SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
OVERVIEW SPM BIDANG
KESEHATAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA




             (SUTOPO PATRIA JATI)
   Disampaiakn dalam Dissemination of Minimum Service Standard of
          Health Sector to Local Government of Gunungkidul
                          Distric,Jogjakarta
                          3-4 Agustus 2009
PROSES PENETAPAN SPM
BIDANG KESEHATAN
   Proses penyusunan SPM dimulai sejak PP 65 tahun
    2006 tentang penyusunan SPM diterbitkan sebagai
    tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tenang
    Pemerintahan Daerah, dimana Departemen/   LPND
    diminta membuat atau merevisi Standar Pelayanan
    Minimal sesuai dengan bidang tugasnya. Sehubungan
    dengan hal tersebut Departemen Kesehatan
    melakukan revisi atas Kepmenkes No.
    1457/MENKES/ X/ SK/ 2003 tentang Standar
    Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
    Kabupaten/  Kota.
   Tahun 2006 : 12 kali pertemuan (mulai
    pembentukan tim 5 April s/ tanggal 19 – 22
                              d
    Desember dilakukan Konsinyasi Finalisasi SPM oleh
    Tim penyusun dan Unit Utama terkait)
   Tahun 2007: 7 kali pertemuan ( dari feedback,
    ujicoba, terakhir Desember 2007 dilakukan
    pembahasan draft SPM dengan melibatkan unsur
    dari Depkes dan Tim Konsultasi yang terdiri dari
    Depdagri, Depkeu, Menpan, Bappenas, dan
    Konsultan
       Tahun 2008
         pada tanggal 27 Maret 2008 Ketua Tim Konsultasi
          Penyusunan SPM mengeluarkan Surat R    ekomendasi
          kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
          (DPOD) yang pada prinsipnya draft SPM yang
          disampaikan Depkes sudah sesuai dengan hasil kajian
          Tim Teknis serta telah memenuhi kualitas mutu
          layanan dasar kepada masyarakat, dan menjadi skala
          prioritas nasional dan daerah.
   pada tanggal 11 Juni 2008 diadakan Sidang DPOD yang
    membahas draft SPM yang diajukan Depkes setelah
    direkomendasikan oleh Tim Konsultasi pada tanggal 27
    Maret 2008 lalu. Sidang dihadiri oleh Mendagri selaku Ketua
    Tim DPOD Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham
    Andi Mattalatta, dan Kepala Bappenas Paskah Suzeta serta
    dihadiri pula Gubernur DKI selaku perwakilan Daerah
    Provinsi dan beberapa Bupati dan W  alikota serta unsur
    pemerintahan lainnya dan unsur akademisi. Pada sidang ini
    berhasil direkomendasikan bahwa proses penyusunan draft
    SPM Bidang Kesehatan di Kab/   Kota dapat dilanjutkan
    dengan pembuatan Permenkes agar dapat
    diimplementasikan oleh seluruh daerah Kabupaten/   Kota.
   Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan
    secara resmi ditetapkan melalui Permenkes
    Nomor 741/MENKES/PER/VI/2008 tanggal 29
    Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
    Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota
   September 2008: Kepmenkes no 828 /2008
    ttg Juknis SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota
ISI SPM BIDANG KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATAN
DASAR
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Pengertian
     Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi
      dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah
      Penduduk (pada tahun yang sama).
      Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat
      dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi
      pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta
      untuk menghitung Ibu hamil.

     Indikator ini mengukur kemampuan manajemen
      program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga
      kesehatan janin terjamin melalui penyediaan
      pelayanan antenatal.
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4


Definisi Operasional
 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

  adalah cakupan Ibu hamil yang
  telah memperoleh pelayanan
  antenatal sesuai dengan standar
  paling sedikit 4 kali di satu wilayah
  kerja pada kurun waktu tertentu.
RUMUS:
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 =
    Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4
    di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu
                                                         x 100%
    Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam
    kurun waktu yang sama


   Target :
    2015 = 95 %
Cakupan komplikasi kebidanan yang
                  ditangani
   Def. Operasional : Ibu hamil dng komplikasi di
    satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu yg
    ditangani sesuai dgn standar oleh tenaga
    kesehatan terlatih di Puskesmas Perawatan dan
    RS pemerintah / swasta dengan fasilitas
    PONED dan PONEK

   Rumus :
    Jmlh Ibu Hamil dgn komplikasi di satu wil. tertentu
     yg ditangani pd kurun wkt tertentu                   X 100 %

    Jmlh seluruh ibu Hamil dgn komplikasi
    di satu wil. kerja pd kurun waktu yg sama
   Komplikasi yg dimaksud adalah kesakitan pd
    Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas yg berkaitan
    dgn kehamilan dan mengancam jiwa Ibu
    dan/atau Bayi
   Perhitungan jumlah seluruh Ibu Hamil dgn
    komplikasi di satu wil. kerja pd kurun waktu yg
    sama: dihitung berdasarkan angka estimasi 20%
    dari Total Ibu Hamil pada kurun waktu yg sama
   Target : 2015 : 80 %
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan

    Def. Operasional :Ibu bersalin yg mendapat
     pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
     kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan di
     satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu

    Rumus :
     Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan
     di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu
                                                             X 100 %
     Jumlah seluruh ibu bersalin di 1 wil kerja yang sama
     pd kurun waktu tertentu yg sama
   Pelayanan persalinan yg profesional : pelayanan
    persalinan yg aman yg dilakukan oleh tenaga kesehatan
    trampil/kompeten, seperti bidan, dokter dan dokter
    kebidanan sehingga dpt menghindari kematian ibu &
    neonatus.

   Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi
    dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah
    Penduduk

   Target :
    2015 : 90 %
Cakupan Pelayanan Nifas

   Def. Operasional : Cakupan pelayanan nifas adalah
    pelayanan kepada ibu & neonatal pada masa 6 jam sampai
    dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar
   Rumus :
    Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali
    pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah
    kerja pada kurun waktu tertentu
                                                     X 100 %
    Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja
    dalam kurun waktu yang sama

   Target: 2015 : 90%
Cakupan Neonatus dengan
komplikasi yang ditangani
   Def. Opr: Cakupan neonatus dengan komplikasi
    yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi
    disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang
    ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga
    kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan
    kesehatan
   Rumus:
Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani
                                                  x 100%
Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada
   Target: 80% (2010)
Cakupan Kunjungan Bayi
    Def. Opr: Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan
     bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
     dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat
     yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling
     sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu
     tertentu
    Rumus:
 Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar
   disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
                                                              x 100 %
 Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun
   waktu yg sama
    Target: 90% (2010)
Cakupan Desa/Kelurahan Universal
    Child Immunization (UCI)
 Def. Opr: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
  Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥
  80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah
  mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu
  tahun
 Rumus:

Desa /Kelurahan UCI =
Jumlah desa / kelurahan UC
                                                  x 100 %
Seluruh desa / kelurahan
   Target : 100% (2010)
Cakupan pelayanan anak balita
   Def Opr: Cakupan pelayanan anak balita
    adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang
    memperoleh pelayanan pemantauan
    pertumbuhan dan perkembangan
   Rumus :
Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan
  minimal 8 kali disatu wilayah kerja pd waktu tertentu
                                                            X 100%
Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama
   Target: 90% (2010)
Cakupan pemberian makanan pendamping
ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga
miskin
   Def Opr: Cakupan pemberian makanan
    pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
    keluarga miskin adalah pemberian makanan
    pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan
    dari keluarga miskin selama 90 hari
   Rumus:
Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP – ASI
                                                          X 100%
Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin

   Target: 100% (2010)
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
    Def. Opr: Cakupan balita gizi buruk mendapat
     perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani
     di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana
     gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu
     tertentu
    Rumus:
 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan
   kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
                                                             X 100%
 Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja
   pada kurun waktu yg sama

    Target: 100% (2010)
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
   Def. Opr: Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD
    dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat
    yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan
    atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui
    penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada
    kurun waktu tertentu
   Rumus:
Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga
  kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun
  waktu tertentu                                               X 100%
Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun
  waktu yg sama

   Target: 100% (2010)
Cakupan peserta KB aktif

   Def. Operasional : Cakupan peserta KB aktif adalah
    jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah
    Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada
    kurun waktu tertentu

   Rumus
    Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi
    di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
                                                      X 100 %

    Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu
    wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama


   Target = 2010 : 70%
CAKUPAN PENEMUAN DAN
PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk < 15 th
   Def. Op: Jumlah kasus AFP Non Polio yang
    ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun
    pertahun di satu wilayah kerja tertentu
   Rumus:

Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan   x100.000


       Jumlah Penduduk < 15 tahun


   Target: tiap tahun: ≥ 2/100.000 penduduk dibawah
    15 tahun
Contoh:
   Jumlah penduduk <15 th di Kabupaten A th
    2005 sebanyak 598.000 jiwa, berarti target
    yang harus dicapai dalam 1 tahun adalah 11
    kasus. Selama th 2005 telah ditemukan 18
    kasus AFP dan hasil labnya tidak ditemukan
    virus polio, maka angka AFP Non Polio
    ratenya sebesar : 18/598.000 x 100.000 =
    3,01 (berarti target tercapai)
Penemuan Penderita Pneumonia
Balita
 Def. Oprsl: Persentase balita dengan Pneumonia
  yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai
  standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam
  waktu satu tahun
 Rumus:

Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani =

Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disatu wilayah
  kerja pd kurun waktu satu tahun
                                                             x100 %
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja
  pada kurun waktu yg sama.
Target
       Tahun 2010 : 100%
Contoh:
   di puskesmas X adalah 3000 balita. Perkiraan
    jumlah penderita pneumonia balita tahun 2004
    di puskesmas X adalah 10% dari jumlah
    balita, maka :
   jumlah perkiraan penderita pneumonia balita =
     10% x 3.000 balita = 300 balita.
   Jumlah penderita pneumonia yang ditangani
    di Puskesmas X tahun 2004 adalah 250 balita.
    Cakupan balita dengan pneumonia balita yang
    ditangani = 250/300 x 100 % = 83 %
Penemuan pasien baru TB BTA
Positif

   Definisi Oprsl: Angka penemuan pasien baru
    TB BTA positif atau Ca s e De te c tio n Ra te
    (CDR) adalah persentase jumlah penderita
    baru TB BTA positif yang ditemukan
    dibandingkan dengan jumlah perkiraan
    kasus baru TB BTA positif dalam wilayah
    tertentu dalam waktu satu tahun
   Rumus:
presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA
   (+)=
Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan
  diobati dalam satu wilayah selama satu tahun
                                                  x100 %
Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu
  wilayah dalam waktu satu tahun

   Target :Tahun 2010 : 100%
Penderita DBD yang ditangani
   Def. Ops: Persentase penderita DBD yang ditangani
    sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu)
    tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD
    yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu
    tahun yang sama
   Rumus:
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu
  satu tahun
                                                                    X 100%
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun
  yang sama


   Target: 100% (2010)
Penemuan penderita diare
 Def Oprsl: Penemuan penderita diare adalah jumlah
  penderita yang datang dan dilayani di Sarana
  Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam
  waktu satu tahun
 Rumus:

Penderita diare yang ditangani=Jumlah penderita diare
  yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan
  Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu
  tahun.
                                                 x100%
Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah
  tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka
  kesakitan diare x jumlah penduduk)

   Target: 2010 : 100%
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien masyarakat miskin
 Def. Opr: Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien
  masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien
  masyarakat miskin di sarana kesehatan strata
  pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun
  waktu tertentu
 Rumus:

Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin =
Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1
                                                x 100 %
Jumlah seluruh maskin di kab/kota

   Target: 2015 : 100%
PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
   Def. Opr: Cakupan rujukan pasien maskin
    adalah jumlah kunjungan pasien maskin di
    sarana kesehatan strata dua dan strata tiga
    pada kurun waktu tertentu (lama & baru).
   Rumus:
Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3
                                                       X 100%
Jumlah masyarakat miskin

   Target: 100% (2015)
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1
yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)
di Kab/Kota
   Def. Opr: Pelayanan gadar level 1 yg hrs
    diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota
   Rumus:
Pelayanan gawat darurat level 1
                               X 100%
Jumlah RS kab/kota

   Target: 100% (2015)
PENYELIDIKAN
EPIDEMIOLOGI DAN
PENANGGULANGAN KLB
Cakupan Desa/ kelurahan mengalami KLB
     yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
     < 24 jam
   Def. Opr: Cakupan Desa/kelurahan mengalami
    KLB yang ditangani < 24 jam adalah
    Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa
    (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota
    terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu
   Rumus:
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode
  tertentu
                                                            X 100%
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama


   Target: 100% (2015)
PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Cakupan Desa Siaga Aktif
   Def Opr: akupan Desa Siaga Aktif adalah desa
    yang mempunyai Pos Kesehatan Desa
    (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka
    setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi
    pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan
    bencana dan kegawatdaruratan, surveilance
    berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan
    pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan
    perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan
    Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang
    dibentuk
   Rumus:
Jumlah Desa siaga yg aktif
                             X 100%
Jumlah Desa Siaga yg dibentuk

   Target: 80% (2015)

More Related Content

Viewers also liked (6)

Bab v.
Bab v.Bab v.
Bab v.
 
Pemetaan kriteria pokja 2
Pemetaan kriteria pokja 2Pemetaan kriteria pokja 2
Pemetaan kriteria pokja 2
 
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar AkreditasiPerencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
 
Laporan puskesmas buniwangi
Laporan puskesmas buniwangiLaporan puskesmas buniwangi
Laporan puskesmas buniwangi
 
Indikator program malaria
Indikator program malariaIndikator program malaria
Indikator program malaria
 

Similar to Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009

Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanModul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Uwes Chaeruman
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Sutopo Patriajati
 
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptx
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptxINDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptx
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptx
dinkesbutur
 
355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt
355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt
355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt
HadadSetiawanFachrul
 
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docx
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docxHASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docx
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docx
RioChristianTarigan2
 
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
rosintauli1
 
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012
Muh Saleh
 

Similar to Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009 (20)

Contoh indikator ukm
Contoh indikator ukmContoh indikator ukm
Contoh indikator ukm
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
 
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanModul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
 
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptx
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptxINDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptx
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptx
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
 
355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt
355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt
355510161-KEBIJAKAN-PELAYANAN-KEBIDANAN-ppt.ppt
 
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docx
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docxHASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docx
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docx
 
ppt pws
ppt pwsppt pws
ppt pws
 
MATERI VALIDASI DATA KIA SUPIN 2024.pptx
MATERI VALIDASI DATA KIA SUPIN 2024.pptxMATERI VALIDASI DATA KIA SUPIN 2024.pptx
MATERI VALIDASI DATA KIA SUPIN 2024.pptx
 
MTBS dan Sistem Rujukan.ppt
MTBS dan Sistem Rujukan.pptMTBS dan Sistem Rujukan.ppt
MTBS dan Sistem Rujukan.ppt
 
pertemuan jejaring puskesmas di kota tangerang
pertemuan jejaring puskesmas di kota tangerangpertemuan jejaring puskesmas di kota tangerang
pertemuan jejaring puskesmas di kota tangerang
 
Spm puskesmas ppt
Spm puskesmas pptSpm puskesmas ppt
Spm puskesmas ppt
 
IKU(1).pdf
IKU(1).pdfIKU(1).pdf
IKU(1).pdf
 
Rujukan
RujukanRujukan
Rujukan
 
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
 
ppt laporan kegiatan komunitas dan manajemen kebidanan MILDA FANLAY.pptx
ppt laporan kegiatan komunitas dan manajemen kebidanan MILDA FANLAY.pptxppt laporan kegiatan komunitas dan manajemen kebidanan MILDA FANLAY.pptx
ppt laporan kegiatan komunitas dan manajemen kebidanan MILDA FANLAY.pptx
 
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2012
 
5,6,7,8
5,6,7,85,6,7,8
5,6,7,8
 
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akbDr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
 

More from Sutopo Patriajati

Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Sutopo Patriajati
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Sutopo Patriajati
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Sutopo Patriajati
 
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliKasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Sutopo Patriajati
 
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusKasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Sutopo Patriajati
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Sutopo Patriajati
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sutopo Patriajati
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Sutopo Patriajati
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Sutopo Patriajati
 

More from Sutopo Patriajati (20)

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKBUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
 
Sutopo hkn 2011
Sutopo hkn 2011Sutopo hkn 2011
Sutopo hkn 2011
 
Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012
 
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
 
Petunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi pptPetunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi ppt
 
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliKasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
 
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusKasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
 
Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
 
Sjsn
SjsnSjsn
Sjsn
 
Sejarah askes
Sejarah askesSejarah askes
Sejarah askes
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
 
Managed care
Managed careManaged care
Managed care
 
Dasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransiDasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransi
 
Asuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pnsAsuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pns
 
Askes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersilAskes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersil
 

Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009

  • 1. OVERVIEW SPM BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA (SUTOPO PATRIA JATI) Disampaiakn dalam Dissemination of Minimum Service Standard of Health Sector to Local Government of Gunungkidul Distric,Jogjakarta 3-4 Agustus 2009
  • 2. PROSES PENETAPAN SPM BIDANG KESEHATAN  Proses penyusunan SPM dimulai sejak PP 65 tahun 2006 tentang penyusunan SPM diterbitkan sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tenang Pemerintahan Daerah, dimana Departemen/ LPND diminta membuat atau merevisi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan bidang tugasnya. Sehubungan dengan hal tersebut Departemen Kesehatan melakukan revisi atas Kepmenkes No. 1457/MENKES/ X/ SK/ 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota.
  • 3. Tahun 2006 : 12 kali pertemuan (mulai pembentukan tim 5 April s/ tanggal 19 – 22 d Desember dilakukan Konsinyasi Finalisasi SPM oleh Tim penyusun dan Unit Utama terkait)  Tahun 2007: 7 kali pertemuan ( dari feedback, ujicoba, terakhir Desember 2007 dilakukan pembahasan draft SPM dengan melibatkan unsur dari Depkes dan Tim Konsultasi yang terdiri dari Depdagri, Depkeu, Menpan, Bappenas, dan Konsultan
  • 4. Tahun 2008  pada tanggal 27 Maret 2008 Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM mengeluarkan Surat R ekomendasi kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang pada prinsipnya draft SPM yang disampaikan Depkes sudah sesuai dengan hasil kajian Tim Teknis serta telah memenuhi kualitas mutu layanan dasar kepada masyarakat, dan menjadi skala prioritas nasional dan daerah.
  • 5. pada tanggal 11 Juni 2008 diadakan Sidang DPOD yang membahas draft SPM yang diajukan Depkes setelah direkomendasikan oleh Tim Konsultasi pada tanggal 27 Maret 2008 lalu. Sidang dihadiri oleh Mendagri selaku Ketua Tim DPOD Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Andi Mattalatta, dan Kepala Bappenas Paskah Suzeta serta dihadiri pula Gubernur DKI selaku perwakilan Daerah Provinsi dan beberapa Bupati dan W alikota serta unsur pemerintahan lainnya dan unsur akademisi. Pada sidang ini berhasil direkomendasikan bahwa proses penyusunan draft SPM Bidang Kesehatan di Kab/ Kota dapat dilanjutkan dengan pembuatan Permenkes agar dapat diimplementasikan oleh seluruh daerah Kabupaten/ Kota.
  • 6. Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan secara resmi ditetapkan melalui Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VI/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota  September 2008: Kepmenkes no 828 /2008 ttg Juknis SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota
  • 7. ISI SPM BIDANG KESEHATAN
  • 8.
  • 9.
  • 11. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Pengertian  Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil.  Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.
  • 12. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Definisi Operasional  Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
  • 13. RUMUS: Cakupan kunjungan ibu hamil K4 = Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam kurun waktu yang sama  Target : 2015 = 95 %
  • 14. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  Def. Operasional : Ibu hamil dng komplikasi di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu yg ditangani sesuai dgn standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Perawatan dan RS pemerintah / swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK  Rumus : Jmlh Ibu Hamil dgn komplikasi di satu wil. tertentu yg ditangani pd kurun wkt tertentu X 100 % Jmlh seluruh ibu Hamil dgn komplikasi di satu wil. kerja pd kurun waktu yg sama
  • 15. Komplikasi yg dimaksud adalah kesakitan pd Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas yg berkaitan dgn kehamilan dan mengancam jiwa Ibu dan/atau Bayi  Perhitungan jumlah seluruh Ibu Hamil dgn komplikasi di satu wil. kerja pd kurun waktu yg sama: dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari Total Ibu Hamil pada kurun waktu yg sama  Target : 2015 : 80 %
  • 16. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan  Def. Operasional :Ibu bersalin yg mendapat pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu  Rumus : Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu X 100 % Jumlah seluruh ibu bersalin di 1 wil kerja yang sama pd kurun waktu tertentu yg sama
  • 17. Pelayanan persalinan yg profesional : pelayanan persalinan yg aman yg dilakukan oleh tenaga kesehatan trampil/kompeten, seperti bidan, dokter dan dokter kebidanan sehingga dpt menghindari kematian ibu & neonatus.  Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk  Target : 2015 : 90 %
  • 18. Cakupan Pelayanan Nifas  Def. Operasional : Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu & neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar  Rumus : Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 % Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama  Target: 2015 : 90%
  • 19. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani  Def. Opr: Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan  Rumus: Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani x 100% Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada  Target: 80% (2010)
  • 20. Cakupan Kunjungan Bayi  Def. Opr: Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  Rumus: Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama  Target: 90% (2010)
  • 21. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  Def. Opr: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun  Rumus: Desa /Kelurahan UCI = Jumlah desa / kelurahan UC x 100 % Seluruh desa / kelurahan  Target : 100% (2010)
  • 22. Cakupan pelayanan anak balita  Def Opr: Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan  Rumus : Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pd waktu tertentu X 100% Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama  Target: 90% (2010)
  • 23. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin  Def Opr: Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari  Rumus: Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP – ASI X 100% Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin  Target: 100% (2010)
  • 24. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan  Def. Opr: Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  Rumus: Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu X 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama  Target: 100% (2010)
  • 25. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat  Def. Opr: Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  Rumus: Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100% Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama  Target: 100% (2010)
  • 26. Cakupan peserta KB aktif  Def. Operasional : Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  Rumus Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 % Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama  Target = 2010 : 70%
  • 27. CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT
  • 28. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 th  Def. Op: Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu  Rumus: Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan x100.000 Jumlah Penduduk < 15 tahun  Target: tiap tahun: ≥ 2/100.000 penduduk dibawah 15 tahun
  • 29. Contoh:  Jumlah penduduk <15 th di Kabupaten A th 2005 sebanyak 598.000 jiwa, berarti target yang harus dicapai dalam 1 tahun adalah 11 kasus. Selama th 2005 telah ditemukan 18 kasus AFP dan hasil labnya tidak ditemukan virus polio, maka angka AFP Non Polio ratenya sebesar : 18/598.000 x 100.000 = 3,01 (berarti target tercapai)
  • 30. Penemuan Penderita Pneumonia Balita  Def. Oprsl: Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun  Rumus: Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani = Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disatu wilayah kerja pd kurun waktu satu tahun x100 % Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama. Target  Tahun 2010 : 100%
  • 31. Contoh:  di puskesmas X adalah 3000 balita. Perkiraan jumlah penderita pneumonia balita tahun 2004 di puskesmas X adalah 10% dari jumlah balita, maka :  jumlah perkiraan penderita pneumonia balita = 10% x 3.000 balita = 300 balita.  Jumlah penderita pneumonia yang ditangani di Puskesmas X tahun 2004 adalah 250 balita. Cakupan balita dengan pneumonia balita yang ditangani = 250/300 x 100 % = 83 %
  • 32. Penemuan pasien baru TB BTA Positif  Definisi Oprsl: Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Ca s e De te c tio n Ra te (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
  • 33. Rumus: presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA (+)= Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun x100 % Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun  Target :Tahun 2010 : 100%
  • 34. Penderita DBD yang ditangani  Def. Ops: Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama  Rumus: Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun X 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama  Target: 100% (2010)
  • 35. Penemuan penderita diare  Def Oprsl: Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun  Rumus: Penderita diare yang ditangani=Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. x100% Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)  Target: 2010 : 100%
  • 36. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin  Def. Opr: Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu  Rumus: Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin = Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1 x 100 % Jumlah seluruh maskin di kab/kota  Target: 2015 : 100%
  • 38. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin  Def. Opr: Cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).  Rumus: Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 X 100% Jumlah masyarakat miskin  Target: 100% (2015)
  • 39. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota  Def. Opr: Pelayanan gadar level 1 yg hrs diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota  Rumus: Pelayanan gawat darurat level 1 X 100% Jumlah RS kab/kota  Target: 100% (2015)
  • 41. Cakupan Desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam  Def. Opr: Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu  Rumus: Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu X 100% Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama  Target: 100% (2015)
  • 43. Cakupan Desa Siaga Aktif  Def Opr: akupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk
  • 44. Rumus: Jumlah Desa siaga yg aktif X 100% Jumlah Desa Siaga yg dibentuk  Target: 80% (2015)