secara spesifik kesimpulan dan rekomendasi dari PB tersebut. • Deskripsikan dng kalimat persuasif singkat dan jelas: Atur kalimatnya agar pembaca memahami bahwa dng PB tsb, kita sedang … – Menjauhi PAIN, dan atau – Mendekati GAIN Cara Perumusan
  • 21. APENDIKS / LAMPIRAN8 • Policy brief harus dibangun dari data & informasi yg akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan. • Bila tidak dapat disajikan dalam badan PB, beberapa data & informasi pendukung dpt disajikan secara menarik pada lampiran. • Tetapi, lampiran hanya dicantumkan jika sangat diperlukan. Cara Perumusan
  • 22. DAFTAR PUSTAKA9 • Keberadaan daftar pustaka akan meningkatkan keyakinan pembaca terhadap substansi PB tersebut. • Karenanya, cantumkan 2 - 4 daftar referensi kunci yg digunakan dalam penyusunan PB tersebut. • Dapat ditambahkan juga, 2-3 daftar bacaan lanjutan (further reading) untuk peminat substansi PB tersebut. Cara Perumusan
  • 23. Efektifitas Policy Brief • Tetapi juga ditentukan oleh:  Desain atau bentuk sajiannya  Cara penyampaian (pemaparan) • Efektifitas PB tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi PB tersebut.  Bauran pemangku kepentingan yg dilibatkan; libatkanlah pihak yg berwenang dan kelompok penekan yg konstruktif