Apakah INDIKATOR SUKSES Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Istimewa Yogyakarta?

1. Rusman R. Manikswamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361
Terwujudnya Pelayanan Publik
yang ISTIMEWA
SEKELUMIT DRAFT UNTUK DISKUSI
Lembaga Ombudsman
Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Daftar Isi
• Sekilas tentang tugas pokok dan wewenang LO DIY
Slide # 3  # 7
• Indikator sukses LO DIY dan peran para pihak
dalam peningkatan kualitas yanblik dan kualitas
tata kelola usaha
Slide # 8  # 17
• Hak dan kewajiban masyarakat dan penyelenggara
pelayanan publik
Slide # 18  # 23

3. Apakah Lembaga Ombudsman
Daerah Istimewa Yogyakarta?
• Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta = LO
DIY adalah lembaga mandiri dan independen,
• Dibentuk oleh Pemda Provinsi DIY,
• Berfungsi dalam: pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat
thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
untuk mewujudkan demokratisasi,
• Di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. 6 Tugas Pokok LO DIY [1/2]
1. Menyusun program kerja Lembaga Ombudsman DIY.
2. Menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan
dari penyelenggara pemerintahan daerah, dlm memberikan
pelayanan kpd masyarakat yg dirasakan tidak adil, diskriminatif,
tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum.
3. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai
penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Sumber: http://www.lod-diy.or.id/index.php/halaman-utama/tugas-dan-wewenang, diakses Rabu 19 Nov 2014, jam 11.38

5. 4. Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas,
wewenang, dan program kerja Ombudsman Daerah kepada
seluruh masyarakat di Daerah.
5. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dng berbagai lembaga
baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka mendorong dan
mewujudkan pemerintahan daerah yg bersih dan bebas dari KKN,
penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-
wenang.
6. Membuat Laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur
terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan
per-UU-an yang berlaku.
Sumber: http://www.lod-diy.or.id/index.php/halaman-utama/tugas-dan-wewenang, diakses Rabu 19 Nov 2014, jam 11.38
6 Tugas Pokok LO DIY [2/2]

6. Wewenang LO DIY [1/2]
1. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor,
terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang
disampaikan kepada LO DIY.
2. Melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain
yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari isi pengaduan.
3. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis kpd Pemda berkaitan
dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan
daerah yg bersih dan bebas dari KKN, penyalahgunaan kekuasaan atau
jabatan dan tindakan sewenang-wenang sesuai dengan peraturan perUUan
dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah.
4. Membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam
rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak.
Sumber: http://www.lod-diy.or.id/index.php/halaman-utama/tugas-dan-wewenang, diakses Rabu 19 Nov 2014, jam 11.38

7. Wewenang LO DIY [2/2]
5. Memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-
pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah
6. Mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah
mendapat kepastian hukum.
7. Mengusulkan kepada DPRD Provinsi DIY, DPRD Kabupaten/Kota dan atau
kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk atau mengadakan
penyempurnaan terhadap Perda Provinsi DIY, Perda Kabupaten/Kota, dan
Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota atau Keputusan DPRD DIY,
Keputusan DPRD Kabupaten/Kota.
Sumber: http://www.lod-diy.or.id/index.php/halaman-utama/tugas-dan-wewenang, diakses Rabu 19 Nov 2014, jam 11.38

8. Apakah Indikator Sukses LO DIY?
• Dari TUGAS POKOK dan WEWENANG itu, apakah
indikator sukses LO DIY?
• Kejelasan INDIKATOR SUKSES ini akan
memudahkan LO DIY dalam perumusan dan
pelaksanaan rencana aksinya.
• Sehingga, LO DIY dapat berkontribusi dalam
peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
di DIY

9. Indikator Sukses LO DIY [1/4]
1. Mediasi aduan dari masyarakat sesuai SOP mediasi Hasil
mediasi win2 solution berbasis kebenaran dan
keadilan yg ditindaklanjuti, sehingga:
1.1. Berkurangnya kasus maladministrasi dan KKN
1.2. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
IKK = Indikator Kinerja Kunci
Jadi, IKK-1 = Hasil mediasi yg tepat syarat, yg ditindaklanjuti
oleh para pihak terkait, utk peningkatan kualitas yanblik

10. Indikator Sukses LO DIY [2/4]
2. Investigasi inisiatif LO DIY ttg:
2.1. Penilaian kualitas persyaratan penyelenggaraan yanblik
Tersusunnya RKTL konkret untuk peningkatan kualitas
yanblik Rumusan RKTL ttg peran dan fungsi
konkret yg harus dilaksanakan oleh para pihak
terkait untuk peningkatan kualitas yanblik.
RKTL = Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
Jadi, IKK-2 = Rekomendasi fungsionalisasi stakeholders, yg
ditindaklanjuti oleh para pihak (stakeholders).
Catatan: LO DIY harus bekerja sama dengan Inspektorat dan Biro / Bagian Organisasi
Setda untuk memantau kinerja pelaksanaan RKTL tersebut.

11. Indikator Sukses LO DIY [3/4]
3. Sosialisasi tentang tupoksi LO dan YANBLIK, sehingga Masyarakat:
2.1.Paham dan sadar ttg hak dan kewajibannya dlm
penyeleng-garaan yanblik serta ketentuan standar
pelayanan (= IKK-3) Pelayanan publik terselenggara dengan
baik.
2.2.Memahami syarat dan mekanisme pelaporan ke para pihak yg
berwenang dan/atau LO DIY Laporan masyarakat yg tepat
sasaran, konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan
(= IKK-4) Aduan salah sasaran dan bersifat surat kaleng
berkurang.
2.3.Mengetahui tindak lanjut hasil mediasi yg telah
dilaksanakan (= IKK-5) Akseptasi thdp LO DIY dan SKPD
meningkat

12. Indikator Sukses LO DIY [4/4]
4. Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan LO DIY pada
Gubernur DIY dan DPRD DIY sehingga:
4.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja LO DIY.
4.2. Informasi laporan digunakan sebagai feedback peningkatan
kualitas pelayanan LO DIY di tahun berikutnya.
Jadi, IKK-6 = Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan
Kinerja LO DIY yang tepat syarat.

13. Untuk Visi di atas, DRAFT indikator sukses LO DIY adalah:
IKK 1: Hasil mediasi yg tepat syarat, yg ditindaklanjuti oleh para pihak terkait utk
peningkatan kualitas yanblik
IKK 2: Rekomendasi fungsionalisasi stakeholders yg ditindaklanjuti oleh para
pihak (stakeholders).
Terwujudnya YANBLIK yang Istimewa
IKK 3: Masyarakat yg sadar hak & kewajibannya dlm
standar yanblik
IKK 4: Laporan masyarakat yg tepat sasaran,
konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan
IKK 5: Masyarakat mengetahui aduan yg berhasil
ditindaklanjuti
IKK 6: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan
Kinerja LO DIY yg tepat syarat

14. Pembagian Tugas di LO DIY
• Pokja Bidang Penanganan Laporan
– IKK 1: Hasil mediasi yg tepat syarat, yg ditindaklanjuti oleh para pihak
terkait utk peningkatan kualitas yanblik
• Pokja Bidang Penelitian dan Pengembangan
– IKK 2: Rekomendasi fungsionalisasi stakeholders yg ditindaklanjuti oleh
para pihak (stakeholders).
• Pokja Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan
– IKK 3: Masyarakat yg sadar hak dan kewajibannya dlm standar yanblik
– IKK 4: Laporan masyarakat yg tepat sasaran, konstruktif dan dapat
dipertanggungjawabkan
– IKK 5: Masyarakat mengetahui aduan yg berhasil ditindaklanjuti
• Sekretariat
– IKK 6: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja LO DIY yg
tepat syarat
IKK = Indikator Kinerja Kunci tiap Bidang yang mendukung pencapaian indikator sukses LO DIY dalam Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

15. Peran Para Pihak dalam Peningkatan Kualitas
Yanblik dan Kualitas Tata Kelola Usaha
• Ada banyak pihak yang menentukan kualitas yanblik dan
kualitas tata kelola usaha.
• Para pihak yang fungsional dan sinergis secara
berkesinambungan = merupakan syarat untuk
mewujudkan yanblik dan tata kelola usaha yang istimewa.
• LO DIY harus meningkatkan sinergitas yg
berkesinambungan dari peran dan fungsi para pihak
tersebut.
• Siapa dan apakah peran dan fungsi para pihak tersebut?
Lihat slide berikutnya.

16. Peran Para Pihak dalam Peningkatan
Kualitas Yanblik
Memahami hak dan kewajibannya sesuai ketentuan dalam
Standar Pelayanan
Masyarakat2
Bersungguh2 menyelenggarakan SAKIP dan SPIP untuk
peningkatan kinerja, khususnya pelayanan publiknya
SKPD3
Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan yang
berkualitas dalam mendorong peningkatan kualitas
pelayanan publik.
DPRD6
Optimal dalam pembinaan SAKIP dan SPIP di tiap SKPDInspektorat5
Optimal dalam pembinaan kualitas yanblik (Fasilitasi
Penyusunan SP, Audit SP, dan Penilaian IKM)
Biro / Bagian
Organisasi
4
Bahagia dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan (SP)
dan monev kinerja yanbliknya
Unit Penyelenggara
yanblik
1
KONDISI IDEALPARA PIHAKNO

17. Peran Para Pihak dalam Peningkatan
Kualitas Tata Kelola Usaha
Pelayanan BPOM, YLKI, OJK, SKPD, Asosiasi Pengusaha, KPID
yg prima.
Lembaga Pengawas3
Memahami hak dan kewajibannya sesuai ketentuan dalam UU
Perlindungan Konsumen
Masyarakat2
Bersungguh2 menyelenggarakan SAKIP dan SPIP untuk
peningkatan kinerja, khususnya pelayanan publiknya
SKPD4
Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan yang berkualitas
dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
DPRD7
Optimal dalam pembinaan SAKIP dan SPIP di tiap SKPDInspektorat6
Optimal dalam pembinaan kualitas yanblik (Fasilitasi
Penyusunan SP, Audit SP, dan Penilaian IKM)
Biro / Bagian
Organisasi
5
Berperilaku sesuai ATURAN yang bukan hanya berorientasi
pada PROFIT, tetapi juga PLANET dan PEOPLE
Per-usaha-an1
KONDISI IDEALPARA PIHAKNO

18. Kewajiban Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kewajiban Masyarakat
a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana
dipersyaratkan dalam standar pelayanan,
b. Menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan
Publik;
c. Mematuhi peraturan yang terkait dengan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan
d. Memberikan prioritas/mendahulukan pelayanan kepada
kelompok rentan.

19. Hak Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
a. mendapat pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan berkualitas,
b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan,
c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan,
d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan,
e. mendapatkan jaminan pengelolaan pengaduan terhadap pengaduan
yang diajukan,
f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhanpelayanan,
g. menyarankan kepada Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk
memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai
dengan standar pelayanan;
1 / 2

20. Hak Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Hak Masyarakat
h. mengadukan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang
melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan;
i. menerima informasi lengkap terkait dengan pelayanan;
j. berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan penetapan standar
pelayanan, kode etik, dan peraturan yang terkait dengan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
k. menyampaikan keberatan terhadap proses penyusunan dan
substansi standar pelayanan yang merugikan;dan
l. menggugat Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap
merugikan;
2 / 2

21. Hak Penyelenggara Yanblik
a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak
berwenang;
b. Melakukan kerjasama;
c. Mengelola anggaran pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;
d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan
gugatan yang tidak sesuai; dan
e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

22. Kewajiban Penyelenggara Yanblik
a. Menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan;
b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat
Pelayanan;
c. Memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
d. Menempatkan Pelaksana yang berkompeten;
e. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan
Publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang prima;
f. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-
asas penyelenggaraan Pelayanan Publik;
1 / 2

23. Kewajiban Penyelenggara Yanblik
g. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan
tanggungjawabnya;
h. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;
i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan yang
diselenggarakan kepada Pembina;
j. Memberikan informasi lengkap terkait dengan pelayanan;
dan
k. Mengelola pengaduan masyarakat.
2 / 2