SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Aplikasi Tindakan Peningkatan
Pelayanan Promosi Kesehatan
    Di Kabupaten Boyolali

      Referensi Fasilitator




    Local Governance Support Program
  Local Government Management Systems
              Februari 2008


                                        i
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi
Kesehatan Di Kabupaten Boyolali
Buku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini :

1.        Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi
2.        Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan
3.        Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pemberdayaan UKM
4.        Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
5.        Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup


Tentang LGSP
Local Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang
mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua
sisi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah
dimaksudkan agar pemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas
pokok kepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan
meningkat kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik,             serta
mengelola sumber daya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalah
untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan,
pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi:
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),
Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam
wilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for International
Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan International
City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted
Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC).
Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009.



Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:

LGSP
Telephone: +62 (21) 515 1755                         Fax::         +62 (21) 515 1752
Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29              Email:       lgsp@lgsp.or.id
Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53                       Website:      www.lgsp.or.id
Jakarta 12190




Dicetak di Indonesia.
Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atau
seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syarat
disebarkan secara gratis.




     ii
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




                                    ABSTRAKSI
Panduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakan
pelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagi
peserta dalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan.
Buku ini disertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum dan
panduan aplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusi
dalam program pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatan
kemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkut
peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatan
pelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu,
memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimana
memformulasikan strategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas
dan kapabilitas perbaikan pelayanan publik.

Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik
(SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individu
fasilitator atau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa saja
yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik.

Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut:

    1.   Bab 1: Pendahuluan
    2.   Bab I1: Masalah Pembangunan Kesehatan
    3.   Bab II1: Promosi Kesehatan
    4.   Bab 1V: Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali
    5.   Bab V: Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali
    6.   Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan

Keenam Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan
(technical assistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan.




                                                                                   iii
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



                                    ABSTRACT

This guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public service
improvement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is an
accompanied by a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic and
environmental service management.

The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along the
technical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in public
service improvement action plan. The module describes and discuss about concept,
issues, problem formulation and problem solving; how to formulate strategy, program
and activities for public service improvement action plan.

Target groups of this guideline are: for local government management specialists, service
providers (academician, individual facilitator/consultant), public service managers and
their staffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone who
has concern on public service improvement.

This guideline is consist of six Chapter, these are:
   1. Chpater I : Introduction
   2. Chpater II : Public Health Problems
   3. Chpater III : Promoting Public Health
   4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Boyolali District
   5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service
       improvement in Boyolali District
   6. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement Scheme

This manual contains of 6 chapter and designed as facilitator’s guide and reference on
public health technical assisstance.




 iv                                                                                           iv
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



                                      DAFTAR ISI

    ABSTRAKSI .……………………………………………………………………….....                                              iii

    ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv

    DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v

    KATA PENGANTAR ……………...…………………........……………………..........                                 vi

    Bab I. Pendahuluan ................................…………………………………………….........            1

    Bab II Masalah Pembangunan Kesehatan .....……………………………………..........                       3

    Bab III. Promosi Kesehatan ..............……………………………………………..........                     5

    Bab IV. Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali .......……………….........         15

    Bab V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali.....       19

    Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan …………........... 23




v                                                                                        v
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



                           KATA PENGANTAR

Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi
pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International
Development (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem
pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses
pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah
dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat
dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui
penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis.
Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media
dan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan dan Papua Barat.

Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari
komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan
yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi
partisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan
kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan
tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan
inovasi yang luar biasa pula.

Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata
kelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan
keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah
sarana utama bagi suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu
membangun demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakat
atau organisasi masyarkat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses
perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas
proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi,
sedikitnya untuk dua alasan: Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan,
berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; Kedua, partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji
pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat
yang mewakili aspirasi konstituennya.

Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team Local
Government Management System (LGMS),           selama Tahun 2006 dan 2007 telah
melaksanakan program pelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatan
pelayanan publik, di lebih dari 60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untuk
mengembangkan perbaikan dan peningkatan kapasitas organisasi pelayanan publik
menuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif, transparan dan akuntabel. Untuk itu
Team LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutama SKPD pelayanan pengelola pelayanan,
anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi, Organisasi Keagamaan, dll) dan
Community Based Organization (kelompok warga, penerima akibat).




 vi                                                                                         vi
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




  Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik Promosi
  Kesehatan, di Kabupaten Boyolali, merupakan rangkuman pengalaman LGSP dan mitra-
  mitranya di daerah dalam mengimplementasikan program pelatihan dan bantuan teknis
  untuk memperkuat kapasitas dan penguatan manajemen SKPD, dengan melibatkan
  secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD, LSM dan Organisasi Komunitas di
  daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting untuk pengayaan referensi dan
  perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah dan, dengan harapan
  akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan
  pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang sehat dan demokratis di
  Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik bagi masyarakat. Atas
  nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
  besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers, para
  mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para
  spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini
  akan sukses di masa yang akan datang.

  Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.


  Februari 2008

      Judith Edstrom                                    Robert Van Der Hoff
      Chief of Party,                                   Local Government Managament
      USAID-LGSP                                        Systems Advisor,
      RTI International                                 USAID – LGSP
                                                        RTI International




vii                                                                                   vii
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



     Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
              Promosi Kesehatan
             di Kabupaten Boyolali


                              I. Pendahuluan
    Dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU No 23
    tahun 2004, perubahan ini ditujukan untuk memberikan arah dalam kebijakan dan
    strategi desentralisasi bidang kesehatan. Desentralisasi kesehatan dimaksudkan antara
    lain untuk: mendekatkan pengambilan keputusan; pembangunan kesehatan lebih sesuai
    dengan local specific; potensi masyarakat lebih diberdayakan; derajat kesehatan
    meningkat; human development index Indonesia meningkat; serta untuk meuwujudkan
    Indonesia Sehat 2010.

    Dalam penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang
    “Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota”, perlu disesuaikan
    dengan kebutuhan/spesifik daerah, untuk itu selanjutnya telah ditetapkan Standar
    Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
    dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 23
    Desember 2004.

    Dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/ MENKES/SK/I/2003,
    telah ditetapkan tujuan desentralisasi di bidang kesehatan adalah mewujudkan
    pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi
    masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi
    untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.

    Pada dasarnya penetapan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal bidang
    kesehatan mengacu pada kebijakan dan staregi desentralisasi bidang kesehatan. Tujuan
    strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang erat kaitannya dengan
    menetapan kewenangan wajib dan SPM Bidang Kesehatan, adalah:
    1. Terbangunannya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder
        lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan
    2. Terlindunginya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, kelompok
        rentan, dan daerah miskin
    3. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan

    Arah kebijakan pembangunan kesehatan menurut RPJMN 2004-2009 salah satunya
    adalah peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. Sedangkan
    Penjabarannya dalam program pembangunan 2004-2009 adalah:
    Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, program ini ditujukan
    untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan
    perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

    Kegiatan pokoknya meliputi:



Pendahuluan                                                                             1
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


a. Pengembangan media promosi kesehatan, teknologi komunikasi, informasi dan
   edukasi
b. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat ( seperti posyandu, pondok
   bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah/UKS) dan generasi muda; dan
c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

Kebijakan dan program nasional tersebut seharusnya dijabarkan dalam program dan
kebijakan pembangunan di daerah. Sampai tahun 2006 ini pada kenyataanya masih
dijumpai banyak tantangan dan hambatan dalam implementasi program kesehatan oleh
daerah termasuk di Kabupaten Boyolali . Berdasarkan informasi dari hasil workshop
untuk need assessment awal yang dilakukan oleh lembaga USAID melalui program LGSP
tahun 2005/2006, ternyata muncul salah satu aspek yang menjadi prioritas kebutuhan
di Kabupaten Boyolali yaitu perbaikan dari program Promkes Pada Masyarakat.

Terkait dengan komitemen pemerintah daerah dalam bidang kesehatan masyarakat,
Pada 2005 lalu, di Jakarta diselenggarakan Seruan Aksi Nasional Tingkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Peningkatan
Derajat Kesehatan Masyarakat. Deklarasi ditandatangani seluruh gubernur dan ketua
DPRD provinsi se-Indonesia. Salah satu item dari seruan tersebut adalah menyiapkan
dukungan anggaran secara proporsional dan optimal di daerah serta meningkatkan
program-program aksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kesepakatan ini tidak lepas dari apa yang disampaikan menteri kesehatan pada
pertemuan Seruan Aksi Nasional tersebut. Salah satu platform yang diprioritaskan untuk
mengatasi masalah kesehatan adalah meningkatkan pendanaan kesehatan. Dengan
demikian, konsekuensinya adalah upaya peningkatan dukungan anggaran pemerintah
daerah untuk bidang kesehatan. Sebelumnya, acara serupa juga dilakukan di Solo.
Dalam acara itu, para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia diminta
mengupayakan secara bertahap anggaran kesehatan menjadi 15 persen dari total APBN
dan APBD.

Komitmen para pejabat pemerintah daerah terhadap anggaran kesehatan ini penting
karena setelah desentralisasi, peran pusat dalam pembiayaan kesehatan menurun,
sebaliknya peran pemerintah daerah meningkat. Adalah hal yang menggembirakan jika
dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
pemerintah kabupaten, salah satu program proritasnya adalah peningkatan pelayanan
dasar kesehatan.




2                                                                      Pendahuluan
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




              II. Masalah Pembangunan Kesehatan
Kesehatan merupakan masalah sosial, ekonomi dan politik dan merupakan hak asazi manusia
yang paling penting. Kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan merupakan. Bila
kita ingin mengusahakan kesehatan bagi semua orang (health for all), kepentingan-kepentingan
masyarakat banyak ini harus mendapat perhatian lebih besar, globalisasi harus dicermati, dan
prioritas politik dan ekonomi harus diarahkan kepada perlindungan rakyat.

Pada beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia telah
mempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maupun pelayanan
sosial lainnya. Sekalipun taraf kemakmuran dunia telah meningkat hingga taraf yang belum
pernah tercapai sebelumnya, kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Kesenjangan antara
negara kaya dan miskin, demikian pula antar kelompok-kelompok dalam suatu negara: antar
golongan, antara laki-laki dan perempuan, serta antara tua muda.

Sebagian besar dari populasi dunia masih kekurangan pangan, papan, pendidikan, air minum
bersih, sanitasi, lahan beserta sumber daya alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan.
Diskriminasi terus berlangsung, dan mempengaruhi timbulnya penyakit dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan. Pelayanan masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan manusia, antara
lain karena pengurangan akibat pemotongan anggaran sosial pemerintah. Pelayanan kesehatan
semakin tidak terjangkau, penyebarannya semakin tidak merata dan tidak sesuai.

Permasalahan ekomomi
Ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan
ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat
meningkatkan taraf kesehatan maupun ekonomi rakyat.

Kebijakan politik, keuangan, pertanian dan industri yang masih belum cukup banyak berpihak
kepada golongan paling bawah, situasi ini mengasingkan rakyat dari kehidupan dan kelangsungan
hidup mereka. Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah meningkatkan kesenjangan
kesejahteraan antar masyarakat dan antar negara.

Masalah sosial politik
Kebijakan-kebijakan sosial yang terpadu memiliki damapak yang positif terhadap kehidupan dan
kelangsungan hidup manusia. Pembangunan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan telah
mengganggu komunitas, keluarga dan kebudayaan secara besar-besaran. Perempuan memegang
peranan yang sangat penting dalam mepertahankan jaringan sosial masyarakat di mana-mana,
namun kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar seringkali terabaikan. Situasi ini membawa
dampak pada penurunan kualitas kesehatan anak, juga keluarganya.

Di masa lalu, Institusi masyarakat telah dilupakan dan dilemahkan. Banyak dari tanggung jawab
mereka yang dialihkan ke sektor formal, seperti institusi nasional atau pemerintah, yang sering
kali tidak dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Saluran-saluran aspirasi
masyarakat untuk menjawab permasalahan dasar mereka menjadi semakin sempit. Dan
perubahan era desentralisasi saat ini masih belum dapat menumbuhkan kemabali institusi
keswadayaan masyarakat tersebut.


 Masalah Pembangunan Kesehatan                                                             3
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




Permasalahan lingkungan hidup
Pencemaran air dan udara, perubahan iklim yang begitu cepat, penipisan lapisan ozon,
penggunaan dan limbah nuklir, zat-zat kimiawi beracun dan pestisida, berkurangnya
keanegaragaman hayati, penggundulan hutan dan erosi tanah memiliki dampak yang begitu besar
terhadap kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari pengrusakan ini mencakup eksploitasi
sumber daya alam yang tidak berkesinambungan, tidak adanya visi holistik jangka panjang, dan
penyebaran perilaku yang individualistis dan memaksimalkan keuntungan, serta konsumsi yang
berlebihan.

Bencana alam
Bencana alam baik yang disebabkan karena kerusakan lingkungan hidup, maupun karena proses-
proses alami, telah mengganggu kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut memiliki dampak yang
luar biasa besar terhadap kesehatan fisik dan mental anggota masyarakat. Peningkatan frekuensi
bencana alam akhir-akhir ini sangat penting untuk diwaspadai oleh pemerintah daerah


Permasalahan spesifik kesehatan di Kabupaten Boyolali

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain:
1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan
   masyarakat telah membaik, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial
   ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih tinggi
2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah
3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit
   infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular,
   sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden)
4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah
5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata
6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat
7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
   juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan
   kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan
9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia,
   standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk
   terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi




 4
                                                                Masalah Pembangunan Kesehatan
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




                             III. Promosi Kesehatan

    Dalam menghadapi masa depan perlu melakukan analisis situasi dan kecenderungan serta
    mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan potensi yang akan
    ada. Berbekal pengalaman yang cukup panjang dari perjalanan promosi kesehatan dari
    masa perang kemerdekaan sampai sekarang, banyak yang dapat dikemukakan tentang hal-
    hal tersebut. Selanjutnya kekuatan yang ada perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan,
    kelemahan perlu dikenali dan diperbaiki, peluang perlu dimanfaatkan, sedangkan tantangan
    harus dihadapi dengan sabar dan dengan semangat pantang menyerah.

    Selanjutnya berdasarkan itu semua kita memantapkan langkah untuk menjalani masa
    depan. Hal-hal tersebut telah diuraikan dengan jelas dalam Kebijakan Nasional Promosi
    Kesehatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1193
    Tahun 2004. Dalam bab ini, sebagian dari uraian tersebut akan dikutip di sini dengan
    penambahan dan pengurangan di sana sini.

    Health promotion is the proces of enabling people to control over and improve their health (WHO, 1986).




    Promosi Kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan,
    organisasi, kebijakan dan peraturan perundangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku
    yang menguntungkan kesehatan (Green dan Ottoson, ’98).




Masalah Pembangunan Kesehatan                                                                          5
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


     Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan
     meningkatkan kesehatannya. (definisi yang selama ini dipakai oleh Pusat Promkes).

     Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat; artinya
     proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok-kelompok potensial di
     masyarakat, bahkan semua komponen masyarakat..

     Proses pemberdayaan tersebut dilakukan sesuai sosial budaya setempat, artinya sesuai
     dengan keadaan, permasalahan dan potensi setempat.

     Proses pembelajaran tersebut juga dibarengi dengan upaya mempengaruhi lingkungan, baik
     lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk kebijakan dan peraturan perundangan.

     Promosi kesehatan di dunia dikenal sejak tahun 1980-an, tetapi di Indonesia baru
     dikembangkan sejak tahun 1995, sebagai pengembangan lebih lanjut dari “pendidikan” dan
     “penyuluhan” kesehatan.

a.   Ruang Lingkup Promosi Kesehatan
     Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar dapat memelihara dan
     meningkatkan kesehatannya. (Health promotion is the process of enabling people to control over and
     improve their health).




     Promosi kesehatan mencakup pendidikan kesehatan (health education) yang penekanannya
     pada perubahan/perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan
     kemampuan.

     Promosi kesehatan juga mencakup pemasaran sosial (social marketing), yang penekanannya
     pada pengenalan produk/jasa melalui kampanye.



 6
                                                                    Masalah Pembangunan Kesehatan
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




     Promosi kesehatan adalah juga upaya penyuluhan (upaya komunikasi dan informasi) yang
     tekanannya pada penyebaran informasi.

     Promosi kesehatan juga merupakan upaya peningkatan (promotif), yang penekanannya
     pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

     Promosi kesehatan juga mencakup upaya advokasi di bidang kesehatan, yaitu upaya untuk
     mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang
     berwawasan kesehatan (melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan, dukungan
     suasana dan lain-lain di berbagai bidang/sektor, sesuai keadaan).

     Promosi kesehatan adalah juga pengorganisasian masyarakat (community organization),
     pengembangan masyarakat (comm. Development), penggerakan masyarakat (social mobilization),
     pemberdayaan masyarakat (comm. Empowerment), dll.

     Ruang lingkup Promosi kesehatan bisa lebih luas lagi, sesuai dengan keadaan dan
     perkembangan.


b.   Dasar Pemikiran/Latar Belakang




     •   Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakn investasi, juga merupakan karunia
         Tuhan, oleh karenanya perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Promosi
         kesehatan sangat efektif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut



Masalah Pembangunan Kesehatan                                                              7
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


     •   Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai peranan sangat dominan dalam
         peningkatan kualitas kesehatan, dan merupakan pilar-pilar utama dalam pencapaian
         Indonesia Sehat 2010. hal-hal tersebut merupakan bidang garapan promosi kesehatan
     •   Masalah perilaku menyangkut kebiasaan, budaya, dan masalah-masalah lain yang tidak
         mudah diatasi. Untuk itu semua perlu peningkatan kesadaran dan kepedulian
         masyarakat untuk hidup sehat, perlunya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan
         masyarakat, dan untuk itu diperlukan peningkatan upaya promosi kesehatan
     •   Sementara itu Promosi Kesehatan telah ditetapkan sebagai salah satu program
         unggulan, sehingga perlu digarap secara sungguh-sungguh dengan dukungan sumber
         daya yang memadai
     •   Pada dasawarsa sekarang, juga pada masa-masa y.a.d. kita mengalami transisi
         epidemiologi, transisi demografi, dll, di pihak lain permasalahan juga semakin
         kompleks dengan berbagai krisis yang belum kunjung reda. Selain itu kita juga sedang
         dalam era globalisasi dan disentralisasi. Itu semua justru semakin memperkuat perlunya
         peningkatan upaya promosi kesehatan
     •   Sementara itu Peraturan dan perundangan yang ada memberikan landasan hukum yang
         cukup kuat terhadap penyelenggaraan promosi kesehatan


c.   Kerangka Konsep Promosi Kesehatan




     •   Visi/Yang diharapkan: berkembangnya perilaku dan gerakan sehat di masyarakat,
         menuju Indonesia Sehat 2010
     •   Dasar/acuan penyelenggaraan promosi kesehatan, yaitu: paradigma sehat atau
         Pembangunan Nasional yang berwawasan Kesehatan
     •   Ruang lingkup Promosi Kesehatan, yaitu: Perilaku proaktif memelihara dan
         meningkatkan kesehatan (contoh: olahraga/aktivitas fisik yang teratur), mencegah
         resiko terjadinya penyakit (contoh: tidak merokok atau menjaga kawasan tanpa asap
         rokok), melindungi diri dari ancaman penyakit (contoh: memakai helm/sabuk



 8
                                                               Masalah Pembangunan Kesehatan
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


             pengaman waktu berkendaraan), dan berperan aktif dalam upaya kesehatan (misalnya
             di Posyandu).
         •   Area atau program yang diprioritaskan dalam promosi kesehatan, yaitu: KIA, Gizi,
             Kesling, Gaya Hidup dan JPKM
         •   Tatanan utama, yang menjadi sasaran promosi kesehatan, yaitu: Rumah tangga (sasaran
             ibu, bayi dan balita), Sekolah (sasaran: anak sekolah), tempat-kerja (saaran: usia
             produktif), tempat umum (remaja/anak muda), sarana pelayanan kesehatan
             (pengunjung).
         •   Strategi pokok: Dikenal dengan singkatan ABG, yaitu: Advokasi (upaya untuk
             mempengaruhi kebijakan), Bina suasana (upaya pembentukan opini publik), dan
             Ggerakan/pemberdayaan masyarakat (upaya untuk menggerakan dan/atau
             memberdayakan senua komponen masyarakat).
         •   Mitra utama: para pembuat kebijakan, lintas sektor, kalangan swasta, media massa,
             perguruan tinggi, dan semua komponen masyarakat: tokoh agama, tokoh masyarakat,
             LSM, organisasi profesi, artis, dll.

d.       Visi
         • Perilaku Hidup Bersih dan sehat 2010 atau PHBS 2010

e.       Misi
         1. Meningkatkan budaya kerja dan budaya organisasi yang mendorong kinerja
            profesionalisme.
         2. Mengembangkan produk kebijakan yang mendukung upaya promosi kesehatan melalui
            peningkatan advokasi dengan para penentu kebijakan.
         3. Meningkatkan kemitraan dengan para stakeholder baik di tingkat nasional dan
            internasional.
         4. Mengembangkan metoda dan tehnik promosi kesehatan yang inovatif sesuai dengan
            nilai sosial dan budaya.
         5. Mendorong tumbuhnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya hidup bersih dan
            sehat dan mampu berperan aktif dalam upaya kesehatan.

f.       Strategi, Bentuk Kegiatan dan Pesan Utama




 Masalah Pembangunan Kesehatan                                                              9
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


      Berdasarkan kerangka konsep khususnya strategi pokok tsb (dimuka), kegiatan nyata
      promosi kesehatan yang perlu dilakukan adalah:
      1. Pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
         kemandirian semua komponen masyarakat untuk dapat hidup sehat
      2. Pengembangan kemitraan, yaitu upaya untuk membangun hubungan para mitra kerja
         berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling memberikan manfaat
      3. Upaya advokasi, yaitu upaya untuk mendekati, mendampingi, da mempengaruhi para
         pembuat kebijakan sacara bijak, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan
         terhadap pembangunan kesehatan
      4. Pembinaan suasana, yaitu kegiatan untuk membuat suasana atau iklim yang
         mendukung terwujudnya perilaku sehat dengan mengembangkan opini publik yang
         positif melalui media massa, tokoh masyarakat, “publik figur”’ dll.
      5. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, pertemuan-
         pertemuan, dll untuk meningkatkan wawasan, kemauan, dan ketrampilan baik petugas
         kesehatan maupun kelompok-kelompok potensial masyarakat
      6. Pengembangan iptek, yaitu kegiatan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan
         dan teknologi dalam bidang promosi, informasi, komunikasi, pemasaran, advokasi, dll
         yang selalu tumbuh dan berkembang
      7. Pengembangan media dan sarana, yaitu kegiatan untuk “mempersenjatai” diri dengan
         penyediaan media dan sarana yang diperlukan untuk mendukung promosi kesehatan
      8. Pengembangan Infra Struktur, yaitu kegiatan penunjang promosi kesehatan: sekretariat,
         tim promosi, serta berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.

      Sedangkan Pesan-pesan kesehatan :
      • Temanya adalah: Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, yang perlu dipelihara dan
         ditinfkatkan kualitasnya, dan Kesehatan adalah investasi, sehingga perlu terus dipupuk
         dan dikembangkan
      • Fokus Pesan adalah: peningkatan ketahanan keluarga dan kepedulian terhadap
         lingkungan; sedangkan
      • Pesan-pesan Utama adalah: aktifitas fisik/olahraga teratu, Melaksanakan
         diet/pengaturan pola makan dengan gizi seimbang, tidak merokok atau menjaga
         kawasan tanpa asap rokok, dan mempraktekkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun
         sebagai perwujudan pribadi yang sehat jasmani, rohani dan sosial).

g.    Penyelenggara Kegiatan




 10
                                                               Masalah Pembangunan Kesehatan
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


    Kegiatan promosi kesehatan diselenggarakan melalui proses: Pengkajian, Perencanaan,
    Pengerakan pelaksanaan, serta Pemantauan, penilaian dan Pelaporan.

    Fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup,
    masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai keadaan internal dan
    eksternal, Output fase pengkajian ini adalah : pemetaan masalah perilaku, penyebabnya, dll.
    Informasi Kualitas Kehidupan : diperoleh cukup dengan melihat data sekunder (Strata
    keluarga), karena informasi ini hanya berfungsi sebagai latar belakang saja. Demikian pula
    fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup,
    masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai informasi tentang derajat
    kesehatan juga dapat dilihat dari data sekunder (data penyakit di Puskesmas).

    Informasi tentang perilaku sehat: diperoleh dari kunjungan rumah atau di Posyandu
    (dengan menggunakan formulir PHBS; akan diketemukan strata tatanan : I, II, III, dan IV).
    Informasi tentang faktor penyebab (pre desposing, enabling dan reenforcing factors) diperoleh
    melalui survei cepat etnografi (Rapid etnography assesment) yang dilakukan oleh tingkatan
    kabupaten/kota.

    Informasi tentang faktor internal (tenaga, sarana, dana promosi kesehatan) dan eksternal
    (peraturan, lingkungan di luar unit) diperoleh dari lapangan/tempat.

    Fase Perencanaan: output fase ini adalah rumusan rencana, dan terpenting rumusan tujuan
    (yaitu rumusan peningkatan perilaku yang diinginkan, setelah mengkaji fakta perilaku,
    faktor-faktor internal dan eksternal), dan rumusan kegiatan untuk melakukan intervensi
    terhadap faktor penyebab, yang diinventarisir dan disusun dalam kegiatan yang berurutan.

    Fase Penggerakan pelaksanaan: Outputnya adalah siapnya kegiatan (pra pelaksanaan: yaitu
    tenaga, sarana, dll), dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.

    Fase Pemantauan: Fokusnya pada pemantauan pra pelaksanaan dan pada pelaksanaan:
    apabila ada penyimpangan segera dilakukan perbaikan (koreksi).

    Fase penilaian: Fokusnya pada perbaikan rencana y.a.d: perlu dilihat keseluruhan
    komponen: rumusan tujuan, jenis kegiatan intervensi, dll.

    Fase pelaporan: adalah pelaporan keseluruhan proses dan komponen, termasuk tujuan
    yang dicapai, kegiatan yang dilakukan, sumber daya yang dipergunakan, dll.




Masalah Pembangunan Kesehatan                                                                11
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


h.        Sentralisasi vs Desentralisasi




i.        Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan




j.        Peran Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota




     12
                                                              Masalah Pembangunan Kesehatan
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


k.       Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan




         •   Perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan di wilayahnya
         •   Penyediaan sarana promosi kesehatan sesuai standar
         •   Mengupayakan dana yang memadai untuk promosi kesehatan
         •   Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak
         •   Mengupayakan pemberdayaan kelompok potensial di masyarakat di bidang kesehatan
         •   Memantau dan mengawasi jalannya kegiatan promosi kesehatan di wilayahnya
         •   Melakukan hal-hal lain sesuai keadaan, masalah dan potensi daerah


l.       Indikator Keberhasilan




 Masalah Pembangunan Kesehatan                                                           13
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




     Indikator input:
     1. Adanya organisasi/lembaga khusus promosi kesehatan/PKM
     2. Pemenuhan standar tenaga profesional (jafung PKM) di kabupaten/kota
     3. Pemenuhan standar sarana promosi kesehatan di kabupaten/kota
     Indikator proses:
     1. Adanya kebijakan sektor yang mendukung pengembangan perilaku dan lingkungan
         sehat (minimal 3 per sektor)
     2. Frekuensi informasi melalui media massa (TV; 5/mg; Radio; 1/hr; koran : 2/mgg)
     3. Jumlah kelompok potensial yang bergerak bidang kesehatan di kabupaten/kota (5 per
         kecamatan)

     Indikator output:
     1. Perorangan: perbaikan prosentase faktor perilaku beresiko (aktivitas fisik, diet/gizi baik
         dan tidak merokok): 80%
     2. Prosentase tatanan keluarga sehat: 65 %
     3. Ratio Desa/Posyandu = 1 : 5




14
                                                                Masalah Pembangunan Kesehatan
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




                 IV. Kebijakan Promosi Kesehatan
                       di Kabupaten Boyolali
    Salah satu kebutuhan mendesak dari daerah (Kabupaten) adalah bagaimana dapat lebih
    memberdayakan peran stakeholders bidang kesehatan (pemerintah, swasta dan masyarakat)
    melalui pembentukan fasilitator daerah bidang peningkatan pelayanan SPM PHBS bidang
    Promkes. Peran fasilitator diharapkan dapat melaksanakan kerjasama dari seluruh
    stakeholders sehingga dapat meningkatkan pelayanan SPM PHBS bidang Promosi
    Kesehatan. Berdasakan hasil prioritasi yang dilakukan dengan melibatkan lintas sektor
    dalam pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dengan tim dari Local Government Support
    Program (LGSP) USAID pada tahun 2006, salah satu kebutuhan mendesak yang dipilih
    adalah peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan. Secara lebih khusus kemudian
    ditentukan pula program kesehatan yang akan dilakukan intervensi adalah PROMKES.

    Selanjutnya pada tahun 2006 dilakukan sebuah pelatihan tahap pertama selama 3 hari dari
    tanggal 1 – 3 Agustus 2006 yang difasilitasi oleh Tim Universitas Diponegoro (UNDIP)
    bekerja sama dengan LGSP USAID dengan tujuan untuk menghasilkan calon fasilitator
    kesehatan daerah yang mampu dan terampil menerapkan problem solving dari
    kegiatan/program Promkes. Peserta pelatihan sebanyak 33 orang dengan perincian sebagai
    berikut:

      1.    Puskesmas 19 orang
      2.    DKS 5 orang
      3.    IKK Setda Byl 1 orang
      4.    Kapedal Setda Byl 1 orang
      5.    Tapem Setda Byl 1 orang
      6.    Radio 1 orang
      7.    Tim Penggerak PKK 1 orang
      8.    Diknas 1 orang
      9.    Bappeda 1 orang
      10.   BKBD Byl 1 orang
      11.    LSM 1 orang


    Kegiatan ini kemudian diikuti dengan proses pendampingan oleh tim UNDIP selama
    tahun 2006 dan awal tahun 2007 dengan tujuan agar lebih memahirkan ketrampilan
    mempraktekan teknik pemecahan masalah oleh para calon fasilitator Promkes tersebut.

    Dari hasil assesment awal khususnya terhadap kinerja pencapaian standar pelayanan
    minimal (SPM) terkait program Promkes di Kab. Boyolali yang dilakukan oleh tim
    Universitas Diponegoro (UNDIP), didapatkan hasil seperti dalam Tabel 1 sebagai berikut:




Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali                                                   15
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




     Tabel 1: Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Perilaku Sehat/Promkes di Kab.
     Boyolali Tahun 2005
          Indikator Layanan Promosi Kesehatan di              SPM Jateng        Capaian
                         Boyolali                               2005
     Rumah Tangga Sehat                                           30%            60,56%
     ASI Eksklusif                                                40%            24,1%
     Desa Dengan Garam Beryodium Baik                             65%             9,4%
         Posyandu Purnama                                         25%            20,4%
         Posyandu Mandiri                                          1%             3,9%
     Sumber: Laporan SPM Dinkes Propinsi Jateng Th 2006

     Atas dasar data tersebut diatas maka disepakati untuk pelatihan tahap kedua selama 3 hari
     dari tanggal 22 – 24 Mei 2007 materi dan agenda utamanya adalah untuk membekali para
     calon fasilitator Promkes dengan ketrampilan dalam membuat rencana tindakan
     peningkatan pelayanan Promkes khususnya pencapaian target dari Standar Pelayanan
     Minimal Program Penyuluhan Perilaku Sehat (Perilaku Hidup Bersih & Sehat /PHBS) di
     Kabupaten Boyolali. Jumlah dan komposisi dari peserta pelatihan pada prinsipnya sama
     dengan tahap pelatihan pertama yaitu sebanyak 33 orang.

     Beberapa catatan positif selama proses maupun hasil dari dua tahapan pelatihan dan
     pendampingan teknis tersebut yang berhasil diidentifikasi saat dilakukan evaluasi oleh Tim
     UNDIP antara lain meliputi beberapa fakta sebagai berikut:
     a. Tingkat kehadiran dan keaktifan peserta sangat baik saat mengikuti proses pelatihan
        tahap pertama maupun tahap kedua masing-masing selama 3 hari
     b. Nilai rata-rata Post test (pelatihan tahap pertama : 16,0 dan tahap kedua: 14,8) jauh
        lebih baik dari hasil Pre test (pelatihan tahap pertama: 12,62 dan tahap kedua: 10,13)
        yang mengindikasikan tingkat pemahaman yang sangat baik dari seluruh peserta
        terhadap materi yang diberikan selama pelatihan.
     c. Peserta telah terbukti mahir dalam menggunakan berbagai teknik problem solving dan
        teknik pengambilan keputusan kelompok (identifikasi masalah, analisis akar penyebab
        masalah dan alternatif solusi)
     d. Peserta telah cukup mampu dan terampil dalam menyusun Rencana Tindakan
        Peningkatan Pelayanan Promkes/PHBS yang berdasarkan atas evidence/fakta dan
        memenuhi prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic dan time bound) serta
        telah melalui proses diskusi kelompok kecil dan disempurnakan dalam diskusi pleno.
     e. Peserta juga diberi ketrampilan tambahan berupa dasar-dasar kemitraan dan teknik
        fasilitasi untuk mengantisipasi dan merintis         kerjasama / kemitraan dengan
        stakeholders diluar kesehatan serta melatih peran mereka sebagai fasilitator Promkes
        sesuai kasus di lapangan
     f. Peluang dengan dibentuknya secara resmi Kelompok Kerja Promkes di bawah Kantor
        Komunikasi dan Informasi Kab. Boyolali di tahun 2007, yang akan mendorong
        terciptanya media koordinasi pemberian informasi kesehatan yang menjangkau seluruh
        wilayah Kab. Boyolal



16
                                                           Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


    Disisi lain ternyata masih ada temuan yang berpotensi menghambat keberhasilan peran
    fasilitator Promkes maupun peningkatan kinerja program Promkes di Kab. Boyolali yang
    berhasil diidentifikasi tim UNDIP selama proses pelatihan dan pendampingan teknis,
    antara lain:
    a. Masih rendahnya alokasi anggaran dari program Promkes dari DKS terutama pada
         tahun 2005 hanya sekitar Rp. 7.500.000,- , meskipun di tahun 2006 telah meningkat
         sebesar Rp. 12.577.500,- namun masih sangat kurang, dan sampai sekarang belum ada
         pengalokasian anggaran khusus untuk peningkatan cakupan SPM Promkes/PHBS
    b. Kesulitan untuk validasi dan updating data tentang kinerja program Promkes khususnya
         terkait cakupan SPM Promkes/PHBS di masing-masing wilayah Puskesmas maupun
         secara total di level kabupaten
    c. Kebijakan nasional tentang pengangkatan tenaga fungsional penyuluh
         kesehatan/Promkes belum diadopsi oleh pemerintah daerah Kab. Boyolali (Hal ini
         juga menjadi sorotan dan diskusi oleh para peserta)

    Berdasarkan pertimbangan bahwa peserta pelatihan calon fasilitator Promkes saat ini
    dianggap telah siap karena sudah mendapatkan dua tahapan pelatihan maupun
    pendampingan teknis, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana pihak DKS Boyolali
    maupun Pemda Kabupaten Boyolali dapat secara serius mau dan mampu memberikan
    kesempatan mereka untuk dapat mempraktekkan/ memanfaatkan semua ketrampilan dan/
    kemampuan mereka secara nyata dalam konteks kegiatan/program Promkes yang sangat
    dibutuhkan oleh daerah/masyarakat. Oleh karena itu perlu segera disusun suatu agenda
    kegiatan    tindak lanjut dan berbagai upaya sistematis yang diharapkan dapat
    mempersiapkan daerah dalam pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga fasiltator Promkes
    yang telah terlatih tersebut secara optimal terutama oleh pihak DKS maupun Pemda
    Kabupaten Boyolali dimasa mendatang.




Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali                                                   17
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




Lembar Catatan




 18
                              Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



           V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan
                  Promkes di Kabupaten Boyolali
    Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatan
    khususnya Promkes. LGSP bekerjasama dengan Kabupaten Boyolali dengan fasilitasi dari
    UNDIP melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkut pelayanan
    Promkes/PHBS melalui suatu kegiatan pelatihan fasilitator kesehatan daerah dengan
    melibatkan tenaga Promkes dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali. Pada kegiatan
    Pelatihan tersebut dilakukan beberapa tahapan sbb:
    1. Pengenalan Pelayanan Publik
        a. Prinsip-prinsip pelayanan publik
        b. Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi,
            Personil dan Policy)
        c. Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali.
    2. Identifikasi permasalahan pelayanan Promkes Kab. Boyolali
       a. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
       b. Kondisi ideal pelayanan Promkes Kab. Boyolali
       c. Teridentifikasinya gap Promkes Kab. Boyolali
    3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
       a. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
            proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada kegiatan Promkes Kab.
            Boyolali
       b. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
            proses pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada kegiatan/program
            Promkes Kab. Boyolali
       c. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
            proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
            kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan
            Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
       d. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
            proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target
            group untuk mendapatkan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali

    Adapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Promkes Kab.
    Boyolali sbb:

A. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali:

    1. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali berdasarkan SPM
       a. Cakupan ASI Eksklusif untuk Tingkat kabupaten Boyolali 24,1%
       b. Cakupan Desa dengan garam Beryodium Baik sebesar 9,4 %
       c. Cakupan Posyandu Purnama sebesar 20,4 %
       d. Alokasi Anggaran yang masih rendah dalam program Promkes di Kab Boyolali




Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes                                     19
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


        Disamping itu berdasarkan workshop dari para peserta pelatihan teridentifikasi kondisi
        yang sekarang ada antara lain :
        a. ASI Eksklusif pada Coverage ASI Eksklusif 26% (sampel 2 posyandu dengan
           bayi 0-6 bulan sebanyak 20 bayi, yang mendapat asi eksklusif 5 bayi)
        b. Kebijakan pemberian asi eksklusif : protap/mekanisme ada tetapi tidak digunakan,
           karena tidak sesuai pola menyusui ibu bekeja
        c. Pendidikan/pengetahuan petugas rendah
        d. Promosi/penyuluhan tidak tepat sasaran dan media kurang
        e. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor

     2. Kondisi ideal Pelayanan Promkes Kab. Boyolali:
        a. Cakupan ASI Eksklusif seharusnya 40% berdasarkan target SPM Jateng 2005
        b. Cakupan desa dengan garam beryodium baik seharusnya 65 %
        c. Cakupan Posyandu Purnama seharusnya 25%. Kondisi ideal dari pencapaian
           kinerja SPM Promkes:
           • Ada protap sosialisasi yang sesuai dengan pola ibu menyusui
           • Sudah selayaknya petugas Promkes mempunyai pengetahuan dan skill memadai
             dalam Kegiatan/Program Promkes di Kab Boyolali di setiap Puskesmas
           • Pencapaian target SPM Promkes sesuai dengan target yang telah ditetapkan
             berdasarkan SPM Jateng 2005
           • Pelayanan Promkes yang tepat sasaran adalah cara yang tepat untuk
             mensukseskan kegiatan Promkes

     3. Teridentifikasinya Pelayanan Promkes Kab. Boyolali sebagai gap yang terjadi antara
        kondisi existing dengan kondisi ideal/yang seharusnya
        a. Perlu adanya penyegaran bagi para petugas Promkes di Kab Boyolali untuk
            upgrading pengetahuan maupun skill dalam Promkes
        b. SPM merupakan indikator kinerja dari pelayanan Promkes di suatu daerah, oleh
            karena itu diperlukan upaya-upaya nyata untuk mencapainya. Jika dilihat dari data
            yang ada, hanya sebagian kecil memenuhi target SPM. Dalam hal ini diperlukan
            koordinasi antar program dan antar sektor sehingga pelayanan Promkes di Kab
            Boyolali bisa tercapai. Sebagai contoh ASI eksklusif diperlukan koordinasi dengan
            bidang lain misalnya rumah bersalin, serikat kerja/pengusaha, maupun
            dokter/bidan praktek swasta, Demikian juga dengan garam beryodium dan rumah
            tangga sehat
        c. Kegiatan atau program Promkes selama ini telah berjalan dengan baik, oleh karena
            itu diperlukan ketrampilan dalam menentukan pengambilan, analisis dan pelaporan
            data kegiatan Promkes
        d. Program Promkes agar dapat berjalan dengan baik perlu dukungan anggaran yang
            kuat dalam operasionalnya, mengingat masih minimnya anggaran yang dialokasikan
            dalam program Promkes di Boyolali
        e. Adanya keterbatasan tenaga (tugas ganda dan beban kerja tinggi) dan biaya dalam
            pelaksanaan program/kegiatan Promkes, sehingga dalam pelaksanaannya tidak
            optimal (hanya dilakukan pada beberapa desa/sampling)




20
                                             Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


B. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
   1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
      pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
      a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan
          • Perencanaan Kegiatan/program belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan.
          • Belum meratanya ketrampilan dan pengetahuan petugas prommkes
          • Tidak dilaksanakannya prosedur/tahap-tahap (protap) yang seharusnya
             dilakukan dalam setiap kegiatan
          • Belum adanya anggaran yang memadai dan kesesuaian anggaran (antara yang
             diusulkan dengan realisasi) dalam kegiatan Promkes
          • Program Promkes yang ada belum semuanya berjalan
      b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan
          • Ketrampilan dalam pembuatan perencanaan penyusunan kegiatan/program
             yang baik belum dikuasai oleh petugas Promkes karena kurangnya pengatahuan
             dan ketrampilan petugas Promkes
          • Belum ada upgrading pengetahuan dan ketrampilan petugas secara berkala/rutin.
          • Keterbatasan jumlah tenaga Promkes
          • Alokasi anggaran dalam kegiatan operasional Promkes tidak memadai
      c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan
          • Dilakukan pelatihan untuk menyusuan rencana kegiatan/Program Promkes
          • Penyediaan anggaran yang cukup untuk kegiatan atau program Promkes agar
             sesuai dengan rencana yang telah dibuat
          •   Rekruitmen petugas Promkes yang profesional dan trampil

    2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
       pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada pelayanan Promkes di Kab
       Boyolali.
       a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
           • Kekurangan Sumber daya Manusia trampil untuk pelaksanaan kegiatan
              lapangan (contoh: menjalin kerjasama dengan lintas sektor ; RB, pengusaha)
           • Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan program. Belum ada
              kerjasama dan komunikasi yang solid antara Puskesmas dengan sektor lain
              (pengusaha, rumah bersalin, tokoh masyarakat, agama, PKK, sekolahan)
           • Pelaksanaan kegiatan Promkes hanya dilakukan pada daerah tertentu
       b. Penyebab permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
           • Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas
              masih sangat kurang.
           • Belum ada koordinasi dan kerjasama antar program maupun sektor, sehingga
              program/kegiatan Promkes yang dilakukan belum optimal
           • Kurangnya pelatihan teknis kesehatan untuk sumber daya manusia pada unit
              pelayanan yang ada
       c. Alternatif solusi permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
           • Pelatihan teknis kesehatan untuk petugas Promkes sesuai bidang minimal
              diadakan 1 tahun sekali.
           • Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas
           • Koordinasi antar program dan sektor terkait dengan membentuk suatu wadah




Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes                                       21
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali


     3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi untuk proses pelayanan
        pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok
        masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada playanan Promkes di Kab Boyolali
        a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
            kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
            • Sudah ada IKK yang menampung seluruh informasi di tingkat Kabupaten,
               tetapi masih sebatas pemberian informasi yang penjangakauannya terbatas
            • Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes di Kab
               Boyolali
            • Masih banyak desa yang belum terlayani oleh kegiatan/Program Promkes
            • Sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah terpencil kurang memadai
        b. Penyebab permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
            kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
            • Kurangnya anggaran dalam penyediaan fasilitas agar program Promkes bisa
                menjangkau seluruh masyarakat Boyolali
            • Tidak adanya wadah atau lembaga yang meneruskan informasi secara
                terstruktur sampai ke bawah
            • Minimnya sosialisasi/informasi pelayanan Promkes di daerah pelosok
        c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
            kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
            • Perlu dibuat sebuah lembaga yang tersruktur sampai ke bawah sehingga
               program/kegiatan Promkes dapat menjangkau ke seluruh Boyolali.
            • Adanya fasilitas yang memadai untuk tenaga profesional dibidang kesehatan
               yang ditugaskan sampai di tingkatan desa.

     4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
        pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group
        untuk mendapatkan pelayanan Promkes.
        a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga target group
            • Belum adanya kebersamaan di masyarakat untuk kepedulian terhadap
               pelayanan Promkes
        b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi
            target group
            •  Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes
        c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang
           menjadi target group
           • Perlu dibentuk sebuah lembaga di desa untuk mewadahi pelayanan Promkes

     Dari hasil analisis atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan di atas, didapat
     permasalahan utama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan Promkes.
     Adapun permasalahan utamanya adalah:
     • Minimnya anggaran untuk operasional pelayanan Promkes
     • Belum adanya koordinasi/kerjasama antar program dalam kegiatan Promkes di Kab
        Boyolali
     • Belum ada perencanaan yang baik dalam kegiatan Promkes, Ketrampilan petugas
        lapangan Promkes belum merata



22
                                              Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



       VI. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
                  Promosi Kesehatan
    Untuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan
    bidang kesehatan khususnya didalam Promosi Kesehatan, dilakukan dengan beberapa
    pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupun permasalahan yang
    dihadapi baik oleh government maupun non government didalam peningkatan pelayanan
    bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pelayanan Promosi Kesehatan. Beberapa
    pendekatan yang dilakukan sbb:
    1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi
        government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Promosi
        Kesehatan.
    2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan
        membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang
        diharapkan didalam pelayanan kesehatan
    3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang
        dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang
        dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai
        kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana
        pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan
        pelayanan kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam
        memberikan pelayanan kepada masyarakat

    Identifikasi masalah Manajemen Pelayanan Promosi Kesehatan Di Kabupaten Boyolali
    secara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayanan
    yang mencakup P3O).

    Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untuk
    peningkatan pelayanan Promosi Kesehatan. Adapun skema tindakan ini dapat menjadi
    acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalam memberikan
    pelayanan informai Promosi Kesehatan kepada masyarakat di Kab. Boyolali. Adapun
    Skema Tindakan Peningkatan Pel ayanan Promosi Kesehatan sbb:




STTP Promkes                                                                             23
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No       Program /       Unit   Biaya      Penangg                   Output
                                                                                                                      Ket.
          Kegiatan                          Jawab                                      1       2     3     4     5
PERSONIL
 1 Advokasi terhadap      26    6.500.000 Dinkes &   Pembentukan & pengangkatn tim    008
     Ka DKS dan Ka      Puskes            Puskesmas  fasilitator kesehatan daerah utk
     Puskesmas dalam    -mas                         pendampingan teknis pening-katan
     rangka pembentuk-                               SPM PHBS /Promkes di masing-
     an tim fasilitator                              masing Puskesmas
     kesehatan daerah
     dan pendamping-
     an teknis pening-
     katan SPM Penyu-
     luhan Perilaku
     Sehat di masing-
     masing Puskesmas




   24                                                                                                     STTP Promkes
Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten Boyolali




Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No      Program /      Unit     Biaya    Penangg                Output
                                                                                                                   Ket.
         Kegiatan                          Jawab
PROSEDUR

 2    Evaluasi dan           26       6.500.000 Dinkes &     • Pemapa-ran kinerja SPM PHBS       008   009   010
      updating data        Puskes-               Puskesmas     dari semua Puskesmas
      cakupan dan          mas                               • Pemetaan hambatan prosedur,
      identifikasi                                             policy, personil dan organisasi
      kebutuhan &/                                             dari kegiatan mendapatkan data
      masalah SPM                                              dan kegiatan meningkatkan
      Penyuluhan                                               pelaksanaan program PHBS
      Perilaku Sehat di                                        sesuai Petunjuk Teknis SPM (SK
      masing-masing                                            Menkes RI No 1091/ 2004)
      Puskesmas                                              • Adanya kesepakatan untuk
                                                               menyelesai-kan hamba-tan
                                                               pelaksa-naan kegiatan
                                                               mendapatkan data dan kegiatan
                                                               meningkatkan pelaksanaan
                                                               program PHBS sesuai petunjuk
                                                               teknis SPM




 STTP Promkes                                                                                                        25
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No       Program/           Unit   Biaya     Pengg                      Output
                                                                                                                               Ket.
         Kegiatan                            Jawab
POLICY
 3 Pendampingan/             26   7.800.000 Dinkes  Adanya kesepakatan dari masing-masing              008   009
     bantuan teknis        Puskes           &       Puskesmas meliputi:
     untuk melakukan       -mas             Puskesm • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
     need assesment                         as        anggaran untuk perbaikan prosedur,
     perbaikan                                        personil, organisasi dan policy dari kegiatan
     prosedur, personil,                              mendapatkan data dan kegiatan
     organisasi dan policy                            meningkatkan pelaksanaan SPM Rumah
     SPM PHBS di tiap                                 Tangga Sehat
     Puskesmas                                      • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
                                                      anggaran untuk perbaikan prosedur, perso-
                                                      nil, organisasi dan policy dari kegiatan
                                                      mendapatkan data dan kegiatan mening-
                                                      katkan pelaksanaan SPM ASI Eksklusif
                                                    • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
                                                      anggaran untuk perbaikan prosedur,
                                                      personil, organisasi dan policy dari kegiatan
                                                      mendapatkan data dan kegiatan
                                                      meningkatkan pelaksanaan SPM Desa dg
                                                      garam beryodium Baik
                                                    • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
                                                      anggaran untuk perbaikan prosedur, per-
                                                      sonil, organisasi dan policy dari kegiatan
                                                      mendapatkan data dan kegiatan mening-
                                                      katkan pelaksanaan SPM Posyandu
                                                      Purnama




   26                                                                                                              STTP Promkes
Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten Boyolali




Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali

No      Program/        Unit  Biaya      Penangg                    Output
                                                                                                       Ket.
        Kegiatan                          Jawab
PROSEDUR
 4  Lokakarya            26  13.000.000 Dinkes &       Tersusunnya STPP target             008   009
    penyusunan Skema Puskes-            Puskesmas      capaianSPM PHBS di kabupaten
    Tindakan           mas                             Boyolali, meliputi :
    Peningkatan target                                 • Kompilasi kegiatan dan
    capaian SPM                                          kebutuhan biaya dari semua
    PHBS di                                              Puskesmas terkait rencana
    kabupaten Boyolali                                   perbaikan prosedur, personil,
                                                         organisasi dan policy dalam
                                                         mendapatkan data cakupan dari
                                                         Program Rumah Tangga Sehat,
                                                         ASI Eksklusif, Desa dengan
                                                         Garam Beryodium Baik dan
                                                         Posyandu Purnama
                                                       • Kompilasi kegiatan dan
                                                         kebutuhan biaya dari semua
                                                         Puskesmas terkait rencana
                                                         kegiatan perbaikan prosedur,
                                                         personil, organisasi dan policy
                                                         dalam meningkatkan pelayanan
                                                         dari program Rumah Tangga
                                                         Sehat, ASI Eksklusif, Desa
                                                         dengan Garam Beryodium dan
                                                         Posyandu Purnama




 STTP Promkes                                                                                            27
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali

No     Program/         Unit     Biaya      Penangg               Output
                                                                                                                        Ket.
        Kegiatan                             Jawab
ORGANISASI
 5 Advokasi tentang    2 Paket   4.000.000 Dinkes &   Komitmen politis dan dana dari            009
   STPP pencapaian                        Puskesmas   Pemda dan DPRD Kab Boyolali
   target SPM PHBS                                    terhadap STPP SPM PHBS tahun
   kepada Pemda dan                                   2008
   DPRD Kab
   Boyolali




     28                                                                                                     STTP Promkes
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali

More Related Content

What's hot

Materi Penyuluhan Kespro Remaja
Materi Penyuluhan Kespro RemajaMateri Penyuluhan Kespro Remaja
Materi Penyuluhan Kespro RemajaDinkes Kab Lebak
 
KONSEP SEHAT SAKIT
KONSEP SEHAT SAKITKONSEP SEHAT SAKIT
KONSEP SEHAT SAKITKANDA IZUL
 
Metode promosi kesehatan
Metode promosi kesehatanMetode promosi kesehatan
Metode promosi kesehatanSukistinah
 
Perilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & SehatPerilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & Sehatkristiawati
 
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...Veranica Widi
 
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN yesintabella
 
sistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesiasistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesiarisdiana21
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataMuh Saleh
 
Kerangka teori stunting
Kerangka teori stuntingKerangka teori stunting
Kerangka teori stuntingyetiyuwansyah1
 
Perencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerahPerencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerahMuh Saleh
 
Analisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakatAnalisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakatCasmadi Casmadi
 
Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resume
Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resumePendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resume
Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resumePancarini Cici
 
Makalah konsep perilaku kesehatan
Makalah konsep perilaku kesehatanMakalah konsep perilaku kesehatan
Makalah konsep perilaku kesehatanWarung Bidan
 
Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga-Bintaro
Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga-BintaroPenyuluhan PHBS di Rumah Tangga-Bintaro
Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga-BintaroDela Aristi
 
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatan
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatanTanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatan
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatanmilanurmilayanti
 
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Zen D' Eri
 

What's hot (20)

Kuesioner
KuesionerKuesioner
Kuesioner
 
Materi Penyuluhan Kespro Remaja
Materi Penyuluhan Kespro RemajaMateri Penyuluhan Kespro Remaja
Materi Penyuluhan Kespro Remaja
 
KONSEP SEHAT SAKIT
KONSEP SEHAT SAKITKONSEP SEHAT SAKIT
KONSEP SEHAT SAKIT
 
Metode promosi kesehatan
Metode promosi kesehatanMetode promosi kesehatan
Metode promosi kesehatan
 
Perilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & SehatPerilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & Sehat
 
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
 
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
 
sistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesiasistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesia
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
 
Kerangka teori stunting
Kerangka teori stuntingKerangka teori stunting
Kerangka teori stunting
 
Perencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerahPerencanaan kesehatan daerah
Perencanaan kesehatan daerah
 
Analisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakatAnalisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakat
 
Indikator promkes
Indikator promkesIndikator promkes
Indikator promkes
 
Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resume
Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resumePendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resume
Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku resume
 
Pernikahan dini pp
Pernikahan dini ppPernikahan dini pp
Pernikahan dini pp
 
Makalah konsep perilaku kesehatan
Makalah konsep perilaku kesehatanMakalah konsep perilaku kesehatan
Makalah konsep perilaku kesehatan
 
Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga-Bintaro
Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga-BintaroPenyuluhan PHBS di Rumah Tangga-Bintaro
Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga-Bintaro
 
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatan
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatanTanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatan
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatan
 
Kebijakan promkes
Kebijakan promkesKebijakan promkes
Kebijakan promkes
 
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
 

Viewers also liked

Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusKasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusSutopo Patriajati
 
Studi kasus pemeriksaan medis
Studi kasus pemeriksaan medisStudi kasus pemeriksaan medis
Studi kasus pemeriksaan medisweni chris
 
Kb 1 advokasi dalam promosi kesehatan
Kb 1 advokasi dalam  promosi kesehatanKb 1 advokasi dalam  promosi kesehatan
Kb 1 advokasi dalam promosi kesehatanpjj_kemenkes
 
Peranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatan
Peranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatanPeranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatan
Peranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatanGusti Hartanti
 
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18SiLvi Fata
 
Visualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 sepVisualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 septikdiskes
 
Ruang Lingkup Dan Prinsip Promosi Kesehatan
Ruang Lingkup Dan Prinsip Promosi KesehatanRuang Lingkup Dan Prinsip Promosi Kesehatan
Ruang Lingkup Dan Prinsip Promosi Kesehatanpjj_kemenkes
 
Latihan soal ujian kompetensi keperawatan
Latihan soal ujian kompetensi keperawatanLatihan soal ujian kompetensi keperawatan
Latihan soal ujian kompetensi keperawatanSarwan Hadi
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
 
contoh soal kasus uji kompetensi
contoh soal kasus uji kompetensicontoh soal kasus uji kompetensi
contoh soal kasus uji kompetensiNirma Syari Vutry
 

Viewers also liked (10)

Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusKasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
 
Studi kasus pemeriksaan medis
Studi kasus pemeriksaan medisStudi kasus pemeriksaan medis
Studi kasus pemeriksaan medis
 
Kb 1 advokasi dalam promosi kesehatan
Kb 1 advokasi dalam  promosi kesehatanKb 1 advokasi dalam  promosi kesehatan
Kb 1 advokasi dalam promosi kesehatan
 
Peranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatan
Peranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatanPeranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatan
Peranan ekonomi kesehatan dalam perencanaan kesehatan
 
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
 
Visualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 sepVisualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 sep
 
Ruang Lingkup Dan Prinsip Promosi Kesehatan
Ruang Lingkup Dan Prinsip Promosi KesehatanRuang Lingkup Dan Prinsip Promosi Kesehatan
Ruang Lingkup Dan Prinsip Promosi Kesehatan
 
Latihan soal ujian kompetensi keperawatan
Latihan soal ujian kompetensi keperawatanLatihan soal ujian kompetensi keperawatan
Latihan soal ujian kompetensi keperawatan
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
 
contoh soal kasus uji kompetensi
contoh soal kasus uji kompetensicontoh soal kasus uji kompetensi
contoh soal kasus uji kompetensi
 

Similar to Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Modul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaanaModul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaanapjj_kemenkes
 
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKBUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKSutopo Patriajati
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Muh Saleh
 
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOFAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOfirii JB
 
1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kia1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kiaAgus Candra
 
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdfuptdpkmbendo
 
Puskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKMPuskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKMAinur
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Fardyansjah Hasan
 
Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...
Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...
Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...indra wiryantaka
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Marsusilanata Wawan
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
 
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...Indah Suri Zaluchu
 
Modul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataanModul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataanpjj_kemenkes
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
Juknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecilJuknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecilyandas
 

Similar to Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali (20)

Seri bpjs kesehatan edukasi kesehatan
Seri bpjs kesehatan edukasi kesehatanSeri bpjs kesehatan edukasi kesehatan
Seri bpjs kesehatan edukasi kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
 
Modul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaanaModul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaana
 
POSYANDU
 POSYANDU POSYANDU
POSYANDU
 
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKBUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
 
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOFAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
 
1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kia1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kia
 
Buku pdbk
Buku pdbkBuku pdbk
Buku pdbk
 
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
 
Puskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKMPuskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKM
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
 
Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...
Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...
Proyek Perubahan Diklat Pim IV penanganan pengaduan masyarakat UPT Puskesmas ...
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
 
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
 
Modul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataanModul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataan
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
 
Juknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecilJuknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecil
 

More from Sutopo Patriajati

Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009Sutopo Patriajati
 
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiSutopo Patriajati
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengSutopo Patriajati
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaSutopo Patriajati
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diSutopo Patriajati
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanSutopo Patriajati
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSutopo Patriajati
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanSutopo Patriajati
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanSutopo Patriajati
 

More from Sutopo Patriajati (20)

Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
 
Sutopo hkn 2011
Sutopo hkn 2011Sutopo hkn 2011
Sutopo hkn 2011
 
Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012
 
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
 
Petunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi pptPetunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi ppt
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
 
Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
 
Sjsn
SjsnSjsn
Sjsn
 
Sejarah askes
Sejarah askesSejarah askes
Sejarah askes
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
 
Managed care
Managed careManaged care
Managed care
 
Dasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransiDasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransi
 
Asuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pnsAsuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pns
 
Askes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersilAskes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersil
 
Quo vadis puskesmas gratis
Quo vadis puskesmas gratisQuo vadis puskesmas gratis
Quo vadis puskesmas gratis
 

Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali

  • 3. Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Di Kabupaten Boyolali Referensi Fasilitator Local Governance Support Program Local Government Management Systems Februari 2008 i
  • 4. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Di Kabupaten Boyolali Buku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini : 1. Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi 2. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan 3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pemberdayaan UKM 4. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan 5. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Tentang LGSP Local Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar pemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan meningkat kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mengelola sumber daya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalah untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam wilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan International City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009. Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi: LGSP Telephone: +62 (21) 515 1755 Fax:: +62 (21) 515 1752 Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29 Email: lgsp@lgsp.or.id Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Website: www.lgsp.or.id Jakarta 12190 Dicetak di Indonesia. Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syarat disebarkan secara gratis. ii
  • 5. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRAKSI Panduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagi peserta dalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan. Buku ini disertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum dan panduan aplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusi dalam program pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatan kemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkut peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatan pelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu, memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimana memformulasikan strategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas perbaikan pelayanan publik. Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik (SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individu fasilitator atau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa saja yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik. Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut: 1. Bab 1: Pendahuluan 2. Bab I1: Masalah Pembangunan Kesehatan 3. Bab II1: Promosi Kesehatan 4. Bab 1V: Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali 5. Bab V: Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali 6. Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Keenam Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan (technical assistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan. iii
  • 6. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRACT This guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public service improvement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is an accompanied by a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic and environmental service management. The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along the technical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in public service improvement action plan. The module describes and discuss about concept, issues, problem formulation and problem solving; how to formulate strategy, program and activities for public service improvement action plan. Target groups of this guideline are: for local government management specialists, service providers (academician, individual facilitator/consultant), public service managers and their staffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone who has concern on public service improvement. This guideline is consist of six Chapter, these are: 1. Chpater I : Introduction 2. Chpater II : Public Health Problems 3. Chpater III : Promoting Public Health 4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Boyolali District 5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service improvement in Boyolali District 6. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement Scheme This manual contains of 6 chapter and designed as facilitator’s guide and reference on public health technical assisstance. iv iv
  • 7. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali DAFTAR ISI ABSTRAKSI .………………………………………………………………………..... iii ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v KATA PENGANTAR ……………...…………………........…………………….......... vi Bab I. Pendahuluan ................................……………………………………………......... 1 Bab II Masalah Pembangunan Kesehatan .....…………………………………….......... 3 Bab III. Promosi Kesehatan ..............…………………………………………….......... 5 Bab IV. Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali .......………………......... 15 Bab V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali..... 19 Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan …………........... 23 v v
  • 8. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali KATA PENGANTAR Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International Development (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula. Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarkat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi, sedikitnya untuk dua alasan: Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; Kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya. Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team Local Government Management System (LGMS), selama Tahun 2006 dan 2007 telah melaksanakan program pelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatan pelayanan publik, di lebih dari 60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untuk mengembangkan perbaikan dan peningkatan kapasitas organisasi pelayanan publik menuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif, transparan dan akuntabel. Untuk itu Team LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutama SKPD pelayanan pengelola pelayanan, anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi, Organisasi Keagamaan, dll) dan Community Based Organization (kelompok warga, penerima akibat). vi vi
  • 9. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik Promosi Kesehatan, di Kabupaten Boyolali, merupakan rangkuman pengalaman LGSP dan mitra- mitranya di daerah dalam mengimplementasikan program pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas dan penguatan manajemen SKPD, dengan melibatkan secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD, LSM dan Organisasi Komunitas di daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting untuk pengayaan referensi dan perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah dan, dengan harapan akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang sehat dan demokratis di Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik bagi masyarakat. Atas nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers, para mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini akan sukses di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas. Februari 2008 Judith Edstrom Robert Van Der Hoff Chief of Party, Local Government Managament USAID-LGSP Systems Advisor, RTI International USAID – LGSP RTI International vii vii
  • 11. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali I. Pendahuluan Dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU No 23 tahun 2004, perubahan ini ditujukan untuk memberikan arah dalam kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Desentralisasi kesehatan dimaksudkan antara lain untuk: mendekatkan pengambilan keputusan; pembangunan kesehatan lebih sesuai dengan local specific; potensi masyarakat lebih diberdayakan; derajat kesehatan meningkat; human development index Indonesia meningkat; serta untuk meuwujudkan Indonesia Sehat 2010. Dalam penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang “Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota”, perlu disesuaikan dengan kebutuhan/spesifik daerah, untuk itu selanjutnya telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 23 Desember 2004. Dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/ MENKES/SK/I/2003, telah ditetapkan tujuan desentralisasi di bidang kesehatan adalah mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010. Pada dasarnya penetapan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan mengacu pada kebijakan dan staregi desentralisasi bidang kesehatan. Tujuan strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang erat kaitannya dengan menetapan kewenangan wajib dan SPM Bidang Kesehatan, adalah: 1. Terbangunannya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan 2. Terlindunginya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, kelompok rentan, dan daerah miskin 3. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan Arah kebijakan pembangunan kesehatan menurut RPJMN 2004-2009 salah satunya adalah peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. Sedangkan Penjabarannya dalam program pembangunan 2004-2009 adalah: Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Kegiatan pokoknya meliputi: Pendahuluan 1
  • 12. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali a. Pengembangan media promosi kesehatan, teknologi komunikasi, informasi dan edukasi b. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat ( seperti posyandu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah/UKS) dan generasi muda; dan c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat Kebijakan dan program nasional tersebut seharusnya dijabarkan dalam program dan kebijakan pembangunan di daerah. Sampai tahun 2006 ini pada kenyataanya masih dijumpai banyak tantangan dan hambatan dalam implementasi program kesehatan oleh daerah termasuk di Kabupaten Boyolali . Berdasarkan informasi dari hasil workshop untuk need assessment awal yang dilakukan oleh lembaga USAID melalui program LGSP tahun 2005/2006, ternyata muncul salah satu aspek yang menjadi prioritas kebutuhan di Kabupaten Boyolali yaitu perbaikan dari program Promkes Pada Masyarakat. Terkait dengan komitemen pemerintah daerah dalam bidang kesehatan masyarakat, Pada 2005 lalu, di Jakarta diselenggarakan Seruan Aksi Nasional Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Deklarasi ditandatangani seluruh gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia. Salah satu item dari seruan tersebut adalah menyiapkan dukungan anggaran secara proporsional dan optimal di daerah serta meningkatkan program-program aksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesepakatan ini tidak lepas dari apa yang disampaikan menteri kesehatan pada pertemuan Seruan Aksi Nasional tersebut. Salah satu platform yang diprioritaskan untuk mengatasi masalah kesehatan adalah meningkatkan pendanaan kesehatan. Dengan demikian, konsekuensinya adalah upaya peningkatan dukungan anggaran pemerintah daerah untuk bidang kesehatan. Sebelumnya, acara serupa juga dilakukan di Solo. Dalam acara itu, para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia diminta mengupayakan secara bertahap anggaran kesehatan menjadi 15 persen dari total APBN dan APBD. Komitmen para pejabat pemerintah daerah terhadap anggaran kesehatan ini penting karena setelah desentralisasi, peran pusat dalam pembiayaan kesehatan menurun, sebaliknya peran pemerintah daerah meningkat. Adalah hal yang menggembirakan jika dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pemerintah kabupaten, salah satu program proritasnya adalah peningkatan pelayanan dasar kesehatan. 2 Pendahuluan
  • 13. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali II. Masalah Pembangunan Kesehatan Kesehatan merupakan masalah sosial, ekonomi dan politik dan merupakan hak asazi manusia yang paling penting. Kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan merupakan. Bila kita ingin mengusahakan kesehatan bagi semua orang (health for all), kepentingan-kepentingan masyarakat banyak ini harus mendapat perhatian lebih besar, globalisasi harus dicermati, dan prioritas politik dan ekonomi harus diarahkan kepada perlindungan rakyat. Pada beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia telah mempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial lainnya. Sekalipun taraf kemakmuran dunia telah meningkat hingga taraf yang belum pernah tercapai sebelumnya, kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Kesenjangan antara negara kaya dan miskin, demikian pula antar kelompok-kelompok dalam suatu negara: antar golongan, antara laki-laki dan perempuan, serta antara tua muda. Sebagian besar dari populasi dunia masih kekurangan pangan, papan, pendidikan, air minum bersih, sanitasi, lahan beserta sumber daya alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan. Diskriminasi terus berlangsung, dan mempengaruhi timbulnya penyakit dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Pelayanan masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan manusia, antara lain karena pengurangan akibat pemotongan anggaran sosial pemerintah. Pelayanan kesehatan semakin tidak terjangkau, penyebarannya semakin tidak merata dan tidak sesuai. Permasalahan ekomomi Ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan taraf kesehatan maupun ekonomi rakyat. Kebijakan politik, keuangan, pertanian dan industri yang masih belum cukup banyak berpihak kepada golongan paling bawah, situasi ini mengasingkan rakyat dari kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah meningkatkan kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat dan antar negara. Masalah sosial politik Kebijakan-kebijakan sosial yang terpadu memiliki damapak yang positif terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Pembangunan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan telah mengganggu komunitas, keluarga dan kebudayaan secara besar-besaran. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam mepertahankan jaringan sosial masyarakat di mana-mana, namun kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar seringkali terabaikan. Situasi ini membawa dampak pada penurunan kualitas kesehatan anak, juga keluarganya. Di masa lalu, Institusi masyarakat telah dilupakan dan dilemahkan. Banyak dari tanggung jawab mereka yang dialihkan ke sektor formal, seperti institusi nasional atau pemerintah, yang sering kali tidak dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Saluran-saluran aspirasi masyarakat untuk menjawab permasalahan dasar mereka menjadi semakin sempit. Dan perubahan era desentralisasi saat ini masih belum dapat menumbuhkan kemabali institusi keswadayaan masyarakat tersebut. Masalah Pembangunan Kesehatan 3
  • 14. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Permasalahan lingkungan hidup Pencemaran air dan udara, perubahan iklim yang begitu cepat, penipisan lapisan ozon, penggunaan dan limbah nuklir, zat-zat kimiawi beracun dan pestisida, berkurangnya keanegaragaman hayati, penggundulan hutan dan erosi tanah memiliki dampak yang begitu besar terhadap kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari pengrusakan ini mencakup eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkesinambungan, tidak adanya visi holistik jangka panjang, dan penyebaran perilaku yang individualistis dan memaksimalkan keuntungan, serta konsumsi yang berlebihan. Bencana alam Bencana alam baik yang disebabkan karena kerusakan lingkungan hidup, maupun karena proses- proses alami, telah mengganggu kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut memiliki dampak yang luar biasa besar terhadap kesehatan fisik dan mental anggota masyarakat. Peningkatan frekuensi bencana alam akhir-akhir ini sangat penting untuk diwaspadai oleh pemerintah daerah Permasalahan spesifik kesehatan di Kabupaten Boyolali Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain: 1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah membaik, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih tinggi 2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah 3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden) 4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah 5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata 6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat 7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah 8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan 9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi 4 Masalah Pembangunan Kesehatan
  • 15. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali III. Promosi Kesehatan Dalam menghadapi masa depan perlu melakukan analisis situasi dan kecenderungan serta mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan potensi yang akan ada. Berbekal pengalaman yang cukup panjang dari perjalanan promosi kesehatan dari masa perang kemerdekaan sampai sekarang, banyak yang dapat dikemukakan tentang hal- hal tersebut. Selanjutnya kekuatan yang ada perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan, kelemahan perlu dikenali dan diperbaiki, peluang perlu dimanfaatkan, sedangkan tantangan harus dihadapi dengan sabar dan dengan semangat pantang menyerah. Selanjutnya berdasarkan itu semua kita memantapkan langkah untuk menjalani masa depan. Hal-hal tersebut telah diuraikan dengan jelas dalam Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1193 Tahun 2004. Dalam bab ini, sebagian dari uraian tersebut akan dikutip di sini dengan penambahan dan pengurangan di sana sini. Health promotion is the proces of enabling people to control over and improve their health (WHO, 1986). Promosi Kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan dan peraturan perundangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan (Green dan Ottoson, ’98). Masalah Pembangunan Kesehatan 5
  • 16. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. (definisi yang selama ini dipakai oleh Pusat Promkes). Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat; artinya proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok-kelompok potensial di masyarakat, bahkan semua komponen masyarakat.. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan sesuai sosial budaya setempat, artinya sesuai dengan keadaan, permasalahan dan potensi setempat. Proses pembelajaran tersebut juga dibarengi dengan upaya mempengaruhi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk kebijakan dan peraturan perundangan. Promosi kesehatan di dunia dikenal sejak tahun 1980-an, tetapi di Indonesia baru dikembangkan sejak tahun 1995, sebagai pengembangan lebih lanjut dari “pendidikan” dan “penyuluhan” kesehatan. a. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. (Health promotion is the process of enabling people to control over and improve their health). Promosi kesehatan mencakup pendidikan kesehatan (health education) yang penekanannya pada perubahan/perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan. Promosi kesehatan juga mencakup pemasaran sosial (social marketing), yang penekanannya pada pengenalan produk/jasa melalui kampanye. 6 Masalah Pembangunan Kesehatan
  • 17. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Promosi kesehatan adalah juga upaya penyuluhan (upaya komunikasi dan informasi) yang tekanannya pada penyebaran informasi. Promosi kesehatan juga merupakan upaya peningkatan (promotif), yang penekanannya pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Promosi kesehatan juga mencakup upaya advokasi di bidang kesehatan, yaitu upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan (melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan, dukungan suasana dan lain-lain di berbagai bidang/sektor, sesuai keadaan). Promosi kesehatan adalah juga pengorganisasian masyarakat (community organization), pengembangan masyarakat (comm. Development), penggerakan masyarakat (social mobilization), pemberdayaan masyarakat (comm. Empowerment), dll. Ruang lingkup Promosi kesehatan bisa lebih luas lagi, sesuai dengan keadaan dan perkembangan. b. Dasar Pemikiran/Latar Belakang • Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakn investasi, juga merupakan karunia Tuhan, oleh karenanya perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Promosi kesehatan sangat efektif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut Masalah Pembangunan Kesehatan 7
  • 18. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali • Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai peranan sangat dominan dalam peningkatan kualitas kesehatan, dan merupakan pilar-pilar utama dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010. hal-hal tersebut merupakan bidang garapan promosi kesehatan • Masalah perilaku menyangkut kebiasaan, budaya, dan masalah-masalah lain yang tidak mudah diatasi. Untuk itu semua perlu peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat, perlunya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk itu diperlukan peningkatan upaya promosi kesehatan • Sementara itu Promosi Kesehatan telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan, sehingga perlu digarap secara sungguh-sungguh dengan dukungan sumber daya yang memadai • Pada dasawarsa sekarang, juga pada masa-masa y.a.d. kita mengalami transisi epidemiologi, transisi demografi, dll, di pihak lain permasalahan juga semakin kompleks dengan berbagai krisis yang belum kunjung reda. Selain itu kita juga sedang dalam era globalisasi dan disentralisasi. Itu semua justru semakin memperkuat perlunya peningkatan upaya promosi kesehatan • Sementara itu Peraturan dan perundangan yang ada memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap penyelenggaraan promosi kesehatan c. Kerangka Konsep Promosi Kesehatan • Visi/Yang diharapkan: berkembangnya perilaku dan gerakan sehat di masyarakat, menuju Indonesia Sehat 2010 • Dasar/acuan penyelenggaraan promosi kesehatan, yaitu: paradigma sehat atau Pembangunan Nasional yang berwawasan Kesehatan • Ruang lingkup Promosi Kesehatan, yaitu: Perilaku proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan (contoh: olahraga/aktivitas fisik yang teratur), mencegah resiko terjadinya penyakit (contoh: tidak merokok atau menjaga kawasan tanpa asap rokok), melindungi diri dari ancaman penyakit (contoh: memakai helm/sabuk 8 Masalah Pembangunan Kesehatan
  • 19. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali pengaman waktu berkendaraan), dan berperan aktif dalam upaya kesehatan (misalnya di Posyandu). • Area atau program yang diprioritaskan dalam promosi kesehatan, yaitu: KIA, Gizi, Kesling, Gaya Hidup dan JPKM • Tatanan utama, yang menjadi sasaran promosi kesehatan, yaitu: Rumah tangga (sasaran ibu, bayi dan balita), Sekolah (sasaran: anak sekolah), tempat-kerja (saaran: usia produktif), tempat umum (remaja/anak muda), sarana pelayanan kesehatan (pengunjung). • Strategi pokok: Dikenal dengan singkatan ABG, yaitu: Advokasi (upaya untuk mempengaruhi kebijakan), Bina suasana (upaya pembentukan opini publik), dan Ggerakan/pemberdayaan masyarakat (upaya untuk menggerakan dan/atau memberdayakan senua komponen masyarakat). • Mitra utama: para pembuat kebijakan, lintas sektor, kalangan swasta, media massa, perguruan tinggi, dan semua komponen masyarakat: tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi profesi, artis, dll. d. Visi • Perilaku Hidup Bersih dan sehat 2010 atau PHBS 2010 e. Misi 1. Meningkatkan budaya kerja dan budaya organisasi yang mendorong kinerja profesionalisme. 2. Mengembangkan produk kebijakan yang mendukung upaya promosi kesehatan melalui peningkatan advokasi dengan para penentu kebijakan. 3. Meningkatkan kemitraan dengan para stakeholder baik di tingkat nasional dan internasional. 4. Mengembangkan metoda dan tehnik promosi kesehatan yang inovatif sesuai dengan nilai sosial dan budaya. 5. Mendorong tumbuhnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya hidup bersih dan sehat dan mampu berperan aktif dalam upaya kesehatan. f. Strategi, Bentuk Kegiatan dan Pesan Utama Masalah Pembangunan Kesehatan 9
  • 20. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan kerangka konsep khususnya strategi pokok tsb (dimuka), kegiatan nyata promosi kesehatan yang perlu dilakukan adalah: 1. Pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian semua komponen masyarakat untuk dapat hidup sehat 2. Pengembangan kemitraan, yaitu upaya untuk membangun hubungan para mitra kerja berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling memberikan manfaat 3. Upaya advokasi, yaitu upaya untuk mendekati, mendampingi, da mempengaruhi para pembuat kebijakan sacara bijak, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan kesehatan 4. Pembinaan suasana, yaitu kegiatan untuk membuat suasana atau iklim yang mendukung terwujudnya perilaku sehat dengan mengembangkan opini publik yang positif melalui media massa, tokoh masyarakat, “publik figur”’ dll. 5. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, pertemuan- pertemuan, dll untuk meningkatkan wawasan, kemauan, dan ketrampilan baik petugas kesehatan maupun kelompok-kelompok potensial masyarakat 6. Pengembangan iptek, yaitu kegiatan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang promosi, informasi, komunikasi, pemasaran, advokasi, dll yang selalu tumbuh dan berkembang 7. Pengembangan media dan sarana, yaitu kegiatan untuk “mempersenjatai” diri dengan penyediaan media dan sarana yang diperlukan untuk mendukung promosi kesehatan 8. Pengembangan Infra Struktur, yaitu kegiatan penunjang promosi kesehatan: sekretariat, tim promosi, serta berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Sedangkan Pesan-pesan kesehatan : • Temanya adalah: Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, yang perlu dipelihara dan ditinfkatkan kualitasnya, dan Kesehatan adalah investasi, sehingga perlu terus dipupuk dan dikembangkan • Fokus Pesan adalah: peningkatan ketahanan keluarga dan kepedulian terhadap lingkungan; sedangkan • Pesan-pesan Utama adalah: aktifitas fisik/olahraga teratu, Melaksanakan diet/pengaturan pola makan dengan gizi seimbang, tidak merokok atau menjaga kawasan tanpa asap rokok, dan mempraktekkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun sebagai perwujudan pribadi yang sehat jasmani, rohani dan sosial). g. Penyelenggara Kegiatan 10 Masalah Pembangunan Kesehatan
  • 21. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Kegiatan promosi kesehatan diselenggarakan melalui proses: Pengkajian, Perencanaan, Pengerakan pelaksanaan, serta Pemantauan, penilaian dan Pelaporan. Fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup, masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai keadaan internal dan eksternal, Output fase pengkajian ini adalah : pemetaan masalah perilaku, penyebabnya, dll. Informasi Kualitas Kehidupan : diperoleh cukup dengan melihat data sekunder (Strata keluarga), karena informasi ini hanya berfungsi sebagai latar belakang saja. Demikian pula fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup, masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai informasi tentang derajat kesehatan juga dapat dilihat dari data sekunder (data penyakit di Puskesmas). Informasi tentang perilaku sehat: diperoleh dari kunjungan rumah atau di Posyandu (dengan menggunakan formulir PHBS; akan diketemukan strata tatanan : I, II, III, dan IV). Informasi tentang faktor penyebab (pre desposing, enabling dan reenforcing factors) diperoleh melalui survei cepat etnografi (Rapid etnography assesment) yang dilakukan oleh tingkatan kabupaten/kota. Informasi tentang faktor internal (tenaga, sarana, dana promosi kesehatan) dan eksternal (peraturan, lingkungan di luar unit) diperoleh dari lapangan/tempat. Fase Perencanaan: output fase ini adalah rumusan rencana, dan terpenting rumusan tujuan (yaitu rumusan peningkatan perilaku yang diinginkan, setelah mengkaji fakta perilaku, faktor-faktor internal dan eksternal), dan rumusan kegiatan untuk melakukan intervensi terhadap faktor penyebab, yang diinventarisir dan disusun dalam kegiatan yang berurutan. Fase Penggerakan pelaksanaan: Outputnya adalah siapnya kegiatan (pra pelaksanaan: yaitu tenaga, sarana, dll), dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Fase Pemantauan: Fokusnya pada pemantauan pra pelaksanaan dan pada pelaksanaan: apabila ada penyimpangan segera dilakukan perbaikan (koreksi). Fase penilaian: Fokusnya pada perbaikan rencana y.a.d: perlu dilihat keseluruhan komponen: rumusan tujuan, jenis kegiatan intervensi, dll. Fase pelaporan: adalah pelaporan keseluruhan proses dan komponen, termasuk tujuan yang dicapai, kegiatan yang dilakukan, sumber daya yang dipergunakan, dll. Masalah Pembangunan Kesehatan 11
  • 22. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali h. Sentralisasi vs Desentralisasi i. Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan j. Peran Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota 12 Masalah Pembangunan Kesehatan
  • 23. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali k. Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan • Perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan di wilayahnya • Penyediaan sarana promosi kesehatan sesuai standar • Mengupayakan dana yang memadai untuk promosi kesehatan • Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak • Mengupayakan pemberdayaan kelompok potensial di masyarakat di bidang kesehatan • Memantau dan mengawasi jalannya kegiatan promosi kesehatan di wilayahnya • Melakukan hal-hal lain sesuai keadaan, masalah dan potensi daerah l. Indikator Keberhasilan Masalah Pembangunan Kesehatan 13
  • 24. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Indikator input: 1. Adanya organisasi/lembaga khusus promosi kesehatan/PKM 2. Pemenuhan standar tenaga profesional (jafung PKM) di kabupaten/kota 3. Pemenuhan standar sarana promosi kesehatan di kabupaten/kota Indikator proses: 1. Adanya kebijakan sektor yang mendukung pengembangan perilaku dan lingkungan sehat (minimal 3 per sektor) 2. Frekuensi informasi melalui media massa (TV; 5/mg; Radio; 1/hr; koran : 2/mgg) 3. Jumlah kelompok potensial yang bergerak bidang kesehatan di kabupaten/kota (5 per kecamatan) Indikator output: 1. Perorangan: perbaikan prosentase faktor perilaku beresiko (aktivitas fisik, diet/gizi baik dan tidak merokok): 80% 2. Prosentase tatanan keluarga sehat: 65 % 3. Ratio Desa/Posyandu = 1 : 5 14 Masalah Pembangunan Kesehatan
  • 25. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali IV. Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali Salah satu kebutuhan mendesak dari daerah (Kabupaten) adalah bagaimana dapat lebih memberdayakan peran stakeholders bidang kesehatan (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui pembentukan fasilitator daerah bidang peningkatan pelayanan SPM PHBS bidang Promkes. Peran fasilitator diharapkan dapat melaksanakan kerjasama dari seluruh stakeholders sehingga dapat meningkatkan pelayanan SPM PHBS bidang Promosi Kesehatan. Berdasakan hasil prioritasi yang dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dalam pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dengan tim dari Local Government Support Program (LGSP) USAID pada tahun 2006, salah satu kebutuhan mendesak yang dipilih adalah peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan. Secara lebih khusus kemudian ditentukan pula program kesehatan yang akan dilakukan intervensi adalah PROMKES. Selanjutnya pada tahun 2006 dilakukan sebuah pelatihan tahap pertama selama 3 hari dari tanggal 1 – 3 Agustus 2006 yang difasilitasi oleh Tim Universitas Diponegoro (UNDIP) bekerja sama dengan LGSP USAID dengan tujuan untuk menghasilkan calon fasilitator kesehatan daerah yang mampu dan terampil menerapkan problem solving dari kegiatan/program Promkes. Peserta pelatihan sebanyak 33 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Puskesmas 19 orang 2. DKS 5 orang 3. IKK Setda Byl 1 orang 4. Kapedal Setda Byl 1 orang 5. Tapem Setda Byl 1 orang 6. Radio 1 orang 7. Tim Penggerak PKK 1 orang 8. Diknas 1 orang 9. Bappeda 1 orang 10. BKBD Byl 1 orang 11. LSM 1 orang Kegiatan ini kemudian diikuti dengan proses pendampingan oleh tim UNDIP selama tahun 2006 dan awal tahun 2007 dengan tujuan agar lebih memahirkan ketrampilan mempraktekan teknik pemecahan masalah oleh para calon fasilitator Promkes tersebut. Dari hasil assesment awal khususnya terhadap kinerja pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) terkait program Promkes di Kab. Boyolali yang dilakukan oleh tim Universitas Diponegoro (UNDIP), didapatkan hasil seperti dalam Tabel 1 sebagai berikut: Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali 15
  • 26. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Tabel 1: Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Perilaku Sehat/Promkes di Kab. Boyolali Tahun 2005 Indikator Layanan Promosi Kesehatan di SPM Jateng Capaian Boyolali 2005 Rumah Tangga Sehat 30% 60,56% ASI Eksklusif 40% 24,1% Desa Dengan Garam Beryodium Baik 65% 9,4% Posyandu Purnama 25% 20,4% Posyandu Mandiri 1% 3,9% Sumber: Laporan SPM Dinkes Propinsi Jateng Th 2006 Atas dasar data tersebut diatas maka disepakati untuk pelatihan tahap kedua selama 3 hari dari tanggal 22 – 24 Mei 2007 materi dan agenda utamanya adalah untuk membekali para calon fasilitator Promkes dengan ketrampilan dalam membuat rencana tindakan peningkatan pelayanan Promkes khususnya pencapaian target dari Standar Pelayanan Minimal Program Penyuluhan Perilaku Sehat (Perilaku Hidup Bersih & Sehat /PHBS) di Kabupaten Boyolali. Jumlah dan komposisi dari peserta pelatihan pada prinsipnya sama dengan tahap pelatihan pertama yaitu sebanyak 33 orang. Beberapa catatan positif selama proses maupun hasil dari dua tahapan pelatihan dan pendampingan teknis tersebut yang berhasil diidentifikasi saat dilakukan evaluasi oleh Tim UNDIP antara lain meliputi beberapa fakta sebagai berikut: a. Tingkat kehadiran dan keaktifan peserta sangat baik saat mengikuti proses pelatihan tahap pertama maupun tahap kedua masing-masing selama 3 hari b. Nilai rata-rata Post test (pelatihan tahap pertama : 16,0 dan tahap kedua: 14,8) jauh lebih baik dari hasil Pre test (pelatihan tahap pertama: 12,62 dan tahap kedua: 10,13) yang mengindikasikan tingkat pemahaman yang sangat baik dari seluruh peserta terhadap materi yang diberikan selama pelatihan. c. Peserta telah terbukti mahir dalam menggunakan berbagai teknik problem solving dan teknik pengambilan keputusan kelompok (identifikasi masalah, analisis akar penyebab masalah dan alternatif solusi) d. Peserta telah cukup mampu dan terampil dalam menyusun Rencana Tindakan Peningkatan Pelayanan Promkes/PHBS yang berdasarkan atas evidence/fakta dan memenuhi prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic dan time bound) serta telah melalui proses diskusi kelompok kecil dan disempurnakan dalam diskusi pleno. e. Peserta juga diberi ketrampilan tambahan berupa dasar-dasar kemitraan dan teknik fasilitasi untuk mengantisipasi dan merintis kerjasama / kemitraan dengan stakeholders diluar kesehatan serta melatih peran mereka sebagai fasilitator Promkes sesuai kasus di lapangan f. Peluang dengan dibentuknya secara resmi Kelompok Kerja Promkes di bawah Kantor Komunikasi dan Informasi Kab. Boyolali di tahun 2007, yang akan mendorong terciptanya media koordinasi pemberian informasi kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah Kab. Boyolal 16 Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali
  • 27. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Disisi lain ternyata masih ada temuan yang berpotensi menghambat keberhasilan peran fasilitator Promkes maupun peningkatan kinerja program Promkes di Kab. Boyolali yang berhasil diidentifikasi tim UNDIP selama proses pelatihan dan pendampingan teknis, antara lain: a. Masih rendahnya alokasi anggaran dari program Promkes dari DKS terutama pada tahun 2005 hanya sekitar Rp. 7.500.000,- , meskipun di tahun 2006 telah meningkat sebesar Rp. 12.577.500,- namun masih sangat kurang, dan sampai sekarang belum ada pengalokasian anggaran khusus untuk peningkatan cakupan SPM Promkes/PHBS b. Kesulitan untuk validasi dan updating data tentang kinerja program Promkes khususnya terkait cakupan SPM Promkes/PHBS di masing-masing wilayah Puskesmas maupun secara total di level kabupaten c. Kebijakan nasional tentang pengangkatan tenaga fungsional penyuluh kesehatan/Promkes belum diadopsi oleh pemerintah daerah Kab. Boyolali (Hal ini juga menjadi sorotan dan diskusi oleh para peserta) Berdasarkan pertimbangan bahwa peserta pelatihan calon fasilitator Promkes saat ini dianggap telah siap karena sudah mendapatkan dua tahapan pelatihan maupun pendampingan teknis, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana pihak DKS Boyolali maupun Pemda Kabupaten Boyolali dapat secara serius mau dan mampu memberikan kesempatan mereka untuk dapat mempraktekkan/ memanfaatkan semua ketrampilan dan/ kemampuan mereka secara nyata dalam konteks kegiatan/program Promkes yang sangat dibutuhkan oleh daerah/masyarakat. Oleh karena itu perlu segera disusun suatu agenda kegiatan tindak lanjut dan berbagai upaya sistematis yang diharapkan dapat mempersiapkan daerah dalam pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga fasiltator Promkes yang telah terlatih tersebut secara optimal terutama oleh pihak DKS maupun Pemda Kabupaten Boyolali dimasa mendatang. Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali 17
  • 28. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Lembar Catatan 18 Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali
  • 29. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatan khususnya Promkes. LGSP bekerjasama dengan Kabupaten Boyolali dengan fasilitasi dari UNDIP melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkut pelayanan Promkes/PHBS melalui suatu kegiatan pelatihan fasilitator kesehatan daerah dengan melibatkan tenaga Promkes dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali. Pada kegiatan Pelatihan tersebut dilakukan beberapa tahapan sbb: 1. Pengenalan Pelayanan Publik a. Prinsip-prinsip pelayanan publik b. Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi, Personil dan Policy) c. Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali. 2. Identifikasi permasalahan pelayanan Promkes Kab. Boyolali a. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali b. Kondisi ideal pelayanan Promkes Kab. Boyolali c. Teridentifikasinya gap Promkes Kab. Boyolali 3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali a. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada kegiatan Promkes Kab. Boyolali b. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada kegiatan/program Promkes Kab. Boyolali c. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali d. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali Adapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali sbb: A. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali: 1. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali berdasarkan SPM a. Cakupan ASI Eksklusif untuk Tingkat kabupaten Boyolali 24,1% b. Cakupan Desa dengan garam Beryodium Baik sebesar 9,4 % c. Cakupan Posyandu Purnama sebesar 20,4 % d. Alokasi Anggaran yang masih rendah dalam program Promkes di Kab Boyolali Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes 19
  • 30. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Disamping itu berdasarkan workshop dari para peserta pelatihan teridentifikasi kondisi yang sekarang ada antara lain : a. ASI Eksklusif pada Coverage ASI Eksklusif 26% (sampel 2 posyandu dengan bayi 0-6 bulan sebanyak 20 bayi, yang mendapat asi eksklusif 5 bayi) b. Kebijakan pemberian asi eksklusif : protap/mekanisme ada tetapi tidak digunakan, karena tidak sesuai pola menyusui ibu bekeja c. Pendidikan/pengetahuan petugas rendah d. Promosi/penyuluhan tidak tepat sasaran dan media kurang e. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor 2. Kondisi ideal Pelayanan Promkes Kab. Boyolali: a. Cakupan ASI Eksklusif seharusnya 40% berdasarkan target SPM Jateng 2005 b. Cakupan desa dengan garam beryodium baik seharusnya 65 % c. Cakupan Posyandu Purnama seharusnya 25%. Kondisi ideal dari pencapaian kinerja SPM Promkes: • Ada protap sosialisasi yang sesuai dengan pola ibu menyusui • Sudah selayaknya petugas Promkes mempunyai pengetahuan dan skill memadai dalam Kegiatan/Program Promkes di Kab Boyolali di setiap Puskesmas • Pencapaian target SPM Promkes sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan SPM Jateng 2005 • Pelayanan Promkes yang tepat sasaran adalah cara yang tepat untuk mensukseskan kegiatan Promkes 3. Teridentifikasinya Pelayanan Promkes Kab. Boyolali sebagai gap yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi ideal/yang seharusnya a. Perlu adanya penyegaran bagi para petugas Promkes di Kab Boyolali untuk upgrading pengetahuan maupun skill dalam Promkes b. SPM merupakan indikator kinerja dari pelayanan Promkes di suatu daerah, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya nyata untuk mencapainya. Jika dilihat dari data yang ada, hanya sebagian kecil memenuhi target SPM. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antar program dan antar sektor sehingga pelayanan Promkes di Kab Boyolali bisa tercapai. Sebagai contoh ASI eksklusif diperlukan koordinasi dengan bidang lain misalnya rumah bersalin, serikat kerja/pengusaha, maupun dokter/bidan praktek swasta, Demikian juga dengan garam beryodium dan rumah tangga sehat c. Kegiatan atau program Promkes selama ini telah berjalan dengan baik, oleh karena itu diperlukan ketrampilan dalam menentukan pengambilan, analisis dan pelaporan data kegiatan Promkes d. Program Promkes agar dapat berjalan dengan baik perlu dukungan anggaran yang kuat dalam operasionalnya, mengingat masih minimnya anggaran yang dialokasikan dalam program Promkes di Boyolali e. Adanya keterbatasan tenaga (tugas ganda dan beban kerja tinggi) dan biaya dalam pelaksanaan program/kegiatan Promkes, sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal (hanya dilakukan pada beberapa desa/sampling) 20 Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
  • 31. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali B. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali 1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada Pelayanan Promkes Kab. Boyolali a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Perencanaan Kegiatan/program belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan. • Belum meratanya ketrampilan dan pengetahuan petugas prommkes • Tidak dilaksanakannya prosedur/tahap-tahap (protap) yang seharusnya dilakukan dalam setiap kegiatan • Belum adanya anggaran yang memadai dan kesesuaian anggaran (antara yang diusulkan dengan realisasi) dalam kegiatan Promkes • Program Promkes yang ada belum semuanya berjalan b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Ketrampilan dalam pembuatan perencanaan penyusunan kegiatan/program yang baik belum dikuasai oleh petugas Promkes karena kurangnya pengatahuan dan ketrampilan petugas Promkes • Belum ada upgrading pengetahuan dan ketrampilan petugas secara berkala/rutin. • Keterbatasan jumlah tenaga Promkes • Alokasi anggaran dalam kegiatan operasional Promkes tidak memadai c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan • Dilakukan pelatihan untuk menyusuan rencana kegiatan/Program Promkes • Penyediaan anggaran yang cukup untuk kegiatan atau program Promkes agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat • Rekruitmen petugas Promkes yang profesional dan trampil 2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada pelayanan Promkes di Kab Boyolali. a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Kekurangan Sumber daya Manusia trampil untuk pelaksanaan kegiatan lapangan (contoh: menjalin kerjasama dengan lintas sektor ; RB, pengusaha) • Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan program. Belum ada kerjasama dan komunikasi yang solid antara Puskesmas dengan sektor lain (pengusaha, rumah bersalin, tokoh masyarakat, agama, PKK, sekolahan) • Pelaksanaan kegiatan Promkes hanya dilakukan pada daerah tertentu b. Penyebab permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas masih sangat kurang. • Belum ada koordinasi dan kerjasama antar program maupun sektor, sehingga program/kegiatan Promkes yang dilakukan belum optimal • Kurangnya pelatihan teknis kesehatan untuk sumber daya manusia pada unit pelayanan yang ada c. Alternatif solusi permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Pelatihan teknis kesehatan untuk petugas Promkes sesuai bidang minimal diadakan 1 tahun sekali. • Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas • Koordinasi antar program dan sektor terkait dengan membentuk suatu wadah Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes 21
  • 32. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali 3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada playanan Promkes di Kab Boyolali a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Sudah ada IKK yang menampung seluruh informasi di tingkat Kabupaten, tetapi masih sebatas pemberian informasi yang penjangakauannya terbatas • Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes di Kab Boyolali • Masih banyak desa yang belum terlayani oleh kegiatan/Program Promkes • Sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah terpencil kurang memadai b. Penyebab permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Kurangnya anggaran dalam penyediaan fasilitas agar program Promkes bisa menjangkau seluruh masyarakat Boyolali • Tidak adanya wadah atau lembaga yang meneruskan informasi secara terstruktur sampai ke bawah • Minimnya sosialisasi/informasi pelayanan Promkes di daerah pelosok c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Perlu dibuat sebuah lembaga yang tersruktur sampai ke bawah sehingga program/kegiatan Promkes dapat menjangkau ke seluruh Boyolali. • Adanya fasilitas yang memadai untuk tenaga profesional dibidang kesehatan yang ditugaskan sampai di tingkatan desa. 4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan pelayanan Promkes. a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga target group • Belum adanya kebersamaan di masyarakat untuk kepedulian terhadap pelayanan Promkes b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Perlu dibentuk sebuah lembaga di desa untuk mewadahi pelayanan Promkes Dari hasil analisis atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan di atas, didapat permasalahan utama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan Promkes. Adapun permasalahan utamanya adalah: • Minimnya anggaran untuk operasional pelayanan Promkes • Belum adanya koordinasi/kerjasama antar program dalam kegiatan Promkes di Kab Boyolali • Belum ada perencanaan yang baik dalam kegiatan Promkes, Ketrampilan petugas lapangan Promkes belum merata 22 Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
  • 33. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali VI. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan khususnya didalam Promosi Kesehatan, dilakukan dengan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi baik oleh government maupun non government didalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pelayanan Promosi Kesehatan. Beberapa pendekatan yang dilakukan sbb: 1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Promosi Kesehatan. 2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang diharapkan didalam pelayanan kesehatan 3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Identifikasi masalah Manajemen Pelayanan Promosi Kesehatan Di Kabupaten Boyolali secara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayanan yang mencakup P3O). Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untuk peningkatan pelayanan Promosi Kesehatan. Adapun skema tindakan ini dapat menjadi acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalam memberikan pelayanan informai Promosi Kesehatan kepada masyarakat di Kab. Boyolali. Adapun Skema Tindakan Peningkatan Pel ayanan Promosi Kesehatan sbb: STTP Promkes 23
  • 34. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat Di Kabupaten Boyolali No Program / Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 PERSONIL 1 Advokasi terhadap 26 6.500.000 Dinkes & Pembentukan & pengangkatn tim 008 Ka DKS dan Ka Puskes Puskesmas fasilitator kesehatan daerah utk Puskesmas dalam -mas pendampingan teknis pening-katan rangka pembentuk- SPM PHBS /Promkes di masing- an tim fasilitator masing Puskesmas kesehatan daerah dan pendamping- an teknis pening- katan SPM Penyu- luhan Perilaku Sehat di masing- masing Puskesmas 24 STTP Promkes
  • 35. Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten Boyolali Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat Di Kabupaten Boyolali No Program / Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan Jawab PROSEDUR 2 Evaluasi dan 26 6.500.000 Dinkes & • Pemapa-ran kinerja SPM PHBS 008 009 010 updating data Puskes- Puskesmas dari semua Puskesmas cakupan dan mas • Pemetaan hambatan prosedur, identifikasi policy, personil dan organisasi kebutuhan &/ dari kegiatan mendapatkan data masalah SPM dan kegiatan meningkatkan Penyuluhan pelaksanaan program PHBS Perilaku Sehat di sesuai Petunjuk Teknis SPM (SK masing-masing Menkes RI No 1091/ 2004) Puskesmas • Adanya kesepakatan untuk menyelesai-kan hamba-tan pelaksa-naan kegiatan mendapatkan data dan kegiatan meningkatkan pelaksanaan program PHBS sesuai petunjuk teknis SPM STTP Promkes 25
  • 36. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat Di Kabupaten Boyolali No Program/ Unit Biaya Pengg Output Ket. Kegiatan Jawab POLICY 3 Pendampingan/ 26 7.800.000 Dinkes Adanya kesepakatan dari masing-masing 008 009 bantuan teknis Puskes & Puskesmas meliputi: untuk melakukan -mas Puskesm • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah need assesment as anggaran untuk perbaikan prosedur, perbaikan personil, organisasi dan policy dari kegiatan prosedur, personil, mendapatkan data dan kegiatan organisasi dan policy meningkatkan pelaksanaan SPM Rumah SPM PHBS di tiap Tangga Sehat Puskesmas • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah anggaran untuk perbaikan prosedur, perso- nil, organisasi dan policy dari kegiatan mendapatkan data dan kegiatan mening- katkan pelaksanaan SPM ASI Eksklusif • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah anggaran untuk perbaikan prosedur, personil, organisasi dan policy dari kegiatan mendapatkan data dan kegiatan meningkatkan pelaksanaan SPM Desa dg garam beryodium Baik • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah anggaran untuk perbaikan prosedur, per- sonil, organisasi dan policy dari kegiatan mendapatkan data dan kegiatan mening- katkan pelaksanaan SPM Posyandu Purnama 26 STTP Promkes
  • 37. Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten Boyolali Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat Di Kabupaten Boyolali No Program/ Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan Jawab PROSEDUR 4 Lokakarya 26 13.000.000 Dinkes & Tersusunnya STPP target 008 009 penyusunan Skema Puskes- Puskesmas capaianSPM PHBS di kabupaten Tindakan mas Boyolali, meliputi : Peningkatan target • Kompilasi kegiatan dan capaian SPM kebutuhan biaya dari semua PHBS di Puskesmas terkait rencana kabupaten Boyolali perbaikan prosedur, personil, organisasi dan policy dalam mendapatkan data cakupan dari Program Rumah Tangga Sehat, ASI Eksklusif, Desa dengan Garam Beryodium Baik dan Posyandu Purnama • Kompilasi kegiatan dan kebutuhan biaya dari semua Puskesmas terkait rencana kegiatan perbaikan prosedur, personil, organisasi dan policy dalam meningkatkan pelayanan dari program Rumah Tangga Sehat, ASI Eksklusif, Desa dengan Garam Beryodium dan Posyandu Purnama STTP Promkes 27
  • 38. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat Di Kabupaten Boyolali No Program/ Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan Jawab ORGANISASI 5 Advokasi tentang 2 Paket 4.000.000 Dinkes & Komitmen politis dan dana dari 009 STPP pencapaian Puskesmas Pemda dan DPRD Kab Boyolali target SPM PHBS terhadap STPP SPM PHBS tahun kepada Pemda dan 2008 DPRD Kab Boyolali 28 STTP Promkes