1. KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Disampaikan dalam kegiatan :
SEMINAR WIRA USAHA BARU
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN CILACAP
Cilacap, 24 April 2024
2. PROFIL :
• DEDI PURWANTO, SH
• 19880710 201502 1 001
• ANALIS HUKUM AHLI MUDA
• BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
• DPMPTSP KABUPATEN CILACAP
• 085647931198
4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi UU
1. UNDANG-UNDANG
2. PERATURAN
PEMERINTAH
3. PERPRES 5. PERBAN BKPM
4. PERMEN
PP No. 5/2021: Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko
PP No. 16/2021: Bangunan Gedung
PP No. 21/2021: Penataan Ruang
PP No. 22/2021: Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Perpres No. 10/2021:
Bidang Usaha Penanaman Modal
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
yang terkait dengan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan BKPM No. 3/2021 : Sistem Perizinan
Berusaha B.R Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan BKPM No. 4/2021 : Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha B.R dan
Fasilitas Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5/2021: Pedoman dan Tata
Cata Pengawasan Perizinan Berusaha B.R
PP No. 6/2021: Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah
PP No. 23/2021: Penyelenggaraan Kehutanan
5. 1) Kelautan dan Perikanan
2) Pertanian
3) L H K
4) E S D M
5) Ketenaganukliran
6) Perindustrian
7) Perdagangan
8) PUPR
9) Transportasi
10) Kesehatan, Obat & Makanan
11) Pendidikan dan Kebudayaan
12) Pariwisata
13) Keagamaan
14) Pos, Telekomunikasi, Penyiaran & Sistem,
& Transaksi Elektronik
15) Pertahanan & Keamanan
16) Ketenagakerjaan
17) Keuangan *)
*) Sektor keuangan hanya untuk mendapatkan layanan penerbitan NIB
melalui sistem OSS bagi pelaku usaha perbankan dan non perbankan.
Penerbitan perizinan berusaha untuk perbankan dan non perbankan diterbitkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia tanpa melalui sistem OSS.
CAKUPAN SEKTOR USAHA SESUAI PP NO. 5/2021
6. Skala Usaha
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang
perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:
MIKRO
Sebelum UU
CK:
<Rp 50 juta
<Rp 1Miliar
KECIL
Sebelum UU CK:
>Rp 50 juta <500
juta
>Rp 1Miliar s/
d Rp 5
Miliar
7. - KPPA
- KPPA (Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing)
- KP3A
- KP3A - PMSE
- BUJKA
Kategori Pelaku Usaha
Orang Perseorangan
Badan Usaha
Orang
Perseorangan
- Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
- Pedagang Berjangka Asing
- PSE Asing
- Bentuk Usaha Tetap
- Persyarikatan atau Persekutuan
- Yayasan
- Perseroan Terbatas (PT)
- Persekutuan Komanditer
- Badan Hukum Lainnya
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Perusahaan UmuM
OSS
Perwakilan
Online Single Submission (OSS)
berbasis risiko memberikan
layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam
kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil
(UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)
Badan Usaha
Luar Negeri
Badan Usaha
Kantor
Perwakilan
Badan Usaha
Luar Negeri
UMK
Non UMK
Non-UMK
8. JENIS PERIZINAN BERUSAHA
Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk
Berusaha (NIB)
Risiko Menengah Rendah
NIB + Sertifikat Standar (SS)
(*Self Declare)
Risiko Tinggi
NIB + Izin (+SS)
Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS
(*Self Declare & Verifikasi)
9. 9
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB-UMKU)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
(mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum dan/atau sesudah
tahap operasional/komersial sesuai ketentuan kementerian/lembaga)
a. surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar, dan/atau surat keterangan dalam kegiatan
operasional usaha industri tertentu; verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha
industri (sektor industri)
b. Izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro kelas A dalam negeri; Penyelenggara sistem
elektronik farmasi (sektor kesehatan)
c. SPP-IRT (Sektor Obat dan Makanan)
10. Identitas bagi pelaku usaha
Bukti pendaftaran untuk
melakukan kegiatan usaha
01 02 03 04 05
Angka Pengenal Impor :
Pelaku usaha harus memilih API-U atau
API-P
Khusus Pelaku usaha perseorangan
hanya dapat memilih API-P
Hak Akses Kepabeanan
Pendaftaran kepersertaan untuk:
Jaminan sosial kesehatan; dan
jaminan sosial ketenagakerjaan
Wajib lapor ketenagakerjaan
untuk periode pertama
Pelaku Usaha.
NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha
Setiap pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB
NIB BERLAKU SEBAGAI :
14. TIGA PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERDIRI DARI :
1. KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR), terdiri dari :
A. KKPR DARATAN
B. KKPR LAUT
C. KKPR HUTAN
Persetujuan KKPR tersebut diatas menjadi pra syarat terbitya NIB, menjadi persyaratan untuk proses
pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dan penerbitan PBG
2. PERSETUJUAN LINGKUNGAN berupa :
A. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) bagi yang wajib AMDAL
B. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) bagi yang wajib UKL-UPL
C. SPPL
3. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
15. KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DARATAN
Konfirmasi KKPR dapat diterbitkan secara otomatis dalam hal:
Tidak diperlukan penerbitan KKPR untuk UMK :
Berdasarkan pernyataan pelaku usaha UMK bahwa kegiatan usaha telah sesuai rencana tata ruang, maka tidak
diperlukan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
KKPR diterbitkan atas pernyataan pelaku usaha :
Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 ha (lima hektare), persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha.
1). tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus;
2). tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan
dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama;
3). tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin
Lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
4). lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
dan/atau
5). tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai
dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.
17. 1. Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak
Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah
2. Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib
memiliki:
a. Amdal;
b. UKL-UPL; atau
c. SPPL.
3. Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.
Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan,
perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang
eksisting.
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
18. PBG dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung
atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan
Gedung dapat dimanfaatkan.
PBG-SLF adalah instrumen untuk menjamin pemenuhan
standar BG
PERSETUJAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) &
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
Sumber : Kementerian PUPR
19. Sesuai PP 16/2021, PBG diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, kecuali untuk DKI Jakarta
diterbitkan oleh pemerintah propinsi. Oleh karena itu, Pelaku usaha menyampaikan permohonan PBG
dengan menyampaikan dokumen rencana teknis kepada pemerintah kabupaten/kota secara daring
melalui SIMBG. Khusus kegiatan yang berlokasi di DKI Jakarta disampaikan kepada pemerintah propinsi.
Permohonan PBG dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi. Secara garis besar, tahapan untuk
mendapatkan PBG adalah melalui proses (1) konsultasi perencanaan, dan (2) penerbitan
1. PENERBIT PBG & SLF
Konsultasi perencanaan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh
Tim Penilai Teknsi (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA)
Pemeriksaan oleh TPT : dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu)
lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2
(dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi).
Pemeriksaan oleh TPA : dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung yang
menjadi obyek pemeriksaan oleh TPT
Pemeriksaan rencana teknis dilakukan melalui tahap:
a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing).
2. KONSULTASI PERENCANAAN
21. Bagi Pelaku usaha UMK tingkat risiko rendah.
Diberi kemudahan Perizinan Tunggal berupa NIB sebagai identitas dan legalitas usaha
sekaligus berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk
Halal.
Diberi Kemudahan :
Diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa KKPR dan persetujuan lingkungan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi kegiatan usaha
mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan.
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA
Bagi Usaha Mikro & Kecil
22. Dalam hal pelaku usaha menyampaikan permohonan pemenuhan persyaratan kepada K/L/D yang terkait dengan :
1. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang :
a. Lokasi Daratan (terdapat dalam Pasal 26 ayat 5 & 10 Peraturan BKPM No. 4/2021)
b. Lokasi Laut (terdapat dalam Pasal 27 ayat 6 Peraturan BKPM No. 4/2021)
c. Lokasi Kawasan Hutan (Pasal 28 ayat 10 Peraturan BKPM No. 4/2021)
2. UKL-UPL (terdapat dalam Pasal 40 ayat 4 Peraturan BKPM No. 4/2021)
3. Sertifikat Standar untuk kegiatan risiko menengah tinggi (terdapat dalam Pasal 41 ayat 9, 11,& 12 Peraturan BKPM No. 4/2021)
4. Izin (terdapat dalam Pasal 45 ayat 8 & 10 Peraturan BKPM No. 4/2021)
5. Pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang/bahan (terdapat dalam Pasal 74 ayat 14 Peraturan BKPM No. 4/2021)
Namun K/L/D sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi, dan/atau tidak menerbitkan persetujuan sampai
terlampauinya jadwal waktu NSPK, maka permohonan pemenuhan persyaratan tersebut diatas dianggap dikabulkan secara hukum dan
ketentuan.
ASAS FIKTIF POSITIF diberlakukan dengan kondisi :
ASAS FIKTIF POSITIF
23. Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Administrator KEK &
Badan Pengusahaan
KPBPB
Untuk kegiatan usaha:
1. Berlokasi di lintas propinsi
2. Terkait dengan SDA yang tidak
terbarukan
3. Industri prioritas tinggi pada skala
nasional
4. Terkait dengan fungsi pemersatu
dan penghubung antar wilayah
5. Terkait dengan strategi pertahanan
dan keamanan nasional
6. PMA / penanam modal yang
menggunakan modal asing
7. Penanaman modal yang menjadi
urusan pemerintah pusat menurut
Undang-Undang
Poin No. 3, Industri prioritas tinggi meliputi :
1) Ind. strategis
2) Ind. teknologi tinggi
3) Ind. minuman beralkohol
Untuk kegiatan usaha :
1. Berlokasi di lintas kab/kota dalam
satu propinsi
2. Penanaman modal yang didelega-
sikan dari pem.pusat kepada
gubernur.
3. Penanaman modal yang menjadi
kewenangan pemerintah propinsi
sesuai peraturan perundangan
4. Industri yang diklasifikasikan
sebagai industri besar, kecuali utk
jenis industri yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat
Untuk kegiatan usaha :
1. Berlokasi di kabupaten/kota
2. Penanaman modal yang
dipertugasbantukan kepada
pemerintah Kab/Kota.
3. Penanaman modal yang menjadi
kewenangan pemerintah Kab/
Kota sesuai peraturan perundangan
4. Industri yang diklasifikasikan
sebagai industri menengah dan
kecil kecuali utk jenis industri yang
menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Propinsi
Mencakup kewenangan pemerintah
kabupaten/kota dan dilaksanakan
berdasarkan pelimpahan/
pendelegasian kewenangan dari
Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah dan memperhatikan
peraturan perundang-undangan
terkait KEK dan KPBPB.
5) Ind. yang berdampak penting terhadap lingkungan
6) Ind. PMA/yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian
Pemerintah RI dgn negara lain
PEMBAGIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO BERDASARKAN KEGIATAN USAHA
25. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KETENTUAN PENGAWASAN RUTIN
Berdasarkan adanya Pengaduan Masyarakat
dan/atau Pelaku Usaha
Tindak lanjut klarifikasi substansi pengaduan dan
dapat dilakukan Inspeksi lapangan / virtual
Pengawasan
Insidental
Inspeksi Lapangan
Pengawasan standar dan kewajiban pelaksanaan
kegiatan usaha (sektoral) dan Pengawsan
perkembangan penanaman modal
Pelaporan Pelaku Usaha
Laporan standar kegiatan usaha (Sektoral) dan
Laporan Perkembangan Penanaman Modal
Pengawasan
Rutin
26. Laporan Penanaman Modal
Send
Report
LKPM
realisasi penanaman modal,
realisasi tenaga kerja,
realisasi produksi termasuk nilai ekspor,
kewajiban kemitraan dan
kewajiban lainnya
KANTOR
PERWAKILAN
Laporan KP3A
Laporan KPPA
Laporan BUJKA
Laporan kantor perwakilan
penunjang tenaga listrik asing
REALISASI
IMPOR
Laporan realisasi importasi mesin
Laporan realisasi importasi barang dan
bahan
BADAN USAHA
Luar Negeri
Laporan kegiatan tahunan
27. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Semester I Semester II
10 Jan
10 Okt
10 Apr 10 Juli
skala kecil
Pelaku
Usaha
skala menengah
skala besar
PROSEDUR TEKNIS PENGISIAN LKPM
Periode Pelaporan
• Penyampaian LKPM pertama kali disampaikan pada periode pelaporan berjalan sesuai dengan
tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Periode pelaporan ini berlaku untuk tahap konstruksi/persiapan dan operasional dan/atau
komersial
• Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial wajib menyatakan siap
atau telah berproduksi/ beroperasi komersial kesistem OSS
Penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi Pelaku
Usaha usaha hulu migas; perbankan; lembaga
keuangan non bank; asuransi; dan skala mikro
