Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.

1. MASA PEMERINTAHAN
B.J. HABIBIE
(21 MEI 1998 –20 OKTOBER 1999)
DISUSUN OLEH:
•Ray Mondo T
•Sigit Setianto W
SMA PGII 1 BANDUNG

2. Nama : Bacharuddin Jusuf Habibie
TTL : Pare-pare, Sulawesi 25 Juni
1936
Orang tua :
◦ Ayah : Alwi Abdul Jalil Habibie
◦ Ibu : RA. Tuti Marini Puspowardojo
Anak ke- : 4 dari 8 bersaudara
BIOGRAFI

3. Riwayat Pendidikan :
◦ SMA di Gouvernments Middlebare School
◦ Kuliah di Universitas Indonesia (sekarang ITB) tahun
1954
◦ Gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun
1960
◦ Gelar Doktor dari Technische Hochschule, Jerman tahun
1965
◦ Menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) di Institut
Teknologi Bandung tahun 1967.
BIOGRAFI

4. Karir :
• 1976 - 1998 Direktur Utama PT. Industri Pesawat Terbang
Nusantara/ IPTN.
• 1978 - 1998 Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik
Indonesia.
• Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi / BPPT
• 1978 - 1998 Direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero).
• 1978 - 1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam/ Opdip Batam.
• 1980 - 1998 Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan
Keamanan (Keppres No. 40, 1980)
• 1983 - 1998 Direktur Utama, PT Pindad (Persero).
• 1988 - 1998 Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis.
• 1989 - 1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis/ BPIS.
• 1990 - 1998 Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia/lCMI.
• 1993 Koordinator Presidium Harian, Dewan Pembina Golkar.
• 10 Maret - 20 Mei 1998 Wakil Presiden Republik Indonesia
• 21 Mei 1998 - Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia

5.  Berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997
yang melanda kawasan Asia
 Krisis kepercayaan → demo mahasiswa (1998)
 KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
PROSES PENGALIHAN KEPALA
PEMERINTAH SOEHARTO KE B.J.
HABIBIE

6.  Dibentuk pada: 22 Mei 1998
 Terdiri dari 36 menteri
◦ 4 Menteri Koordinator
◦ 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen
◦ 12 Menteri yang mengurusi bidang lain
KABINET REFORMASI
PEMBANGUNGAN

7.  Bidang politik:
◦ Pembebasan tahanan politik
◦ Meningkatkan kebebasan PERS
◦ Pembentukan parpol & mempercepat Pemilu
dari tahun 2003 ke 1999
◦ Penyelesaian masalah Timor-Timur
◦ Pengusutan harta kekayaan Soeharto dan
kroni-kroninya
◦ Pemberian gelar Pahlawan Reformasi kepada 4
korban tragedi Trisakti
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MASA
PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE

8.  Bidang Ekonomi:
◦ Menekan laju inflasi & gejolak moneter.
◦ Membekukan operasional Bank Umum
Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang
Nasional Indonesia.
◦ Melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih
pemerintah dan 9 bank mengikuti program
rekapitulasi.

9.  Bidang Manajemen Internal ABRI
◦ Pemisahan POLRI dari ABRI.
◦ Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf
Teritorial.
◦ Likuidasi Staf Karyawan.
◦ Pengurangan Fraksi ABRI di DPR & DPRD I/II
◦ Pemutusan hubungan organisatoris dengan
partai Golkar dan mengambil jarak yang sama
dengan parpol yang ada.
dll,

10.  Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok
reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan
dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan
negara
 Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme
 Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan
masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik
Indonesia
 Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan
Otonomi daerah
 Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi
dalam rangka demokrasi ekonomi
 Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi
Manusia (HAM)
12 KETETAPAN MPR MELALUI
SIDANG ISTIMEWA

11.  Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan
tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang
peraturan tata tertib MPR
 Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan
Umum
 Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
 Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
 Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas
dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris
MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
 Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P4)
12 KETETAPAN MPR MELALUI
SIDANG ISTIMEWA

12.  Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan
Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum
 Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang
pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang
Pancasila sebagai azas tunggal
 Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan
Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden
mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-
hak dan Kebijakan di luar batas perundang-
undangan
 Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang
Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden maksimal hanya dua kali periode.
4 KETETAPAN MPR SEBAGAI
CERMINAN REFORMASI

13.  Pemerintah Habibie dituduh melakukan
tindakan yang bertentangan dengan
kesepakatan MPR mengenai masalah
Timor-Timur.
 Ditolaknya pertanggung jawaban pada
sidang Umum MPR tahun 1999.
AKHIR MASA KEPEMIMPINAN