SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
- 9 -
Info Singkat
© 2009, Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
www.pengkajian.dpr.go.id
ISSN 2088-2351
Vol. VIII, No. 06/II/P3DI/Maret/2016KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis
ABORSI DAN HAK KESEHATAN
REPRODUKSI PEREMPUAN
Sali Susiana*)
Abstrak
Sampai saat ini aborsi tidak aman (unsafe abortion) akibat kehamilan yang tidak
diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu
(AKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi
hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan
medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia
dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang
bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong
pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya
aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat diwujudkan.
Pendahuluan
	Hari Perempuan Internasional yang
diperingati setiap tanggal 8 Maret dapat dijadikan
sebagai momentum untuk melihat kembali
bagaimana kondisi perempuan Indonesia saat ini.
Ratusan aktivis perempuan yang tergabung dalam
Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan
(GPMK) memperingati hari tersebut dengan
melakukan aksi damai dan mendeklarasikan 4
tuntutan. Dua di antaranya adalah (1) mendesak
pemerintah dan parlemen untuk mendukung
pencapaian SDGs untuk mengakhiri ketimpangan
dan tidak meninggalkan satu pun rakyat
Indonesia; dan (2) menuntut pemerintah dan
parlemen memberikan akses seluas-luasnya bagi
perempuan dan mengakhiri ketimpangan di
berbagai bidang.
SDGs merupakan bentuk penyempurnaan
dari Millenium Development Goals (MDGs)
dan dicanangkan untuk melanjutkan tujuan
utama MDGs yang belum tercapai. Dalam
SDGs, mencapai kesetaraan gender dan
memberdayakan semua perempuan dan anak
perempuan merupakan agenda kelima. Untuk
mencapai kesetaraan gender tersebut, salah satu
aspek yang masih perlu mendapat perhatian
adalah aspek kesehatan, antara lain kesehatan
reproduksi. Salah satu yang masih menjadi
permasalahan dalam kesehatan reproduksi
*)	 Peneliti Utama Studi Khusus Gender pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
	 Email: sali_susiana@yahoo.com.
- 10 -
perempuan selama ini adalah unsafe abortion
(aborsi yang tidak aman), yang banyak dilakukan
karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan.
Berdasarkan hasil penelitian Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta (PKBI DIY) pada tahun 2015,
sebanyak 53-55 orang perempuan Indonesia
meninggal karena unsafe abortion, yang
menyumbang 11-14 % AKI di Indonesia. AKI
merupakan indikator kualitas kesehatan ibu di
suatu negara. Indonesia gagal mencapai target
AKI MDGs sebesar 102/100.000 kelahiran.
Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan
(SDKI) tahun 2012, AKI Indonesia masih sebesar
390/100.000 kelahiran, dan angka ini masih
tergolong tinggi dibandingkan negara-negara
ASEAN lainnya.
Tulisan ini berusaha untuk menguraikan
kaitan antara unsafe abortion sebagai salah
satu penyebab AKI dan hak kesehatan
reproduksi perempuan serta upaya preventif
yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKI.
	
Hak Reproduksi Perempuan
Isu tentang kesehatan reproduksi
perempuan telah diakui secara internasional
sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun
1968 di Teheran, berlanjut dengan Deklarasi
Meksiko Tahun 1975 sebagai hasil Konferensi
Wanita se-Dunia ke-1, dan diperkuat
dengan Konferensi Wanita se-Dunia ke-2 di
Kopenhagen, ke-3 di Nairobi dan ke-4 di Beijing
(Anita Rahman, 2006). Hak perempuan atas
kesehatan reproduksi juga dijamin dalam
Pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women/ CEDAW)
yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada
tanggal 24 Juli 1984.
	Konferensi Internasional tentang
Kependudukan dan Pembangunan (International
Conference on Population and Development/
ICPD) tahun 1994 di Kairo merumuskan kesehatan
reproduksi sebagai ”keadaan sehat dan sejahtera
secara fisik, mental, dan sosial bukan karena
ketiadaan penyakit dan kecacatan yang berkaitan
dengan fungsi, sistem, dan proses-prosesnya.”
	Indonesia merupakan salah satu
negara peserta dalam konferensi ICPD dan
berkomitmen untuk melaksanakan hasil
konferensi, yaitu 10 program kesehatan yang
meliputi: (1) pelayanan sebelum, semasa
kehamilan, dan pascakehamilan; (2) pelayanan
kemandulan; (3) pelayanan KB yang optimal;
(4) pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS; (5)
pelayanan aborsi; (6) pelayanan dan pemberian
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang
berkaitan dengan kesehatan reproduksi; (7)
pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi
remaja; (8) tanggung jawab keluarga; (9)
peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan;
dan (10) pelayanan kesehatan lansia (Idrus,
2006; 251). Di samping 10 program kesehatan
reproduksi tersebut, dalam Deklarasi ICPD juga
diakui adanya 4 hak reproduksi perempuan,
yaitu:
1.	 Kesehatan reproduksi sebagai komponen
dari kesehatan secara keseluruhan, sepanjang
siklus hidup, baik bagi laki-laki maupun
perempuan;
2.	 Pengambilan keputusan yang terkait dengan
reproduksi, termasuk pilihan sukarela
dalam pernikahan, pembentukan keluarga
dan penentuan jumlah anak, waktu dan
jarak kelahiran, dan hak untuk memiliki
akses kepada informasi dan sarana yang
dibutuhkan untuk latihan pilihan sukarela;
3.	 Kesetaraan dan keadilan untuk laki-laki dan
perempuan untuk memungkinkan individu
membuat pilihan bebas dan informasi
di semua bidang kehidupan, bebas dari
diskriminasi berdasarkan gender;
4.	 keamanan seksual dan reproduksi, termasuk
kebebasan dari kekerasan seksual dan
pemaksaan, dan hak untuk privasi.
Keempat hak reproduksi ini dikukuhkan
lagi dalam Deklarasi Beijing Tahun 1995 dalam
Pasal 96. Tujuan utama dua kesepakatan
internasional tersebut adalah untuk mengurangi
AKI dan kesakitan/kecacatan akibat unsafe
abortion.
Masalah kesehatan reproduksi, termasuk
aborsi, di Indonesia telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. Aborsi dalam undang-
undang ini secara tegas dilarang. Hal itu diatur
dalam Pasal 75 ayat (1). Namun demikian
dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa
aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi
medis yang menunjukkan bahwa kehamilan
akan mengancam nyawa ibu dan janin atau
kehamilan akibat perkosaan, yang diatur
dalam Pasal 75 ayat (2a) dan (2b). Selanjutnya
untuk melaksanakan amanat undang-undang
tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan
- 11 -
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi (PP Kespro). Terbitnya
PP ini kemudian mendapatkan reaksi yang
beragam dari berbagai kalangan masyarakat,
karena kemudian dikaitkan dengan isu aborsi.
Klausul terkait aborsi terdapat pada Pasal
31 yang intinya menyatakan bahwa aborsi
hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi
kedaruratan medis atau kehamilan akibat
pemerkosaan.
Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa
dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40
hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Ketentuan usia kehamilan maksimal 40 hari
ini telah merujuk pada Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.
Penentuan aborsi dan pelaksanaannya diatur
secara ketat dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal
38. Sebagai contoh, penentuan indikasi medis
ditentukan oleh tim kelayakan aborsi, harus ada
bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli,
aborsi harus dengan persetujuan perempuan
hamil, serta konseling sebelum dan sesudah
aborsi.
Unsafe Abortion dan Kehamilan yang
Tidak Diinginkan
Sampai saat ini perempuan masih rentan
terhadap tindakan unsafe abortion. Aborsi tidak
aman ini merupakan salah satu faktor penyebab
tingginya AKI di Indonesia dan negara-negara
lainnya, terutama negara berkembang. World
Health Organization (WHO) memperkirakan
10-50% disebabkan oleh aborsi (Maria Ulfah
Anshor dan Abdullah Ghalib, 2004).
	 WHO (1998) mendefinisikan unsafe
abortion sebagai prosedur penghentian kehamilan
oleh tenaga kurang terampil (tenaga medis/
nonmedis), alat tidak memadai, dan lingkungan
tidak memenuhi syarat kesehatan. Umumnya
unsafe abortion terjadi karena terjadinya
kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
Dari perspektif feminisme, KTD memang
masih menjadi salah satu permasalahan
reproduksi dan seksualitas perempuan. Mengutip
Oka Negara (2005), KTD selalu menimbulkan
konflik yang mendalam dalam diri perempuan
yang mengalami, karena harus mengambil
keputusan untuk meneruskan atau tidak
meneruskan kehamilannya. KTD dapat dialami
korban perkosaan, mereka yang tidak mapan
secara ekonomi sehingga kesulitan membiayai
kebutuhan bayi, atau mereka yang hamil di luar
nikah. KTD di luar nikah ada hubungannya
dengan perilaku seks bebas/perilaku seks
pranikah yang mengakibatkan risiko KTD.
Sebanyak 60% remaja pernah mengalami
kehamilan yang berakhir aborsi, dan 13% di
antaranya berakibat kematian (Yeni Lucin, tanpa
tahun). Data lain menunjukkan bahwa setiap
tahun lebih dari 65 ribu perempuan berusia
remaja meninggal karena aborsi yang tidak aman
(Oka Negara, 2005). Dengan aborsi, perempuan
berharap dapat menghilangkan trauma, rasa
malu, atau beban yang akan dipikul jika harus
melahirkan bayinya. Akan tetapi, mengingat di
Indonesia aborsi hanya dapat dilakukan dalam
kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi
kedaruratan medis atau kehamilan akibat
pemerkosaan, maka banyak perempuan yang
melakukan aborsi ilegal, yang keamanannya tidak
terjaga.
	
Upaya Preventif
	 Mengingat tindakan aborsi di Indonesia
dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka
upaya yang dapat dilakukan adalah yang
bersifat preventif. Mengacu kepada PP Kespro,
pelayanan kesehatan reproduksi harus dilakukan
sedini mungkin, yaitu sejak remaja. Pelayanan itu
diberikan melalui layanan kesehatan reproduksi
remaja. Pada masa pubertas ini tubuh dan
hormon seksual berkembang pesat. Proses
perubahan yang cepat di satu sisi dan minimnya
informasi di sisi lain membuat remaja rentan
dan beresiko terhadap kesehatan reproduksi
dan seksual, sehingga mereka memerlukan
pendidikan kesehatan reproduksi sesuai masalah
dan tahapan tumbuh kembang remaja serta
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender,
mempertimbangkan moral, nilai agama, dan
perkembangan mentalnya.
Pelayanan kesehatan reproduksi remaja ini
bertujuan untuk: (1) mencegah dan melindungi
remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku
berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap
kesehatan reproduksi; dan (2) mempersiapkan
remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi
yang sehat dan bertanggung jawab. Pelayanan
kesehatan reproduksi remaja ini dilaksanakan
melalui pemberian: komunikasi, informasi, dan
edukasi; konseling; dan pelayanan klinis medis.
Selain itu, layanan kesehatan masa pra-
kehamilan, selama kehamilan, persalinan, pasca-
melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan
seksual, dan kesehatan sistem reproduksi
juga diperlukan untuk menjamin perempuan
mendapat layanan kesehatan yang baik. Upaya
ini antara lain dilakukan dalam bentuk pelayanan
pengaturan kehamilan, kontrasepsi, dan
- 12 -
kesehatan seksual. Dengan seluruh pelayanan
kesehatan reproduksi sejak remaja hingga
pasca-melahirkan ini diharapkan KTD dapat
dicegah dan pada akhirnya AKI dapat menurun.
Penutup
Tingginya kasus unsafe abortion
mengindikasikan bahwa masalah kesehatan
reproduksi merupakan masalah yang bersifat
lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh
kementerian dan dinas yang menangani bidang
kesehatan saja. Sebagai contoh, untuk pendidikan
kesehatan reproduksi remaja, dapat melibatkan
pihak sekolah. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan selama
ini telah bekerja sama untuk melaksanakan
program kesehatan reproduksi dengan
menerbitkan Buku Kesehatanku untuk siswa SMP
dan SMA. Program ini dapat mengenalkan siswa
kepada hak kesehatan reproduksi. Upaya lain
yang dapat dilakukan adalah memasukkan materi
mengenai kesehatan reproduksi yang terintegrasi
ke dalam beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu
Pengetahuan Alam serta Pendidikan Jasmani dan
Kesehatan, sesuai dengan usia siswa.
Seluruh pemangku kepentingan terkait
juga perlu terus melakukan sosialisasi dan
meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi
sedini mungkin, yaitu sejak remaja. Sosialisasi
mengenai kesehatan reproduksi harus ditekankan
pada layanan kesehatan reproduksi, melalui
layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan
masa pra-kehamilan, selama kehamilan,
persalinan, pasca-melahirkan, layanan
kontrasepsi, kesehatan seksual, dan kesehatan
sistem reproduksi.
Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki,
DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk
meningkatkan implementasi Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
PP Kespro, khususnya yang terkait dengan upaya
preventif untuk mencegah terjadinya unsafe
abortion, sehingga pada akhirnya AKI dapat
diturunkan dan target SDGs dapat diwujudkan.
Referensi
Anshor, Maria Ulfah, dan Ghalib, Abdullah. (2004).
Fiqih Aborsi: Review Kitab Klasik dan
Kontemporer. Jakarta: Mitra Inti, Fatayat
NU, dan the Ford Foundation.
Antara, Oka. (2005). “Mengurai Persoalan
Kehidupan Seksual dan Reproduksi
Perempuan” dalam Jurnal Perempuan No.
41, Seksualitas. Jakarta: Yayasan Jurnal
Perempuan, Mei. “Angka Kematian Ibu
di Indonesia Tertinggi di Asean”, http://
mitrainti.org/?q=node/93, diakses 17 Maret
2016.
“Berita Pers PKBI DIY: Perempuan KTD Tidak
Dilindungi Negara”, 1 Oktober 2015, http://pkbi.
or.id/berita-pers-pkbi-diyperempuan-ktd-tidak-
dilindungi-negara/ diakses 22 Maret 2016.
"Hari Perempuan Internasional, 400 Orang Akan
Berkumpul di Depan Istana", http://nasional.
kompas.com/read/2016/03/06/15133841/
Hari.Perempuan.Internasional.400.Orang.
Akan.Berkumpul.di.Depan.Istana, diakses 17
Maret 2016.
Idrus, Nurul Ilmi. 2006. "Poligini: Perdebatan
Publik, Hukum, dan Budaya", dalam
Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum
yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan,
Sulistyowati Irianto (ed). Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.
Lucin, Yeni. (tanpa tahun). "Pengetahuan, Sikap
dan Perilaku tentang Seks Pranikah terhadap
Pemanfaatan Pusat Informasi Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja (Pik-Krr) pada
Remaja di Kota Palangka Raya". Disertasi.
“Pembangunan Milenium: Desentralisasi Hambat
Pencapaian Target”, Kompas, 14 Maret 2015.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun
2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Rahman, Anita. (2006). “Hukum dan Hak
Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah
Aborsi,” dalam Perempuan dan Hukum:
Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan
dan Keadilan, Sulistyowati Irianto (ed).
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan.
"SDGs gantikan MDGs sebagai acuan perundingan
pembangunan", http://www.antaranews.com/
berita/453769/sdgs-gantikan-mdgs-sebagai-
acuan-perundingan-pembangunan, diakses 22
Maret 2016.
UNFPA. Supporting the Constellation of
Reproductive Rights, http://www.unfpa.org/
resources/supporting-constellation-reproductive-
rights#sthash.dlBBKff1.dpuf, diakses 21 Maret
2016.
"Women in Action, 4 Tuntutan Gerakan Perempuan
Melawan Ketimpangan", http://puanpertiwi.
com/index.php/puan-parlemen/5771-4-
tuntutan-gerakan-perempuan-melawan-
ketimpangan, diakses 17 Maret 2016.

More Related Content

What's hot

Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangPmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangRenie3
 
95063967 ppt-aborsi
95063967 ppt-aborsi95063967 ppt-aborsi
95063967 ppt-aborsiKevinNizar1
 
Tingkat kesuburan
Tingkat kesuburanTingkat kesuburan
Tingkat kesuburanAya Ndutt
 
Angka kematian ibu
Angka kematian ibuAngka kematian ibu
Angka kematian ibuFionna Pohan
 
Penyuluhan keluarga berencana (kb)
Penyuluhan keluarga berencana (kb)Penyuluhan keluarga berencana (kb)
Penyuluhan keluarga berencana (kb)DINI2015
 
SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...
SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...
SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...BeliaLesmana
 
Mortalitas
MortalitasMortalitas
MortalitasUFDK
 
Modul kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
Modul kesehatan reproduksi dan keluarga berencanaModul kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
Modul kesehatan reproduksi dan keluarga berencanaAyunina2
 
Yudy kirihio
Yudy kirihioYudy kirihio
Yudy kirihioYUDYrefly
 
Bab I oleh indra S
Bab I oleh indra SBab I oleh indra S
Bab I oleh indra SIndra Suardi
 
BAB I oleh Indra S., AmdKeb
BAB I oleh Indra S., AmdKebBAB I oleh Indra S., AmdKeb
BAB I oleh Indra S., AmdKebIndra Suardi
 
Kespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu
Kespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian IbuKespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu
Kespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian IbuNuranisah D.
 

What's hot (18)

Dampak aborsi dan kesehatan
Dampak aborsi dan kesehatanDampak aborsi dan kesehatan
Dampak aborsi dan kesehatan
 
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbangPmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
Pmk no. 41 ttg pedoman gizi seimbang
 
95063967 ppt-aborsi
95063967 ppt-aborsi95063967 ppt-aborsi
95063967 ppt-aborsi
 
Tingkat kesuburan
Tingkat kesuburanTingkat kesuburan
Tingkat kesuburan
 
Angka kematian ibu
Angka kematian ibuAngka kematian ibu
Angka kematian ibu
 
Penyuluhan keluarga berencana (kb)
Penyuluhan keluarga berencana (kb)Penyuluhan keluarga berencana (kb)
Penyuluhan keluarga berencana (kb)
 
159866011 proposal-bblr-dengan-bblr 2
159866011 proposal-bblr-dengan-bblr 2159866011 proposal-bblr-dengan-bblr 2
159866011 proposal-bblr-dengan-bblr 2
 
SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...
SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...
SKRIPSI PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REMAJA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI D...
 
Makalah kesehatan tentang kb
Makalah kesehatan tentang kbMakalah kesehatan tentang kb
Makalah kesehatan tentang kb
 
Keluarga berencana
Keluarga berencanaKeluarga berencana
Keluarga berencana
 
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUANBAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
 
Mortalitas
MortalitasMortalitas
Mortalitas
 
Modul kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
Modul kesehatan reproduksi dan keluarga berencanaModul kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
Modul kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
 
KTI BBLR
KTI BBLRKTI BBLR
KTI BBLR
 
Yudy kirihio
Yudy kirihioYudy kirihio
Yudy kirihio
 
Bab I oleh indra S
Bab I oleh indra SBab I oleh indra S
Bab I oleh indra S
 
BAB I oleh Indra S., AmdKeb
BAB I oleh Indra S., AmdKebBAB I oleh Indra S., AmdKeb
BAB I oleh Indra S., AmdKeb
 
Kespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu
Kespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian IbuKespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu
Kespro KIA : Prinsip dan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu
 

Similar to 6_Aborsi dan Hak Kespro Perempuan

KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptx
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptxKONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptx
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptxDiandr
 
Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,
Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,
Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,pjj_kemenkes
 
SY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptx
SY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptxSY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptx
SY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptxGabbyRachedia
 
01 konsep kesehatan reproduksi
01 konsep kesehatan reproduksi01 konsep kesehatan reproduksi
01 konsep kesehatan reproduksiAbror Addahuri
 
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
1-konsep-kesehatan-reproduksi.pptcuthafriska1
 
Konsep kesehatan reproduksi
Konsep kesehatan reproduksiKonsep kesehatan reproduksi
Konsep kesehatan reproduksiAsih Astuti
 
Perspektif global dalam pelayanan kebidanan
Perspektif global dalam pelayanan kebidananPerspektif global dalam pelayanan kebidanan
Perspektif global dalam pelayanan kebidananRitaAfni
 
ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAMABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAMFera Rausanni Ilma
 
Epidemiologi dalam kesehatan reproduksi
Epidemiologi dalam kesehatan reproduksiEpidemiologi dalam kesehatan reproduksi
Epidemiologi dalam kesehatan reproduksiUFDK
 
Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)
Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)
Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)Dimaz LawLiedth
 
Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi
Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi
Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi pjj_kemenkes
 
Jawaban tugas-mch-aborsi-kelompok
Jawaban tugas-mch-aborsi-kelompokJawaban tugas-mch-aborsi-kelompok
Jawaban tugas-mch-aborsi-kelompokRefriani Full
 
UNDIP Kespro_181121.pptx
UNDIP Kespro_181121.pptxUNDIP Kespro_181121.pptx
UNDIP Kespro_181121.pptxfaridagushybana
 

Similar to 6_Aborsi dan Hak Kespro Perempuan (20)

KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptx
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptxKONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptx
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI.pptx
 
Unsafe abortion
Unsafe abortionUnsafe abortion
Unsafe abortion
 
Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,
Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,
Modul 1 2 masalah kebidanan komunitas,
 
SY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptx
SY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptxSY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptx
SY-KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB.pptx
 
01 konsep kesehatan reproduksi
01 konsep kesehatan reproduksi01 konsep kesehatan reproduksi
01 konsep kesehatan reproduksi
 
Kedkomunitas juliandi
Kedkomunitas juliandiKedkomunitas juliandi
Kedkomunitas juliandi
 
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
 
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
1-konsep-kesehatan-reproduksi.ppt
 
Konsep kesehatan reproduksi
Konsep kesehatan reproduksiKonsep kesehatan reproduksi
Konsep kesehatan reproduksi
 
Perspektif global dalam pelayanan kebidanan
Perspektif global dalam pelayanan kebidananPerspektif global dalam pelayanan kebidanan
Perspektif global dalam pelayanan kebidanan
 
ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAMABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
 
Epidemiologi dalam kesehatan reproduksi
Epidemiologi dalam kesehatan reproduksiEpidemiologi dalam kesehatan reproduksi
Epidemiologi dalam kesehatan reproduksi
 
PP-Kespro.pptx
PP-Kespro.pptxPP-Kespro.pptx
PP-Kespro.pptx
 
PP-Kespro.pptx
PP-Kespro.pptxPP-Kespro.pptx
PP-Kespro.pptx
 
Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)
Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)
Babi 141116004714-conversion-gate01 (1)
 
Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi
Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi
Sejarah dan Konsep Kesehatan Reproduksi
 
Jawaban tugas-mch-aborsi-kelompok
Jawaban tugas-mch-aborsi-kelompokJawaban tugas-mch-aborsi-kelompok
Jawaban tugas-mch-aborsi-kelompok
 
Elvipson tesis
Elvipson tesis Elvipson tesis
Elvipson tesis
 
Unsafe abortion 1
Unsafe abortion 1Unsafe abortion 1
Unsafe abortion 1
 
UNDIP Kespro_181121.pptx
UNDIP Kespro_181121.pptxUNDIP Kespro_181121.pptx
UNDIP Kespro_181121.pptx
 

More from sakuramochi

9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anaksakuramochi
 
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksualsakuramochi
 
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakartasakuramochi
 
7_Dampak Sosial TBO
7_Dampak Sosial TBO7_Dampak Sosial TBO
7_Dampak Sosial TBOsakuramochi
 
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungsakuramochi
 
11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTN
11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTN11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTN
11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTNsakuramochi
 
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesiasakuramochi
 
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...sakuramochi
 
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
 
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMP
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMP15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMP
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMPsakuramochi
 
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuansakuramochi
 
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklimsakuramochi
 
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikansakuramochi
 
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesia
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesia3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesia
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesiasakuramochi
 

More from sakuramochi (14)

9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak
 
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
 
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta
 
7_Dampak Sosial TBO
7_Dampak Sosial TBO7_Dampak Sosial TBO
7_Dampak Sosial TBO
 
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
 
11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTN
11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTN11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTN
11_Wacana WNA menjadi Rektor di PTN
 
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia
 
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...
 
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
 
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMP
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMP15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMP
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMP
 
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuan
 
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
 
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesia
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesia3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesia
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesia
 

Recently uploaded

KISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAH
KISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAHKISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAH
KISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAHIrmaYanti71
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normalmenghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normalHendriKurniawanP
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaanANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaanamalaguswan1
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanBungaCitraNazwaAtin
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 

Recently uploaded (10)

KISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAH
KISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAHKISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAH
KISI AKM BAHASA INGGRIS ASSESMENT MADRASAH
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normalmenghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaanANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 

6_Aborsi dan Hak Kespro Perempuan

  • 1. - 9 - Info Singkat © 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI www.pengkajian.dpr.go.id ISSN 2088-2351 Vol. VIII, No. 06/II/P3DI/Maret/2016KESEJAHTERAAN SOSIAL Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis ABORSI DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN Sali Susiana*) Abstrak Sampai saat ini aborsi tidak aman (unsafe abortion) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat diwujudkan. Pendahuluan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret dapat dijadikan sebagai momentum untuk melihat kembali bagaimana kondisi perempuan Indonesia saat ini. Ratusan aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan (GPMK) memperingati hari tersebut dengan melakukan aksi damai dan mendeklarasikan 4 tuntutan. Dua di antaranya adalah (1) mendesak pemerintah dan parlemen untuk mendukung pencapaian SDGs untuk mengakhiri ketimpangan dan tidak meninggalkan satu pun rakyat Indonesia; dan (2) menuntut pemerintah dan parlemen memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan dan mengakhiri ketimpangan di berbagai bidang. SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari Millenium Development Goals (MDGs) dan dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai. Dalam SDGs, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan merupakan agenda kelima. Untuk mencapai kesetaraan gender tersebut, salah satu aspek yang masih perlu mendapat perhatian adalah aspek kesehatan, antara lain kesehatan reproduksi. Salah satu yang masih menjadi permasalahan dalam kesehatan reproduksi *) Peneliti Utama Studi Khusus Gender pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: sali_susiana@yahoo.com.
  • 2. - 10 - perempuan selama ini adalah unsafe abortion (aborsi yang tidak aman), yang banyak dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY) pada tahun 2015, sebanyak 53-55 orang perempuan Indonesia meninggal karena unsafe abortion, yang menyumbang 11-14 % AKI di Indonesia. AKI merupakan indikator kualitas kesehatan ibu di suatu negara. Indonesia gagal mencapai target AKI MDGs sebesar 102/100.000 kelahiran. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan (SDKI) tahun 2012, AKI Indonesia masih sebesar 390/100.000 kelahiran, dan angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Tulisan ini berusaha untuk menguraikan kaitan antara unsafe abortion sebagai salah satu penyebab AKI dan hak kesehatan reproduksi perempuan serta upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKI. Hak Reproduksi Perempuan Isu tentang kesehatan reproduksi perempuan telah diakui secara internasional sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1968 di Teheran, berlanjut dengan Deklarasi Meksiko Tahun 1975 sebagai hasil Konferensi Wanita se-Dunia ke-1, dan diperkuat dengan Konferensi Wanita se-Dunia ke-2 di Kopenhagen, ke-3 di Nairobi dan ke-4 di Beijing (Anita Rahman, 2006). Hak perempuan atas kesehatan reproduksi juga dijamin dalam Pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984. Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development/ ICPD) tahun 1994 di Kairo merumuskan kesehatan reproduksi sebagai ”keadaan sehat dan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial bukan karena ketiadaan penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan fungsi, sistem, dan proses-prosesnya.” Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam konferensi ICPD dan berkomitmen untuk melaksanakan hasil konferensi, yaitu 10 program kesehatan yang meliputi: (1) pelayanan sebelum, semasa kehamilan, dan pascakehamilan; (2) pelayanan kemandulan; (3) pelayanan KB yang optimal; (4) pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS; (5) pelayanan aborsi; (6) pelayanan dan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi; (7) pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja; (8) tanggung jawab keluarga; (9) peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan; dan (10) pelayanan kesehatan lansia (Idrus, 2006; 251). Di samping 10 program kesehatan reproduksi tersebut, dalam Deklarasi ICPD juga diakui adanya 4 hak reproduksi perempuan, yaitu: 1. Kesehatan reproduksi sebagai komponen dari kesehatan secara keseluruhan, sepanjang siklus hidup, baik bagi laki-laki maupun perempuan; 2. Pengambilan keputusan yang terkait dengan reproduksi, termasuk pilihan sukarela dalam pernikahan, pembentukan keluarga dan penentuan jumlah anak, waktu dan jarak kelahiran, dan hak untuk memiliki akses kepada informasi dan sarana yang dibutuhkan untuk latihan pilihan sukarela; 3. Kesetaraan dan keadilan untuk laki-laki dan perempuan untuk memungkinkan individu membuat pilihan bebas dan informasi di semua bidang kehidupan, bebas dari diskriminasi berdasarkan gender; 4. keamanan seksual dan reproduksi, termasuk kebebasan dari kekerasan seksual dan pemaksaan, dan hak untuk privasi. Keempat hak reproduksi ini dikukuhkan lagi dalam Deklarasi Beijing Tahun 1995 dalam Pasal 96. Tujuan utama dua kesepakatan internasional tersebut adalah untuk mengurangi AKI dan kesakitan/kecacatan akibat unsafe abortion. Masalah kesehatan reproduksi, termasuk aborsi, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi dalam undang- undang ini secara tegas dilarang. Hal itu diatur dalam Pasal 75 ayat (1). Namun demikian dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi medis yang menunjukkan bahwa kehamilan akan mengancam nyawa ibu dan janin atau kehamilan akibat perkosaan, yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2a) dan (2b). Selanjutnya untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan
  • 3. - 11 - Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kespro). Terbitnya PP ini kemudian mendapatkan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat, karena kemudian dikaitkan dengan isu aborsi. Klausul terkait aborsi terdapat pada Pasal 31 yang intinya menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Ketentuan usia kehamilan maksimal 40 hari ini telah merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Penentuan aborsi dan pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38. Sebagai contoh, penentuan indikasi medis ditentukan oleh tim kelayakan aborsi, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli, aborsi harus dengan persetujuan perempuan hamil, serta konseling sebelum dan sesudah aborsi. Unsafe Abortion dan Kehamilan yang Tidak Diinginkan Sampai saat ini perempuan masih rentan terhadap tindakan unsafe abortion. Aborsi tidak aman ini merupakan salah satu faktor penyebab tingginya AKI di Indonesia dan negara-negara lainnya, terutama negara berkembang. World Health Organization (WHO) memperkirakan 10-50% disebabkan oleh aborsi (Maria Ulfah Anshor dan Abdullah Ghalib, 2004). WHO (1998) mendefinisikan unsafe abortion sebagai prosedur penghentian kehamilan oleh tenaga kurang terampil (tenaga medis/ nonmedis), alat tidak memadai, dan lingkungan tidak memenuhi syarat kesehatan. Umumnya unsafe abortion terjadi karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Dari perspektif feminisme, KTD memang masih menjadi salah satu permasalahan reproduksi dan seksualitas perempuan. Mengutip Oka Negara (2005), KTD selalu menimbulkan konflik yang mendalam dalam diri perempuan yang mengalami, karena harus mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan kehamilannya. KTD dapat dialami korban perkosaan, mereka yang tidak mapan secara ekonomi sehingga kesulitan membiayai kebutuhan bayi, atau mereka yang hamil di luar nikah. KTD di luar nikah ada hubungannya dengan perilaku seks bebas/perilaku seks pranikah yang mengakibatkan risiko KTD. Sebanyak 60% remaja pernah mengalami kehamilan yang berakhir aborsi, dan 13% di antaranya berakibat kematian (Yeni Lucin, tanpa tahun). Data lain menunjukkan bahwa setiap tahun lebih dari 65 ribu perempuan berusia remaja meninggal karena aborsi yang tidak aman (Oka Negara, 2005). Dengan aborsi, perempuan berharap dapat menghilangkan trauma, rasa malu, atau beban yang akan dipikul jika harus melahirkan bayinya. Akan tetapi, mengingat di Indonesia aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan, maka banyak perempuan yang melakukan aborsi ilegal, yang keamanannya tidak terjaga. Upaya Preventif Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Mengacu kepada PP Kespro, pelayanan kesehatan reproduksi harus dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak remaja. Pelayanan itu diberikan melalui layanan kesehatan reproduksi remaja. Pada masa pubertas ini tubuh dan hormon seksual berkembang pesat. Proses perubahan yang cepat di satu sisi dan minimnya informasi di sisi lain membuat remaja rentan dan beresiko terhadap kesehatan reproduksi dan seksual, sehingga mereka memerlukan pendidikan kesehatan reproduksi sesuai masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama, dan perkembangan mentalnya. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja ini bertujuan untuk: (1) mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi; dan (2) mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja ini dilaksanakan melalui pemberian: komunikasi, informasi, dan edukasi; konseling; dan pelayanan klinis medis. Selain itu, layanan kesehatan masa pra- kehamilan, selama kehamilan, persalinan, pasca- melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual, dan kesehatan sistem reproduksi juga diperlukan untuk menjamin perempuan mendapat layanan kesehatan yang baik. Upaya ini antara lain dilakukan dalam bentuk pelayanan pengaturan kehamilan, kontrasepsi, dan
  • 4. - 12 - kesehatan seksual. Dengan seluruh pelayanan kesehatan reproduksi sejak remaja hingga pasca-melahirkan ini diharapkan KTD dapat dicegah dan pada akhirnya AKI dapat menurun. Penutup Tingginya kasus unsafe abortion mengindikasikan bahwa masalah kesehatan reproduksi merupakan masalah yang bersifat lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh kementerian dan dinas yang menangani bidang kesehatan saja. Sebagai contoh, untuk pendidikan kesehatan reproduksi remaja, dapat melibatkan pihak sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan selama ini telah bekerja sama untuk melaksanakan program kesehatan reproduksi dengan menerbitkan Buku Kesehatanku untuk siswa SMP dan SMA. Program ini dapat mengenalkan siswa kepada hak kesehatan reproduksi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memasukkan materi mengenai kesehatan reproduksi yang terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Pengetahuan Alam serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, sesuai dengan usia siswa. Seluruh pemangku kepentingan terkait juga perlu terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi sedini mungkin, yaitu sejak remaja. Sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi harus ditekankan pada layanan kesehatan reproduksi, melalui layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan masa pra-kehamilan, selama kehamilan, persalinan, pasca-melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual, dan kesehatan sistem reproduksi. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Kespro, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya unsafe abortion, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target SDGs dapat diwujudkan. Referensi Anshor, Maria Ulfah, dan Ghalib, Abdullah. (2004). Fiqih Aborsi: Review Kitab Klasik dan Kontemporer. Jakarta: Mitra Inti, Fatayat NU, dan the Ford Foundation. Antara, Oka. (2005). “Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan” dalam Jurnal Perempuan No. 41, Seksualitas. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Mei. “Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi di Asean”, http:// mitrainti.org/?q=node/93, diakses 17 Maret 2016. “Berita Pers PKBI DIY: Perempuan KTD Tidak Dilindungi Negara”, 1 Oktober 2015, http://pkbi. or.id/berita-pers-pkbi-diyperempuan-ktd-tidak- dilindungi-negara/ diakses 22 Maret 2016. "Hari Perempuan Internasional, 400 Orang Akan Berkumpul di Depan Istana", http://nasional. kompas.com/read/2016/03/06/15133841/ Hari.Perempuan.Internasional.400.Orang. Akan.Berkumpul.di.Depan.Istana, diakses 17 Maret 2016. Idrus, Nurul Ilmi. 2006. "Poligini: Perdebatan Publik, Hukum, dan Budaya", dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Sulistyowati Irianto (ed). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Lucin, Yeni. (tanpa tahun). "Pengetahuan, Sikap dan Perilaku tentang Seks Pranikah terhadap Pemanfaatan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (Pik-Krr) pada Remaja di Kota Palangka Raya". Disertasi. “Pembangunan Milenium: Desentralisasi Hambat Pencapaian Target”, Kompas, 14 Maret 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Rahman, Anita. (2006). “Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi,” dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Sulistyowati Irianto (ed). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. "SDGs gantikan MDGs sebagai acuan perundingan pembangunan", http://www.antaranews.com/ berita/453769/sdgs-gantikan-mdgs-sebagai- acuan-perundingan-pembangunan, diakses 22 Maret 2016. UNFPA. Supporting the Constellation of Reproductive Rights, http://www.unfpa.org/ resources/supporting-constellation-reproductive- rights#sthash.dlBBKff1.dpuf, diakses 21 Maret 2016. "Women in Action, 4 Tuntutan Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan", http://puanpertiwi. com/index.php/puan-parlemen/5771-4- tuntutan-gerakan-perempuan-melawan- ketimpangan, diakses 17 Maret 2016.