Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan dan kaya akan sumberdaya alam laut. Kita sering melihat atau mendengar istilah kelautan dan kemaritiman. Ada yang menganggap bahwa istilah kemaritiman dan kelautan mempunyai arti yang sama, tetapi sementara ada pendapat bahwa pengertian kelautan mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian kemaritiman, sehingga masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang kelautan dan kemaritiman itusendiri. Salah satu tujuan utama berpolitik adalah untuk menggapai kesejahteraan bagi khalayak. Setiap insan yang berperan dalam bidang politik senantiasa berkewajiban untuk memberikan kontribusi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Sehingga setiap insan dapat merasakan manisnya kesejahteraan yang dibangun oleh suatu kekuatan politik dengan cara memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di negeri ini. Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kaya. Sumber Daya Alam yang begitu melimpah menjadikan negeri ini, negeri impian bagi berbagai bangsa. Terlebih Sumber Daya Alam yang tersimpan di laut Indonesia, yang kaya akan mineral dan keanekaragaman hayati dan hewani yang terkandung di dalamnya. Potensi laut Indonesia yang begitu istimewa, seharusnya menjadi salah satu indikator utama dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Ketika seharusnya potensi maritim negeri ini yang begitu istimewa dimaksimalkan, maka banyak permasalahan bangsa akan teratasi. Berbagai macam kajian politik dalam konteks mensejahterakan masyarakat menjadi acuan bahwa konsep politik maritim haruslah dikaji lebih dalam, sehingga pemberdayaan maritim di Indonesia bisa dioptimalisasi dan tidak lain tujuaanya adalah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera dengan kemaritimannya.

1. TUGAS
MAKALAH WAWASAN KEMARITIMAN
“Kebijakan Politik Dalam Negara Maritim”
OLEH
NAMA : SAMSIR
STAMBUK : M1A114066
KELAS : B
JURUSAN : MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2015

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kami
limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW.
Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan
penyusunan makalah Wawasan Kemaritiman dengan judul “Kebijakan Politik
Dalam Negara Maritim”.
Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliah
Wawasan Kemaritiman yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan
Wawasan Kemaritiman merupakan mata kuliah soft skill.
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang
telah membantu dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara
langsung maupun tidak. Semoga makalah ini bermanfaat unuk memberikan
kontribusi kepada mahasiswa lain dan juga pembaca sebagai acuan agar dapat
mengetahui tentang Wawasan Kemaritiman secara garis besar. Pada awalnya
makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala saran dan kritik dari
pembaca saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa
mendatang.
Kendari, 20 Mei 2015
Penulis

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ii
DAFTAR ISI..........................................................................................................iii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang ............................................................................................4
B. Tujuan..........................................................................................................5
C. Rumusan Masalah........................................................................................5
BAB II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Maritim........................................................................................6
B. Sejarah Maritm Indonesia.............................................................................7
C. Aspek-Aspek Maritim...................................................................................8
D. Kemaritiman Indonesia.................................................................................9
E. Konsep Politik Maritim Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat di
Indonesia.....................................................................................................10
BAB III. PENUTUP
A. Kesimpulan...................................................................................................12
B. Krtitik dan saran...........................................................................................12
Daftar pustaka

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga
wilayahnya terdiri atas lautan dan kaya akan sumberdaya alam laut. Kita sering
melihat atau mendengar istilah kelautan dan kemaritiman. Ada yang
menganggap bahwa istilah kemaritiman dan kelautan mempunyai arti yang
sama, tetapi sementara ada pendapat bahwa pengertian kelautan mempunyai
arti yang lebih luas daripada pengertian kemaritiman, sehingga masyarakat
masih banyak yang belum memahami tentang kelautan dan kemaritiman
itusendiri. Salah satu tujuan utama berpolitik adalah untuk menggapai
kesejahteraan bagi khalayak. Setiap insan yang berperan dalam bidang politik
senantiasa berkewajiban untuk memberikan kontribusi kepada rakyat, bangsa,
dan negara. Sehingga setiap insan dapat merasakan manisnya kesejahteraan
yang dibangun oleh suatu kekuatan politik dengan cara memaksimalkan
potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di negeri ini.
Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kaya. Sumber Daya
Alam yang begitu melimpah menjadikan negeri ini, negeri impian bagi
berbagai bangsa. Terlebih Sumber Daya Alam yang tersimpan di laut
Indonesia, yang kaya akan mineral dan keanekaragaman hayati dan hewani
yang terkandung di dalamnya. Potensi laut Indonesia yang begitu istimewa,
seharusnya menjadi salah satu indikator utama dalam mengupayakan
kesejahteraan masyarakat.
Ketika seharusnya potensi maritim negeri ini yang begitu istimewa
dimaksimalkan, maka banyak permasalahan bangsa akan teratasi. Berbagai
macam kajian politik dalam konteks mensejahterakan masyarakat menjadi
acuan bahwa konsep politik maritim haruslah dikaji lebih dalam, sehingga
pemberdayaan maritim di Indonesia bisa dioptimalisasi dan tidak lain
tujuaanya adalah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera dengan
kemaritimannya.

5. B. Rumusan masalah
Rumusan masalah pada makalah yang berjudul kebijakan politik dalam
negara maritim yaitu :
1. Apa itu kemaritiman?
2. Bagaimana sejarah kemaritiman Indonesia?
3. Apa saja aspek-aspek kemaritiman?
4. Bagaimana kemaritiman Indonesia saat ini?
5. Bagaimana konsep politik maritim dalam membangun kesejahteraan
masyarakat di Indonesia?
C. Tujuan penulisan
Tujuan penulisan makalah yang berjudul kebijakan politik dalam negara
maritim yaitu adalah :
1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas pengantar bisnis yang bermuatan
softskill
2. Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai materi tentang
kemaritiman

6. BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian kemaritiman
Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu
maritime, yang berarti navigasi, maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian
lahir istilah maritime power yaitu negara maritim atau negara samudera.
Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan
perniagaan/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut
pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah
terminologi kelautan dan maritim terminologi kelautan dan maritim.
Terminologi kelautan dan maritim terminologi kelautan dan maritim
tterminologi kelautandan maritim berkenaan dengan laut, yang berhubungan
dengan pelayaran perdagangan laut. Pengertian kemaritiman yang selama ini
diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang
berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut
yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan
merupakan kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang
lingkupnya, karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut.
Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada
termonologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagik dan
mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat
kegiatan seperti pariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan.
Pengertian kata maritim menurut KBBI online adalah maritim
berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di
laut (Setiawan). Karena kajian kita mengenai politik maritim, maka salah satu
aspek yang penting untuk dikaji adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan
perairan yang luas serta berkehidupan melalui hasil laut, hal ini dapat diartikan
sebagai “negara maritim”.
Selain pengertian maritim ada juga pengertian politik menurut para ahli
yaitu Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu

7. Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan
memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya,
sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi
pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which
endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its
essentials nature, in various forms or manifestations its development).
Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik
yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori
mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap
individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau
sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh
seorang atau pihak yang memengaruhi.”
2. Sejarah kemaritiman Indonesia
Sejarah menunjukkan bahwa pada masa lalu, Indonesia memiliki
pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara, terutama melalui
kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit.
Wilayah laut Indonesia yang merupakan dua pertiga wilayah Nusantara
mengakibatkan sejak masa lampau, Nusantara diwarnai dengan berbagai
pergumulan kehidupan di laut. Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti
bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan
mampu mengarungi samudera luas hingga ke pesisir Madagaskar, Afrika
Selatan.
Penguasaan lautan oleh nenek moyang kita, baik di masa kejayaan
Kerajaan Sriwijaya, Majapahit maupun kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar,
lebih merupakan penguasaan de facto daripada penguasaan atas suatu konsepsi
kewilayahan dan hukum. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia yang mencintai laut sejak dahulu merupakan masyarakat
bahari. Akan tetapi, oleh penjajah kolonial, bangsa Indonesia didesak ke
darat, yang mengakibatkan menurunnya jiwa bahari. Nenek moyang bangsa
Indonesia telah memahami dan menghayati arti dan kegunaan laut sebagai

8. sarana untuk menjamin berbagai kepentingan antar bangsa, seperti
perdagangan dan komunikasi. Politik maritim menjadi asas yang seharusnya
diimplementasikan dalam sistem pemerintahan, karena potensi maritim
Indonesia lebih berorientasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakan
Indonesia. Politik maritim menjadikan laut sebagai identitas bangsa dalam
memperoleh kedaulatan, kekuatan ekonomi dan militer, serta kesejahteraan
masyarakat.
Namun, bukan berarti politik maritim hanya berfokus pada bidang
maritim saja, melainkan fokus utama tetap ada pada wilayah daratan sebagai
tempat hidupnya manusia. Politik maritim merupakan langkah inovasi setelah
terbentuknya pola pemerintahan, pertahanan, dan perekonomian daratan yang
kuat. Sehingga politik maritim dapat menjadi solusi permasalahan yang belum
terpecahkan di daratan. Oleh karena itu, ekonomi maritim tidak akan menjadi
solusi yang ampuh bila hal-hal yang berorientasi daratan saja belum bisa
diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, dalam mewujudkan konsep politik
maritim pemerintah tidak harus selalu berfokus pada penyelesaian
permasalahan daratan. Sehingga seiring dengan proses penyelesaian daratan,
pemerintah bisa membenahi hal-hal kemaritiman negeri ini yang memiliki nilai
jual begitu besar.
3. Aspek-aspek kemaritiman
a. Aspek Sosial Budaya
Sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau
kemasyarakatan atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan
umum (kata sifat). Budaya dari kata Sans atau Bodhya yang artinya pikiran
dan akal budi. Budaya ialah segala hal yang dibuat oleh manusia
berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta, rasa dan
karsa. Dapat berupa kesenian, moral, pengetahuan, hukum, kepercayaan,
adat istiadat, & ilmu.
Sosial Budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan
pemikiran dan budi nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat Secara

9. sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan
rasa. Sebenarnya budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta
yaitu budhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau
akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal
manusia.
b. Aspek Sosial Ekonomi
Sisi Rencana Pembangunan Nasional, ditinjau dari sisi ini
dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi
masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan
menghemat devisa dan menumbuhkan industri lain.
c. Aspek Sosial Politik
Politik berasal dari kata politics dan atau policy artinya berbicara
politik akan mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga
kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak
memisahkan antara politics dan policy sehingga kita menganut satu paham
yaitu politik. Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan
negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan
masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan sehingga kebijaksanaan
pemerintahan negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan
aspirasi masyarakat.
4. Kemaritiman Indonesia saat ini
Berkaca dari masa lalu, melihat bagaimana kejayaan masa lampau
diperoleh karena mengoptimalkan potensi laut sebagai sarana dalam suksesnya
perekonomian dan ketahanan politik suatu negara, maka menjadi suatu hal
yang wajar bila sekarang ini Indonesia harus lebih mengembangkan laut demi
tercapianya tujuan nasional. Indonesia menyandang predikat “Negara Maritim”
atau negara kepulauan, predikat ini mustahil ditinggalkan, lain halnya dengan
predikat “Negara Agraris” yang suatu saat bisa berganti dengan industri.
Konsekwensi sifat maritim itu sendiri lebih mengarah pada terwujudnya
aktifitas pelayaran di wilayah Indonesia. Dalam kalimat ini bahwa Indonesia

10. sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa
dilandasi oleh aktivitas pelayaran. Kilasan sejarah itu tentunya memberi
gambaran, betapa kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu mampu menyatukan
wilayah nusantara dan disegani bangsa lain karena, paradigma masyarakatnya
yang mampu menciptakan visi Maritim sebagai bagian utama dari kemajuan
budaya, ekonomi, politik dan sosial.
Laut Indonesia merupakan urat nadi perekonomian nasioaldan penggerak
lalu lintas ekonomi dunia. Indonesia secara natural lahir dan tumbuh sebagai
Negara dan bangsa maritim, luar dan dalam. Hanya faktanya, Indonesia saat ini
masih belum menjadi Negara maritime dalam pengertian yang sesungguhnya.
Sebab, hingga sekarang Indonesia belum menjadi actor atau pelaku kelautan
yang cukup mempuni, baik ditingkat domestic maupun global. Padahal, laut
Indonesia merupakan urat nadi perekonomian nasional dan penggerak lalu
lintas ekonomi dunia.
Dunia maritim Indonesia telah mengalami kemunduran yang cukup
signifikan, kalau pada zaman dahulu mencapai kejayan baik dalam bidang
politik maupun ekonomi, sekarang ini tidak tampak sedikit pun kemajuan yang
dapat dilihat. Ironis memang, Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat
besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini. Padahal, laut menjadi
salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi wilayah suatu negara
“Bahkan barang siapa yang menguasai laut, ia akan menguasai dunia”,
demikian dalil yang dikemukakan oleh Mahan, wajar saja kalau Mahan
mengeluarkan pernyataan tersebut, dalam karyanya yang berjudul “The
Influence of Sea Power Upon History” (1660-1783), yang terbit untuk pertama
kalinya pada tahun 1890 dan telah mengalami cetakan ulang beberapa kali.
Berdasarkan tinjauan sejarah dari berbagai kerajaan di Nusantara pada
masa lalu, Indonesia sebenarnya adalah negara yang berwatak maritim. Namun
demikian, watak kemaritiman tersebut saat ini sudah tidak lagi eksis, beberapa
kalangan berkesimpulan agar dapat menjadi bangsa yang kuat dan disegani
dimata internasional maka Indonesia harus kembali berwawasan maritim dan
bukannya berorientasi daratan (land minded).

11. 5. Konsep Politik Maritim Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat
di Indonesia
Pergeseran Watak Maritim bangsa Indonesia dikarenakan tidak
dipenuhinya prakondisi menuju visi maritim. Tidak ada kedaulatan negara
didunia ini yang dibangun diatas lautan. Artinya, sebelum membangun
wawasan maritim yang kuat, dibutuhkan syarat utama terbangunnya kekuatan
atas pertahanan matra darat. Konteks sejarah Eropa menunjukkan bahwa dalam
menghadapi perang didaratan Eropa, orientasi kekuatan matra darat tidaklah
dikesampingkan, bahkan menjadi fokus utama. Pembangunan visi maritim
yang kuat disebabkan sumber daya daratan tidak lagi dapat dimanfaatkan
karena telah berubah menjadi medan pertempuran. Akhirnya muncul
kebutuhan atas visi maritim untuk memenuhi keperluan modal perang dan
kemakmuran bangsa guna mempertahankan kedaulatan negara dari
peperangan.
Visi kekuatan maritim tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada
konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh karena pembangunan
kekuatan maritim sebenarnya merupakan tahap lebih lanjut setelah dipenuhinya
kualitas yang unggul atas pertahanan matra darat. Merujuk pada negara paling
kuat di dunia saat ini, Amerika Serikat, kekuatan angkatan lautnya yang besar
dan mampu melakukan penyerangan dari laut, udara dan darat, secara
bersamaan, tetap dibangun atas dasar pertahanan negara yang kuat secara
menyeluruh. Ketika sebuah negara memperkuat angkatan lautnya, apalagi
ditujukan untuk melakukan invansi, negara tersebut harus memiliki pertahanan
darat, sistem intelijen, pemerintahan dan perekonomian yang kuat dengan dasar
strategi ekonomi politik yang tangguh dalam menjaga kedaulatan negaranya.
Watak maritim Bangsa Indonesia yang sudah bergeser kearah orientasi
darat merupakan pembelajaran dari pengalaman atas sejarah itu sendiri.
Kolonialisasi Eropa di Indonesia telah menciptakan konflik yang berada diatas
daratan dimana proses perjuangan kemerdekaan bangsa juga diletakkan pada
ruang hidup (lebensraum) dan ruang juang (streitenraum) didaratan.

12. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, bahkan
hingga ribuan. Dengan potensi laut yang begitu luar biasa. Sehingga konsep
poltik maritim digagas sebagai landasan inovasi dari visi pemerintahan yang
berorientasi pada optimalisasi potensi laut dalam membangun kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
Dengan asas politik maritim sebagai visi negara, maka fokus tata kelola
negara tidak hanya terpusat di daratan saja, melainkan fokus kajian bertambah
dengan aspek kelautan yang dapat memberikan fungsi-fungsi positif yang
bernilai besar pada negara. Jadi, tidak bisa dibantahkan lagi bahwa
sesungguhnya Indonesia terlahir sebagai Negara maritim. Hal ini terbukti dari
berbagai fakta sejarah yang ada, serta bukti kejayaan nenek moyang kita pada
masa kerajaan – kerajaan, ditambah dengan peninggalan – peninggalan sejarah
yang makin menguatkan fakta tersebut. Namun keadaan maritim Indonesia saat
ini justru mengalami kemunduran yang signifikan, dikarenakan visi maritim
tida lagi jelas dan tidak mampunya masyarakat Indonesia melihat potensi dari
posisi strategis nusantara.
B. Kritik dan Saran
Saya yakin dalam makalah ini yang berjudulkan kebijakan politik dalam
negara maritim masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran
dari pembaca saya sangat butuhkan untuk kesempurnaan makalah yang akan
datang.

13. DAFTAR PUSTAKA
Bakrie, C. R. (2010, Juli 09). Indonesia Maritime Institute. Dipetik Desember 23,
2013, dari Negara Visi Maritim :http://indomaritimeinstitute.org
/2010/07/negara-visi-maritim.
Budiardjo, M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.[10]
Dimas, s. (2012, Oktober 10). Definisi Pusat Indonesia. Dipetik Desember 23,
2013, dari Definisi Pusat Indonesia Web Site:
http://definisimu.blogspot.com/2012/10/definisi-politik.html
Jujun, S. &. (1995). Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: 1995.
Setiawan, E. (t.thn.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dipetik Desember
23, 2013, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) web site:
http://kbbi.web.id/maritim.
Stocke., D. M. (2010). Teori dan Metode dalam Ilmu Politik . Bandung:
Nusamedia.