Pandangan RPJMN 2025-2029 untuk sektor kesehatan mencakup 8 poin utama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, pedesa
4. Penurunan Kematian Ibu
dan Bayi
Peningkatan KB dan
Kesehatan Reproduksi
Penurunan Stunting
Pengendalian
Penyakit Menular
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Penguatan pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan
Pemenuhan dan peningkatan
kompetensi tenaga kesehatan
Pemenuhan dan peningkatan daya
saing sediaan farmasi dan alat
kesehatan
Peningkatan efektivitas pengawasan
obat dan makanan
Penguatan tata kelola, pembiayaan,
penelitian dan pengembangan
kesehatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan
dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi
dan pemanfaatan teknologi
Pengembangan
lingkungan sehat
Penguatan promosi
Germas
Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024
Peningkatan kesehatan ibu,
anak, KB, dan kesehatan
reproduksi
Percepatan perbaikan
gizi masyarakat
Peningkatan
pengendalian penyakit
Pembudayaan Germas
Penguatan sistem kesehatan &
pengawasan obat dan makanan
5. • Redistribusi tenaga
kesehatan dan mekanisme
kontrak pelayanan
• Perluasan pelayanan
kesehatan bergerak
(flying dan sailing health
care) dan gugus pulau
• Kebijakan khusus untuk
pelayanan kesehatan di daerah
dengan karakteristik geografis
tertentu (kepulauan) termasuk
sistem rujukan, pola
pembiayaan, regulasi dan
kelembagaan
• Paket pelayanan kesehatan
(tenaga, obat dan alat
kesehatan)
• Penyempurnaan sistem
akreditasi Yankes
Pemerintah dan Swasta
• Rencana induk
penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan
• Pemanfaatan teknologi
dalam pelayanan
kesehatan
Strategi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
dalam RPJMN 2020 - 2024
6. Unfinished Agenda 2020 – 2024
INDIKATOR CAPAIAN TARGET 2024
KIA › AKB (per 1000 KH) › 24 (2017) › 16
› ASFR 15-19 tahun (%) › 20 (2021) › 18
GIZI › Prevalensi wasting balita (%) › 7,1 (2021) › 7
PM › Insidensi HIV (per 1.000
penduduk yang tidak terinfeksi)
› 0,18 (2021) › 0,18
SISTEM › RS terakreditasi (%) › 88,4 (2021) › 100
› Puskesmas dengan ketersediaan
obat esensial (%)
› 91,1 (2021) › 96
› Puskesmas tanpa dokter (%) › 4,97 (2021) › 0
› Obat memenuhi syarat (%) › 88,12
(2021)
› 94,75
› Makanan memenuhi syarat (%) › 86,4 (2021) › 86
Diperkirakan akan tercapai Karena progress capaian
relatif baik
9 Sasaran Diperkirakan Akan tercapai
INDIKATOR CAPAIAN TARGET 2024
KIA › AKI per 100.000 KH › 305 (2015) › 183
› Imunisasi dasar lengkap anak 12-23 bulan (%) › 65,8 (2021) › 90
› Pemakaian kontrasepsi cara modern (mCPR)
(%)
› 57 (2021) › 63,4
› Unmet need KB (%) › 18 (2021) › 7,4
GIZI › Prevalensi stunting balita (%) › 24,4 (2021) › 14
PM › Insidensi TB 1 per 100.000 penduduk › 301 (2020) › 190
› Eliminasi malaria (Kab/Kota) › 320 (2021) › 405
PTM › Penduduk 10-18 tahun merokok (%) › 9,1 (2018) › 8,7
› Prevalensi obesitas usia >18 tahun (%) › 21,8 (2018) › 21,8
SISTEM › Puskesmas dengan nakes sesuai standar (%) › 48,17 (2021) › 83
› FKTP terakreditasi (%) › 56,4 (2021) › 100
› Cakupan PBI JKN (juta jiwa) › 84,67 (2022) › 112,9
› Cakupan kepesertaan JKN (%) › 95,06 (2021) › 98
13 Sasaran Diperkirakan Sulit tercapai
Perkembangan pelaksanaan program dan
strateginya lambat
Indikator akreditasi FKTP termasuk indikator yang
berpotensi sulit tercapai
7. 100% FKTP Terakreditasi
Belanja Pusat
Anggaran Dekon
Transfer Darah
APBD
Target RPJMN 2020-2024
• Upaya pencapaian sasaran akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dioptimalkan dengan dukungan
berbagai sumber pembiayaan
• Capaian terhenti pada saat Pandemi COVID-19 sehingga tantangan pencapaian target terutama pada
tahun 2023-2024
100% RS Terakreditasi
56%
FKTP yang terakreditasi
(Sebagian Puskesmas sudah expired
masa akreditasinya)
88,4% RS sudah terakreditasi
Instrumen
Capaian 2021 Capaian 2021
Review Capaian Akreditasi Faskes
26%
8%
16%
13%
37%
Perdana Dasar Madya
Utama Paripurna
• RS memiliki
capaian
akreditasi yang
lebih baik
• Baru 44 RS
akreditasi
internasional
8. 2177;
24%
5068;
55%
1669;
18%
239; 3%
Dasar Madya Utama Paripurna
• 79% Puskesmas memiliki capaian
hanya dasar dan madya
• Akreditasi belum merata terutama di
wilayah timur Indonesia
Capaian Akreditasi FKTP Pemerintah (PUSKESMAS)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kalimantan
Timur
Bali
Maluku
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Utara
Bengkulu
Sulawesi
Barat
Jawa
Barat
Sulawesi
Tenggara
Sumatera
Selatan
Sulawesi
Utara
Sumatera
Barat
Kalimantan
Selatan
Banten
Sumatera
Utara
Sulawesi
Selatan
DI
Yogyakarta
Indonesia
Kalimantan
Barat
Jawa
Tengah
Sulawesi
Tengah
DKI
Jakarta
Nusa
Tenggara
Barat
Jawa
Timur
Jambi
Kepulauan
Bangka
Belitung
Gorontalo
Nusa
Tenggara
Timur
Kepulauan
Riau
Aceh
Riau
Maluku
Utara
Lampung
Papua
Barat
CHANGE
%
Akreditasi
2018 2021 2013 v. 2021
Capaian Akreditasi Puskesmas Sebaran Puskesmas Terakreditasi per Provinsi
Sumber : Kemkes, 2021
89,7% Puskesmas sudah terakreditasi, namun capaian masih bervariasi
9. Capaian
Akreditasi FKTP Non Pemerintah
0.02%
2.60%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
2018 2021
179 dari 6672 Klinik
6; 3%
35; 20%
59; 33%
79; 44%
Dasar Madya Utama Paripurna
Capaian Akreditasi FKTP Non Pemerintah
• FKTP non pemerintah yang terakreditasi masih sangat rendah (2,6%) → Menjadi tantangan utama dalam
pencapaian target sasaran
• Mayoritas FKTP yang telah terakreditasi telah memiliki capaian Paripurna & Utama
Sumber : Kemkes, 2021
12. Kualitas RS Rujukan
Belum Terstandar
Pelayanan Unggulan
Terpusat di Jawa
Kepatuhan Sistem
Rujukan Belum
Optimal
Kesulitan Akses ke
Faskes di Beberapa
Daerah
• Belum semua provinsi memiliki RS terstandar rujukan nasional
• Belum semua RS Rujukan Nasional terakreditasi internasional dan beberapa belum akreditasi paripurna
• 56 RS Rujukan belum akreditasi KARS Paripurna
• RS Khusus terakreditasi Internasional mayoritas di Jakarta dan Jawa
• 35 RS dengan pelayanan radioterapi di 14 Provinsi (minim Indonesia timur)
• 21.8% RS Rujukan Regional belum memiliki hemodialisis
• Pengembangan RS di daerah masih scattered sehingga beban dan kapasitas RS dengan wilayah sama tidak
jauh berbeda
• RS Swasta kurang keterlibatan dalam sistem rujukan
• Beberapa RS non rujukan kapasitas tinggi masih diluar sistem rujukan
• 31,79% desa/ kelurahan masih memiliki akses sulit menuju RS (PODES, 2019)
• Pengembangan RS Pratama masih cendrung bergantung pada usulan daerah dan pemetaan pusat belum
optimal
• Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak
Tantangan : Pemerataan Akses dan Penguatan
Kualitas Pelayanan Kesehatan
13. 1
2
3
4
5
Memastikan adanya perubahan mekanisme pelaksanaan, tetap menjamin kualitas pelayanan dan tata kelola fasilitas
kesehatan di daerah
Penyusunan rencana pentahapan per periode waktu menuju FKTP terakreditasi 100% pada tahun 2024 → sebagai acuan
dan instrument monitoring
Pemetaan target dan sasaran akreditasi fasilitas kesehatan per daerah
• Prioritas utama diarahkan pada fasilitas kesehatan yang proses akreditasi perdana terutama aspek kesiapan dan
pemenuhan kriteria akreditasi
• Puskesmas yang Re-Akreditasi didorong untuk meningkatkan status capaian akreditasinya sehingga menunjukkan
peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan
Pengembangan strategi khusus dalam mendorong dan memastikan akreditasi di FKTP Non-Pemerintah
Khusus untuk proses akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah → penyelarasan dengan penguatan dan pemenuhan
standar Bio-Safety Level (BSL) di Laboratorium
Poin yang Perlu Diperhatikan dalam
Pencapaian Target Indikator Akreditasi
16. Rencana Ruang Lingkup Review Sektor Kesehatan
dalam Persiapan RPJMN 2025-2029
No Aspek Topik Kajian Tematik
1 Penguatan Promotif-preventif 1. Health in all policies
2. Upaya dan Pembiayaan Promotif-Preventif
3. Potensi Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia
2 KIA, Gizi dan Lansia 4. Kesehatan ibu dan anak
5. Gizi masyarakat
6. Kesehatan lansia
3 Pengendalian penyakit & faktor risiko 7. Proyeksi tren penyakit
8. Imunisasi
9. Penyakit tidak menular
10. Kesehatan Jiwa
11. Penyehatan lingkungan
4 Penguatan kapasitas sistem kesehatan 12. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
13. Jaminan Kesehatan Nasional
14. Tenaga Kesehatan
15. Obat (pemenuhan, kemandirian, pengawasan)
16. Sistem pengawasan pangan
17. 01
02
03
04
05
06
07
08
Pendidikan & Penempatan
Tenaga Kesehatan
Penguatan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pengendalian Penyakit &
Perluasan Imunisasi
Kemandirian Farmasi &
Alat Kesehatan
Digitalisasi & Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Kapasitas RS &
Pelayanan Kesehatan di DTPK
Penguatan Keamanan dan
Ketahanan Kesehatan
Inovasi Pembiayaan Kesehatan
8 AREA REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL
18. Kepemimpinan &
Tata Kelola
Pembiayaan
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
SDM Kesehatan
Produk Kesehatan,
Vaksin & Teknologi
Sistem Informasi
Kesehatan
Upaya Kesehatan
Litbang Kesehatan
Pembiayaan
Kesehatan
SDM Kesehatan
Sediaan Farmasi,
Alkes & Makanan
Manajemen, Informasi
& Regulasi Kesehatan*
Pemberdayaan
Masyarakat
1. Pendidikan dan Penempatan
Tenaga Kesehatan
2. Penguatan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
3. Peningkatan Kapasitas RS dan
Pelayanan Kesehatan di DTPK
4. Kemandirian Farmasi & Alat
Kesehatan
5. Penguatan Keamanan dan
Ketahanan Kesehatan
6. Pengendalian Penyakit &
Perluasan Imunisasi
7. Inovasi Pembiayaan
Kesehatan
8. Digitalisasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
• Beasiswa wajib penempatan
• Inovasi pendidikan dokter spesialis termasuk pendidikan
spesialis berbasis RS
• Inovasi pendayagunaan tenaga kesehatan
• Redistribusi tenaga kesehatan di kabupaten/kota
• Pendidikan kedinasan Poltekkes
• Perekrutan massal tenaga kesehatan
• Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan
• Pengembangan dan/atau perluasan kapasitas program studi tenaga kesehatan
langka
• Sistem pengembangan karir dan penghargaan tenaga kesehatan
• Task shifting tenaga kesehatan di wilayah sulit akses yankes
• Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
• Mandatory pelaksanaan Puskesmas sebagai pembina
wilayah dan fungsi promotif-preventif
• Pembangunan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas
• Pemenuhan 9 nakes & non-nakes
• Penyempurnaan sistem akreditasi FKTP
• Sistem rujukan berbasis kompetensi & sistem rujukan
khusus kepulauan
• Inovasi Flying Health Care dan RS kapal
• Peningkatan rasio TT RS per penduduk
• Pemerataan RS Rujukan Nasional
• Pengembangan layanan unggulan RS
• Perluasan Sister hospital
• Pengembangan produk sediaan farmasi bersertifikat halal
• Produksi sediaan farmasi dan alkes dalam negeri
• Riset & regulasi pemanfaatan sediaan farmasi & alkes dalam negeri
• Standarisasi dan sertifikasi alkes dalam negeri
• Surveilans penyakit terpadu, real time & berbasis
laboratorium dan berbasis masyarakat
• Pengembangan kesiapsiagaan (preparedness) dan
readiness sistem di masa pandemi
• Perluasan jejaring, mekanisme rujukan, & peningkatan kualitas laboratorium
• Peningkatan kapasitas tenaga & pemenuhan sarpras lab & BMHP
• Pemenuhan sarpras & SDM di pintu masuk negara (KKP) sesuai standar kelas
• Register imunisasi
• Inovasi dan perluasan penemuan kasus penyakit
• Inovasi pengobatan penyakit
• Pengembangan mekanisme fund-channeling ke lembaga
non-pemerintah
• Pengembangan skema DAK berbasis kinerja
• Kompensasi yankes BPJS-K
• Kemandirian RS
• Kontrak pelayanan
• Cost-sharing BPJS-K
• Kapitasi berbasis kinerja
• Peningkatan cakupan kepesertaan JKN
• Integrasi sistem informasi dan single entry data puskesmas
& RS
• Pengembangan data rutin dan data berbasis individu
• Digitalisasi pelayanan (termasuk telemedicine)
• Revitalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)
• Peningkatan health literacy masyarakat
Health System
Building Blocks1
(WHO)
Subsistem SKN2
(Perpres)
Area Reformasi SKN & Strategi Kunci (Konsep Rerformasi SKN)
Sumber: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, 2021, Adaptasi dari 1) WHO, 2007, Everybody’s Business – Strengthening Health Systems To Improve Health Outcomes : WHO’s Framework For Action; 2) Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
*Aspek manajemen & regulasi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan strategi kunci reformasi SKN
Perubahan Signifikan Penguatan
• Perluasan cakupan dan pengingat imunisasi
• Perluasan antigen imunisasi
19. Penguatan Rujukan sebagai bagian MP Reformasi SKN dalam RKP Tahun 2022
Impact/Outcome Target 2022 Target 2024
Ketersediaan nakes sesuai
standar di Puskesmas
65% 83%
Puskesmas tanpa Dokter 0% 0%
Ketersediaan 4 dokter spesialis
dasar dan 3 spesialis lainnya di
RSUD Kab/Kota
80% 90%
Akreditasi FKTP 85% 100%
Akreditasi RS 95% 100%
Pemenuhan RS Rujukan
Nasional
17 RS 42 RS
Terbentuknya 5 rujukan
unggulan berbasis
kompetensi
Kanker, Kardiovaskular, Paru,
Stroke, DM & Hipertensi
5.400 Nakes didistribusikan melalui
penugasan khusus dan tim
500 Dokter spesialis yang didayagunakan
4.720 FKTP & 1.195 RS memenuhi
persyaratan survei akreditasi
94 RS Rujukan Nasional yang dibina
dalam pemenuhan SPA & Alkes
• Pelatihan strategis nakes
• Penugasan khusus nakes individu & tim
• Pendayagunaan dokter spesialis
• Bantuan Pendidikan dokter spesialis dan nakes
• Penyediaan 9 jenis nakes Puskesmas
Pendidikan & Penempatan Tenaga Kesehatan
• Pelayanan Kesehatan Bergerak
• Peningkatan kapasitas dan penyediaan sarpras
• Peningkatan kualitas holding RS milik BUMN
• Jejaring RS Unggulan dan Penguatan Rujukan Nasional
• Pembangunan RS Indonesia Timur
• Akses listrik 24 jam di seluruh Faskes
Penguatan FKTP, Peningkatan RS dan Yankes di DTPK
Output
Infografis MP Reformasi SKN dalam RKP 2022
20. Catatan Penting
• Strategi percepatan pencapaian target akreditasi 100% perlu diterjemahkan dalam
operasional kegiatan dan timeline → Jaminan ketercapaian
• Re-Definisi indikator yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan pada RPJMN 2025-2029
→ cerminan tingkat daya saing dan kapasitas pelayanan
• Formulasi indikator yang mencerminkan akses pelayanan RS berkualitas yang merata di seluruh
Kab/Kota (minimal) → Aspek Geografis dan Determinan Lainnya
• Peningkatan peran RS Swasta dalam skema rujukan dan layanan unggulan
• Inovasi penjangkauan pelayanan rujukan seperti RS Kapal, Flying Health Care, RS Bergerak, dll yang
didukung swasta serta dukungan operasionalisasinya
• Pengembangan skema Academic Health System (AHS) sebagai awal untuk hospital based education
di Indonesia
Pemikiran Kedepan
21. 1
2
3
4
5
Tantangan besar di Indonesia Timur perlu menjadi pertimbangan dalam pemetaan daerah → tidak One
Policy fit For All, Pengembangan kebijakan berdasarkan kondisi setiap wilayah
Pengembangan indikator yang mencerminkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan berbasis pada
kebutuhan program prioritas → contoh : Kesiapan layanan Maternal Neonatal
Akreditasi pelayanan kesehatan sebagai instrumen dalam pengukuran kualitas pelayanan kesehatan,
sehingga perlu dipertimbangkan status capaian tiap fasilitas kesehatan PARIPURNA (single criteria)
Potensi kebijakan insentif dan dis-insentif dalam percepatan pencapaian sasaran 100% FKTP
terakreditasi
Keselarasan antara konsep akreditasi laboratorium kesehatan dengan konsep akreditasi BSN dan Standar Bio
Safety Level
Pemikiran Kebijakan Kualitas Pelayanan Kesehatan
dalam RPJMN 2025 - 2029
