Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017. Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,

1. S E K E L U M I T
Panduan Ringkas Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Disarikan dari Permendagri 86 Tahun 2017
VERSI 2
Rusman R. Manikpsekp.ugm.ac.id | swamandiri.wordpress.com |RedesignPrimaNusantara.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 0812 100 9361

2. 1
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.3.1. Maksud 7
1.3.2. Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun Lalu
10
2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
12
2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 18
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas 19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23
BAB V PENUTUP 25
Lampiran (bila ada)

3. 2
Daftar Gambar
Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
5
Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD 6

4. 3
Daftar Tabel
Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra <nama perangkat daerah> sampai dengan Tahun <tahun
n-1><nama daerah>
Ikuti bentuk Tabel T-C.29 Permendagri 86/2017
12
Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan <nama perangkat daerah> <nama
daerah>
Ikuti bentuk Tabel T-C.30 Permendagri 86/2017
14
Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun <tahun n> <nama
daerah>
Ikuti bentuk Tabel T-C.31 Permendagri 86/2017
16
Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan /
Masyarakat di <nama perangkat daerah> Tahun <tahun n> <nama
daerah>
Ikuti bentuk Tabel T-C.32 Permendagri 86/2017
17
Tabel 3.3.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas <nama perangkat
daerah><nama daerah> Tahun <tahun n>
Ikuti bentuk Tabel T-C.33 Permendagri 86/2017
21
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun <tahun n> dan Prakiraan
Maju Tahun <tahun n+1> <nama perangkat daerah><nama
daerah>
Ikuti bentuk Tabel T-C.33 Permendagri 86/2017
24

5. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa
depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan
penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan,
tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi
hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: failing to plan is planning to
fail; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara
teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh
perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat
daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan
rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi
pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan
pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian
sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target
kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan
nasional. Lihat gambar 1.2.

6. 5
Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan
Renja PD adalah sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi
hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala
Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan
Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas
Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target
kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

7. 6
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah,
paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen
Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.
Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD
Petunjuk 1.1.
Subbab 1.1. ini dapat memuat uraian tentang:
1. Arti penting bidang urusan yang diampu oleh perangkat daerah,
2. Arti penting perencanaan untuk memastikan peningkatan kinerja bidang urusan
yang diampu oleh perangkat daerah,

8. 7
3. Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
4. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah,
5. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta
tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Renja <nama perangkat daerah> <nama daerah>
adalah sebagai berikut:
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 1.2.
Bagian ini berisi daftar: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,
dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Petunjuk 1.3.
Bagian ini berisi uraian tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Renja <nama perangkat daerah> <nama daerah> tahun <tahun
n> ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD <nama
daerah> di tahun <tahun n> melalui perencanaan kinerja tahunan.

9. 8
1.3.2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renja <nama perangkat daerah> <nama daerah> tahun
<tahun n> ini adalah: menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil:
a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran <nama
perangkat daerah> <nama daerah> untuk memastikan pencapaian target tahunan
Renstra <nama perangkat daerah> dan RPJMD <nama daerah> di tahun < tahun
n>;
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun <tahun n> yang hasilnya akan
dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
<sebutkan nama urusan yang diampu> dan laporan kinerja.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Petunjuk 1.4.
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen Renja.
Sistematika penulisan Rencana Kerja <nama perangkat daerah> <nama daerah>
tahun < tahun n> adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra
Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review
terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat.

10. 9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan
sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan
Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat
Daerah.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program
Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat
Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

11. 10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja <nama perangkat daerah>
tahun <tahun n-2> dan perkiraan capaiannya di tahun <tahun n-1> serta capaian Renstra
<nama perangkat daerah> tahun <tahun n-1>.
Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah tabel 2.1 yang
memuat rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra <nama
perangkat daerah> sampai dengan tahun <tahun n-1> <nama daerah>. Tabel 2.1 tersebut
ditempatkan pada subbab 2.1.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 2.1.
Subbab 2.1. ini memuat dua (2) subbab lagi, yaitu:
1. Subbab 2.1.1. yang diberi judul Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu (tahun n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (tahun
n-1)”; dan
2. Subbab 2.1.2. yang diberi judul Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun
Lalu (tahun n-2)”
Bentuk tabel yang digunakan untuk menjelaskan subbab 2.1.1 dan subbab 2.1.2
adalah seperti Tabel T-C.29 (lihat di bagian bawah) dan dapat ditempatkan pada
subbab 2.1.1.
Dalam Renja, tabel T-C.29 yang diarahkan oleh Permendagri 86/2017, diubah
penomorannya menjadi “Tabel 2.1” dan diberi judul “Rekapitulasi Evaluasi Hasil

12. 11
Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra <nama perangkat daerah> sampai
dengan Tahun …. <sebutkan tahun n-1><nama daerah>”.
Sumber data dan informasi untuk menjelaskan kedua subbab tersebut adalah hasil:
1. laporan kinerja (LAKIN atau LAKIP) SKPD Tahun Lalu; dan/atau
2. laporan triwulanan realisasi APBD Tahun Berjalan untuk SKPD yang
bersangkutan, hingga triwulan terakhir saat penyusunan Renja SKPD.
Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD, maka
penyusunan Renja harus didasarkan pada:
• Renstra PD,
• Laporan kinerja (LAKIN atau LAKIP) SKPD Tahun Lalu; dan/atau,
• Laporan triwulanan realisasi APBD Tahun Berjalan untuk SKPD yang
bersangkutan, hingga triwulan terakhir saat penyusunan Renja SKPD.
Catatan tambahan: Misalkan kita sedang menyusun Renja 2019. Dalam pemisalan
ini, Renja 2019 (= n) tersebut disusun di tahun 2018; sedangkan tahun 2019 adalah
pelaksanaannya. Karena itu maka maksud dari “TAHUN LALU” adalah “tahun
2017” yaitu tahun n – 2, dan maksud dari “TAHUN BERJALAN” adalah “tahun
2018”, yaitu tahun n - 1.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

13. 12
2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2)
dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (tahun n-1)
Hasil pelaksanaan Renja <nama perangkat daerah> tahun < tahun n-2> dan perkiraan
capaiannya di tahun <tahun n-1> adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di bawah
ini.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra <nama
perangkat daerah> sampai dengan Tahun <tahun n-1><nama daerah>
Tabel T-C.29.
Bentuk Tabel T-C.29, yang dapat
ditempatkan pada subbab 2.1.1.,
untuk dijelaskan pada subbab
2.1.1. dan subbab 2.1.2.
2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2)
Capaian hasil pelaksanaan Renstra <nama perangkat daerah> hingga tahun lalu
<tahun n-2> adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. 13
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator
Kinerja Kunci) <nama perangkat daerah> hingga tahun berjalan <tahun n-1> adalah seperti
yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 2.2.
Subbab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
yang disajikan mengikuti bentuk tabel Tabel T-C.30, yaitu pencapaian berdasarkan:
1. indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standar Prosedur
dan Kriteria) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal);
2. maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) yaitu indikator kinerja utama yang
mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan BELUM mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih
dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan
indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta
norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Dalam hal perangkat daerah TIDAK memiliki indikator SPM dan/atau IKK, maka
subbab 2.2. ini menguraikan pencapaian target:
1. indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang dapat
dipakai sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang urusan yang diampu oleh perangkat daerah, dan/atau
2. indikator yang telah ditetapkan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Tambahan informasi: Sumber informasi untuk menjelaskan “Analisis Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah“ adalah hasil laporan kinerja (LAPKIN atau LAKIP)
tahunan Perangkat Daerah dan/atau laporan triwulanan realisasi APBD untuk
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

15. 14
Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan <nama perangkat daerah>
<nama daerah>
Tabel T-C.30.
Bentuk Tabel T-C.30
untuk dijelaskan pada
subbab 2.2.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 2.3.
Subbab 2.3 ini berkaitan dengan isi Bab 3, yaitu di subbab 3.2. Substansi pokok dari
subbab 2.3 ini adalah perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah.
Nantinya, di subbab 3.2, rumusan isu-isu penting di subbab 2.3 ini akan dikaitkan
dengan target kinerja sasaran Renstra perangkat daerah untuk memformulasikan
sasaran Renja perangkat daerah dan program dan kegiatan prioritas
dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.
Proses identifikasi isu-isu penting tersebut adalah dengan menjawab pertanyaan
kunci berikut ini:
1. Hal kristis apakah yang harus direspon untuk meningkatkan kinerja pelayanan
perangkat daerah dan atau optimalisasi pencapaian target Renstra?;

16. 15
2. Permasalahan dan hambatan apakah yang dihadapi dalam peningkatan kinerja
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah?;
Solusi untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut dapat berupa:
• perbaikan bentuk (desain) program/kegiatan yang telah ada di Renstra
SKPD, dan/atau
• pengusulan program/kegiatan yang baru, dan/atau
• perbaikan tata cara kerja internal yaitu melalui penyepakatan “aturan main”
yang lebih baik di internal perangkat daerah.
3. Apakah dampak dari permasalahan dan hambatan atau hal kritis tersebut
terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development
Goals)?
4. Apakah tantangan dan peluang yang yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja
pelayanan Perangkat Daerah?
Hasil yang didapat dari keempat pertanyaan kunci tersebut diformulasikan sebagai
isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
Tambahan informasi: Makna “ISU-ISU PENTING” dalam judul subbab 2.3 ini dapat
dipersamakan dengan makna “ISU STRATEGIS”.
Dengan demikian, “ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH” adalah:
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, karena dampaknya
yang signifikan bagi kinerja perangkat daerah dan bagi Daerah, dengan karakteristik
bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa
yang akan datang.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka bentuk respon perangkat daerah
terhadap isu-isu penting tersebut dirumuskan dalam program dan kegiatan prioritas
dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.

17. 16
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 2.4.
Subbab 2.4 ini berisi review terhadap Ranwal RKPD dengan menggunakan bentuk
tabel seperti Tabel T-C.31.
Proses review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan pencapaian target Renstra dan
mengatasi rumusan isu-isu penting di subbab 2.3.
Semua temuan review harus disajikan dan dijelaskan dalam subbab 2.4 ini.
Misalnya: terdapat perbedaan antara rumusan program dan kegiatan perangkat
daerah dalam Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, atau adanya program
dan kegiatan yang sudah cocok namun besarannya berbeda; dan seterusnya.
Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun <tahun n>
<nama daerah>
Tabel T-C.31.
Bentuk Tabel T-C.31
untuk dijelaskan pada
subbab 2.4.

18. 17
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 2.5.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan
masyarakat atau para pemangku kepentingan. Usulan yang ditelaah terutama yang
diusulkan melalui jalur musrenbang atau jalur lain yang telah terlembaga.
Hal yang perlu dideskripsikan subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses diterimanya (masuknya) usulan program/kegiatan
tersebut;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Usulan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan itu disajikan dalam
tabel yang berbentuk seperti Tabel T-C.32.
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan /
Masyarakat di <nama perangkat daerah> Tahun <tahun n>
<nama daerah>
Tabel T-C.32.
Bentuk Tabel T-C.32
untuk dijelaskan pada
subbab 2.5.

19. 18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 3.1.
Subbab 3.1 ini menguraikan hasil telaahan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 3.2.
Subbab 3.2 ini berisi rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah (yang telah dijelaskan pada subbab 2.3 di atas) yang
dikaitkan dengan target kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Pelajari juga Petunjuk 2.3 di bagian atas.

20. 19
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
Tabel 3.3.1. di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program
Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan <nama perangkat daerah> <nama
daerah> <tahun n>.
Program Pembangunan Daerah <nama daerah> adalah Program Strategis Daerah
yang dilaksanakan oleh <nama perangkat daerah> sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD <nama daerah> di tahun <tahun n>.
Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah:
1. . . .
2. . . .
. . .
Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh <nama
perangkat daerah> di tahun <tahun n> berjumlah:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah
sebesar Rp <tulisakan total nilai rupiahnya>. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3.1. di bawah.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 3.3.
Subab 3.2. ini berisi penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan.
Misal:
▪ Pencapaian visi
dan misi KDH,
▪ Pencapaian
SDGs,
▪ Pengentasan
kemiskinan,
▪ Pencapaian NSPK
dan SPM,
▪ Pendayagunaan potensi
ekonomi daerah,
▪ Pengembangan daerah
terisolir,
▪ dan sebagainya.

21. 20
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
▪ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).
▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-
C.33.
Catatan tambahan: Program dan kegiatan yang dijelaskan pada subbab 3.3. ini
adalah PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS, yaitu: yang terkait secara
langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
Karena itu, maka isi Tabel T-C.33. terkait dengan hasil hitungan pada Tabel T-
B.36.
Program dan Kegiatan Prioritas yang TELAH disajikan dalam subbab 3.3. ini,
disajikan kembali pada Bab IV Renja Perangkat Daerah bersama dengan program
yang tidak prioritas dan program rutin.

22. 21
Tabel 3.3.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
<nama perangkat daerah><nama daerah> Tahun <tahun n>
Tabel T-C.33.
Bentuk Tabel T-C.33. untuk
dijelaskan pada subbab 3.3.
Tabel T-C.36.
Bentuk Tabel T-B.36 ada di bagian bawah.

23. 22
Tabel T-C.36.
Bentuk Tabel T-C.36
untuk dijelaskan Program
Prioritas pada subbab 3.3.

24. 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan <nama perangkat daerah> <nama daerah> <tahun n> adalah
seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program
Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk
mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD <nama perangkat daerah> dan RPJMD
<nama daerah>.
Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh <nama perangkat
daerah> di tahun <tahun n> adalah sebanyak:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah
sebesar Rp <tulisakan total nilai rupiahnya>. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk 4
Dalam bagian ini ditampilkan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah, yaitu:
• Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah,
• Program Perangkat Daerah yaitu program rutin Sekretariat PD, yaitu program
dan kegiatan yang ada pada setiap perangkat Daerah, dan
• Program lain yang tidak terkait secara langsung dengan pencapaian Indikator
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Penyajian program dan kegiatan tersebut mengikuti bentuk Tabel T-C.33 seperti
yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

25. 24
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun <tahun n>
dan Prakiraan Maju Tahun <tahun n+1>
<nama perangkat daerah><nama daerah>
Tabel T-C.33. juga untuk BAB IV Renja
Memuat SEMUA program dan kegiatan Perangkat
Daerah, yaitu: Program Rutin Sekretariat PD,
Program Pembangunan Daerah (yang telah
disajikan di Bab III), dan Program Perangkat
Daerah yang tidak terkait langsung dengan IKD.

26. 25
BAB V PENUTUP
Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang <nama urusan pemerintahan> sama dengan
merencanakan kegagalan <nama perangkat daerah>.
Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian
target kinerja Renstra <nama perangkat daerah> dan RPJMD <nama daerah> di tahun
<tahun n>. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja <nama perangkat
daerah> <tahun n>.
Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran
(RKA) <nama perangkat daerah> <nama daerah> > untuk optimalitas dan memastikan
pencapaian target tahunan Renstra <nama perangkat daerah> dan RPJMD <nama daerah>
di tahun < tahun n>.
Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan
inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra <nama perangkat daerah>
<nama daerah> dapat dicapai.
Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi
juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil
pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan
evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian
pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan <nama
perangkat daerah> untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving
(memperbaiki) kinerja.
Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan
perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada
perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan
pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian
programnya.

27. 26
Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat
mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya
sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di
luar pemerintahan.
Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal
berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra
<nama perangkat daerah> dan RPJMD <nama daerah> di tahun < tahun n>.
Demikian Renja <nama perangkat daerah> <nama daerah> tahun <tahun n> ini.
Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin … Aamiin YRA.
Bagimu Negeri . . .
Jiwa Raga Kami.
<Tempat dan Tanggal Dokumen>
Kepala <nama perangkat daerah>
<tandan tangan dan cap pemerintah daerah>
<Nama lengkap Kepala PD>
NIP. < . . . . . . . . . . . . . .. . >
Petunjuk 5
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
B Kaidah-kaidah pelaksanaan.
C Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama
Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta
cap pemerintah daerah yang bersangkutan.