Dokumen ini membahas skema tindakan peningkatan pelayanan promosi kesehatan di Kabupaten Boyolali. Dokumen ini menjelaskan tujuan desentralisasi bidang kesehatan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kesehatan, membangun kesehatan sesuai kondisi lokal, dan memberdayakan potensi masyarakat lokal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dokumen ini kemudian menjelaskan analisis ke
3. Aplikasi Tindakan Peningkatan
Pelayanan Promosi Kesehatan
Di Kabupaten Boyolali
Referensi Fasilitator
Local Governance Support Program
Local Government Management Systems
Februari 2008
i
4. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi
Kesehatan Di Kabupaten Boyolali
Buku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini :
1. Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi
2. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan
3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pemberdayaan UKM
4. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
5. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup
Tentang LGSP
Local Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang
mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua
sisi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah
dimaksudkan agar pemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas
pokok kepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan
meningkat kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta
mengelola sumber daya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalah
untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan,
pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi:
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),
Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam
wilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for International
Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan International
City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted
Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC).
Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009.
Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:
LGSP
Telephone: +62 (21) 515 1755 Fax:: +62 (21) 515 1752
Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29 Email: lgsp@lgsp.or.id
Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Website: www.lgsp.or.id
Jakarta 12190
Dicetak di Indonesia.
Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atau
seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syarat
disebarkan secara gratis.
ii
5. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAKSI
Panduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakan
pelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagi
peserta dalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan.
Buku ini disertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum dan
panduan aplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusi
dalam program pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatan
kemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkut
peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatan
pelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu,
memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimana
memformulasikan strategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas
dan kapabilitas perbaikan pelayanan publik.
Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik
(SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individu
fasilitator atau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa saja
yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik.
Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut:
1. Bab 1: Pendahuluan
2. Bab I1: Masalah Pembangunan Kesehatan
3. Bab II1: Promosi Kesehatan
4. Bab 1V: Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali
5. Bab V: Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali
6. Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan
Keenam Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan
(technical assistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan.
iii
6. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRACT
This guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public service
improvement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is an
accompanied by a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic and
environmental service management.
The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along the
technical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in public
service improvement action plan. The module describes and discuss about concept,
issues, problem formulation and problem solving; how to formulate strategy, program
and activities for public service improvement action plan.
Target groups of this guideline are: for local government management specialists, service
providers (academician, individual facilitator/consultant), public service managers and
their staffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone who
has concern on public service improvement.
This guideline is consist of six Chapter, these are:
1. Chpater I : Introduction
2. Chpater II : Public Health Problems
3. Chpater III : Promoting Public Health
4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Boyolali District
5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service
improvement in Boyolali District
6. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement Scheme
This manual contains of 6 chapter and designed as facilitator’s guide and reference on
public health technical assisstance.
iv iv
7. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI .………………………………………………………………………..... iii
ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv
DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v
KATA PENGANTAR ……………...…………………........…………………….......... vi
Bab I. Pendahuluan ................................……………………………………………......... 1
Bab II Masalah Pembangunan Kesehatan .....…………………………………….......... 3
Bab III. Promosi Kesehatan ..............…………………………………………….......... 5
Bab IV. Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali .......………………......... 15
Bab V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali..... 19
Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan …………........... 23
v v
8. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
KATA PENGANTAR
Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi
pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International
Development (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem
pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses
pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah
dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat
dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui
penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis.
Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media
dan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan dan Papua Barat.
Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari
komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan
yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi
partisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan
kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan
tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan
inovasi yang luar biasa pula.
Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata
kelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan
keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah
sarana utama bagi suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu
membangun demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakat
atau organisasi masyarkat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses
perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas
proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi,
sedikitnya untuk dua alasan: Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan,
berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; Kedua, partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji
pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat
yang mewakili aspirasi konstituennya.
Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team Local
Government Management System (LGMS), selama Tahun 2006 dan 2007 telah
melaksanakan program pelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatan
pelayanan publik, di lebih dari 60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untuk
mengembangkan perbaikan dan peningkatan kapasitas organisasi pelayanan publik
menuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif, transparan dan akuntabel. Untuk itu
Team LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutama SKPD pelayanan pengelola pelayanan,
anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi, Organisasi Keagamaan, dll) dan
Community Based Organization (kelompok warga, penerima akibat).
vi vi
9. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik Promosi
Kesehatan, di Kabupaten Boyolali, merupakan rangkuman pengalaman LGSP dan mitra-
mitranya di daerah dalam mengimplementasikan program pelatihan dan bantuan teknis
untuk memperkuat kapasitas dan penguatan manajemen SKPD, dengan melibatkan
secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD, LSM dan Organisasi Komunitas di
daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting untuk pengayaan referensi dan
perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah dan, dengan harapan
akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan
pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang sehat dan demokratis di
Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik bagi masyarakat. Atas
nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers, para
mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para
spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini
akan sukses di masa yang akan datang.
Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.
Februari 2008
Judith Edstrom Robert Van Der Hoff
Chief of Party, Local Government Managament
USAID-LGSP Systems Advisor,
RTI International USAID – LGSP
RTI International
vii vii
11. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
Promosi Kesehatan
di Kabupaten Boyolali
I. Pendahuluan
Dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU No 23
tahun 2004, perubahan ini ditujukan untuk memberikan arah dalam kebijakan dan
strategi desentralisasi bidang kesehatan. Desentralisasi kesehatan dimaksudkan antara
lain untuk: mendekatkan pengambilan keputusan; pembangunan kesehatan lebih sesuai
dengan local specific; potensi masyarakat lebih diberdayakan; derajat kesehatan
meningkat; human development index Indonesia meningkat; serta untuk meuwujudkan
Indonesia Sehat 2010.
Dalam penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang
“Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota”, perlu disesuaikan
dengan kebutuhan/spesifik daerah, untuk itu selanjutnya telah ditetapkan Standar
Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 23
Desember 2004.
Dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/ MENKES/SK/I/2003,
telah ditetapkan tujuan desentralisasi di bidang kesehatan adalah mewujudkan
pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi
masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi
untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.
Pada dasarnya penetapan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan mengacu pada kebijakan dan staregi desentralisasi bidang kesehatan. Tujuan
strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang erat kaitannya dengan
menetapan kewenangan wajib dan SPM Bidang Kesehatan, adalah:
1. Terbangunannya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder
lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan
2. Terlindunginya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, kelompok
rentan, dan daerah miskin
3. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan
Arah kebijakan pembangunan kesehatan menurut RPJMN 2004-2009 salah satunya
adalah peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. Sedangkan
Penjabarannya dalam program pembangunan 2004-2009 adalah:
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, program ini ditujukan
untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan
perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.
Kegiatan pokoknya meliputi:
Pendahuluan 1
12. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
a. Pengembangan media promosi kesehatan, teknologi komunikasi, informasi dan
edukasi
b. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat ( seperti posyandu, pondok
bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah/UKS) dan generasi muda; dan
c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat
Kebijakan dan program nasional tersebut seharusnya dijabarkan dalam program dan
kebijakan pembangunan di daerah. Sampai tahun 2006 ini pada kenyataanya masih
dijumpai banyak tantangan dan hambatan dalam implementasi program kesehatan oleh
daerah termasuk di Kabupaten Boyolali . Berdasarkan informasi dari hasil workshop
untuk need assessment awal yang dilakukan oleh lembaga USAID melalui program LGSP
tahun 2005/2006, ternyata muncul salah satu aspek yang menjadi prioritas kebutuhan
di Kabupaten Boyolali yaitu perbaikan dari program Promkes Pada Masyarakat.
Terkait dengan komitemen pemerintah daerah dalam bidang kesehatan masyarakat,
Pada 2005 lalu, di Jakarta diselenggarakan Seruan Aksi Nasional Tingkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Peningkatan
Derajat Kesehatan Masyarakat. Deklarasi ditandatangani seluruh gubernur dan ketua
DPRD provinsi se-Indonesia. Salah satu item dari seruan tersebut adalah menyiapkan
dukungan anggaran secara proporsional dan optimal di daerah serta meningkatkan
program-program aksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kesepakatan ini tidak lepas dari apa yang disampaikan menteri kesehatan pada
pertemuan Seruan Aksi Nasional tersebut. Salah satu platform yang diprioritaskan untuk
mengatasi masalah kesehatan adalah meningkatkan pendanaan kesehatan. Dengan
demikian, konsekuensinya adalah upaya peningkatan dukungan anggaran pemerintah
daerah untuk bidang kesehatan. Sebelumnya, acara serupa juga dilakukan di Solo.
Dalam acara itu, para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia diminta
mengupayakan secara bertahap anggaran kesehatan menjadi 15 persen dari total APBN
dan APBD.
Komitmen para pejabat pemerintah daerah terhadap anggaran kesehatan ini penting
karena setelah desentralisasi, peran pusat dalam pembiayaan kesehatan menurun,
sebaliknya peran pemerintah daerah meningkat. Adalah hal yang menggembirakan jika
dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
pemerintah kabupaten, salah satu program proritasnya adalah peningkatan pelayanan
dasar kesehatan.
2 Pendahuluan
13. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
II. Masalah Pembangunan Kesehatan
Kesehatan merupakan masalah sosial, ekonomi dan politik dan merupakan hak asazi manusia
yang paling penting. Kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan merupakan. Bila
kita ingin mengusahakan kesehatan bagi semua orang (health for all), kepentingan-kepentingan
masyarakat banyak ini harus mendapat perhatian lebih besar, globalisasi harus dicermati, dan
prioritas politik dan ekonomi harus diarahkan kepada perlindungan rakyat.
Pada beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia telah
mempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maupun pelayanan
sosial lainnya. Sekalipun taraf kemakmuran dunia telah meningkat hingga taraf yang belum
pernah tercapai sebelumnya, kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Kesenjangan antara
negara kaya dan miskin, demikian pula antar kelompok-kelompok dalam suatu negara: antar
golongan, antara laki-laki dan perempuan, serta antara tua muda.
Sebagian besar dari populasi dunia masih kekurangan pangan, papan, pendidikan, air minum
bersih, sanitasi, lahan beserta sumber daya alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan.
Diskriminasi terus berlangsung, dan mempengaruhi timbulnya penyakit dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan. Pelayanan masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan manusia, antara
lain karena pengurangan akibat pemotongan anggaran sosial pemerintah. Pelayanan kesehatan
semakin tidak terjangkau, penyebarannya semakin tidak merata dan tidak sesuai.
Permasalahan ekomomi
Ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan
ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat
meningkatkan taraf kesehatan maupun ekonomi rakyat.
Kebijakan politik, keuangan, pertanian dan industri yang masih belum cukup banyak berpihak
kepada golongan paling bawah, situasi ini mengasingkan rakyat dari kehidupan dan kelangsungan
hidup mereka. Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah meningkatkan kesenjangan
kesejahteraan antar masyarakat dan antar negara.
Masalah sosial politik
Kebijakan-kebijakan sosial yang terpadu memiliki damapak yang positif terhadap kehidupan dan
kelangsungan hidup manusia. Pembangunan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan telah
mengganggu komunitas, keluarga dan kebudayaan secara besar-besaran. Perempuan memegang
peranan yang sangat penting dalam mepertahankan jaringan sosial masyarakat di mana-mana,
namun kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar seringkali terabaikan. Situasi ini membawa
dampak pada penurunan kualitas kesehatan anak, juga keluarganya.
Di masa lalu, Institusi masyarakat telah dilupakan dan dilemahkan. Banyak dari tanggung jawab
mereka yang dialihkan ke sektor formal, seperti institusi nasional atau pemerintah, yang sering
kali tidak dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Saluran-saluran aspirasi
masyarakat untuk menjawab permasalahan dasar mereka menjadi semakin sempit. Dan
perubahan era desentralisasi saat ini masih belum dapat menumbuhkan kemabali institusi
keswadayaan masyarakat tersebut.
Masalah Pembangunan Kesehatan 3
14. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Permasalahan lingkungan hidup
Pencemaran air dan udara, perubahan iklim yang begitu cepat, penipisan lapisan ozon,
penggunaan dan limbah nuklir, zat-zat kimiawi beracun dan pestisida, berkurangnya
keanegaragaman hayati, penggundulan hutan dan erosi tanah memiliki dampak yang begitu besar
terhadap kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari pengrusakan ini mencakup eksploitasi
sumber daya alam yang tidak berkesinambungan, tidak adanya visi holistik jangka panjang, dan
penyebaran perilaku yang individualistis dan memaksimalkan keuntungan, serta konsumsi yang
berlebihan.
Bencana alam
Bencana alam baik yang disebabkan karena kerusakan lingkungan hidup, maupun karena proses-
proses alami, telah mengganggu kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut memiliki dampak yang
luar biasa besar terhadap kesehatan fisik dan mental anggota masyarakat. Peningkatan frekuensi
bencana alam akhir-akhir ini sangat penting untuk diwaspadai oleh pemerintah daerah
Permasalahan spesifik kesehatan di Kabupaten Boyolali
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain:
1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan
masyarakat telah membaik, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial
ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih tinggi
2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah
3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit
infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular,
sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden)
4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah
5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata
6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat
7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan
kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan
9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia,
standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk
terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi
4
Masalah Pembangunan Kesehatan
15. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
III. Promosi Kesehatan
Dalam menghadapi masa depan perlu melakukan analisis situasi dan kecenderungan serta
mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan potensi yang akan
ada. Berbekal pengalaman yang cukup panjang dari perjalanan promosi kesehatan dari
masa perang kemerdekaan sampai sekarang, banyak yang dapat dikemukakan tentang hal-
hal tersebut. Selanjutnya kekuatan yang ada perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan,
kelemahan perlu dikenali dan diperbaiki, peluang perlu dimanfaatkan, sedangkan tantangan
harus dihadapi dengan sabar dan dengan semangat pantang menyerah.
Selanjutnya berdasarkan itu semua kita memantapkan langkah untuk menjalani masa
depan. Hal-hal tersebut telah diuraikan dengan jelas dalam Kebijakan Nasional Promosi
Kesehatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1193
Tahun 2004. Dalam bab ini, sebagian dari uraian tersebut akan dikutip di sini dengan
penambahan dan pengurangan di sana sini.
Health promotion is the proces of enabling people to control over and improve their health (WHO, 1986).
Promosi Kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan,
organisasi, kebijakan dan peraturan perundangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku
yang menguntungkan kesehatan (Green dan Ottoson, ’98).
Masalah Pembangunan Kesehatan 5
16. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan
meningkatkan kesehatannya. (definisi yang selama ini dipakai oleh Pusat Promkes).
Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat; artinya
proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok-kelompok potensial di
masyarakat, bahkan semua komponen masyarakat..
Proses pemberdayaan tersebut dilakukan sesuai sosial budaya setempat, artinya sesuai
dengan keadaan, permasalahan dan potensi setempat.
Proses pembelajaran tersebut juga dibarengi dengan upaya mempengaruhi lingkungan, baik
lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk kebijakan dan peraturan perundangan.
Promosi kesehatan di dunia dikenal sejak tahun 1980-an, tetapi di Indonesia baru
dikembangkan sejak tahun 1995, sebagai pengembangan lebih lanjut dari “pendidikan” dan
“penyuluhan” kesehatan.
a. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan
Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar dapat memelihara dan
meningkatkan kesehatannya. (Health promotion is the process of enabling people to control over and
improve their health).
Promosi kesehatan mencakup pendidikan kesehatan (health education) yang penekanannya
pada perubahan/perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan
kemampuan.
Promosi kesehatan juga mencakup pemasaran sosial (social marketing), yang penekanannya
pada pengenalan produk/jasa melalui kampanye.
6
Masalah Pembangunan Kesehatan
17. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Promosi kesehatan adalah juga upaya penyuluhan (upaya komunikasi dan informasi) yang
tekanannya pada penyebaran informasi.
Promosi kesehatan juga merupakan upaya peningkatan (promotif), yang penekanannya
pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.
Promosi kesehatan juga mencakup upaya advokasi di bidang kesehatan, yaitu upaya untuk
mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang
berwawasan kesehatan (melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan, dukungan
suasana dan lain-lain di berbagai bidang/sektor, sesuai keadaan).
Promosi kesehatan adalah juga pengorganisasian masyarakat (community organization),
pengembangan masyarakat (comm. Development), penggerakan masyarakat (social mobilization),
pemberdayaan masyarakat (comm. Empowerment), dll.
Ruang lingkup Promosi kesehatan bisa lebih luas lagi, sesuai dengan keadaan dan
perkembangan.
b. Dasar Pemikiran/Latar Belakang
• Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakn investasi, juga merupakan karunia
Tuhan, oleh karenanya perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Promosi
kesehatan sangat efektif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut
Masalah Pembangunan Kesehatan 7
18. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
• Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai peranan sangat dominan dalam
peningkatan kualitas kesehatan, dan merupakan pilar-pilar utama dalam pencapaian
Indonesia Sehat 2010. hal-hal tersebut merupakan bidang garapan promosi kesehatan
• Masalah perilaku menyangkut kebiasaan, budaya, dan masalah-masalah lain yang tidak
mudah diatasi. Untuk itu semua perlu peningkatan kesadaran dan kepedulian
masyarakat untuk hidup sehat, perlunya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat, dan untuk itu diperlukan peningkatan upaya promosi kesehatan
• Sementara itu Promosi Kesehatan telah ditetapkan sebagai salah satu program
unggulan, sehingga perlu digarap secara sungguh-sungguh dengan dukungan sumber
daya yang memadai
• Pada dasawarsa sekarang, juga pada masa-masa y.a.d. kita mengalami transisi
epidemiologi, transisi demografi, dll, di pihak lain permasalahan juga semakin
kompleks dengan berbagai krisis yang belum kunjung reda. Selain itu kita juga sedang
dalam era globalisasi dan disentralisasi. Itu semua justru semakin memperkuat perlunya
peningkatan upaya promosi kesehatan
• Sementara itu Peraturan dan perundangan yang ada memberikan landasan hukum yang
cukup kuat terhadap penyelenggaraan promosi kesehatan
c. Kerangka Konsep Promosi Kesehatan
• Visi/Yang diharapkan: berkembangnya perilaku dan gerakan sehat di masyarakat,
menuju Indonesia Sehat 2010
• Dasar/acuan penyelenggaraan promosi kesehatan, yaitu: paradigma sehat atau
Pembangunan Nasional yang berwawasan Kesehatan
• Ruang lingkup Promosi Kesehatan, yaitu: Perilaku proaktif memelihara dan
meningkatkan kesehatan (contoh: olahraga/aktivitas fisik yang teratur), mencegah
resiko terjadinya penyakit (contoh: tidak merokok atau menjaga kawasan tanpa asap
rokok), melindungi diri dari ancaman penyakit (contoh: memakai helm/sabuk
8
Masalah Pembangunan Kesehatan
19. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
pengaman waktu berkendaraan), dan berperan aktif dalam upaya kesehatan (misalnya
di Posyandu).
• Area atau program yang diprioritaskan dalam promosi kesehatan, yaitu: KIA, Gizi,
Kesling, Gaya Hidup dan JPKM
• Tatanan utama, yang menjadi sasaran promosi kesehatan, yaitu: Rumah tangga (sasaran
ibu, bayi dan balita), Sekolah (sasaran: anak sekolah), tempat-kerja (saaran: usia
produktif), tempat umum (remaja/anak muda), sarana pelayanan kesehatan
(pengunjung).
• Strategi pokok: Dikenal dengan singkatan ABG, yaitu: Advokasi (upaya untuk
mempengaruhi kebijakan), Bina suasana (upaya pembentukan opini publik), dan
Ggerakan/pemberdayaan masyarakat (upaya untuk menggerakan dan/atau
memberdayakan senua komponen masyarakat).
• Mitra utama: para pembuat kebijakan, lintas sektor, kalangan swasta, media massa,
perguruan tinggi, dan semua komponen masyarakat: tokoh agama, tokoh masyarakat,
LSM, organisasi profesi, artis, dll.
d. Visi
• Perilaku Hidup Bersih dan sehat 2010 atau PHBS 2010
e. Misi
1. Meningkatkan budaya kerja dan budaya organisasi yang mendorong kinerja
profesionalisme.
2. Mengembangkan produk kebijakan yang mendukung upaya promosi kesehatan melalui
peningkatan advokasi dengan para penentu kebijakan.
3. Meningkatkan kemitraan dengan para stakeholder baik di tingkat nasional dan
internasional.
4. Mengembangkan metoda dan tehnik promosi kesehatan yang inovatif sesuai dengan
nilai sosial dan budaya.
5. Mendorong tumbuhnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya hidup bersih dan
sehat dan mampu berperan aktif dalam upaya kesehatan.
f. Strategi, Bentuk Kegiatan dan Pesan Utama
Masalah Pembangunan Kesehatan 9
20. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Berdasarkan kerangka konsep khususnya strategi pokok tsb (dimuka), kegiatan nyata
promosi kesehatan yang perlu dilakukan adalah:
1. Pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian semua komponen masyarakat untuk dapat hidup sehat
2. Pengembangan kemitraan, yaitu upaya untuk membangun hubungan para mitra kerja
berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling memberikan manfaat
3. Upaya advokasi, yaitu upaya untuk mendekati, mendampingi, da mempengaruhi para
pembuat kebijakan sacara bijak, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan
terhadap pembangunan kesehatan
4. Pembinaan suasana, yaitu kegiatan untuk membuat suasana atau iklim yang
mendukung terwujudnya perilaku sehat dengan mengembangkan opini publik yang
positif melalui media massa, tokoh masyarakat, “publik figur”’ dll.
5. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, pertemuan-
pertemuan, dll untuk meningkatkan wawasan, kemauan, dan ketrampilan baik petugas
kesehatan maupun kelompok-kelompok potensial masyarakat
6. Pengembangan iptek, yaitu kegiatan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam bidang promosi, informasi, komunikasi, pemasaran, advokasi, dll
yang selalu tumbuh dan berkembang
7. Pengembangan media dan sarana, yaitu kegiatan untuk “mempersenjatai” diri dengan
penyediaan media dan sarana yang diperlukan untuk mendukung promosi kesehatan
8. Pengembangan Infra Struktur, yaitu kegiatan penunjang promosi kesehatan: sekretariat,
tim promosi, serta berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.
Sedangkan Pesan-pesan kesehatan :
• Temanya adalah: Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, yang perlu dipelihara dan
ditinfkatkan kualitasnya, dan Kesehatan adalah investasi, sehingga perlu terus dipupuk
dan dikembangkan
• Fokus Pesan adalah: peningkatan ketahanan keluarga dan kepedulian terhadap
lingkungan; sedangkan
• Pesan-pesan Utama adalah: aktifitas fisik/olahraga teratu, Melaksanakan
diet/pengaturan pola makan dengan gizi seimbang, tidak merokok atau menjaga
kawasan tanpa asap rokok, dan mempraktekkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun
sebagai perwujudan pribadi yang sehat jasmani, rohani dan sosial).
g. Penyelenggara Kegiatan
10
Masalah Pembangunan Kesehatan
21. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Kegiatan promosi kesehatan diselenggarakan melalui proses: Pengkajian, Perencanaan,
Pengerakan pelaksanaan, serta Pemantauan, penilaian dan Pelaporan.
Fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup,
masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai keadaan internal dan
eksternal, Output fase pengkajian ini adalah : pemetaan masalah perilaku, penyebabnya, dll.
Informasi Kualitas Kehidupan : diperoleh cukup dengan melihat data sekunder (Strata
keluarga), karena informasi ini hanya berfungsi sebagai latar belakang saja. Demikian pula
fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup,
masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai informasi tentang derajat
kesehatan juga dapat dilihat dari data sekunder (data penyakit di Puskesmas).
Informasi tentang perilaku sehat: diperoleh dari kunjungan rumah atau di Posyandu
(dengan menggunakan formulir PHBS; akan diketemukan strata tatanan : I, II, III, dan IV).
Informasi tentang faktor penyebab (pre desposing, enabling dan reenforcing factors) diperoleh
melalui survei cepat etnografi (Rapid etnography assesment) yang dilakukan oleh tingkatan
kabupaten/kota.
Informasi tentang faktor internal (tenaga, sarana, dana promosi kesehatan) dan eksternal
(peraturan, lingkungan di luar unit) diperoleh dari lapangan/tempat.
Fase Perencanaan: output fase ini adalah rumusan rencana, dan terpenting rumusan tujuan
(yaitu rumusan peningkatan perilaku yang diinginkan, setelah mengkaji fakta perilaku,
faktor-faktor internal dan eksternal), dan rumusan kegiatan untuk melakukan intervensi
terhadap faktor penyebab, yang diinventarisir dan disusun dalam kegiatan yang berurutan.
Fase Penggerakan pelaksanaan: Outputnya adalah siapnya kegiatan (pra pelaksanaan: yaitu
tenaga, sarana, dll), dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.
Fase Pemantauan: Fokusnya pada pemantauan pra pelaksanaan dan pada pelaksanaan:
apabila ada penyimpangan segera dilakukan perbaikan (koreksi).
Fase penilaian: Fokusnya pada perbaikan rencana y.a.d: perlu dilihat keseluruhan
komponen: rumusan tujuan, jenis kegiatan intervensi, dll.
Fase pelaporan: adalah pelaporan keseluruhan proses dan komponen, termasuk tujuan
yang dicapai, kegiatan yang dilakukan, sumber daya yang dipergunakan, dll.
Masalah Pembangunan Kesehatan 11
22. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
h. Sentralisasi vs Desentralisasi
i. Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan
j. Peran Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
12
Masalah Pembangunan Kesehatan
23. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
k. Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan
• Perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan di wilayahnya
• Penyediaan sarana promosi kesehatan sesuai standar
• Mengupayakan dana yang memadai untuk promosi kesehatan
• Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak
• Mengupayakan pemberdayaan kelompok potensial di masyarakat di bidang kesehatan
• Memantau dan mengawasi jalannya kegiatan promosi kesehatan di wilayahnya
• Melakukan hal-hal lain sesuai keadaan, masalah dan potensi daerah
l. Indikator Keberhasilan
Masalah Pembangunan Kesehatan 13
24. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Indikator input:
1. Adanya organisasi/lembaga khusus promosi kesehatan/PKM
2. Pemenuhan standar tenaga profesional (jafung PKM) di kabupaten/kota
3. Pemenuhan standar sarana promosi kesehatan di kabupaten/kota
Indikator proses:
1. Adanya kebijakan sektor yang mendukung pengembangan perilaku dan lingkungan
sehat (minimal 3 per sektor)
2. Frekuensi informasi melalui media massa (TV; 5/mg; Radio; 1/hr; koran : 2/mgg)
3. Jumlah kelompok potensial yang bergerak bidang kesehatan di kabupaten/kota (5 per
kecamatan)
Indikator output:
1. Perorangan: perbaikan prosentase faktor perilaku beresiko (aktivitas fisik, diet/gizi baik
dan tidak merokok): 80%
2. Prosentase tatanan keluarga sehat: 65 %
3. Ratio Desa/Posyandu = 1 : 5
14
Masalah Pembangunan Kesehatan
25. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
IV. Kebijakan Promosi Kesehatan
di Kabupaten Boyolali
Salah satu kebutuhan mendesak dari daerah (Kabupaten) adalah bagaimana dapat lebih
memberdayakan peran stakeholders bidang kesehatan (pemerintah, swasta dan masyarakat)
melalui pembentukan fasilitator daerah bidang peningkatan pelayanan SPM PHBS bidang
Promkes. Peran fasilitator diharapkan dapat melaksanakan kerjasama dari seluruh
stakeholders sehingga dapat meningkatkan pelayanan SPM PHBS bidang Promosi
Kesehatan. Berdasakan hasil prioritasi yang dilakukan dengan melibatkan lintas sektor
dalam pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dengan tim dari Local Government Support
Program (LGSP) USAID pada tahun 2006, salah satu kebutuhan mendesak yang dipilih
adalah peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan. Secara lebih khusus kemudian
ditentukan pula program kesehatan yang akan dilakukan intervensi adalah PROMKES.
Selanjutnya pada tahun 2006 dilakukan sebuah pelatihan tahap pertama selama 3 hari dari
tanggal 1 – 3 Agustus 2006 yang difasilitasi oleh Tim Universitas Diponegoro (UNDIP)
bekerja sama dengan LGSP USAID dengan tujuan untuk menghasilkan calon fasilitator
kesehatan daerah yang mampu dan terampil menerapkan problem solving dari
kegiatan/program Promkes. Peserta pelatihan sebanyak 33 orang dengan perincian sebagai
berikut:
1. Puskesmas 19 orang
2. DKS 5 orang
3. IKK Setda Byl 1 orang
4. Kapedal Setda Byl 1 orang
5. Tapem Setda Byl 1 orang
6. Radio 1 orang
7. Tim Penggerak PKK 1 orang
8. Diknas 1 orang
9. Bappeda 1 orang
10. BKBD Byl 1 orang
11. LSM 1 orang
Kegiatan ini kemudian diikuti dengan proses pendampingan oleh tim UNDIP selama
tahun 2006 dan awal tahun 2007 dengan tujuan agar lebih memahirkan ketrampilan
mempraktekan teknik pemecahan masalah oleh para calon fasilitator Promkes tersebut.
Dari hasil assesment awal khususnya terhadap kinerja pencapaian standar pelayanan
minimal (SPM) terkait program Promkes di Kab. Boyolali yang dilakukan oleh tim
Universitas Diponegoro (UNDIP), didapatkan hasil seperti dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali 15
26. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Tabel 1: Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Perilaku Sehat/Promkes di Kab.
Boyolali Tahun 2005
Indikator Layanan Promosi Kesehatan di SPM Jateng Capaian
Boyolali 2005
Rumah Tangga Sehat 30% 60,56%
ASI Eksklusif 40% 24,1%
Desa Dengan Garam Beryodium Baik 65% 9,4%
Posyandu Purnama 25% 20,4%
Posyandu Mandiri 1% 3,9%
Sumber: Laporan SPM Dinkes Propinsi Jateng Th 2006
Atas dasar data tersebut diatas maka disepakati untuk pelatihan tahap kedua selama 3 hari
dari tanggal 22 – 24 Mei 2007 materi dan agenda utamanya adalah untuk membekali para
calon fasilitator Promkes dengan ketrampilan dalam membuat rencana tindakan
peningkatan pelayanan Promkes khususnya pencapaian target dari Standar Pelayanan
Minimal Program Penyuluhan Perilaku Sehat (Perilaku Hidup Bersih & Sehat /PHBS) di
Kabupaten Boyolali. Jumlah dan komposisi dari peserta pelatihan pada prinsipnya sama
dengan tahap pelatihan pertama yaitu sebanyak 33 orang.
Beberapa catatan positif selama proses maupun hasil dari dua tahapan pelatihan dan
pendampingan teknis tersebut yang berhasil diidentifikasi saat dilakukan evaluasi oleh Tim
UNDIP antara lain meliputi beberapa fakta sebagai berikut:
a. Tingkat kehadiran dan keaktifan peserta sangat baik saat mengikuti proses pelatihan
tahap pertama maupun tahap kedua masing-masing selama 3 hari
b. Nilai rata-rata Post test (pelatihan tahap pertama : 16,0 dan tahap kedua: 14,8) jauh
lebih baik dari hasil Pre test (pelatihan tahap pertama: 12,62 dan tahap kedua: 10,13)
yang mengindikasikan tingkat pemahaman yang sangat baik dari seluruh peserta
terhadap materi yang diberikan selama pelatihan.
c. Peserta telah terbukti mahir dalam menggunakan berbagai teknik problem solving dan
teknik pengambilan keputusan kelompok (identifikasi masalah, analisis akar penyebab
masalah dan alternatif solusi)
d. Peserta telah cukup mampu dan terampil dalam menyusun Rencana Tindakan
Peningkatan Pelayanan Promkes/PHBS yang berdasarkan atas evidence/fakta dan
memenuhi prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic dan time bound) serta
telah melalui proses diskusi kelompok kecil dan disempurnakan dalam diskusi pleno.
e. Peserta juga diberi ketrampilan tambahan berupa dasar-dasar kemitraan dan teknik
fasilitasi untuk mengantisipasi dan merintis kerjasama / kemitraan dengan
stakeholders diluar kesehatan serta melatih peran mereka sebagai fasilitator Promkes
sesuai kasus di lapangan
f. Peluang dengan dibentuknya secara resmi Kelompok Kerja Promkes di bawah Kantor
Komunikasi dan Informasi Kab. Boyolali di tahun 2007, yang akan mendorong
terciptanya media koordinasi pemberian informasi kesehatan yang menjangkau seluruh
wilayah Kab. Boyolal
16
Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali
27. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Disisi lain ternyata masih ada temuan yang berpotensi menghambat keberhasilan peran
fasilitator Promkes maupun peningkatan kinerja program Promkes di Kab. Boyolali yang
berhasil diidentifikasi tim UNDIP selama proses pelatihan dan pendampingan teknis,
antara lain:
a. Masih rendahnya alokasi anggaran dari program Promkes dari DKS terutama pada
tahun 2005 hanya sekitar Rp. 7.500.000,- , meskipun di tahun 2006 telah meningkat
sebesar Rp. 12.577.500,- namun masih sangat kurang, dan sampai sekarang belum ada
pengalokasian anggaran khusus untuk peningkatan cakupan SPM Promkes/PHBS
b. Kesulitan untuk validasi dan updating data tentang kinerja program Promkes khususnya
terkait cakupan SPM Promkes/PHBS di masing-masing wilayah Puskesmas maupun
secara total di level kabupaten
c. Kebijakan nasional tentang pengangkatan tenaga fungsional penyuluh
kesehatan/Promkes belum diadopsi oleh pemerintah daerah Kab. Boyolali (Hal ini
juga menjadi sorotan dan diskusi oleh para peserta)
Berdasarkan pertimbangan bahwa peserta pelatihan calon fasilitator Promkes saat ini
dianggap telah siap karena sudah mendapatkan dua tahapan pelatihan maupun
pendampingan teknis, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana pihak DKS Boyolali
maupun Pemda Kabupaten Boyolali dapat secara serius mau dan mampu memberikan
kesempatan mereka untuk dapat mempraktekkan/ memanfaatkan semua ketrampilan dan/
kemampuan mereka secara nyata dalam konteks kegiatan/program Promkes yang sangat
dibutuhkan oleh daerah/masyarakat. Oleh karena itu perlu segera disusun suatu agenda
kegiatan tindak lanjut dan berbagai upaya sistematis yang diharapkan dapat
mempersiapkan daerah dalam pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga fasiltator Promkes
yang telah terlatih tersebut secara optimal terutama oleh pihak DKS maupun Pemda
Kabupaten Boyolali dimasa mendatang.
Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali 17
29. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan
Promkes di Kabupaten Boyolali
Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatan
khususnya Promkes. LGSP bekerjasama dengan Kabupaten Boyolali dengan fasilitasi dari
UNDIP melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkut pelayanan
Promkes/PHBS melalui suatu kegiatan pelatihan fasilitator kesehatan daerah dengan
melibatkan tenaga Promkes dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali. Pada kegiatan
Pelatihan tersebut dilakukan beberapa tahapan sbb:
1. Pengenalan Pelayanan Publik
a. Prinsip-prinsip pelayanan publik
b. Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi,
Personil dan Policy)
c. Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali.
2. Identifikasi permasalahan pelayanan Promkes Kab. Boyolali
a. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
b. Kondisi ideal pelayanan Promkes Kab. Boyolali
c. Teridentifikasinya gap Promkes Kab. Boyolali
3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
a. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada kegiatan Promkes Kab.
Boyolali
b. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
proses pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada kegiatan/program
Promkes Kab. Boyolali
c. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan
Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
d. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target
group untuk mendapatkan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
Adapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Promkes Kab.
Boyolali sbb:
A. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali:
1. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali berdasarkan SPM
a. Cakupan ASI Eksklusif untuk Tingkat kabupaten Boyolali 24,1%
b. Cakupan Desa dengan garam Beryodium Baik sebesar 9,4 %
c. Cakupan Posyandu Purnama sebesar 20,4 %
d. Alokasi Anggaran yang masih rendah dalam program Promkes di Kab Boyolali
Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes 19
30. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Disamping itu berdasarkan workshop dari para peserta pelatihan teridentifikasi kondisi
yang sekarang ada antara lain :
a. ASI Eksklusif pada Coverage ASI Eksklusif 26% (sampel 2 posyandu dengan
bayi 0-6 bulan sebanyak 20 bayi, yang mendapat asi eksklusif 5 bayi)
b. Kebijakan pemberian asi eksklusif : protap/mekanisme ada tetapi tidak digunakan,
karena tidak sesuai pola menyusui ibu bekeja
c. Pendidikan/pengetahuan petugas rendah
d. Promosi/penyuluhan tidak tepat sasaran dan media kurang
e. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor
2. Kondisi ideal Pelayanan Promkes Kab. Boyolali:
a. Cakupan ASI Eksklusif seharusnya 40% berdasarkan target SPM Jateng 2005
b. Cakupan desa dengan garam beryodium baik seharusnya 65 %
c. Cakupan Posyandu Purnama seharusnya 25%. Kondisi ideal dari pencapaian
kinerja SPM Promkes:
• Ada protap sosialisasi yang sesuai dengan pola ibu menyusui
• Sudah selayaknya petugas Promkes mempunyai pengetahuan dan skill memadai
dalam Kegiatan/Program Promkes di Kab Boyolali di setiap Puskesmas
• Pencapaian target SPM Promkes sesuai dengan target yang telah ditetapkan
berdasarkan SPM Jateng 2005
• Pelayanan Promkes yang tepat sasaran adalah cara yang tepat untuk
mensukseskan kegiatan Promkes
3. Teridentifikasinya Pelayanan Promkes Kab. Boyolali sebagai gap yang terjadi antara
kondisi existing dengan kondisi ideal/yang seharusnya
a. Perlu adanya penyegaran bagi para petugas Promkes di Kab Boyolali untuk
upgrading pengetahuan maupun skill dalam Promkes
b. SPM merupakan indikator kinerja dari pelayanan Promkes di suatu daerah, oleh
karena itu diperlukan upaya-upaya nyata untuk mencapainya. Jika dilihat dari data
yang ada, hanya sebagian kecil memenuhi target SPM. Dalam hal ini diperlukan
koordinasi antar program dan antar sektor sehingga pelayanan Promkes di Kab
Boyolali bisa tercapai. Sebagai contoh ASI eksklusif diperlukan koordinasi dengan
bidang lain misalnya rumah bersalin, serikat kerja/pengusaha, maupun
dokter/bidan praktek swasta, Demikian juga dengan garam beryodium dan rumah
tangga sehat
c. Kegiatan atau program Promkes selama ini telah berjalan dengan baik, oleh karena
itu diperlukan ketrampilan dalam menentukan pengambilan, analisis dan pelaporan
data kegiatan Promkes
d. Program Promkes agar dapat berjalan dengan baik perlu dukungan anggaran yang
kuat dalam operasionalnya, mengingat masih minimnya anggaran yang dialokasikan
dalam program Promkes di Boyolali
e. Adanya keterbatasan tenaga (tugas ganda dan beban kerja tinggi) dan biaya dalam
pelaksanaan program/kegiatan Promkes, sehingga dalam pelaksanaannya tidak
optimal (hanya dilakukan pada beberapa desa/sampling)
20
Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
31. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
B. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada Pelayanan Promkes Kab. Boyolali
a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan
• Perencanaan Kegiatan/program belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan.
• Belum meratanya ketrampilan dan pengetahuan petugas prommkes
• Tidak dilaksanakannya prosedur/tahap-tahap (protap) yang seharusnya
dilakukan dalam setiap kegiatan
• Belum adanya anggaran yang memadai dan kesesuaian anggaran (antara yang
diusulkan dengan realisasi) dalam kegiatan Promkes
• Program Promkes yang ada belum semuanya berjalan
b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan
• Ketrampilan dalam pembuatan perencanaan penyusunan kegiatan/program
yang baik belum dikuasai oleh petugas Promkes karena kurangnya pengatahuan
dan ketrampilan petugas Promkes
• Belum ada upgrading pengetahuan dan ketrampilan petugas secara berkala/rutin.
• Keterbatasan jumlah tenaga Promkes
• Alokasi anggaran dalam kegiatan operasional Promkes tidak memadai
c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan
• Dilakukan pelatihan untuk menyusuan rencana kegiatan/Program Promkes
• Penyediaan anggaran yang cukup untuk kegiatan atau program Promkes agar
sesuai dengan rencana yang telah dibuat
• Rekruitmen petugas Promkes yang profesional dan trampil
2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada pelayanan Promkes di Kab
Boyolali.
a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
• Kekurangan Sumber daya Manusia trampil untuk pelaksanaan kegiatan
lapangan (contoh: menjalin kerjasama dengan lintas sektor ; RB, pengusaha)
• Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan program. Belum ada
kerjasama dan komunikasi yang solid antara Puskesmas dengan sektor lain
(pengusaha, rumah bersalin, tokoh masyarakat, agama, PKK, sekolahan)
• Pelaksanaan kegiatan Promkes hanya dilakukan pada daerah tertentu
b. Penyebab permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
• Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas
masih sangat kurang.
• Belum ada koordinasi dan kerjasama antar program maupun sektor, sehingga
program/kegiatan Promkes yang dilakukan belum optimal
• Kurangnya pelatihan teknis kesehatan untuk sumber daya manusia pada unit
pelayanan yang ada
c. Alternatif solusi permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
• Pelatihan teknis kesehatan untuk petugas Promkes sesuai bidang minimal
diadakan 1 tahun sekali.
• Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas
• Koordinasi antar program dan sektor terkait dengan membentuk suatu wadah
Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes 21
32. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi untuk proses pelayanan
pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok
masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada playanan Promkes di Kab Boyolali
a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
• Sudah ada IKK yang menampung seluruh informasi di tingkat Kabupaten,
tetapi masih sebatas pemberian informasi yang penjangakauannya terbatas
• Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes di Kab
Boyolali
• Masih banyak desa yang belum terlayani oleh kegiatan/Program Promkes
• Sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah terpencil kurang memadai
b. Penyebab permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
• Kurangnya anggaran dalam penyediaan fasilitas agar program Promkes bisa
menjangkau seluruh masyarakat Boyolali
• Tidak adanya wadah atau lembaga yang meneruskan informasi secara
terstruktur sampai ke bawah
• Minimnya sosialisasi/informasi pelayanan Promkes di daerah pelosok
c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
• Perlu dibuat sebuah lembaga yang tersruktur sampai ke bawah sehingga
program/kegiatan Promkes dapat menjangkau ke seluruh Boyolali.
• Adanya fasilitas yang memadai untuk tenaga profesional dibidang kesehatan
yang ditugaskan sampai di tingkatan desa.
4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group
untuk mendapatkan pelayanan Promkes.
a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga target group
• Belum adanya kebersamaan di masyarakat untuk kepedulian terhadap
pelayanan Promkes
b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi
target group
• Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes
c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang
menjadi target group
• Perlu dibentuk sebuah lembaga di desa untuk mewadahi pelayanan Promkes
Dari hasil analisis atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan di atas, didapat
permasalahan utama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan Promkes.
Adapun permasalahan utamanya adalah:
• Minimnya anggaran untuk operasional pelayanan Promkes
• Belum adanya koordinasi/kerjasama antar program dalam kegiatan Promkes di Kab
Boyolali
• Belum ada perencanaan yang baik dalam kegiatan Promkes, Ketrampilan petugas
lapangan Promkes belum merata
22
Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
33. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
VI. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Untuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan
bidang kesehatan khususnya didalam Promosi Kesehatan, dilakukan dengan beberapa
pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupun permasalahan yang
dihadapi baik oleh government maupun non government didalam peningkatan pelayanan
bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pelayanan Promosi Kesehatan. Beberapa
pendekatan yang dilakukan sbb:
1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi
government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Promosi
Kesehatan.
2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan
membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang
diharapkan didalam pelayanan kesehatan
3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang
dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang
dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai
kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana
pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
Identifikasi masalah Manajemen Pelayanan Promosi Kesehatan Di Kabupaten Boyolali
secara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayanan
yang mencakup P3O).
Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untuk
peningkatan pelayanan Promosi Kesehatan. Adapun skema tindakan ini dapat menjadi
acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalam memberikan
pelayanan informai Promosi Kesehatan kepada masyarakat di Kab. Boyolali. Adapun
Skema Tindakan Peningkatan Pel ayanan Promosi Kesehatan sbb:
STTP Promkes 23
34. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No Program / Unit Biaya Penangg Output
Ket.
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
PERSONIL
1 Advokasi terhadap 26 6.500.000 Dinkes & Pembentukan & pengangkatn tim 008
Ka DKS dan Ka Puskes Puskesmas fasilitator kesehatan daerah utk
Puskesmas dalam -mas pendampingan teknis pening-katan
rangka pembentuk- SPM PHBS /Promkes di masing-
an tim fasilitator masing Puskesmas
kesehatan daerah
dan pendamping-
an teknis pening-
katan SPM Penyu-
luhan Perilaku
Sehat di masing-
masing Puskesmas
24 STTP Promkes
35. Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No Program / Unit Biaya Penangg Output
Ket.
Kegiatan Jawab
PROSEDUR
2 Evaluasi dan 26 6.500.000 Dinkes & • Pemapa-ran kinerja SPM PHBS 008 009 010
updating data Puskes- Puskesmas dari semua Puskesmas
cakupan dan mas • Pemetaan hambatan prosedur,
identifikasi policy, personil dan organisasi
kebutuhan &/ dari kegiatan mendapatkan data
masalah SPM dan kegiatan meningkatkan
Penyuluhan pelaksanaan program PHBS
Perilaku Sehat di sesuai Petunjuk Teknis SPM (SK
masing-masing Menkes RI No 1091/ 2004)
Puskesmas • Adanya kesepakatan untuk
menyelesai-kan hamba-tan
pelaksa-naan kegiatan
mendapatkan data dan kegiatan
meningkatkan pelaksanaan
program PHBS sesuai petunjuk
teknis SPM
STTP Promkes 25
36. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No Program/ Unit Biaya Pengg Output
Ket.
Kegiatan Jawab
POLICY
3 Pendampingan/ 26 7.800.000 Dinkes Adanya kesepakatan dari masing-masing 008 009
bantuan teknis Puskes & Puskesmas meliputi:
untuk melakukan -mas Puskesm • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
need assesment as anggaran untuk perbaikan prosedur,
perbaikan personil, organisasi dan policy dari kegiatan
prosedur, personil, mendapatkan data dan kegiatan
organisasi dan policy meningkatkan pelaksanaan SPM Rumah
SPM PHBS di tiap Tangga Sehat
Puskesmas • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
anggaran untuk perbaikan prosedur, perso-
nil, organisasi dan policy dari kegiatan
mendapatkan data dan kegiatan mening-
katkan pelaksanaan SPM ASI Eksklusif
• Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
anggaran untuk perbaikan prosedur,
personil, organisasi dan policy dari kegiatan
mendapatkan data dan kegiatan
meningkatkan pelaksanaan SPM Desa dg
garam beryodium Baik
• Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah
anggaran untuk perbaikan prosedur, per-
sonil, organisasi dan policy dari kegiatan
mendapatkan data dan kegiatan mening-
katkan pelaksanaan SPM Posyandu
Purnama
26 STTP Promkes
37. Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No Program/ Unit Biaya Penangg Output
Ket.
Kegiatan Jawab
PROSEDUR
4 Lokakarya 26 13.000.000 Dinkes & Tersusunnya STPP target 008 009
penyusunan Skema Puskes- Puskesmas capaianSPM PHBS di kabupaten
Tindakan mas Boyolali, meliputi :
Peningkatan target • Kompilasi kegiatan dan
capaian SPM kebutuhan biaya dari semua
PHBS di Puskesmas terkait rencana
kabupaten Boyolali perbaikan prosedur, personil,
organisasi dan policy dalam
mendapatkan data cakupan dari
Program Rumah Tangga Sehat,
ASI Eksklusif, Desa dengan
Garam Beryodium Baik dan
Posyandu Purnama
• Kompilasi kegiatan dan
kebutuhan biaya dari semua
Puskesmas terkait rencana
kegiatan perbaikan prosedur,
personil, organisasi dan policy
dalam meningkatkan pelayanan
dari program Rumah Tangga
Sehat, ASI Eksklusif, Desa
dengan Garam Beryodium dan
Posyandu Purnama
STTP Promkes 27
38. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target Standar
Pelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku Sehat
Di Kabupaten Boyolali
No Program/ Unit Biaya Penangg Output
Ket.
Kegiatan Jawab
ORGANISASI
5 Advokasi tentang 2 Paket 4.000.000 Dinkes & Komitmen politis dan dana dari 009
STPP pencapaian Puskesmas Pemda dan DPRD Kab Boyolali
target SPM PHBS terhadap STPP SPM PHBS tahun
kepada Pemda dan 2008
DPRD Kab
Boyolali
28 STTP Promkes