Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK

Buku ini merupakan versi terbaru dari hasil revisi Buku DTPS KIBBLA yang telah diterbitkan tahun 2015 disusun secara bersama oleh Tim Konsultan (Dr.dr. Sutopo Patria Jati MM, M.Kes dkk) dan TIm dari Kemenkes RI. (http://buku.kabarkita.org/81557-pedoman-perencanaan-terpadu-kesehatan-ibu-dan-anak )
Buku PTKIA ini telah dilatihkan di beberapa 9 provinsi fokus dan beberapa provinsi lainnya sejak tahun 2014 - 2017.

  • Login to see the comments

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK

  1. 1. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2014 ISBN : 978-602-235-784-1
  2. 2. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 1 DAFTAR ISI Pengantar Pendahuluan Daftar Isi Daftar Singkatan dan Istilah Bab I Pendahuluan Latar Belakang Tujuan Tahapan Bab II Pra kondisi A. Advokasi Awal B. Pertemuan Teknis Kesehatan 1. Sesi 1 Analisis Situasi dan Masalah 2. Sesi 2 Analisis Sumbatan & Identifikasi Dukungan Lintas Sektor 3. Sesi 3 Rencana Tindak Lanjut Bab III Orientasi Multipihak (tentatif) Bab IV Lokakarya Perencanaan KIA 1. Sesi 1 Pembukaan & Orientasi Lokakarya 2. Sesi 2 Prioriitas Solusi, Kegiatan dan Target 3. Sesi 3 Rencana Usulan Kegiatan 4. Sesi 4 Rencana Usulan Anggaran 5. Sesi 5 Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 6. Sesi 6 Rencana Tindak lanjut Bab V Advokasi Bab VI Monitoring dan Evaluasi Bab VII Penutup Lampiran
  3. 3. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA Pada era desentralisasi, setiap Kabupaten/Kota mendapat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program dan pelayanan kesehatan yang dimulai dari penyusunan rencana pembangunan sektor kesehatan yang berbasis bukti (evidence based) termasuk penyediaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar program berjalan dengan baik, maka diperlukan pedoman pelaksanaan yang sederhana, praktis, sistematis, komprehensif, dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan, termasuk pada perencanaan dan penganggaran untuk memelihara dan memperbaiki status Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita. Untuk dapat mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pemecahan masalah melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota atau Tim Perencanaan Terpadu KIA (PTKIA) telah ditetapkan sebagai bagian strategi kebijakan di dalam pelaksanaan program KIA untuk mempercepat penurunan AKI, AKB dan AKABA serta memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. Hal ini diperkuat dengan akan ditetapkannya Permenkes RI baru tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksul yang diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi keberadaan Perencanaan Terpadu KIA. Secara konseptual dan praktis, pendekatan Tim PTKIA menyadari pula bahwa berbagai pihak di tingkat kabupaten / kota dapat proaktif berperan serta dalam usaha-usaha memelihara dan memperbaiki status kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. Pelaksanaan kegiatan Tim PTKIA merupakan suatu proses sistematis, berdasarkan bukti / data, yang implementasinya dilakukan melalui tahapan secara bottom-up, meliputi empat pilar proses utama, yaitu : Proses pertama adalah Pra Kondisi (Advokasi Awal, Pertemuan Teknis dan Orientasi Multi- pihak) jika disepakati harus ada dukungan dari pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan. Namun apabila disepakati tidak diperlukan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan maka Orientasi Multipihak tidak perlu dilaksanakan. Proses kedua yaitu Proses Lokakarya Perencanaan, proses ketiga adalah Proses Advokasi TPTKIA yang didalamnya mencakup perumusan kebijakan dan rencana kerja serta anggaran di SKPD terkait, untuk mencapai follow up, berupa produk hukum Perda APBD untuk kegiatan TPTKIA dan yang keempat merupakan Proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari hasil pelaksanaan kegiatan TPTKIA Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) memanfaatkan data SDKI tahun 1990 sampai 2007 menggunakan perhitungan exponensial maka dapagt diperoleh proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 baru menca.pai 161/100.000 kelahiran hidup, sementara untuk target MDG
  4. 4. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 3 Indonesia adalah 102/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, maka seluruh jajaran dari Gubernur, Bupati dan Walikota diwajibkan untuk dapat memprioritaskan upaya pencapaian target MDGs dalam program pembangunan di daerah yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian MDGs.(RAN PP AKI 2013-2015) Sebagai salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mendukung pencapaian MDGs bidang KIA, diperlukan pelaksanaan PT-KIA di setiap kabupaten/kota. Dasar dalam pelaksanaan PT-KIA adalah hasil penilaian status kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita berbasis bukti (evidence base) yang memiliki output, berupa Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita. Target Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) 2015, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) 23 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKABA) 32 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi yang ada masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 yang menunjukkan AKI mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2007 (SDKI, 2007) dan meningkat sebesar 22,31 % menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012), AKB dari 34 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2007 (SDKI, 2007), mengalami sedikit penurunan sebesar 3,03 % menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012) dan AKABA dari 44 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2007 (SDKI, 2007), mengalami penurunan sebesar 4,76 % menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Gambar 1.1 Target dan Cakupan AKI, AKB dan AKABA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 AKI AKB AKABA TARGET DAN CAKUPAN AKI, AKB DAN AKABA SDKI 2012 SDKI 2007 Target MDG's
  5. 5. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 4 B. Tujuan Tujuan modul ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KIA di tingkat Kabupaten/Kota, melalui proses perencanaan terpadu KIA untuk menghasilkan suatu dokumen rencana kerja dan anggaran secara tahunan (penerbitan dokumen APBD). Di dalam modul ini, akan dibahas mengenai strategi dan tahapan-tahapan problem solving, termasuk pada kegiatan fasilitasi untuk mempermudah para pemangku kepentingan di setiap Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan PT-KIA secara mandiri, termasuk pada pelaksanaan intervensi dan kegiatan yang akan diprioritaskan yang mempunyai dampak terbesar/paling efektif terhadap penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak balita di daerah. Hal tersebut searah dengan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Departemen Kesehatan menuju pencapaian target Millenium Development Goal’s 2015 (MDG’s 2015). C. Tahapan PT KIA dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, mulai dari pra kondisi sampai dengan pembuatan rencana monitoring dan evaluasi. Agar hasilnya sesuai dengan harapan semua tahapan tersebut harus dilaksanakan. Gambar 1.2 Alur Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA Pra-Kondisi Lokakarya Tim PTKIA Advokasi Monev Alur PelaksanaanTim PTKIA Orientasi Multipihak
  6. 6. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 5 Tabel 1.1 Tahapan Tim Perencanaan Terpadu KIA Tahapan Tim Perencanaan Terpadu KIA Hasil Waktu Pra Kondisi 1 ½ - 2 hari 1. Advokasi Awal  Adanya penyamaan persepsi dan terbentuknya dukungan tentang Perencanaan Terpadu KIA di lingkup pemangku kepetingan utama di daerah (Bappeda, Dinkes, Rumah Sakit, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Akademisi dan Organisasi Profesi kesehatan)  Terbentuk Tim Perencana & Tim Advokasi Perencanaan Terpadu KIA di daerah  Tersedianya data KIA yang dibutuhkan untuk kegiatan pertemuan teknis di tahap selanjutnya (jika data belum tersedia secara memadai/lengkap tidak direkomendasikan untuk melaksanakan tahap selanjutnya yaitu pertemuan teknis) ½ hari 2. Pertemuan Teknis  Kajian situasi masalah KIA dan prioritasnya  Teridentifikasinya penyebab masalah KIA dan relevansinya dengan prioritas intervensi KIA  Teridentifikasinya analisis sumbatan terhadap beberapa prioritas intervensi KIA yang terpilih  Teridentifikasinya akar penyebab masalah sumbatan yang terjadi pada prioritas intervensi KIA yang terpilih  Teridentifikasinya kebutuhan dukungan/keterlibatan dari sektor selain Dinkes, RSUD, BPPKB, Organisasi Profesi dan Akademisi dalam rangka memberikan solusi dari hasil analisis sumbatan intervensi yang seharusnya dilaksanakan 1 hari Orientasi Multipihak (bila disepakati perlu dukungan dari luar sektor kesehatan)  Adanya penyamaan persepsi tentang KIA dengan pemangku kepentingan Multipihak (pemangku kepentingan utama ditambah pemangku kepentingan lainnya)  Terbentuk Tim Perencana Terpadu & Tim Advokasi KIA Multipihak  Tersedianya Data KIA Multipihak (data tambahan sebagai bahan untuk lokakarya mutlipihak selanjutnya) ½ hari Lokakarya Perencanaan Terpadu KIA 2 hari 1. Pembukaan & Orientasi Lokakarya  Menetapkan tujuan dan alokasi waktu dari masing-masing sesi dalam lokakarya termasuk aturan main secara umum 1 hari 2. Prioritas Solusi, Kegiatan dan Target  Teridentifikasinya prioritas solusi, kegiatan dan target beserta indikatornya untuk masing-masing kegiatan (solusi ini untuk mengatasi akar permasalahan dari hasil analisis sumbatan yang terjadi pada prioritas intervensi KIA yang terpilih) 3. Rencana Usulan Kegiatan dan Anggaran  Dihasilkannya bahan/dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan kebutuhan anggaran kegiatan KIA (APBD, APBN dan sumber anggaran lainnya)
  7. 7. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 6 4. Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran  Dihasilkannya draft dokumen perencanaan dan penganggaran program KIA 5. Rencana Tindak Lanjut (RTL)  Dihasilkannya dokumen Rencana Tindak Lanjut Lokakarya Perencanaan PT-KIA Advokasi KIA  Dokumen Perencanaan dan Anggaran KIA yang telah disempurnakan  Bahan Materi Advokasi  Dokumen Rencana Advokasi KIA 1 hari Monitoring dan Evaluasi  Terbentuknya Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
  8. 8. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 7 BAB II PRA KONDISI A. TAHAPAN ADVOKASI AWAL Merupakan tahap awal proses pembentukan tim perencana terpadu bidang KIA, yang diawali dengan menetapkan tim pendamping teknis dan pemangku kepentingan utama di tingkat kabupaten/kota. Melalui keterlibatan dalam tahap advokasi awal ini, diharapkan para pemangku kepentingan utama dari bidang kesehatan sebagai perencana dan pengambil kebijakan di bidang kesehatan memperoleh pemahaman menyeluruh sehingga menjadi mulai peduli, berkomitmen dan mendukung proses perencanaan terpadu KIA di tingkat kabupaten/kota. Tujuan 1. Mengundang pemangku kepentingan utama (Bappeda, Dinkes, Rumah Sakit, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BP3KB), Akademisi dan Organisasi Profesi) untuk membahas KIA 2. Disepakatinya draft susunan Tim Perencanaan Terpadu KIA 3. Disepakatinya data yang dibutuhkan untuk pertemuan teknis berikutnya Keluaran 1. Adanya kesamaan persepsi mengenai permasalahan KIA di lingkup pemangku kepentingan utama (Bappeda, Dinkes, Rumah Sakit, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Akademisi dan Organisasi Profesi) 2. Terbentuknya Tim Perencana dan Tim Advokasi KIA yang berasal dari keterwakilan dari semua pemangku kepentingan utama 3. Teridentifikasikannya semua jenis data KIA yang dibutuhkan untuk pertemuan teknis yang akan dilakukan pada tahap berikutnya Waktu ½ hari (Jadwal Acara terlampir)  Pelaksanaan Tahap Pra Kondisi dilakukan setelah Pembukaan Acara dan Presentasi Materi tentang “Kebijakan Nasional KIA”  Tahapan Pra Kondisi dibagi ke dalam 2 sesi, dengan estimasi waktu ½ hari (± 1 jam 45 menit) Tempat Dilaksanakan di Kabupaten/Kota Perlengkapan 1. LCD proyektor 2. Laptop 3. ATK untuk masing-masing peserta dan fasilitator
  9. 9. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 8 Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Advokasi Awal PT-KIA KETERANGAN GAMBAR 1. Penetapan Tim Awal Pendamping Teknis Pada tahap ini, tim awal yang ditunjuk sebagai pendamping teknis adalah tim fasilitator dari perwakilan akademisi di tingkat provinsi yang pernah mendapatkan pelatihan fasilitasi partisipatif dan tim yang kedua adalah perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi yang daerahnya akan dilakukan kegiatan PT KIA. Tim teknis ini (tim fasilitator dan pihak perwakilan Dinkes) akan bertindak di dalam proses komunikasi dan koordinasi awal dengan pemangku kepentingan utama. Dimana pihak pemangku kepentingan utama yang dilibatkan adalah para pengambil keputusan/kebijakan kesehatan yang ada di daerah (meliputi : Dinas Kesehatan Kab./Kota, Rumah Sakit, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (Tim Internal Kesehatan) dengan dukungan dari pihak Bappeda, Penetapan Tim Awal Pendamping Teknis Tim Fasilitator (Perwakilan Akademisi) Tingkat Provinsi Tim Perwakilan Dinkes Provinsi Proses Komunikasi dan Koordinasi Awal dengan Pemangku kepentingan Utama Tim Internal Kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2. Rumah Sakit 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tim Internal Non Kesehatan 1. Bappeda 2. Organisasi Profesi 3. Akademisi Proses Advokasi Awal kepada Pemangku Kepentingan Utama Waktu Pelaksanaan : 1/2 hari 1 3 2 Pembentukan Tim Perencana & Tim Advokasi Bidang Kesehatan
  10. 10. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 9 Organisasi Profesi, Akademisi (Tim Internal Non Kesehatan), sampai pengambil kebijakan tertinggi, seperti Bupati dan Sekretaris Daerah). 2. Komunikasi & Koordinasi Awal dengan Pemangku Kepentingan Utama Kegiatan komunikasi dan koordinasi awal dengan para pemangku kepentingan utama dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi pihak pemangku kepentingan KIA yang akan dilibatkan di dalam pertemuan teknis kesehatan dan kegiatan orientasi multipihak (di luar dari sektor kesehatan) apabila dibutuhkan. 3. Proses Advokasi Awal ke Pemangku Kepentingan Utama Setelah komunikasi dan koordinasi ini terbangun antara tim awal pendamping teknis dengan para pihak pemangku kepentingan utama daerah, maka upaya selanjutnya adalah pelaksanaan advokasi awal. Proses advokasi awal ini dilakukan dalam bentuk seperti rapat kerja atau jika diperlukan melalui kunjungan langsung kepada pimpinan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan dilibatkan di dalam pembentukan Tim PT KIA di daerah tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian, mendorong munculnya komitmen awal serta menetapkan potensi-potensi apa saja yang dimiliki masing-masing SKPD untuk mendukung berjalannya Tim PT-KIA yang akan dibentuk dalam kegiatan perencanaan teknis. 4. Penetapan Kualifikasi Tim Perencana Setelah menetapkan pihak-pihak yang dilibatkan dari masing- masing perwakilan pemangku kepentingan utama di daerah, maka selanjutnya menentukan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota dari Tim Perencana KIA. Standar untuk kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan, meliputi : a. Anggota tim merupakan pejabat eselon III b. Memiliki pengalaman (track record) di dalam mengelola program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), minimal adalah Kepala Seksi/Bidang di Dinas Kesehatan Kab./Kota c. Memiliki keahlian (skill) di dalam perencanaan dan penganggaran d. Merupakan anggota dari organisasi profesi yang fokus pada upaya peningkatan KIA, yaitu meliputi : IDI, PPNI, IBI, IDAI, POGI, dll. e. Pengambil keputusan / kebijakan pada fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu : Kepala Rumah Sakit dan Kepala Pengelola BKKBN di daerah f. Memiliki fokus perhatian atau terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penanganan masalah kesehatan (KIA) g. Memiliki pemahaman ataupun gambaran tentang masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di daerahnya, dan Pemetaan Pemangku Kepentingan Kunci di Tingkat Kabupaten/Kota : 1. Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tk. II 2. Sekretaris Daerah Kab./Kota 3. DPRD Tingkat Kab./Kota (Komisi Anggaran dan Kesehatan) 4. Bappeda Tingkat Kab./Kota 5. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BIdang / Seksi Dinkes Tingkat Kab./Kota 6. Kepala Rumah Sakit Umum dan Swasta Tingkat Kab./Kota 7. Unit Transfusi Darah / PMI Tingkat Kab./Kota 8. Badan Pengelola KB Kab./Kota 9. Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, IDAI, POGI, dll).
  11. 11. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 10 h. Memiliki komitmen dan tanggungjawab pada upaya penyelesaian masalah KIA di daerah 5. Pembentukan Tim PT-KIA Hasil dari penetapan kualifikasi dan persyaratan bagi anggota tim pemangku kepentingan utama di daerah, akan menjadi dasar di dalam pembentukan Tim PT-KIA. Tim ini merupakan Tim Perencana KIA di bidang kesehatan. Pembentukan Tim Perencana KIA, sebaiknya dilakukan dengan pengawalan dan dukungan penuh dari Sekretaris Daerah Kab./Kota yang turut berperan serta sebagai pimpinan / mendataris daerah (penanggung jawab) di forum advokasi awal pada tahapan pra kondisi. Pembentukan Tim Perencana dan Tim Advokasi KIA internal sektor kesehatan, meliputi perwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut : Dinas Kesehatan Kab./Kota, Rumah Sakit Umum dan Swasta Tingkat Kab./Kota, Badan Pengelola KB (BKKBN) Kab./Kota, Perwakilan Profesi Kesehatan (IDI, POGI, IBI) dan dari kalangan Akademisi. Pembentukan Tim Perencana KIA Bidang Kesehatan dilakukan melalui upaya pengorganisasian. Tim ini di dalam forum pertemuan teknis kesehatan membahas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang nantinya oleh Tim Advokasi KIA akan diupayakan agar rencana kegiatan dan anggaran KIA masuk ke dalam proses dari perencanaan dan penganggaran APBD (dalam hal ini jika tidak membutuhkan keterlibatan/dukungan lintas sektor diluar kesehatan). Apabila membutuhkan dukungan dari lintas sektor di luar kesehatan maka tugas / peran dari tim yang telah dibentuk ini adalah mempersiapkan kegiatan untuk orientasi multipihak dan lokakarya KIA, yang akan melibatkan semua sektor diluar kesehatan yang terkait. Kriteria Anggota Tim Perencana KIA 1. Memahami proses dalam menyusun rencana dan anggaran di daerah (SKPD) 2. Mempunyai pengalaman dan keahlian di dalam menyusun perencanaan bidang kesehatan (KIA) 3. Minimal telah terlibat di dalam perencanaan dan penganggaran di daerah selama 3 tahun 4. Telah mendapatkan diklat / pelatihan perencanaan dan penganggaran 5. Memiliki fokus prioritas di program KIA Pengorganisasian dalam PT-KIA untuk Tim Perencana Kesehatan ini dengan membentuk susunan pengurus PT-KIA melalui seleksi dan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait & dengan pengawalan Sekretaris Daerah serta disahkan/ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota. Kriteria Anggota Tim Advokasi KIA 1. Memahami teknik dalam pelaksanaan advokasi 2. Mempunyai pengalaman dan keahlian di dalam melakukan advokasi 3. Minimal telah terlibat di dalam proses advokasi dengan pihak legislasi di daerah (Kab./Kota) selama 3 tahun. 4. Telah mendapatkan diklat/ pelatihan advokasi
  12. 12. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 11 B. PERTEMUAN TEKNIS Acara Pertemuan Teknis dipersiapkan oleh Fasilitator dan Tim Perencana KIA yang sudah dibentuk pada tahap advokasi awal. Pertemuan untuk membahas perencanaan ini dilakukan oleh Tim Perencana (peserta) dari pihak Bappeda, staf teknis dan staf perencana dari pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan KIA (pihak Dinkes Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum dan Swasta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, institusi pendidikan dan organisasi profesi (internal). Pertemuan teknis ini dilaksanakan dalam 3 sesi, dimulai dari Sesi Pertama (Analisis Situasi dan Masalah), meliputi : analisis situasi dan masalah, penentuan prioritas masalah KIA, analisis penyebab masalah dan relevansinya dengan prioritas intervensi KIA, Sesi Kedua (Analisis Sumbatan dan Identifikasi Dukungan Lintas Sektor), meliputi : analisis sumbatan terhadap prioritas intervensi KIA yang terpilih, identifikasi akar masalah dari hasil analisis sumbatan, identifikasi kebutuhan dukungan lintas sektoral di luar kesehatan dan penentuan solusi dan kegiatan serta Sesi Ketiga (Rencana Tindak Lanjut), meliputi : persiapan orientasi multipihak (jika membutuhkan dukungan diluar sektor kesehatan) dan persiapan lokakarya KIA. Penyelenggara pertemuan teknis bekerjasama dengan fasilitator dalam mempersiapkan pelaksanaan orientasi multipihak (jika diperlukan keterlibatan lintas sektor) dan lokakarya perencanaan KIA agar berjalan lancar dan memenuhi tujuannya. Tujuan 1. Melakukan kajian permasalahan KIA dan penentuan prioritas masalah 2. Melakukan analisis penyebab masalah KIA dan mencari relevansinya dengan prioritas intervensi KIA 3. Menentukan analisis sumbatan terhadap prioritas intervensi KIA 4. Mengidentifikasi akar permasalahan dari hasil analisis sumbatan 5. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan/keterlibatan dari sektor selain Dinkes, RSUD, BPPKB, Organisasi Profesi dan Akademisi berdasarkan analisis sumbatan permasalahan KIA serta menentukan solusi dan kegiatan 6. Mempersiapkan pertemuan orientasi multipihak dan lokakarya perencanaan KIA sesuai dengan kebutuhan dukungan lintas sektor di luar kesehatan Keluaran 1. Kajian situasi masalah KIA dan prioritasnya 2. Teridentifikasinya penyebab masalah KIA dan relevansinya dengan prioritas intervensi KIA 3. Teridentifikasinya analisis sumbatan terhadap prioritas intervensi KIA 4. Teridentifikasinya akar permasalahan dari hasil analisis sumbatan dari intervensi terpilih 5. Teridentifikasinya kebutuhan dukungan atau keterlibatan dari sektor selain Dinkes, RSUD, BPPKB, Organisasi Profesi dan Akademisi serta penentuan solusi dan kegiatan 6. Terbentuknya draft dokumen perencanaan dan penganggaran KIA 7. Peta kebutuhan dukungan dari sektor-sektor selain Dinkes, RSUD, BPPKB, Organisasi Profesi dan Akademisi
  13. 13. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 12 Penyelenggaraan Pertemuan teknis diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan atau tanpa bantuan dari provinsi, pusat/institusi lain dan didukung oleh fasilitator. Pertemuan teknis ini dilakukan dalam 3 sesi, yang meliputi tahapan : analisis situasi dan masalah, solusi dan kegiatan serta rencana tindak lanjut. Peserta Tim Perencana Kabupaten/Kota ini berjumlah 15-20 orang, terdiri dari : 1. Dinas Kesehatan, meliputi : penanggung jawab dari unsur Perencanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Farmasi / Gudang dan Perbekalan, Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Gizi, Promosi Kesehatan serta Perwakilan Puskesmas (masing-masing 1 orang) 2. Rumah Sakit Umum di Kabupaten/Kota : Dokter Spesialis Kebidanan dan Dokter Spesialis Anak Balita 3. Badan Pengelola KB Daerah : Pengelola dan Bagian Perencanaan Program KB 4. Perwakilan dari POGI, IDI, IBI 5. Perwakilan Akademisi/Perguruan Tinggi Waktu 1 hari (Jadwal Acara terlampir)  Kegiatan Pertemuan Teknis dilakukan dalam 3 sesi  Dimulai setelah pembukaan acara dan penjelasan kontrak pertemuan Tempat Dilaksanakan di Kabupaten/Kota Perlengkapan 1. LCD proyektor 2. Laptop 3. Printer 4. Flasdisk 5. Kertas flipchart, whiteboard, spidol, penghapus, metacard, double tape, gunting, masking tape, dll 6. ATK untuk masing-masing peserta dan fasilitator Catatan  Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak minimal mengikuti lokakarya sampai dengan tahapan penetapan solusi.  Bila di RS Kabupaten/Kota TIDAK ADA DOKTER SPESIALIS yang bisa memberikan masukan teknis, maka dapat diganti dengan dokter spesialis dari Kabupaten/Kota lain yang dapat memahami permasalahan rujukan KIA di daerah tersebut sebagai narasumber PT.  Bila di RS Kabupaten/Kota TIDAK ADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER UMUM PENANGGUNG JAWAB, maka dapat diganti dengan dokter spesialis dari Kabupaten/Kota lain yang dapat memahami permasalahan rujukan KIA di daerah tersebut sebagai narasumber PT.  Bila di Kabupaten/Kota tersebut TIDAK ADA RUMAH SAKIT, maka akan dapat mengundang dokter spesialis atau dokter penanggung jawab rujukan dari Kabupaten/Kota lain yang memahami permasalahan rujukan KIA di daerah tersebut sebagai narasumber.
  14. 14. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 13 Materi 1. Bagi Peserta a. Handout Presentasi b. Pedoman Perencanaan PT KIA c. Bahan Referensi, yang meliputi : Rencana Strategis Nasional Making Pregnancy Safer, Rencana Strategis dan Kebijakan Program Kesehatan Anak, Gizi, Obat dan Perbekalan 2. Bagi Fasilitator a. Pedoman Perencanaan PT KIA b. Panduan Fasilitator PT KIA c. Bahan Referensi d. Handout Presentasi Jadwal Acara dan Presentasi Masing-Masing Materi (Terlampir) Pengumpulan Data PT KIA (Terlampir) 1. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan AKI (RAN PP AKI) 2012- 2015 dari Kementerian Kesehatan 2. Standar Pelayanan Minimun (SPM) Bidang Kesehatan 3. Analisis Sumbatan Masalah KIA di Daerah/Nasional Tahapan Kegiatan Pertemuan Teknis Gambar 2.2 Tahapan Kegiatan Pertemuan Teknis SESI 1 : ANALISIS SITUASI & MASALAH KIA SESI 2: ANALISIS SUMBATAN & IDENTIFIKASI DUKUNGAN LINTAS SEKTOR SESI 3 : RENCANA TINDAK LANJUT
  15. 15. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 14 SESI I ANALISIS SITUASI dan MASALAH KIA Analisis situasi dan masalah merupakan proses sistematik untuk menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruh/berkontribusi terhadap terjadinya suatu masalah KIA, dengan melihat situasi dan kondisi. Seringkali permasalahan yang terjadi jumlahnya banyak dan tidak semua masalah dapat diatasi, oleh karena itu, perlu dilakukan prioritas masalah yang perlu ditangani. Sesi ini diawali dengan identifikasi permasalahan utama KIA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita) berdasarkan bukti data/laporan KIA yang ada, kemudian dilakukan prioritas masalah serta analisis penyebab masalah dan relevansinya dengan prioritas intervensi KIA. Data-data yang digunakan bersumber dari data rutin program KIA dan data yang bersumber dari sensus, survei dan hasil studi (Tabel Data KIA). Tujuan 1. Teridentifikasinya permasalahan dan prioritas dari masalah kematian dan/ atau kesakitan KIA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita) di daerah 2. Teridentifikasinya prioritas penyebab masalah KIA dan menetapkan relevansinya dengan prioritas intervensi dari strategi atau program KIA Nasional maupun yang berbasis bukti /kajian ilmiah Materi 1. Tabel data KIA yang sudah terisi lengkap dan diverifikasi 2. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan AKI (RAN PP AKI) 2012-2015 dari Kementerian Kesehatan 3. Laporan pelaksanaan program KIA tahun sebelumnya 4. Hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan (Riskesdas, Risfaskes, SDKI & Perguruan Tinggi tingkat lokal, nasional & internasional) 5. Strategi intervensi lokal dan nasional yang sudah dilaksanakan 6. Skema / tabel masalah kematian / kesakitan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta faktor penyebab yang mempengaruhi. Langkah Analisa dan Prioritas Masalah KIA 1. Untuk menganalisa masalah KIA, peserta diminta mengidentifikasikan masalah kematian / kesakitan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. 2. Identifikasi masalah dilakukan dengan menganalisis adanya kesenjangan (gap analysis) dari apa yang seharusnya (sesuai standar/tercapai target)
  16. 16. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 15 dengan apa yang terjadi. 3. Identifikasi Masalah Ibu : Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi terdapat di tahun 2012 yaitu 359 per 100.000 KH padahal Pemerintah mematok capaian target MDGs tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 KH. Kesenjangan (gap analysis) masalah kematian Ibu dengan pencapaian target MDGs, sebesar 126 per 100.000 KH (38%). Identifikasi Masalah : Angka Kematian Bayi Baru Lahir di tahun 2012 Bayi Baru Lahir sebesar 32 per 1000 KH padahal target MDGs tahun 2015 tercapai sebesar 23 per 1000 KH. Kesenjangan (gap analysis) masalah kematian Bayi Baru Lahir dengan pencapaian target MDGs, sebesar 9 per 1000 KH (16%). Identifikasi Masalah : Angka Kematian Bayi dan Anak Balita tertinggi Bayi dan Anak Balita tahun 2012 yaitu 31 per 1000 KH diharapkan tahun 2015 (target MDGs) menjadi 2/3 nya. Kesenjangan (gap analysis) masalah kematian Bayi & Anak Balita dengan pencapaian target MDGs, sebesar 10 per 1000 KH (20%). 4. Di dalam menganalisis dan memprioritaskan masalah KIA, peserta diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut : a. Apakah terdapat suatu masalah di dalam KIA ? b. Data apa saja yang diperlukan di dalam merinci permasalahan KIA ? Data Primer/Data Sekunder/Hasil Pelaporan/Penelitian, mencakup : Review Tabel Data KIA (Tabel 1A – 1D), meliputi : (Lihat Lampiran) 1) Tabel 1A : Data Sasaran, Kematian, dan Kesakitan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita 2) Tabel 1B : Cakupan Pelayanan KIA 3) Tabel 1C : Faktor Pendukung/Penyulit Pelayanan KIA 4) Tabel 1D : Ketersediaan “Obat Indikator” Program KIA c. Setelah didapatkan beberapa masalah KIA, maka untuk melihat prioritas masalah yang ada, peserta dapat menggunakan kategori USG (Urgency, Seriousness and Growth) untuk penetapan batasan kriteria penilaian di dalam Matriks MCUA. Menurut Fogler and LeBlanc, di dalam bukunya yang berjudul “Strategies for Creative Problem Solving,” (Prentice Hall, 1995), bahwa untuk memprioritaskan masalah, dapat dilihat menurut tingkat kegawatan (terkait dengan kepentingan untuk segera diselesaikan), potensi untuk berkembang menjadi masalah yang besar (terkait dengan besarnya masalah) dan seberapa seriuskah akan dapat berdampak terhadap yang lainnya (terkait resiko yang diakibatkan dari masalah yang ada). Kategori USG ini digunakan untuk dasar penentuan kriteria penilaian dari alat analisis berupa Matriks MCUA. Hasil dari kriteria penilaian USG ini, digunakan untuk mengetahui tingkat prioritas masalah yang akan diselesaikan, apakah masalah tersebut memiliki prioritas masalah yang tinggi/high (H), sedang/medium (M) dan atau rendah/low (L). Langkah Penentuan Prioritas Penyebab Masalah KIA dan Relevansinya dengan Prioritas Intervensi dari Strategi/Program KIA secara Nasional 1. Peserta membuat daftar/skema masalah KIA dengan menentukan 3-5 sebagai penyebab masalah utama KIA, penetapan prioritas harus berdasarkan data atau fakta yang ada. Dalam penentuan prioritas masalah
  17. 17. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 16 dapat menggunakan metode MCUA, Delphi, dan Delbeque, dll. Namun di dalam penentuan prioritas masalah ini digunakan metode MCUA (Multiple Criteria Utility Assessment). 2. Memasukkan masalah utama KIA dan menetapkan relevansinya dengan prioritas intervensi dari strategi/program nasional KIA yang telah diidentifikasi tersebut ke dalam Matriks MCUA (Multiple Criteria Utility Assesment). 3. Tata cara penggunaan Matriks MCUA dalam penentuan prioritas masalah, dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : a. Menetapkan Kriteria Peserta menentukan kriteria yang akan digunakan di dalam prioritas masalah. Kriteria merupakan suatu batasan yang dipakai untuk dapat menilai berbagai pilihan masalah dari pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Selain menetapkan kriteria yang umum (memakai kriteria USG) maka peserta bisa menambah kriteria baru lainnya berdasarakan kebutuhan dan perkembangan isu bidang KIA baik yang ada di tingkat nasional maupun global. Isu yang nasional saat ini bisa dilihat salah satunya berdasarkan Kerangka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penuruan (RAN PP) AKI atau RPJMN bidang kesehatan. Sedangkan untuk isu KIA yang bersifat global bisa merujuk pada beberapa isu dari WHO yang terbaru yaitu inequtiy, gender dan human right b. Melakukan Pembobotan Kriteria Setelah menentukan kriteria yang digunakan, dilanjutkan penentuan pembobotan dari masing-masing kriteria yang dipilih. Artinya kriteria mana yang dianggap terpenting, akan diberikan bobot tertinggi dan yang kurang penting diberi bobot yang terendah. Misalnya : pada pembobotan yang disepakati sebagai berikut : 1. Besarnya masalah : 15 % (Problem) 2. Kepentingan : 15 % (Importance) Batasan Kriteria Penilaian Menurut Kategori USG a. Besarnya Masalah (Problem) : Dilihat berdasarkan adanya kesenjangan antara target dengan capaian yang ada sekarang dan tren masalah yang sedang berkembang. Semakin besar kesenjangan dan tren masalah yang ada, maka semakin buruk kinerjanya dan juga semakin tinggi skor yang diberikan. b. Kepentingan (Importance) : Gambaran seberapa jauh pelayanan dianggap penting untuk ditanggulangi. Kepentingan dapat dinilai dari beberapa hal, misalnya: ada hubungan langsung/tidak langsung dengan kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita. Semakin penting masalah tersebut diselesaikan, maka semakin tinggi prioritas/angka skor yang diberikan. c. Resiko (Risks if Nothing is Done) : Besarnya resiko yang didapatkan bila masalah tidak segera ditangani. Semakin besar resikonya, maka semakin tinggi angka/ skor yang diberikan. d. Relevansi dengan program prioritas nasional : Senakin ada kesesuaian dengan program intervensi yang menjadi prioritas nasional bidang KIA pada saat analisis dilakukan maka diberikan skor yang lebih tinggi e. Relevansi dengan isu global bidang KIA (gender, ketidakadilan dan Hak Azasi Manusia/HAM) : penlaian kesesuaian dengan isu global dilakukan dengan melihat apakah ada indikasi telah terjadi ketidakadilan dan/atau pelanggaran hak azasi manusia dan/atau isu gender sebagai akibat dari belum berhasilnya pemberian intervensi bidang KIA selama ini. Penetapan skornya yaitu apabila semakin besar ada indikasi pelanggaran/ ketidakadilannya maka semakin tinggi skornya
  18. 18. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 17 3. Resiko : 15 % (Risk if Nothing is Done) 4. Relevansi dengan prioritas nasional : 30 % 5. Relevansi dengan isu global : 25% Bobot kriteria diberikan dengan memberikan persentase masing- masing kriteria. Tiap kriteria yang dianggap penting, maka diberikan persentase besar dan sebaliknya, jika dijumlah bobot relatif masing- masing kriteria mencapai 100 %. d. Mengalikan Nilai Skor dengan Bobot (S x B) Nilai bobot ini dikalikan dengan skor untuk setiap masalah, kemudian hasilnya dijumlahkan ke bawah. Nilai yang paling besar jumlahnya, mendapat prioritas pertama atau prioritas masalah yang tinggi/high (H). Apabila didapatkan nilai akhir yang sama, maka lakukan skoring ulang untuk setiap masalah yang memiliki nilai akhir yang sama, sampai didapatkan prioritas utama. Tabel 2.1 Contoh Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Tingginya Kematian Ibu No. Kriteria Bobot (%) Penyebab Masalah Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Rendahnya Cakupan Pelayanan P4K Kurangnya Cakupan Pelayanan Nifas Kurang Efektifnya ANC Berkualitas S B x S S B x S S B x S 1. Besarnya Masalah 15 4 0.6 4 0.6 5 0.75 2. Kepentingan untuk segera Diselesaikan 15 3 0.45 4 0.6 4 0.6 3. Resiko (Dampak) 15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 4 Relevansi (Nasional) 30 4 1.2 4 1.2 4 1.2 5 Isu Global 25 4 1.0 4 1.0 4 1.0 Jumlah B x S 3.70 3..85 4.15 Prioritas III RENDAH (R) II SEDANG (S) I TINGGI (T) Kesimpulan : berdasarkan matriks MCUA untuk prioritas penyebab tingginya angka kematian Ibu di atas, diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama untuk dapat diselesaikan adalah “Kurang Efektifnya ANC Berkualitas”. Di dalam konteks ini, semakin besar masalah, maka semakin tinggi tingkat keparahannya. Semakin mungkin masalah ini terkelola, maka semakin tinggi prioritas masalah tersebut. Memberi Skor Masing–Masing Kriteria terhadap Masing–Masing Penyebab Masalah Setiap kriteria penilaian di masing-masing masalah, akan diberi skor tertentu. Hal ini dilihat dari pengaruh kriterianya terhadap masing-masing masalah. Semakin besar pengaruhnya, maka semakin besar pula skor yang diberikan dan jika kriteria kecil pengaruhnya, maka diberikan skor kecil. Misalnya : kisaran angka pemberian skor adalah 1 sampai dengan 5 (1-5). Maka, skornya dianalogikan, mulai dari sangat berpengaruh diberi skor 5, berpengaruh diberi skor 4, cukup berpengaruh diberi skor 3, kurang berpengaruh diberi skor 2 dan tidak berpengaruh diberi skor 1.
  19. 19. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 18 Tabel 2.2 Contoh Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir No. Kriteria Bobot (%) Penyebab Masalah Tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir Rendahnya Penanganan Asfiksia Bayi Baru Lahir Kurang Efektifnya Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Rendahnya Cakupan PONEK S B x S S B x S S B x S 1. Besarnya Masalah 15 4 0.6 4 0.6 5 0.75 2. Kepentingan untuk segera Diselesaikan 15 4 0.6 3 0.6 4 0.6 3. Resiko (Dampak) 15 4 0.6 4 0.6 5 0.75 4 Relevansi (Nasional) 30 4 1.2 3 0.9 4 1.2 5 Isu Global 25 4 1.0 3 0.75 4 1.0 Jumlah B x S 4.0 3.45 4.3 Prioritas II SEDANG (S) III RENDAH (R) I TINGGI (T) Kesimpulan : berdasarkan matriks MCUA untuk prioritas penyebab tingginya angka Bayi Baru Lahir di atas, diketahui bahwa yang menjadi prioritas masalah utama untuk diselesaikan adalah “Rendahnya Cakupan PONEK”. Tabel 2.3 Contoh Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Tingginya Angka Kematian Bayi dan Anak Balita No. Kriteria Bobot (%) Penyebab Masalah Tingginya Angka Kematian Bayi dan Balita Rendahnya Cakupan Imunisasi Dasar Balita Rendahnya Cakupan Penanganan Balita Gizi Buruk (Gibur) Kurang Efektifnya Penanganan untuk Pneumonia Balita S B x S S B x S S B x S 1. Besarnya Masalah 15 4 0.6 4 0.6 5 0.75 2. Kepentingan untuk segera Diselesaikan 15 3 0.45 4 0.6 4 0.6 3. Resiko (Dampak) 15 4 0.6 4 0.6 5 0.75 4 Relevansi (Nasional) 30 3 0.9 4 1.2 4 1.2 5 Isu Global 25 3 0.75 4 1.0 4 1.0 Jumlah B x S 3.3 4.0 4.3 Prioritas III RENDAH (R) II SEDANG (S) I TINGGI (T) Berdasarkan Matriks MCUA untuk prioritas penyebab tingginya angka kematian Bayi dan Anak Balita di atas, diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan adalah pada masalah “Kurang Efektifnya Penanganan Pneumonia Balita”. Di dalam konteks ini, semakin besar masalah, maka semakin tinggi tingkat keparahannya. Semakin mungkin masalah ini terkelola, maka semakin tinggi prioritas masalah tersebut.
  20. 20. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 19 Cara Menetapkan Skor dari Kriteria Relevansi dengan Prioritas Strategi Nasional Program KIA Dasar pemilihan untuk menilai kriteria relevansi dari prioritas penyebab kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita dapat dicek berdasarkan beberapa referensi tentang prioritas strategi nasional yang dainggap efektif antara lain seperti yang terlihat dalam Gambar 2.3 berikut ini : Gambar 2.3 Kerangka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan AKI (Kerangka RAN PP AKI) Tahun 2012 – 2105 Strategi atau Program KIA Nasional lain yang efektif untuk menurunkan angka kesakitan / kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak balita, pada prinsipnya ditetapkan berdasarkan resume dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan AKI (RAN PP AKI) 2012 – 2015, yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Strategi/Program Nasional KIA, dengan sasaran Ibu, meliputi : Catatan : Pemberian nilai (Skoring) untuk masing-masing kriteria terhadap masalah KIA di dalam Matriks MCUA, harus melibatkan semua peserta dengan cara : 1. Setiap peserta harus memberikan penilaiannya masing-masing terhadap masalah yang diprioritaskan (Masalah Ibu, Bayi Baru Lahir serta Bayi dan Anak Balita). 2. Setiap peserta memberikan alasan terhadap besarnya penilaian masing-masing. 3. Peserta mencari kesepakatan besarnya nilai. 4. Bila terdapat perbedaan dalam menetapkan nilai, maka diambil nilai rata-rata.
  21. 21. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 20 a. Pelayanan Antenatal Berkualitas (7T/10T) b. Pelayanan Antenatal Terpadu, meliputi : 1) Pelayanan Malaria Ibu Hamil 2) Pelayanan PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak) c. Program Kelas Ibu Hamil d. Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan e. Pelayanan Nifas Lengkap f. Pelayanan KB (Pasca Persalinan) g. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) h. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) i. P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) j. Program ASI Ekslusif 2. Strategi/Program Nasional KIA, dengan sasaran Bayi Baru Lahir, meliputi : a. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) b. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) c. Imunisasi Bayi Lengkap d. Pelayanan Kunjungan Bayi/Kunjungan Neonatal (KN) e. Perawatan Metode Kangguru f. Penanganan Asfiksia Bayi Baru Lahir 3. Strategi/Program Nasional KIA, dengan sasaran Bayi dan Balita, meliputi : a. Pelayanan Malaria Balita b. Penanganan Pneumonia Balita c. Penanganan Diare Balita d. Penanganan Balita Gizi Buruk e. Pelayanan Kesehatan Anak Balita f. Imunisasi Dasar Balita Penilaian skor untuk kriteria relevansi dengan prioritas srrategi/program nasional bisa dilakukan dengan melihat rencana kerja tahunan dari Kemenkes RI dalam bidang KIA, jika ada dalam prioritas utama Kemenkes RI maka diberikan skor lebih tinggi dan demikian juga sebaliknya (range penilaian sesuai contoh matrik MCUA yaitu skor antara 1-5). Cara Menetapkan Skor dari Kriteria Relevansi dengan Isu Global Bidang KIA Beberapa isu global yang sedang menjadi perhatian khususnya oleh WHO dalam bidang KIA yaitu inequity, gender dan human right. Perencanaan Terpadu KIA diharapkan bisa mengantisipasi munculnya berbagai isu global tersebut agar memberikan alternatif solusi yang lebih komprehensif termasuk memperhitungkan faktor determinan sosial dari kesehatan ibu dan anak. Pedoman umum untuk mendeteksi secara dini adanya beberapa isu global tersebut dapat mengidentifikasi siapa saja kelompok sosial yang sudah bisa memperoleh keuntungan/akses ke pelayanan KIA dan kelompok mana saja yang terhambat akses mereka. Pengelompokan/stratifikasi sosial yang dipakai oleh WHO untuk memonitor ketidakadilan kesehatan biasanya memakai konsep PROGESS (WHO, 2013) : • Place of residence (rural, urban, other) • Race or ethnicity • Occupation (workers/employed, unemployed) • Gender/Sex
  22. 22. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 21 • Religion • Education • Socioeconomic status • Social capital or resources Contoh matrik untuk mengidentifikasi adanya indikasi awal terjadinya ketidakadilan dalam pelayanan/program KIA selama ini yaitu sebagai berikut: No Pengelompokan subpopulasi berdasarkan stratifikasi sosial tertentu Terindikasi ada ketidakadilan dalam pelayanan/ program KIA (YA/TIDAK) Keterangan 1 Lokasi (Desa vs Kota) 2 Ras/etnis (pribumi vs non pribumi) 3 Status pekerjaan (bekerja vs pengangguran) 4 Gender (permpuan vs pria) 5 Agama (mayoritas vs minoritas) 6 Pendidikan ( tinggi vs rendah) 7 Sosioekonomi ( kaya vs miskin) 8 Sosial kapital (banyak vs sedikit) 9 Kepesertaan jaminan kesehatan (tercover vs tidak tercover) 10 ............................. Penilaian skor (range antara 1 – 5)seperti yang ditentukan dalam contoh matrik MCUA yaitu skor makin besar apabila terindikasi subpopulasi yang mengalami ketidakadilan pelayanan dalam program KIA juga semakin luas/kompleks stratifikasi sosialnya
  23. 23. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 22 SESI 2 ANALISIS SUMBATAN & IDENTIFIKASI DUKUNGAN LINTAS SEKTOR Pada sesi ini, Tim PT-KIA Kabupaten / Kota akan melakukan analisis sumbatan yang selama ini terjadi pada prioritas intervensi KIA yang sudah terpilih. Analisis sumbatan dari intervensi KIA tersebut akan menggunakan 6 (enam) parameter. Selanjutnya akan diidentifikasi akar masalah terjadinya sumbatan tersebut dengan menggunakan diagram tulang ikan. Setelah dapat diketahui akar masalah dari sumbatan, kemudian dilakukan identifikasi kebutuhan dukungan lintas sektoral di luar kesehatan. Tujuan 1. Melakukan analisis sumbatan terhadap prioritas intervensi KIA 2. Melakukan identifikasi akar masalah dari sumbatan intervensi KIA 3. Melakukan pemetaan kebutuhan dukungan lintas sektoral diluar kesehatan & menetapkan solusi dan kegiatan untuk mengatasi akar masalah dari sumbatan intervensi KIA Materi 1. Tabel penentuan prioritas masalah KIA per sasaran (Tabel 2.1, 2.2, dan 2.3 dari hasil sesi sebelumnya) 2. Tabel analisis penyebab masalah KIA per sasaran (Tabel 2.4, 2.5, dan 2.6) 3. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan AKI (RAN PP AKI) 2012-2015 dari Kementerian Kesehatan 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 5. Strategi Intervensi berbasis bukti baik ditingkat Lokal dan Nasional maupun Internasional yang sudah dan/atau akan dilaksanakan Langkah-langkah 1. Peserta dari masing-masing Sub Tim (Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita) diminta membuat analisis sumbatan masalah dari ketidakefektifan prioritas intervensi dengan program nasional yang ada selama ini dengan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan di dalam referensi SKN (Sistem Kesehatan Nasional), yaitu sebagai berikut : a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kajian tentang SDM ini meliputi jumlah tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang ada dan kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan (apakah fasyankes mempunyai tenaga kesehatan yang memadai). b. Ketersediaan Peralatan, Sarana Prasarana, Reagen, Vaksin dan Obat
  24. 24. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 23 Kajian ini dilakukan terhadap jumlah stok yang siap pakai dan dapat berfungsi sesuai dengan standarnya serta distribusinya apakah sudah dapat mencukupi kebutuhan atau masih kurang. c. Akses ke pelayanan kesehatan berkualitas Kajian tentang akses melihat 3 aspek, yaitu : akses keterjangkauan ke fasilitas pelayanan kesehatan (geografis), akses daya beli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan akses penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (dari sisi sosial budaya masyarakat). d. Cakupan Pelayanan Kajian tentang cakupan pelayanan kesehatan dasarnya yaitu pedoman pelaksanaan PWS KIA. Dari beberapa cakupan pelayanan KIA yang ada di dalam pedoman tersebut (sesuai dengan kerangka Continuum of Care) yang sampai saat ini masih menjadi prioritas masalah, misal : cakupan pelayanan ANC berkualitas yang kurang efektif. Sedangkan indikator pemantauannya, meliputi : cakupan K1, K4, Pn, KF3 dan KB. e. Kontinuitas Kajian tentang keberlangsungan pemanfaatan pelayanan kesehatan, sesuai konteks kerangka Continuum of Care, untuk sasaran ibu, yaitu : pelayanan PUS dan WUS, pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas, sedangkan untuk sasaran bayi baru lahir, yaitu : penanganan neonatal (rujukan PONED dan PONEK), dan untuk sasaran bayi serta anak balita, yaitu : pelayanan bayi dan balita, mencakup : imunisasi, MTBS, pemberian asi eksklusif dan pemberian vitamin A. f. Efektifitas pelayanan Kajian tentang efektifitas pelayanan, melihat tingkat keberhasilan dari indikator pelayanan yang ada untuk mendukung pencapaian pelayanan kesehatan yang optimal. Misalnya : pelayanan antenatal berkualitas memiliki indikator pelayanan pemeriksaan, berupa 7T/10T (apakah dari pemeriksaan 7T/10T ini sudah memadai ? dan bagaimana dampaknya terhadap cakupan ANC nya ? efektif atau tidak pelaksanaan pelayanan pemeriksaan 7T/10T ini terhadap peningkatan cakupan ANC ?) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Keberhasilan Cakupan 7T/10T di Desa Cakupan Pelayanan Nifas di Desa Cakupan Pelayanan ANC di Desa Akses Keterjangkauan Pelayanan Ibu Hamil Distribusi Ketersediaan Bidan Kita Jumlah Bidan Yang Memberikan Pelayanan ANC KUALITASKONTINUUTILITIASAKSESSDMSUPPLIES
  25. 25. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 24 Gambar 2.4 Contoh Analisis Sumbatan KIA dengan Sasaran Ibu (Prioritas Intervensi : “Belum memadainya pelaksanaan ANC di tingkat Bidan Desa”) Gambar 2.5 Contoh Analisis Sumbatan KIA dengan Sasaran Bayi Baru Lahir (Prioritas Intervensi : “Belum efektif pelaksanaan rujukan komplikasi persalinan di fasilitas PONEK”) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Kehamilan Resiko Tinggi Yang Berhasil Ditangani di Fasilitas PONEK Kehamilan Resiko Tinggi Yang Ditangani di Fasilitas PONEK Kehamilan Resiko Tinggi Yang Ditangani di Faskes Populasi Yang Terjangkau Layanan Rujukan PONEK Jumlah Tenaga Kesehatan Terstandar Pelayanan PONEK Fasilitas PONEK Tanpa StockOut Dalam Kurun Waktu Tertentu KUALITASKONTINUUTILITIASAKSESSDMSUPPLIES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jumlah Anak Yang Terimunisasi Lengkap Jumlah Anak Yang Terimunisasi Cakupan Imunisasi Jarak Keterjangkauan Populasi Target Imunisasi Jumlah Tenaga Juru Imunisasi Desa Ketersediaan Vaksin KUALITASKONTINUUTILITIASAKSESSDMSUPPLIES
  26. 26. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 25 Gambar 2.6 Contoh Analisis Sumbatan KIA dengan Sasaran Bayi & Anak Balita (Prioritas Intervensi : “Belum efektif pelaksanaan pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balita”) 2. Setelah peserta masing-masing Sub Tim menentukan analisis sumbatan/ hambatan dari setiap sasaran KIA, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar masalah munculnya sumbatan. Akar penyebab masalah ini diidentifikasi menggunakan diagaram tulang ikan. Untuk dapat menentukan akar penyebab masalah, maka Fasilitator dan Tim Perencana harus dibekali dengan kemampuan tentang jenis-jenis intervensi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tidak semua akar penyebab masalah yang teridentifikasi ini ditetapkan sebagai bahan kajian untuk mencari solusi masalah. Perlu dilakukan prioritas akar penyebab masalah untuk penentuan solusi dan kegiatan KIA menggunakan metode MCUA. Hasil prioritas akar penyebab masalah dengan MCUA ini kemudian jika memungkinkan dapat dikembangkan dengan konsep 5W + 1H untuk mendapatkan solusi dan kegiatan spesifik sesuai intervensinya. 3. Dalam membuat kerangka diagram tulang ikan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Menentukan faktor-faktor penyebab masalah utama munculnya sumbatan b. Faktor-faktor penyebab masalah sumbatan tersebut, dapat menggunakan salah satu teori, misal dari teori HL. Blum, yang mencakup: faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, faktor lingkungan dan faktor genetik. c. Dalam implementasi kajian masalah KIA di daerah sangat jarang yang mengkaji faktor genetik, maka untuk faktor ini tidak dilakukan analisis lebih rinci. Sehingga yang menjadi faktor-faktor penyebab adalah faktor dari sisi perilaku, pelayanan kesehatan dan faktor lingkungan. d. Dari ketiga faktor utama tersebut, yang digambarkan di dalam tulang ikan, masing-masing faktor akan ditarik lagi untuk mencari faktor-faktor penyebab lainnya yang digambarkan di dalam duri-duri dari tulang ikan sampai dengan tidak ditemukan lagi faktor penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi masalah tersebut. e. Buatlah akar masalahnya dari masing-masing parameter di analisis sumbatan menggunakan diagram tulang ikan (seperti terlihat pada gambar 2.7, 2.8 dan 2.9) Apabila ditemukan akar penyebab masalah yang terkait dengan kewenangan dan tanggungjawab dari pemangku kepentingan lainnya disamping Dinkes, Rumah Sakit dan BPPKB, maka perlu mengundang pihak pengelola program yang terkait (Pelaksanaan Lokakarya PT KIA Eksternal).
  27. 27. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 26 Gambar 2.7 Contoh Diagram Tulang Ikan untuk Analisis Sumbatan KIA dengan Sasaran Ibu pada poin “Akses Keterjangkauan Ibu Hamil ke Fasyankes”
  28. 28. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 27 Gambar 2.8 Contoh Diagram Tulang Ikan untuk Analisis Sumbatan KIA dengan Sasaran Bayi Baru Lahir pada poin “Kehamilan Risiko Tinggi yang Berhasil Ditangani di Fasilitas PONEK” Gambar 2.9 Contoh Diagram Tulang Ikan untuk Analisis Sumbatan KIA dengan Sasaran Bayi dan Anak Balita pada poin “Akses Penerimaan Masyarakat terhadap Imunisasi”
  29. 29. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 28 4. Setelah keseluruhan poin hasil analisis sumbatan tersebut ditentukan akar penyebab masalah sumbatan dengan menggunakan diagram tulang ikan, maka langkah selanjutnya menentuan prioritas akar penyebab masalah sumbatan tersebut dengan menggunakan MCUA. Langkah Penentuan Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan 1. Setelah masing-masing Sub Tim menentukan 3-5 akar penyebab masalah sumbatan pelayanan menggunakan diagram tulang ikan. 2. Memasukkan akar penyebab masalah sumbatan pelayanan KIA yang telah diidentifikasi ke dalam Matriks MCUA (Multiple Criteria Utility Assesment). 3. Tata cara penggunaan Matriks MCUA dalam penentuan prioritas akar penyebab masalah sumbatan sama seperti langkah-langkah dalam penentuan prioritas masalah yaitu sebagai berikut : a. Menetapkan Kriteria Peserta menentukan kriteria yang digunakan untuk prioritas akar penyebab masalah sumbatan. Kriteria merupakan suatu batasan yang dipakai untuk dapat menilai berbagai pilihan akar penyebab masalah sumbatan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. b. Melakukan Pembobotan Kriteria Setelah menentukan kriteria yang digunakan, dilanjutkan penentuan pembobotan dari masing-masing kriteria yang dipilih. Artinya kriteria mana yang dianggap terpenting, akan diberikan bobot tertinggi dan yang kurang penting diberi bobot yang terendah. Misalnya : pada pembobotan yang disepakati sebagai berikut : 1. Besar Penyebab Masalah : 40 % 2. Kepentingan : 30 % 3. Resiko : 30 % Bobot kriteria ini diberikan dalam bentuk persentase di setiap kriteria. Masing-masing dari kriteria yang dianggap penting, maka diberikan persentase besar dan sebaliknya. Jika dijumlah bobot relatif masing- masing kriteria mencapai 100 %. Batasan Kriteria Penilaian Menurut Kategori USG a. Besarnya Penyebab Masalah : Dilihat berdasarkan seberapa besar daya ungkit dari penyebab masalah ini memicu terjadinya suatu masalah tertentu. Semakin besar daya ungkit penyebab masalahnya, maka semakin tinggi pula skor yang diberikan. b. Kepentingan (Importance) : Gambaran seberapa jauh penyebab masalah ini dianggap penting untuk segera ditanggulangi. Kepentingan dapat dinilai dari beberapa hal, misal : ada hubungan langsung/tidak langsung dengan terjadinya masalah KIA. Semakin penting penyebab masalah tersebut diselesaikan, maka semakin tinggi pula skor yang diberikan. c. Resiko (Risks if Nothing is Done) : Besarnya resiko yang didapatkan bila penyebab masalah tidak segera ditangani. Semakin besar resiko yang dihasilkan dari penyebab masalah tersebut, maka semakin tinggi skornya. Memberi Skor Masing–Masing Kriteria terhadap Masing–Masing Penyebab Masalah Setiap kriteria penilaian masing-masing akar penyebab masalah, akan diberi skor tertentu. Hal ini dilihat dari pengaruh kriterianya terhadap masing-masing penyebab masalah. Semakin besar pengaruhnya, maka semakin besar pula skor yang diberikan dan jika kriteria kecil pengaruhnya, maka diberi skor kecil. Misalnya : kisaran angka pemberian skor adalah 1 sampai dengan 5 (1-5). Maka, skornya dianalogikan, dari sangat berpengaruh diberi skor 5, berpengaruh diberi skor 4, cukup berpengaruh diberi skor 3, kurang berpengaruh diberi skor 2 dan tidak berpengaruh diberi skor 1.
  30. 30. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 29 d. Mengalikan Nilai Skor dengan Bobot (S x B) Nilai bobot dikalikan dengan skor untuk setiap akar penyebab masalah sumbatan, kemudian hasilnya dijumlahkan ke bawah. Nilai yang paling besar jumlahnya, mendapat prioritas pertama atau prioritas penyebab masalah yang tinggi/high (H). Apabila didapatkan nilai akhir yang sama, maka dilakukan skoring ulang untuk setiap akar penyebab masalah sumbatan yang memiliki nilai (skor) akhir yang sama, sampai dengan didapatkan prioritas utamanya. Tabel 2.7 Contoh Penentuan Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan Pelayanan Pada Ibu No. Kriteria Bobot (%) Penyebab Masalah Rendahnya Akses Keterjangkauan Ibu Hamil ke Fasyankes Keterjangkauan Transportasi ke Lokasi Fasyankes Terbatas Pemahaman Bumil Tentang Pentingnya Fasyankes Kurang Akses Jalan ke Fasyankes Rusak S B x S S B x S S B x S 1. Besarnya Penyebab Masalah 40 5 2.0 4 1.6 5 2.0 2. Kepentingan untuk segera Diselesaikan 30 4 1.2 4 1.2 5 1.5 3. Resiko (Dampak) 30 4 1.2 4 1.2 4 1.2 Jumlah B x S 4.2 4.0 4.7 Prioritas II SEDANG (S) III RENDAH (R) I TINGGI (T) Kesimpulan : berdasarkan matriks MCUA pada kelompok sasaran Ibu diketahui bahwa prioritas akar penyebab masalah sumbatan intervensi yang harus segera diselesaikan adalah “Akses Jalan ke Fasyankes Rusak”. Tabel 2.8 Contoh Penentuan Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan Pelayanan Pada Bayi Baru Lahir No. Kriteria Bobot (%) Penyebab Masalah Rendahnya Kehamilan Risiko Tinggi yang Berhasil Ditangani di Fasilitas PONEK Lokasi RS PONEK Jauh dari Bidan (untuk Rujukan) Nakes Kurang Tanggap Menangani Kasus Risti di Fas. PONEK Ketidaktahuan Masyarakat tentang Bahaya Kehamilan Resiko Tinggi S B x S S B x S S B x S 1. Besarnya Penyebab Masalah 40 5 2.0 5 2.0 5 2.0 2. Kepentingan untuk segera Diselesaikan 30 4 1.2 5 1.5 5 1.5 3. Resiko (Dampak) 30 4 1.2 4 1.2 5 1.5 Jumlah B x S 4.2 4.7 5.0 Prioritas III RENDAH (R) II SEDANG (S) I TINGGI (T) Kesimpulan : berdasarkan matriks MCUA pada kelompok sasaran Bayi Baru Lahir diketahui bahwa prioritas akar penyebab masalah munculnya sumbatan intervensi yang harus segera diselesaikan adalah “Ketidaktahuan Masyarakat tentang Bahaya Kehamilan Risti”. Di dalam konteks ini, semakin besar akar penyebab masalah, maka semakin tinggi keparahannya.
  31. 31. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 30 Tabel 2.9 Contoh Penentuan Prioritas Akar Penyebab MasalahSumbatan Pelayanan Pada Bayi dan Anak Balita No. Kriteria Bobot (%) Penyebab Masalah Rendahnya Akses Penerimaan Masyarakat terhadap Imunisasi Nakes Kurang Ramah dalam Memberikan Pelayanan Imunisasi Rendahnya Tingkat Pemahaman Keluarga tentang Imunisasi Beberapa Masyarakat Tidak Tahu Manfaat Imunisasi bagi Anak S B x S S B x S S B x S 1. Besarnya Masalah 40 4 1.6 5 2.0 5 2.0 2. Kepentingan untuk segera Diselesaikan 30 3 0.9 4 1.2 4 1.2 3. Resiko (Dampak) 30 4 1.2 4 1.2 5 1.5 Jumlah B x S 3.7 4.4 4.7 Prioritas III RENDAH (R) II SEDANG (S) I TINGGI (T) Kesimpulan : berdasarkan matriks MCUA pada kelompok sasaran Bayi dan Balita diketahui bahwa prioritas akar penyebab masalah dari sumbatan intervensi yang harus segera diselesaikan adalah “Beberapa Masyarakat Tidak Tahu Manfaat Imunisasi bagi Anak”. Catatan : Pemberian nilai (Skoring) di masing-masing kriteria terhadap penyebab masalah KIA di dalam Matriks MCUA, harus melibatkan semua peserta dengan cara : 1. Setiap peserta harus memberikan penilaiannya masing-masing terhadap penyebab akar masalah sumbatan yang diprioritaskan (pelayanan pada Ibu, Bayi Baru Lahir serta Bayi dan Anak Balita). 2. Setiap peserta memberikan alasan terhadap besarnya penilaian masing-masing. 3. Peserta mencari kesepakatan besarnya nilai. 4. Bila terdapat perbedaan dalam menetapkan nilai, maka diambil nilai rata-rata.
  32. 32. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 31 5. Masing-masing Sub Tim memasukkan prioritas penyebab masalah KIA ke dalam Kolom 2 pada Tabel 2.10, 2.11 dan 2.12. 6. Hasil dari prioritas penyebab masalah KIA kemudian dikembangkan solusi dan kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan intervensi di masing- masing daerah. 7. Tentukan solusi dari masing-masing penyebab masalah prioritas KIA dan masukkan ke dalam Kolom 3 pada Tabel 2.10, 2.11 dan 2.12. 8. Kemudian solusi dibahas lebih lanjut di dalam tim lengkap (Sub Tim Ibu, Sub Tim Bayi Baru Lahir serta Sub Tim Bayi dan Anak Balita). Apabila didapatkan solusi yang sama pada masalah ibu, bayi baru lahir serta bayi dan anak balita maka solusi dapat digabung. 9. Tentukan kegiatan yang inovatif, mempunyai daya ungkit terbesar dan realistis di masing-masing solusi pada Kolom 4 Tabel 2.10, 2.11 dan 2.12. 10. Jika diperlukan, fasilitator (diluar Tim Perencana dan Tim Advokasi) dapat meminta peserta diskusi untuk mencocokkan daftar kegiatan di Kolom 4 dengan RAN atau RAD percepatan penurunan kematian ibu, bayi baru lahir, anak balita dari Kementerian Kesehatan ataupun Pemerintah Daerah setempat. (Agar berjalan lancar dan efektif, 1 kelas minimal dipandu oleh 2 orang fasilitator : 1 orang sebagai fasilitator utama yang memandu jalannya diskusi kelompok dan 1 orang sebagai co-fasilitator yang membantu dari fasilitator utama untuk mencatat hasil diskusi di depan kelas) 11. Selanjutnya peserta diminta melakukan brainstorming untuk memetakan kebutuhan dukungan dari lintas sektor di luar kesehatan terhadap berbagai jenis solusi dan kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya. Lakukanlah identifikasi secara jelas siapa saja pihak di luar sektor kesehatan tersebut, apa jenis dukungan/peran yang diharapkan dari beberapa pihak tersebut. 12. Buatlah narasi dari solusi dan kegiatan untuk mengatasi penyebab masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita (KIA). Pada Tabel 2.10, 2.11 dan 2.12 di bawah ini, akan dijabarkan matriks untuk penentuan prioritas penyebab masalah sampai dengan pemetaan dukungan lintas sektor di luar kesehatan, yang penjelasannya sebagai berikut :
  33. 33. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 32 Tabel 2.10 Contoh Matriks Relevansi antara Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan, Solusi dan Kegiatan serta Kebutuhan Dukungan Lintas Sektor (Sasaran Program KIA : Ibu) No. Prioritas Akar Penyebab MasalahSumbatan Solusi Kegiatan Dukungan Lintas Sektor 1 2 3 4 5 Point 1 : Rendahnya Akses Keterjangkauan Ibu Hamil ke Fasyankes 1. Akses Jalan ke Fasyankes Rusak Mengupayakan agar akses jalan ke Fasyankes yang rusak dapat segera dibenahi, karena selama ini jalan yang ada belum diaspal 1. Melakukan pemetaan titik-titik akses jalan ke Fasyankes yang perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikan 2. Upaya advokasi kegiatan & anggaran ke Pemda dan lintas sektor terkait 3. Pertemuan lintas sektor untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM, material untuk perbaikan jalan, dana yang dibutuhkan) 1. Bappeda 2. Dinas PU / Dinas Pekerjaan Umum 3. Dinas Perhubungan Mengupayakan agar perbaikan akses jalan ke Fasyankes dapat dilakukan di tahun berikutnya, dimana tahun ini kegiatan sudah direncanakan di dalam APBD 1. Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses jalan ke Fasyankes sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada 2. Pelaksanaan Monev di setiap kegiatan pemeliharan dan perawatan akses jalan ke Fasyankes 2. Keterjangkauan Transportasi ke Lokasi Fasyankes Terbatas 3. Pemahaman Bumil Tentang Pentingnya Fasyankes Kurang
  34. 34. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 33 Tabel 2.11 Contoh Matriks Relevansi antara Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan, Solusi dan Kegiatan serta Kebutuhan Dukungan Lintas Sektor (Sasaran Program KIA : Bayi Baru Lahir) No. Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan Solusi Kegiatan Dukungan Lintas Sektor 1 2 3 4 5 Point 2 : Rendahnya Kehamilan Risiko Tinggi yang Berhasil Ditangani di Fasilitas PONEK 1. Ketidaktahuan Masyarakat tentang Bahaya Kehamilan Resiko Tinggi Mengupayakan sosialisasi tentang bahaya kehamilan resiko tinggi secara merata, karena selama ini masyarakat enggan dalam memeriksakan kehamilan secara rutin di Fasyankes 1. Melakukan pemetaan kelompok masyarakat rawan kehamilan resiko tinggi 2. Pertemuan untuk penetapan jadwal rencana kegiatan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi (program desa siaga, kelas ibu hamil, sosialisasi di posyandu, P4K, dll) 3. Pertemuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM, materi untuk pencegahan risti, metode yang dipakai : pembentukan kelas ibu hamil, sosialisasi risti di posyandu dan alokasi dana) 1. Dinas Kesehatan 2. Bappeda 3. BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) Badan Pemberdayaan Masyarakat Mengupayakan agar daerah menanggulangi Risti Bumil yang direalisasikan tahun berikutnya, dimana tahun ini kegiatan sudah direncanakan di dalam APBD 1. Selain kegiatan di dalam permberdayaan masyarakat tentang pengetahuan kehamilan resiko tinggi ditunjang pula dengan praktek pelayanan ANC berkualitas dan terpadu di masy. 2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada 2. Nakes Kurang Tanggap Menangani Kasus Risti di Fas. PONEK 3. Lokasi RS PONEK Jauh dari Bidan (untuk Rujukan)
  35. 35. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 34 Tabel 2.12 Contoh Matriks Relevansi antara Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan, Solusi dan Kegiatan serta Kebutuhan Dukungan Lintas Sektor (Sasaran Program KIA : Bayi dan Anak Balita) No. Prioritas Akar Penyebab Masalah Sumbatan Solusi Kegiatan Dukungan Lintas Sektor 1 2 3 4 5 Point 3 : Rendahnya Akses Penerimaan Masyarakat terhadap Imunisasi 1. Beberapa Masyarakat Tidak Tahu Manfaat Imunisasi bagi Anak Mengupayakan adanya sosialisasi imunisasi melalui puskesling, karena selama ini masy. sulit menjangkau Fasyankes (akses lokasi yang jauh) 1. Melakukan pemetaan kelompok masyarakat yang cakupan dari imunisasinya rendah 2. Pertemuan untuk penetapan jadwal rencana sosialisasi dan promosi serta jadwal & tempat pelaksanaan imunisasi secara lengkap 3. Pertemuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM pelaksana sosialisasi dan promosi imunisasi, materi imunisasi, metode yang dipakai : promosi imunisasi melalui puskesling, media cetak, elektronik, diskusi kelompok di dalam kelas anak balita, dll serta alokasi dana) 1. Dinas Kesehatan 2. Bappeda 3. BPM (Badan Pemberday aan Masyarakat) 4. Dinas Pendidikan Mengupayakan agar daerah mensosialisasikan imunisasi secara merata dan pelaksanaan imunisasi universal untuk mencegah kasus drop out yang direalisasikan tahun berikutnya, dimana tahun ini kegiatan sudah direncanakan di dalam APBD 1. Melakukan Monev di setiap kegiatan untuk menilai hasil umpan balik masyarakat terhadap imunisasi (perlu adanya lembar balik untuk umpan balik masyarakat) 2. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi serta kegiatan imunisasi sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada 2. Rendahnya Tingkat Pemahaman Keluarga tentang Imunisasi 3. Nakes Kurang Ramah dalam Memberikan Pelayanan Imunisasi
  36. 36. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 35 CATATAN : Model lebih kompleks lain yang bisa dijadikan alternatif untuk menganalisis akar penyebab dari masalah sumbatan yang sekaligus dampaknya untuk mengatasi ketidakadilan dalam pelayanan KIA yaitu dengan memakai model dari WHO seperti terlihat dalam diagram berikut : Jika dikaitkan dengan diagram ikan maka Structural Determinants dari determinan sosial dari kesehatan seperti diagram diatas bisa dimasukkan dalam batang duri “LINGKUNGAN” sedangkan Intermediary Determinants nya bisa dimasukkan dalam batang duri ikan “PERILAKU” dan untuk Health System nya masuk dalam batang duri ikan “PELAYANAN KESEHATAN” (jika menggunakan pendekatan HL Blum).
  37. 37. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 36 SESI 3 RENCANA TINDAK LANJUT Pada sesi ini, setiap tim membuat sebuah rencana tindak lanjut berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan untuk melibatkan sektor di luar kesehatan di dalam kegiatan PT selanjutnya. Apabila tidak diperlukan dukungan dari luar sektor kesehatan, maka rencana tindak lanjut yang dihasilkan, yaitu melanjutkan proses analisis problem solving, yaitu memasuki tahapan penentuan prioritas dan target kegiatan sampai dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran secara lengkap. Akan tetapi, jika hasil penilaian cepat menyepakati harus ada keterlibatan dari pihak eksternal kesehatan, maka rencana tindak lanjut dalam sesi ini akan menghasilkan langkah-langkah mempersiapkan pertemuan orientasi multipihak. Tujuan 1. Merancang kegiatan lanjutan berdasarkan hasil dari penilaian cepat dan pemetaan keterlibatan sektor di luar kesehatan di sesi sebelumnya. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data dan jadwal dalam rangka persiapan kegiatan orientasi multipihak dan/atau lokakarya perencanaan KIA Materi 1. Tabel hasil analisis solusi dan kegiatan dari sesi 2 sebelumnya. 2. Tools untuk isian rencana tindak lanjut. Langkah-langkah 1. Fasilitator memandu proses diskusi pleno diawali dengan menampilkan kembali matriks hasil pemetaan solusi dan kegiatan serta kebutuhan tentang keterlibatan dari pihak lintas sektor diluar kesehatan. 2. Menentukan kesepakatan skenario, apakah perlu melibatkan pihak lintas sektor di luar atau tidak. Jika tidak perlu melibatkan lintas sektor di luar kesehatan, maka skenarionya adalah melakukan penjadwalan langkah- langkah analisis problem solving lanjutan mulai dari penentuan prioritas dan target kegiatan sampai rencana advokasi dan monitoring evaluasi. 3. Jika ternyata harus melibatkan dukungan lintas sektor di luar kesehatan, maka fasilitator ini membantu peserta di dalam menyusun jadwal dan kegiatannya untuk mempersiapkan kegiatan orientasi multipihak. Contoh pembuatan rencana tindak lanjut dapat dilihat dalam Tabel 2.13 berikut ini :
  38. 38. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 37 Tabel 2.13 Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Data dan Sumber Daya yang diperlukan Luaran Jadwal Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 Menyepakati skenario tentang perlu tidaknya dukungan dari pihak lintas sektor di luar sektor kesehatan Hasil pemetaan tentang solusi dan kegiatan (Sesi 2) Kesepakatan tentang skenario dan cara mengundang pihak lintas sektor kesehatan atau langsung melanjutkan proses problem solving sampai dihasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran KIA yang lengkap oleh Tim Perencana (internal sektor kesehatan) 1-2 hari setelah pertemuan teknis (jika butuh/perlu keterlibatan lintas sektor di luar kesehatan) Dinas Kesehatan melalui Subdin Perencanaan dan Kesga Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke lintas sektor (jika membutuhkan dukungan lintas sektor di luar kesehatan) Semua lintas sektor memahami tentang perannya masing- masing dan porsi keterlibatannya di dalam proses orientasi multipihak yang akan dilakukan Sampai dengan 1 minggu setelah pertemuan teknis Tim Perencana dan Tim Advokasi Menyusun bahan untuk orientasi multipihak (jika membutuhkan dukungan lintas sektor di luar kesehatan)
  39. 39. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 38 BAB III ORIENTASI MULTIPIHAK Setelah melakukan penilaian secara cepat tentang berbagai usulan dari kegiatan intervensi yang perlu didukung oleh pihak lintas sektor maupun yang tidak perlu dukungan lintas sekor kesehatan, maka tahap selanjutnya Tim Perencana KIA melakukan tahapan orientasi multipihak dalam rangka memperoleh dukungan dari lintas sektor terkait intervensi yang dibutuhkan dari penilaian cepat sebelumnya. Tujuan 1. Mendapat dukungan dari pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk persiapan penyelenggaraan lokakarya perencanaan KIA. 2. Membuat kesepakatan waktu, tempat, bahan dan kandidat yang mewakili masing-masing pihak lintas sektor dalam lokakarya perencanaan KIA. Keluaran 1. Adanya penyamaan persepsi KIA dengan para pemangku kepentingan Multipihak (pemangku kepentingan utama ditambah pemangku kepentingan lainnya). 2. Terbentuk Tim Perencana dan Tim Advokasi KIA Multipihak 3. Tersedianya Data KIA Multipihak Bahan 1. Seluruh skema dan tabel hasil penilaian cepat. 2. Seluruh uraian dan narasi yang telah disusun. 3. Data-data lain yang diperlukan (data wilayah, peta wilayah dan lain-lain). 4. Pedoman tentang kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan. Langkah-langkah 1. Menentukan isu utama yang akan diajukan sebagai pembuka wawasan pengambil kebijakan di Kabupaten/Kota. 2. Menggunakan isu utama tersebut sebagai latar belakang & permasalahan dalam proposal yang akan dikembangkan. 3. Membuat proposal singkat, padat dan jelas sesuai sistematika penulisan dokumen dengan memasukkan hasil penilaian cepat secara maksimal. 4. Melengkapi proposal dengan gambaran wilayah atau gambar-gambar yang sesuai (Sistematika Penulisan Dokumen Terlampir). 5. Menyajikan proposal tersebut di hadapan Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, para penanggung jawab program di lingkup SKPD terkait dan organisasi (minimal sesuai peserta Orientasi Multipihak) untuk mendapat masukan dan dukungan.
  40. 40. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 39 Tabel 2.14 Contoh Orientasi Multipihak untuk Pelayanan Ibu No. Kegiatan (Penjabaran dari Solusi Terpilih) Nama Institusi Lintas Sektor Bentuk/Jenis Komitmen Peran (Tim Perencana /Tim Advokasi) 1 2 3 4 5 Point 1 : Rendahnya Akses Keterjangkauan Ibu Hamil ke Fasyankes 1. 1. Melakukan pemetaan titik-titik akses jalan ke Fasyankes yang perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikan 2. Upaya advokasi kegiatan & anggaran ke Pemda dan lintas sektor terkait 3. Pertemuan lintas sektor untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM, material untuk perbaikan jalan, dana yang dibutuhkan) 4. Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses jalan ke Fasyankes sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada 5. Pelaksanaan Monev di setiap kegiatan pemeliharan dan perawatan akses jalan ke Fasyankes Sebutkan nama institusi/pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam masing-masing kegiatan Sebutkan bentu/jenis komitmen yang akan diberikan antara lain :  Dukungan sumber daya (dana, SDM, informasi, jejaring dll)  Kolaborasi kegiatan  Dll Institusi lintas sektor yang akan terlibat dapat memilih berperan di salah satu tim atau bisa di kedua tim perencana maupun tim advokasi. 2. Keterjangkauan Transportasi ke Lokasi Fasyankes Terbatas 3. Pemahaman Bumil Tentang Pentingnya Fasyankes Kurang
  41. 41. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 40 Tabel 2.15 Contoh Orientasi Multipihak untuk Pelayanan Bayi Baru Lahir No. Kegiatan (Penjabaran dari Solusi Terpilih) Nama Institusi Lintas Sektor Bentuk/Jenis Komitmen Peran (Tim Perencana /Tim Advokasi) 1 2 3 4 5 Point 2 : Rendahnya Kehamilan Risiko Tinggi yang Berhasil Ditangani di Fasilitas PONEK 1. 1. Melakukan pemetaan kelompok masyarakat rawan kehamilan resiko tinggi 2. Pertemuan untuk penetapan jadwal rencana kegiatan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi (program desa siaga, kelas ibu hamil, sosialisasi di posyandu, P4K, dll) 3. Pertemuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM, materi untuk pencegahan risti, metode yang dipakai : pembentukan kelas ibu hamil, sosialisasi risti di posyandu dan alokasi dana) 4. Selain kegiatan di dalam permberdayaan masyarakat tentang pengetahuan kehamilan resiko tinggi ditunjang pula dengan praktek pelayanan ANC berkualitas dan terpadu di masy. 5. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada Sebutkan nama institusi/pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam masing- masing kegiatan Sebutkan bentu/jenis komitmen yang akan diberikan antara lain :  Dukungan sumber daya (dana, SDM, informasi, jejaring dll)  Kolaborasi kegiatan  Dll Institusi lintas sektor yang akan terlibat dapat memilih berperan di salah satu tim atau bisa di kedua tim perencana maupun tim advokasi. 2. Nakes Kurang Tanggap Menangani Kasus Risti di Fas. PONEK 3. Lokasi RS PONEK Jauh dari Bidan (untuk Rujukan)
  42. 42. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 41 Tabel 2.16 Contoh Orientasi Multipihak untuk Pelayanan Bayi dan Balita No. Kegiatan (Penjabaran dari Solusi Terpilih) Nama Institusi Lintas Sektor Bentuk/Jenis Komitmen Peran (Tim Perencana /Tim Advokasi) 1 2 3 4 5 Point 3 : Rendahnya Akses Penerimaan Masyarakat terhadap Imunisasi 1. 1. Melakukan pemetaan kelompok masyarakat yang cakupan dari imunisasinya rendah 2. Pertemuan untuk penetapan jadwal rencana sosialisasi dan promosi serta jadwal & tempat pelaksanaan imunisasi secara lengkap 3. Pertemuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM pelaksana sosialisasi dan promosi imunisasi, materi imunisasi, metode yang dipakai : promosi imunisasi melalui puskesling, media cetak, elektronik, diskusi kelompok di dalam kelas anak balita, dll serta alokasi dana) 4. Melakukan Monev di setiap kegiatan untuk menilai hasil umpan balik masyarakat terhadap imunisasi (perlu adanya lembar balik untuk umpan balik masyarakat) 5. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi serta kegiatan imunisasi sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada Sebutkan nama institusi/pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam masing-masing kegiatan Sebutkan bentu/jenis komitmen yang akan diberikan antara lain :  Dukungan sumber daya (dana, SDM, informasi, jejaring dll)  Kolaborasi kegiatan  dll Institusi lintas sektor yang akan terlibat dapat memilih berperan di salah satu tim atau bisa di kedua tim perencana maupun tim advokasi. 2. Rendahnya Tingkat Pemahaman Keluarga tentang Imunisasi 3. Nakes Kurang Ramah dalam Memberikan Pelayanan Imunisasi
  43. 43. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 42 BAB IV LOKAKARYA PERENCANAAN KIA Tahapan lokakarya perencanaan KIA ini dapat dilakukan sebagai kelanjutan pertemuan teknis (internal sektor kesehatan) atau jika membutuhkan intervensi yang perlu didukung oleh pihak lintas sektor di luar kesehatan, maka lokakarya perencanaan KIA ini akan dilakukan setelah orientasi multipihak. Tujuan 1. Menghasilkan suatu draft dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah memuat usulan intervensi terpilih, baik untuk yang membutuhkan dukungan lintas sektor maupun yang tidak membutuhkan dukungan lintas sektor di luar kesehatan. 2. Menghasilkan komitmen anggaran dari masing-masing pihak/SKPD dari lintas sektor sesuai hasil kesepakatan. 3. Membuat rencana tindak lanjut untuk persiapan advokasi dan monitoring evaluasi pasca lokakarya perencanaan KIA. Bahan 1. Seluruh skema dan tabel hasil penilaian cepat. 2. Seluruh uraian dan narasi yang telah disusun. 3. Data-data lain yang diperlukan (data wilayah, peta wilayah dan lain-lain) dari masing-masing pihak/SKPD lintas sektor. 4. Pedoman tentang kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan. Tahapan dalam Lokakarya Perencanaan KIA ada 6 sesi, yaitu meliputi : Gambar 4.1 Tahapan Lokakarya Perencanaan KIA SESI 1 :Pembukaan & Orientasj Lokakarya SESI 2 : Prioritas Solusi, Kegiatan dan Target SESI 3 : Rencana Usulan Kegiatan SESI 4 : Rencana Usulan Anggaran SESI 5: Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SESI 6 : Rencana Tindak Lanjut
  44. 44. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 43 SESI 1 Pembukaan & Orientasi Lokakarya Pada sesi ini tim akan diawali dengan pembukaan dan memberikan review hasil perencanaan teknis dan/atau orientasi multipihak sebagai pengantar untuk sesi selanjutnya, yaitu penentuan prioritas solusi, kegiatan dan target.. Tujuan 1. Menyamakan persepsi hasil pertemuan teknis dan orientasi multipihak. 2. Menetapkan tujuan dan alokasi waktu dari masing-masing sesi di dalam lokakarya termasuk aturan main secara umum. Materi 1. Hasil Pertemuan Teknis. 2. Hasil Orientasi Multipihak. 3. Gambar untuk kesepakatan aturan main dalam lokakarya. 4. LCD dan Laptop. Langkah-langkah 1. Fasilitator membuka acara pertemuan dengan mengajukan salam dan melanjutkan dengan perkenalan dengan semua peserta 2. Menentukan aturan main selama lokakarya secara partisipatif dan memakai gambar yang menarik. 3. Selanjutnya mulai memaparkan semua hasil kesepakatan di pertemuan teknis dan orientasi multipihak secara cepat dan tidak perlu dibuka forum tanya jawab/diskusi. 4. Fasilitator menekankan bahwa kegiatan identifikasi masalah dan analisis solusi dan kegiatannya sudah dilakukan serta dalam lokakarya ini akan melanjutkan tahapan sampai dihasilkannya dokumen usulan kegiatan dan penganggaran KIA yang lengkap serta rencana tindak lanjutnya.
  45. 45. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 44 SESI 2 Prioritas Solusi, Kegiatan dan Target Pada sesi ini, tim menentukan prioritas dari berbagai kegiatan yang telah ditetapkan pada sesi sebelumnya (sesi 2). Sehingga kegiatan dapat dikurangi sesuai dengan prioritasnya, apabila anggaran yang ada untuk program terbatas. Tim menentukan target dan kegiatan beserta indikatornya dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaian masing-masing target. Tujuan 1. Menetapkan Prioritas kegiatan. 2. Menetapkan Target beserta indikatornya untuk masing-masing kegiatan. Keluaran Teridentifikasinya prioritas solusi, kegiatan dan target beserta indikatornya untuk tiap masing-masing kegiatan Materi 1. Tabel 2.10, 2.11 dan 2.12 : Prioritas Penyebab Masalah, Solusi, dan Kegiatan (Sesi 2 : Solusi & Kegiatan) 2. Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 : Pemilihan Prioritas Kegiatan. 3. Tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 : Kegiatan, Indikator dan Target. Langkah-langkah 1. Memindahkan solusi dan kegiatan dari Tabel 2.10, 2.11 dan 2.12 (Kolom 3 dan 4) ke dalam Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 (Kolom 1 dan 2). 2. Menentukan prioritas kegiatan dari masing-masing solusi. 3. Menyepakati arti nilai dari masing-masing kriteria skala 1-4, dimana skala 4 paling positif (misalnya : untuk skor penilaian 1 : tidak penting, 2 : kurang penting, 3 : penting, 4 : sangat penting). 4. Memberikan nilai untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan kriteria (konsistensi, evidence based, penerimaan, dan mampu laksana). 5. Memberikan nilai bagi setiap kegiatan dengan membandingkan secara vertikal bagi seluruh kegiatan (diisi ke bawah menurut kolom), melanjutkan penilaian untuk masing-masing kriteria dengan cara yang sama. 6. Mengkalikan masing-masing nilai pada tiap kriteria untuk setiap kegiatan secara horizontal, menuliskan hasilnya pada kolom 7, kemudian menulis
  46. 46. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 45 peringkatnya sesuai dengan total nilai pada kolom 8. 7. Membuat Tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 : Kegiatan dan Target. Dilakukan dengan memindahkan solusi dan kegiatan yang diprioritaskan dari Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 (Kolom 2) ke Tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 (Kolom 1). Menentukan indikator tiap kegiatan dan menetapkan target kegiatan Tahun X (Kolom 5). 8. Target ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Nasional/Daerah dengan kondisi saat ini (Data Tahun X-2 dari hasil Tabel Data KIA : Faktor Pendukung/Penyulit). 9. Membuat narasi prioritas kegiatan, indikator dan target yang direncanakan untuk masing-masing sasaran program KIA. Kriteria untuk Memilih Prioritas Kegiatan 1. Konsistensi Apabila kegiatan terpilih sesuai dengan Strategi Nasional dan Rencana Kerja Kabupaten/Kota yang sudah ada. Semakin sesuai dengan strategi/rencana kerja yang ada, maka semakin tinggi skornya. 2. Evidence Based Apabila kegiatan yang dipilih termasuk dalam rangkaian kegiatan ataupun intervensi yang telah terbukti efektif (evidence based). Maka nilainya akan semakin tinggi dibandingkan dengan kegiatan yang belum ada bukti. 3. Penerimaan Kegiatan ini dapat diterima oleh semua institusi terkait termasuk masyarakat setempat. Makin mudah diterima, maka makin tinggi skor/nilainya. 4. Mampu Laksana Kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi setempat, fasilitas yang ada, sumber daya manusia dan infrastruktur yang dibutuhkan tersedia atau bisa didapat, termasuk pembiayaan. Makin mudah disediakan, maka makin tinggi pula skor/nilainya. Hasil Akhir Sesi 3 adalah : 1. Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 – Penentuan Prioritas Kegiatan. 2. Tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 – Kegiatan, Indikator dan Target. 3. Narasi Prioritas Kegiatan dan Target.
  47. 47. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 46 Tabel 4.1 Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan (Sasaran Program KIA : Ibu) Solusi Kegiatan Konsistensi Evidence Based Penerimaan Mampu Laksana Total Nilai Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 Mengupayakan agar akses jalan ke Fasyankes yang rusak dapat segera dibenahi, karena selama ini jalan yang ada belum diaspal 1. Melakukan pemetaan titik-titik akses jalan ke Fasyankes yang perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikan 4 4 4 3 192 1 2. Pertemuan untuk penetapan jadwal rencana perbaikan akses jalan 4 3 3 2 72 3 3. Pertemuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM, material untuk perbaikan jalan, dana yang dibutuhkan) 3 3 3 3 81 2 Mengupayakan agar perbaikan akses jalan ke Fasyankes dapat dilakukan di tahun berikutnya, dimana tahun ini kegiatan sudah direncanakan di dalam APBD 1. Pelaksanaan Monev di setiap kegiatan pemeliharan dan perawatan akses jalan ke Fasyankes 3 3 3 2 54 2 2. Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses jalan ke Fasyankes sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada 3 4 3 2 72 1
  48. 48. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 47 Tabel 4.2 Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan (Sasaran Program KIA : Bayi Baru Lahir) Solusi Kegiatan Konsistensi Evidence Based Penerimaan Mampu Laksana Total Nilai Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 Mengupayakan sosialisasi tentang bahaya kehamilan resiko tinggi secara merata, karena selama ini masyarakat enggan dalam memeriksakan kehamilan secara rutin di Fasyankes 1. Melakukan pemetaan kelompok masyarakat rawan kehamilan resiko tinggi 4 4 4 3 192 1 2. Pertemuan untuk penetapan jadwal rencana kegiatan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi (program desa siaga, kelas ibu hamil, sosialisasi di posyandu, P4K, dll) 4 3 3 2 72 3 3. Pertemuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM, materi untuk pencegahan risti, metode yang dipakai : pembentukan kelas ibu hamil, sosialisasi risti di posyandu dan alokasi dana) 3 3 3 3 81 2 Mengupayakan agar daerah menanggulangi Risti Bumil yang direalisasikan tahun berikutnya, dimana tahun ini kegiatan sudah direncanakan di dalam APBD 1. Selain kegiatan di dalam permberdayaan masyarakat tentang pengetahuan kehamilan resiko tinggi ditunjang pula dengan praktek pelayanan ANC berkualitas dan terpadu di masy. 3 3 3 2 54 2 2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada 3 4 3 2 72 1
  49. 49. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 48 Tabel 4.3 Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan (Sasaran Program KIA : Bayi dan Anak Balita) Solusi Kegiatan Konsistensi Evidence Based Penerimaan Mampu Laksana Total Nilai Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 Mengupayakan adanya sosialisasi imunisasi melalui puskesling, karena selama ini masy. sulit menjangkau Fasyankes (akses lokasi yang jauh) 1. Melakukan pemetaan kelompok masyarakat yang cakupan dari imunisasinya rendah 4 4 4 3 192 1 2. Pertemuan untuk penetapan jadwal rencana sosialisasi dan promosi serta jadwal & tempat pelaksanaan imunisasi secara lengkap 4 3 3 2 72 3 3. Pertemuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (SDM pelaksana sosialisasi dan promosi imunisasi, materi imunisasi, metode yang dipakai : promosi imunisasi melalui puskesling, media cetak, elektronik, diskusi kelompok di dalam kelas anak balita, dll serta alokasi dana) 3 3 3 3 81 2 Mengupayakan agar daerah mensosialisasikan imunisasi secara merata dan pelaksanaan imunisasi universal untuk mencegah kasus drop out yang direalisasikan tahun berikutnya, dimana tahun ini kegiatan sudah direncanakan di dalam APBD 1. Melakukan Monev di setiap kegiatan untuk menilai hasil umpan balik masyarakat terhadap imunisasi (perlu adanya lembar balik untuk umpan balik masyarakat) 3 3 3 2 54 2 2. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi serta kegiatan imunisasi sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada 3 4 3 2 72 1
  50. 50. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 49 Tabel 4.4 Kegiatan, Indikator dan Target (Sasaran Program KIA : Ibu) Kegiatan Indikator Tahun X – 1 Tahun X Kumulatif Target Kumulatif Target 1 2 3 4 5 6 Melakukan pemetaan titik-titik akses jalan ke Fasyankes yang perlu mendapat perbaikan % Luas akses jalan yang harus diperbaiki (Km 2 ) (Indikator sesuai dengan Program Pembangunan Jalan dari Dinas PU) 10 % dari Total Luas Akses Jalan (10 Km 2 ) 20 % dari Total Luas Akses Jalan (20 Km 2 ) 20 % dari Total Luas Akses Jalan (20 Km 2 ) 20 % dari Total Luas Akses Jalan (20 Km 2 ) Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses jalan ke Fasyankes % Luas akses jalan yang telah diperbaiki (Km 2 ) (Indikator sesuai dengan Program Pembangunan Jalan dari Dinas PU) 50 % Akses Jalan sudah Diperbaiki (10 Km 2 ) 100 % Akses Jalan sudah Diperbaiki (20 Km 2 ) 100 % Akses Jalan sudah Diperbaiki (20 Km 2 ) 100 % Akses Jalan sudah Diperbaiki (20 Km 2 ) Tabel 4.5 Kegiatan, Indikator dan Target (Sasaran Program KIA : Bayi Baru Lahir) Kegiatan Indikator Tahun X – 1 Tahun X Kumulatif Target Kumulatif Target 1 2 3 4 5 6 Melakukan pemetaan kelompok masyarakat rawan kehamilan resiko tinggi % Jumlah kelompok masyarakat rawan kehamilan resiko tinggi 15 % Kelompok masyarakat 20 % Kelompok masyarakat 10 % Kelompok masyarakat 20 % Kelompok masyarakat Pelaksanaan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi % Jumlah kegiatan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi yang berhasil dilakukan 85 % Kegiatan berhasil dilakukan 80 % Kegiatan berhasil dilakukan 95 % Kegiatan berhasil dilakukan 80 % Kegiatan berhasil dilakukan Tabel 4.6 Kegiatan, Indikator dan Target (Sasaran Program KIA : Bayi dan Anak Balita) Kegiatan Indikator Tahun X – 1 Tahun X Kumulatif Target Kumulatif Target 1 2 3 4 5 6 Melakukan pemetaan kelompok masyarakat yang cakupan dari imunisasinya rendah % Jumlah kelompok masyarakat dengan cakupan imunisasi rendah 10 % Kelompok masyarakat 10 % Kelompok masyarakat 5 % Kelompok masyarakat 10 % Kelompok masyarakat Pelaksanaan sosialisasi dan promosi serta kegiatan imunisasi % Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi serta kegiatan imunisasi yang berhasil dilakukan 90 % Kegiatan berhasil dilakukan 85 % Kegiatan berhasil dilakukan 100 % Kegiatan berhasil dilakukan 85 % Kegiatan berhasil dilakukan Catatan:  Kegiatan Kumulatif : Pencapaian kegiatan sampai dengan tahun yang dimaksud, yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Non Kesehatan serta Pihak Swasta. Pihak Swasta perlu diikutsertakan, karena wilayah perkotaan mempunyai banyak fasilitas kesehatan swasta yang mempunyai kontribusi dalam percepatan penurunan AKI dan AKB.  Target Tahun X Kolom 6 : Target kegiatan yang diusulkan di perencanaan PT KIA.
  51. 51. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 50 Sesi 3 Rencana Usulan Kegiatan Pada sesi ini, setiap tim akan menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang mencakup antara lain : lokasi, sasaran, besar volume untuk menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber dananya (APBD, APBN & sumber lain). Tujuan 1. Menghasilkan tabel usulan kegiatan serta lokasi, sasaran, volume, sumber dana, jadwal dan penanggung jawab kegiatan. 2. Membuat narasi singkat mengenai rencana kegiatan. Keluaran Dihasilkannya bahan/dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK). Materi 1. Tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 : Kegiatan, Indikator dan Target 2. Tabel 4.7, 4.8 dan 4.9 : Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Langkah-langkah 1. Memindahkan daftar kegiatan masing-masing solusi sesuai dengan prioritas ke dalam Tabel 4.7, 4.8 dan 4.9 (Kolom 1). 2. Menentukan dan mengisi dengan lengkap lokasi (Kolom 2), sasaran (Kolom 3), volume (Kolom 4), sumber dana (Kolom 7), jadwal (Kolom 8) serta penanggung jawab kegiatan (Kolom 9). 3. Kolom unit cost (Kolom 5) dan jumlah biaya (Kolom 6) ini dapat diisi setelah melakukan perhitungan anggaran. 4. Membuat narasi mengenai rencana kegiatan yang dilakukan. Hasil Akhir Sesi 4 1. Tabel 4.7, 4.8 dan 4.9 : Rencana Usulan Kegiatan (RUK) (tanpa perkiraan biaya) 2. Narasi Rencana Usulan Kegiatan Catatan : Setiap kegiatan ini yang didukung oleh obat dan perbekalan, perhitungan kebutuhan harus mengacu pada standar pelayanan yang berlaku.
  52. 52. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 51 Tabel 4.7 Rencana Usulan Kegiatan (Sasaran Program KIA : Ibu) Kegiatan Uraian Kegiatan Lokasi Sasaran Volume Unit Cost Jumlah Biaya Sumber Dana Jadwal Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Melakukan pemetaan titik-titik akses jalan ke Fasyankes yang perlu mendapat perbaikan Jalur akses jalan menuju Fasyankes (Puskesmas, RS, Pustu) Akses jalan ke Fasyankes yang rusak 20 % dari Total Luas Akses Jalan (20 Km 2 ) APBD Bulan I dan II Dinas PU dan Dinas Perhubungan Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses jalan ke Fasyankes Jalur akses jalan menuju Fasyankes (Puskesmas, RS, Pustu) Akses jalan ke Fasyankes yang rusak 100 % Akses Jalan sudah Diperbaiki (20 Km 2 ) APBN Bulan III Dinas PU dan Dinas Perhubungan Tabel 4.8 Rencana Usulan Kegiatan (Sasaran Program KIA : Bayi Baru Lahir) Kegiatan Uraian Kegiatan Lokasi Sasaran Volume Unit Cost Jumlah Biaya Sumber Dana Jadwal Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Melakukan pemetaan kelompok masyarakat rawan kehamilan resiko tinggi Rumah Penduduk Ibu Hamil Potensi Resiko Tinggi Cakupan Bumil Potensi Risti 10 % APBD Bulan I dan II Dinas Kesehatan Pelaksanaan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi, contohnya : Pembentukan Kelas Ibu Hamil Posyandu Sasaran Utama : Seluruh Ibu Hamil Sasaran Khusus : Ibu Hamil Potensi Resiko Tinggi 95 % Kegiatan berhasil dilakukan (minimal terbentuk 1 Kelas Ibu Hamil di 1 Desa) APBD APBN Bulan III Dinas Kesehatan
  53. 53. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 52 Tabel 4.9 Rencana Usulan Kegiatan (Sasaran Program KIA : Bayi dan Anak Balita) Kegiatan Uraian Kegiatan Lokasi Sasaran Volume Unit Cost Jumlah Biaya Sumber Dana Jadwal Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Melakukan pemetaan kelompok masyarakat yang cakupan imunisasinya rendah Rumah Penduduk Anak Balita dengan cakupan imunisasi rendah Cakupan Anak Balita dengan imunisasi rendah 5 % APBD Bulan I dan II Dinas Kesehatan Pelaksanaan sosialisasi dan promosi serta kegiatan imunisasi Puskesmas, Posyandu, Pustu Keluarga dan Anak Balita 100 % Kegiatan berhasil dilakukan APBD APBN Bulan III Dinas Kesehatan Keterangan  Lokasi : Tempat kegiatan dilaksanakan  Sasaran : Objek kegiatan  Volume : Besaran kegiatan selama 1 tahun anggaran  Unit cost : Harga satuan kegiatan (sesuai standar biaya umum)  Jumlah biaya : Total biaya yang diperlukan  Sumber dana : APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, BLD/PHLN, dan ADD/Swadana  Jadwal : Waktu pelaksanaan kegiatan  Penanggung jawab : Penanggung jawab kegiatan
  54. 54. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 53 Sesi 4 Rencana Usulan Anggaran Pada sesi ini, tiap tim menghitung rencana anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain. Dalam “Perencanaan Pembangunan Daerah” terdapat 2 (dua) tahap penting, yaitu : a. Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disebut Renja SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) b. Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Tujuan Menyusun kebutuhan anggaran kegiatan KIA yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber anggaran yang lainnya. Keluaran Dihasilkannya bahan/dokumen kebutuhan anggaran kegiatan KIA (APBD, APBN dan sumber anggaran lainnya). Materi 1. Tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 : Kegiatan, Indikator dan Target 2. Tabel 4.7, 4.8 dan 4.9 : Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 3. Tabel 4.10, 4.11 dan 4.12 : Contoh Perhitungan Kebutuhan Anggaran APBD, APBN, Sumber Lain 4. Tabel 4.13, 4.14 dan 4.15 : Contoh Uraian Perhitungan APBD 5. Tabel 4.16, 4.17 dan 4.18 : Contoh Uraian Perhitungan APBN 6. Acuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Permendagri) tentang Jadwal Penyusunan Anggaran sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007. 7. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 8. Harga satuan/unit cost setempat (SK Bupati/Walikota) 9. Kepmenkes tentang harga obat generik berlogo yang terakhir 10. Standar Biaya Umum/SBU/Pagu Anggaran
  55. 55. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 54 Langkah-langkah 1. Memindahkan rencana kegiatan dari Tabel 4.7, 4.8 dan 4.9 ke Tabel 4.10, 4.11 dan 4.12 pada Kolom 2. 2. Menentukan isian-isian di dalam Tabel 4.10, 4.11 dan 4.12, berupa kode rekening/kode kelompok MAK, uraian komponen belanja serta rincian perhitungan dengan menggunakan Standar Biaya Umum yang berlaku. 3. Menentukan sumber biaya dari masing-masing kegiatan di dalam kolom Tabel 4.10, 4.11 dan 4.12 (Kolom 10). Sumber dana dapat berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lain. 4. Memilih dan memindahkan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD pada Tabel 4.10, 4.11 dan 4.12 ke Tabel 4.13, 4.14 dan 4.15. 5. Memilih dan memindahkan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN ke Tabel 4.16, 4.17 dan 4.18. 6. Proses pengisian formulir Tabel Anggaran (Tabel 4.10 sampai dengan Tabel 4.18) diselesaikan pada tahap advokasi.
  56. 56. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 55 Tabel 4.10 Contoh Perhitungan Kebutuhan Anggaran (APBD, APBN dan Sumber Lain) Program KIA Lintas Sektor (Sasaran : Ibu) No. Kegiatan Kode Rek. Kode Kel. MAK Uraian Komponen Belanja Rincian Perhitungan Total Sumber Rincian Perhitungan Sebelum ada Pagu Sementara Vol Satuan Harga Satuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Pemetaan titik-titik akses jalan ke Fasyankes yang perlu mendapat perbaikan Diisi sesuai dengan Kode yang ada di Acuan Permendagri Konsumsi Surveyor 20 OH Rp 35.000,00 Rp 700.000,00 Rp 6.000.000,00 APBD ATK 20 Paket Rp 15.000,00 Rp 300.000,00 Honor Surveyor 20 OH Rp 50.000,00 Rp 1.000.000,00 Biaya Transport Surveyor 20 OT Rp 200.000,00 Rp 4.000.000,00 2. Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses jalan ke Fasyankes Penyelenggaraan Perbaikan Akses Jalan ke Fasyankes 1 Paket Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 BLN 3. Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses jalan ke Fasyankes Diisi sesuai dengan Kode yang ada di Acuan Permendagri Konsumsi Pekerja 40 OH Rp 40.000,00 Rp 1.600.000,00 Rp 100.600.000,00 APBN Material Perbaikan Jalan (20 Km2 ) 1 Paket Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Penyewaan Peralatan Perbaikan Jalan 1 Paket Rp 35.000.000,00 Rp 35.000.000,00 Honor Pekerja 40 OH Rp 100.000,00 Rp 4.000.000,00 Biaya Transport Pekerja 40 OT Rp 250.000,00 Rp 10.000.000,00 Total Dana yang Dibutuhkan Rp 136.600.000,00 Keterangan : OH : Orang/Hari OT : Orang/Transport
  57. 57. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 56 Tabel 4.11 Contoh Perhitungan Kebutuhan Anggaran (APBD, APBN dan Sumber Lain) Program KIA (Sasaran : Bayi Baru Lahir) No. Kegiatan Kode Rek. Kode Kel. MAK Uraian Komponen Belanja Rincian Perhitungan Total Sumber Rincian Perhitungan Sebelum ada Pagu Sementara Vol Satuan Harga Satuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Pemetaan kelompok masyarakat rawan kehamilan resiko tinggi Diisi sesuai dengan Kode yang ada di Acuan Permendagri Konsumsi Surveyor 30 OH Rp 35.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 9.000.000,00 APBD ATK 30 Paket Rp 15.000,00 Rp 450.000,00 Honor Surveyor 30 OH Rp 50.000,00 Rp 1.500.000,00 Biaya Transport Surveyor 30 OT Rp 200.000,00 Rp 6.000.000,00 2. Pelaksanaan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kehamilan Resiko Tinggi 1 Paket Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 BLN 3. Pelaksanaan penanggulangan bahaya kehamilan resiko tinggi (Pembentukan Kelas Ibu Hamil) Diisi sesuai dengan Kode yang ada di Acuan Permendagri Konsumsi Peserta 25 OH Rp 20.000,00 Rp 500.000,00 Rp 3.310.000,00 APBN Pengadaan Buku, Modul dan Lembar Balik Kelas Ibu Hamil 25 Paket Rp 50.000,00 Rp 1.250.000,00 Konsumsi Fasilitator Kesehatan (Bidan Desa dan Kader Kesehatan) 4 OH Rp 40.000,00 Rp 160.000,00 Honor Fasilitator Kesehatan 4 OH Rp 150.000,00 Rp 600.000,00 Biaya Transport Fasilitator Kesehatan 4 OT Rp 200.000,00 Rp 800.000,00 Total Dana yang Dibutuhkan Rp 37.310.000,00 Keterangan : OH : Orang/Hari OT : Orang/Transport
  58. 58. Petunjuk Pelaksanaan Tim Perencanaan Terpadu KIA | 57 Tabel 4.12 Contoh Perhitungan Kebutuhan Anggaran (APBD, APBN dan Sumber Lain) Program KIA (Sasaran : Bayi dan Anak Balita) No. Kegiatan Kode Rek. Kode Kel. MAK Uraian Komponen Belanja Rincian Perhitungan Total Sumber Rincian Perhitungan Sebelum ada Pagu Sementara Vol Satuan Harga Satuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Pemetaan kelompok masyarakat yang cakupan imunisasinya rendah Diisi sesuai dengan Kode yang ada di Acuan Permendagri Konsumsi Surveyor 25 OH Rp 35.000,00 Rp 875.000,00 Rp 7.500.000,00 APBD ATK 25 Paket Rp 15.000,00 Rp 375.000,00 Honor Surveyor 25 OH Rp 50.000,00 Rp 1.250.000,00 Biaya Transport Surveyor 25 OT Rp 200.000,00 Rp 5.000.000,00 2. Pelaksanaan kegiatan imunisasi Penyelenggaraan Kegiatan Imunisasi Anak Balita Lengkap 1 Paket Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 BLN 3. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi imunisasi Diisi sesuai dengan Kode yang ada di Acuan Permendagri Konsumsi Peserta 35 OH Rp 10.000,00 Rp 350.000,00 Rp 2.785.000,00 APBN Pengadaan Materi/Bahan Sosialisasi dan Promosi Imunisasi 35 Paket Rp 25.000,00 Rp 875.000,00 Konsumsi Fasilitator Kesehatan (Bidan Desa dan Kader Kesehatan) 4 OH Rp 40.000,00 Rp 160.000,00 Honor Fasilitator Kesehatan 4 OH Rp 150.000,00 Rp 600.000,00 Biaya Transport Fasilitator Kesehatan 4 OT Rp 200.000,00 Rp 800.000,00 Total Dana yang Dibutuhkan Rp 30.285.000,00 Keterangan : OH : Orang/Hari OT : Orang/Transport

×