modul ini berkaitan tentang hukum perjanjian pemborongan material di suatu proyek yang berhubungan dengan hukum hukum yang ada di Indonesia, yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan dan tatacara pembelian material di suatu proyek yang berlandaskan hukum dan dengan prosedur diplomasi yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia
2. Materi Pokok :
• Pengaturan hukum PPB
• Jenis-jenis PPB
• Pihak-pihak dalam PPB
• Unsur-unsur dalam PPB
• Syarat kontraktor dan Sub Kontraktor
• Tanggung jawa pemborong
• Wan prestasi
• Masa tanggung jawab pemborong
• Peranan pemerintah
3. Pengaturan hukum PPB
• PPB termasuk perjanjian untuk melakukan
pekerjaan (KUHP pasal 1601 b)
• Isinya diatur oleh:
Bentuk PPB tertulis, mengandung resiko tinggi
menyangkut keselamatan umum dan tertib
bangunan
• Sampai saat ini belum ada standar PPB
• Kontrak dengan luar negeri formatnya sesuai
kesepakatan
4. Kedudukan PPB dalam KUHP
KUHP
BAB II
PPB
Melaksanakan
pekerjaan
Perjanjian
Perburuhan
Perjanjian
Jual beli
Hubungan majikan
Dan buruh
5. Jenis-jenis PPB
• Menurut cara terjadinya:
– Hasil tender
– Penunjukan
– negosiasi
• Menurut cara penentuan harga:
– Fixed price or lumpsum price contract
(Kontrak Lump Sum)
– Fixed unit price contract (Kontrak Harga
Satuan)
– Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan.
– Turnkey Contract (Kontrak Terima Jadi)
– Kontrak Persentase
6. Unsur-unsur dalam PPB
• Yang terlibat langsung:
– Pemberi tugas
– Kontraktor
– konsultan
• Yang terlibat dalam proses pembangunan
– Pemberi tugas
– Kontraktor
– Perencana/Arsitek
– Konsultan
– Pemerintah
– bank
8. Perencana/Arsitek
• Pekerjaan bangunan direncanakan oleh seorang
tenaga ahli atau perencana (arsitek)
• Arsitek sangat penting dalam PPB, dia bukan
pihak dalam perjanjian
• Sampai saat ini belum ada UU yang mengatur
perencana profesi
• Ketentuan Dinas PU, perencana tidak boleh
merangkap pelaksana
• Proyek pemerintah yang swakelola perencanaannya
biaya perencanaan dipotong 7%
• Tugas seorang perencana mulai dari fase
perencanaan, pelelangan, sampai selesai bangunan
9. Direksi (wakil pemilik)
• Arsitek sering ditunjuk sebagai direksi untuk
melakukan pengawasan terhadap pekerjaan
kontraktor
• Arsitek sebagai pemberi penjelasan terhadap
pekerjaan (aanwijzing)
• Hubungan kerja pemberi tugas dengan direksi
berupa perjanjian pemberian kuasa, hubungan
kerja kedinasan (pemerintah)
• Direksi terdiri dari: arsitek, pimpinan proyek,
pengelola keuangan, pengelola administrasi,
pengelola teknis, konsultan pengawas
10. Kewajiban Direksi
• Mengusahakan agar kontraktor bisa tepat
pada waktunya menguasai tanah dimana
bangunan harus didirikan
• Kesempatan membongkar, memuat,
menimbun, bahan bangunan
• Penyediaan tanah untuk menimbun bahan
sisa atau bongkaran dan bahan-bahan yang
dikeluarkan dari pekerjaan
• Tanah untuk pengambilan penimbunan tanah
(jika ditentukan menjadi kewajiban direksi)
11. Kontraktor
• Kontraktor bertindak sebagai pelaksana
sesuai dengan kontrak
• Kontraktor menyerahkan pekerjaan
sehari-hari kepada pelaksana lapangan
• Di Indonesia kontraktor tergabung
dalam berbagai asosiasi perusahaan
• Persyaratan pemborongan pekerjaan
terkait/diatur dalam Keppres.
12. Sub Kontraktor
• Penunjukan sub kontraktor dimungkinkan, jika
dibolehkan dalam PPB
• Hasil kerja sub kontraktor tanggung jawab
kontraktor
• Pemberi tugas dan sub kontraktor tidak ada
hubungan hukum
• Sub kontraktor biasanya untuk pekerjaan besar
• Dalam Keppres dimungkinkan kontraktor
menggunakan sub kontraktor
• Antara kontraktor dan sub kontraktor ada
perjanjian khusus
• Kontraktor juga mempunyai perjanjian khusus
dengan suplayer dan lain-lain
13. Tanggung jawab pemborong
Tanggung jawab Pemborong diatur dalam: KUH
perdata, AV-41 (algemene voor warden de
uitvoering bij aaneming van openbare worken):
• Melaksanakan pekerjaan menurut ketentuan
yang ada
• Mengikuti petunjuk direksi tentang waktu,
tempat, dan cara pelaksanaan
• Tunduk pada keputusan direksi
• Mengajukan laporan secara berkala
14. Wan prestasi
• Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut
waktu yang ditetapkan
• Menyerahkan pekerjaan dengan mutu yang tidak
sesuai:
– Dari pihak pemberi tugas dapat menuntut
pemutusan perjanjian pada pengadilan, yang bisa
sebagian atau seluruhnya dengan segala akibat
– Maksud akibat pemutusan perjanjian, pemutusan
waktu yang akan datang, harga pekerjaan yang
telah diselesaikan tetap di bayar
– Sipemberi tugas dapat menyuruh pihak lain
menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan
anggaran yang telah ditetapkan , sipemborong kena
denda
15. Pemutusan Perjanjian (AV-41)
• Pemberi tugas memberikan teguran, jika tidak
memperhatikan dianggap lalai
• Pemberitahuan secara tertulis
• Perjanjian langsung dapat diputus tanpa
perantara pengadilan
• Setelah diberi peringatan tertulis pemborong
tetap lalai, pemberi tugas dapat menyuruh orang
lain menyelesaikan, biaya ditanggung kontraktor
• Pada perjanjian sekarang selalu dicantumkan
penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah,
arbitrase atau pengadilan negeri
16. Masa tanggung jawab pemborong
AV-41 pasal 54
• Pemborong bertanggung jawab thdp:
– Rusak akibat bahan bermutu jelek
– Teknik pelaksanaan yang buruk
– Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana
• Pemborong diberi kesempatan
memperbaiki kekurangan pada poin
diatas.
17. Masa tanggung jawab pemborong
pasal 1609 KUH Perdata
• Jika suatu gedung yang telah
diborongkan dan dibuat untuk suatu
harga tertentu, seluruhnya atau
sebagian musnah disebabkan suatu cacat
dalam penyusunan atau bahkan karena
tidak sanggup tanahnya, maka para ahli
pembangunannya serta pemborongnya
bertanggung jawab untuk itu selama 10
tahun
18. Pentingnya pasal 1609 KUHP
• Modal yang ditanam dalam pembangunan suatu
bangunan terjamin
• Pemborong akan lebih hati-hati melaksanakan
pekerjaan dengan memperhatikan bestek dan
ketentuan-ketentuan lainnya
• Direksi betul-betul memperhatikan pekerjaan
pemborong dari waktu kewaktu serta apa yang
ditanda tanganinya sesuai dengan kenyataan
19. Peranan pemerintah
• Sebagai pembina dan pengatur kegiatan
pemborongan
• Menyediakan perangkat peraturan dan
perundang-undangan
• Mengatur masalah perkotaan (SVO-1948)
Stad Vorming Ordonantie, pembagian tugas
antara Depdagri dengan Kimpraswil
• Mengatur tentang lingkungan hidup UU No.4
tahun 1982
20. tugas
• Menurut cara terjadinya:
– Hasil tender
a. cari mekanisme/tata cara proses tender, dan
sebutkan dokumen apa saja yg dibutuhkan oleh
penyedia jasa untuk ikut tender),
b. Bagaimana pengguna jasa memilih pemenang
dalam suatu proses tender
21. tugas
• Jelaskan dan beri contoh cara penentuan
harga di bawah ini :
– Fixed price or lumpsum price contract (Kontrak
Lump Sum)
– Fixed unit price contract (Kontrak Harga
Satuan)
– Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
– Turnkey Contract (Kontrak Terima Jadi)
– Kontrak Persentase
