1. TANTANGAN PENGEMBANGAN
JAMINAN KESEHATAN DI TINGKAT
DESA
SUTOPO PATRIA JATI
FKM UNDIP-Service Provider LGSP USAID
Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional ke-44
“Bali Desa Mbangun Desa, Tinjauan Dari Aspek Kesehatan”
Hotel Dynasti, Purwokerto, 20 November 2008

2. LATAR BELAKANG
• GUBERNUR BARU  “BALI DESO
MBANGUN DESO” 
diterjemahkan spt apa?
– Bagaimana implikasi hsl rasionalisasi
anggaran SKPD th 2009 yg menyedot
dana Rp 29 M (Rp. 26 M utk program
ekonomi kerakyatan dan Rp.2,4 M
keg.strategis lain)?
– Apa kaitannya dengan pengembangan
jaminan kesehatan di tingkat desa?

3. ANALISIS SITUASI
• Dalam APBN 2008, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kemiskinan
sekitar Rp80 triliun untuk beberapa program kemiskinan seperti, program
beras miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program
Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM), dan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM).
• LEBIH DARI 11 JT PENDUDUK DI JATENG (37 JUTA JIWA) TERMASUK MISKIN
(40%) DAN DOMINAN TINGGAL DI 7817 DESA & 744 KELURAHAN DENGAN RATA2
LUAS WILAYAH PER DESA 3,83 Km2 & BERPENDUDUK 3849 JIWA (BPS,2005,
BAPPEDA JATENG 2007)
• Departemen Kesehatan telah menetapkan kuota peserta program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2008. Kuota Jawa Tengah
untuk program Jamkesmas sebesar 11.715.841 jiwa.
Namun, hanya 11.263.245 yang nantinya akan ditetapkan sebagai peserta
program Jamkesmas melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota.

4. • PEMERINTAH HANYA MENANGGUNG 35% BIAYA
KESEHATAN TOTAL
• SEKITAR 70% BIAYA KESEHATAN DARI
MASYARAKAT MASIH BERSIFAT OUT OF POCKET
(WB,2008)
• TREND JPKM-PEMBIAYAAN KESEHATAN PRA-
UPAYA YG BERSIFAT SUKARELA & SWADAYA
MAKIN MENURUN DRASTIS SEJAK KRISIS
(DEPKES,2006)
• PENYALAH GUNAAN SKTM MENINGKAT& MERATA
DISEMUA DAERAH
• PEMDA MENGGRATISKAN BIAYA KESEHATAN 
SALAH SUBSIDI  KEMAMPUAN APBD MAKIN
TERBATAS UTK MENGCOVER MASKIN NON KUOTA
JAMKESMAS

5. Sumber: www.desentralisasi-kesehatan.net/.../Bab%205%20Desentralisasi,%20Pembiayaan%20Kesehatan

6. KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN
KESEHATAN DI INDONESIA

7. Sumber: Anton H, PAMJAKI, 2008

8. TANTANGAN KEDEPAN

9. • Mengembangkan pola managed care di
daerah/desa?
Sumber: Anton H, PAMJAKI, 2008

10. • Penelitian Kesiapan Stakeholders Dalam
Pengimplementasian SJSN di Jateng (Sutopo,2007)
Tingkat
Sikap Pengaruh Keterlibatan Label Ranking*)
Pengadopsian
Aktif Penyelamat I LEBIH CEPAT
Kuat Raksasa II LEBIH LAMBAT
Pasif
Mendukung Tidur
Aktif Kawan III
Lemah
Pasif Pemerhati IV
Aktif Penyabotase VIII
Kuat
Tidak Pasif Bom Waktu VII
Mendukung Aktif Pengganggu VI
Lemah
Pasif Jebakan V

11. Komponen
Identifikasi Posisi Decision Maker
No Pemangku
Kepentingan Propinsi Kota Kabupaten Kabupaten
Jawa Tengah Semarang Klaten Purbalingga
1 DPRD - Penyelamat Kawan Penyelamat
2 Bappeda/Setda Penyelamat - Kawan Penyelamat
3 Dinsos/Bag.
Kawan - Penyabotase Penganggu
Sosial Pemda
4 Dinkes Pemerhati Kawan Pengganggu Penyelamat
5 Disnakertrans Pengganggu Kawan Pemerhati Pengganggu
Sumber: Sutopo, 2007

12. Komponen
Identifikasi Posisi Kelompok Provider
No Pemangku
Kepentingan Propinsi Jawa Kabupaten Kabupaten
Kota Semarang
Tengah Klaten Purbalingga
1 RS Pemerintah Jebakan Kawan Pemerhati Pengganggu
2 RS Swasta - Pengganggu Pengganggu Pemerhati
3 Pengelola Dana
- Penganggu Bom Waktu -
Sehat
4
Bapel JPKM - Penyelamat Penyelamat
5 Puskesmas Rajal - Kawan Kawan Kawan
6 Puskesmas
- - Jebakan Raksasa Tidur
Ranap
7 Apotik - Kawan Kawan Raksasa Tidur
8 PT Askes/ PT
Pengganggu - - Pemerhati
Jamsostek
Sumber: Sutopo, 2007

13. Identifikasi Posisi Kelompok Sasaran
Komponen Pemangku
No
Kepentingan Propinsi Jawa Kabupaten Kabupaten
Kota Semarang
Tengah Klaten Purbalingga
1 APINDO/GAPEKNAS - Jebakan - Penyabotase
2 SPSI - Kawan Bom Waktu Pemerhati
3 Pekerja Informal - Penganggu Pemerhati Kawan
Identifikasi Posisi Kel. Representatives
Komponen Pemangku
No
Kepentingan Propinsi Jawa Kabupaten Kabupaten
Kota Semarang
Tengah Klaten Purbalingga
1 LSM Penyabotase Penyelamat Pemerhati Pengganggu
2 Media Massa - Jebakan Jebakan -
Sumber: Sutopo, 2007

14. • Rivalitas antar program yang
dikembangkan di level desa?
– Program Alokasi Dana Desa (ADD)
– Proyek Pengembangan
Kecamatan/Proyek Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (PPK/P2KP)-
proyek ini sekarang dikenal dengan
nama Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
– Program Keluarga Harapan
– Program Desa Siaga/Desa Sehat

15. Pemetaan Program Pemerintah
di Level Pedesaan
ITEM ADD PNPM PKH DESI
SASARAN Desa Desa-Kecmtn RTSM Desa
MOTIF OTDA Prjct WB Pengganti SLT Paradigma
(awal) Sehat
FOKUS/ISSUE Good village Poverty Perlindungan 4 Pilar
governance alleviation Sosial Kemandirian
(Penddkn-Kes)
INDUK Depdagri Kesra- Depsos Depkes
Depdagri-
Bappenas
ADMNST & Relatif blm siap Lengkap & siap ? Relatif lengkap
PENDUKUNG & siap
SDM &/ Unit Dominan LSM Fasilitator & Peer Group & Bidan Desa
Pelaksana Konsultan UPPKH (PKD) & FKD

16. ALOKASI DANA DESA (ADD)
• Meskipun Desa seharunya menjadi basis desentralisasi
dan mampu menjalankan peran sebagai self governing
community, kebanyakan Desa menghadapi masalah
yang akut.
– Pertama: Desa memiliki APBDES yang kecil dan sumber
pendapatannnya sangat tergantung pada bantuan yang sangat
kecil pula.
– Kedua: Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah
bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang
tinggi.
– Ketiga: Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional
Desa untuk menjalankan pelayanan.
– Keempat: Tidak kalah penting bahwa banyak program
pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh
DINAS. Program semacam itu mendulang kritikan, yaitu:
program tsb tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa,
dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan
dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya
(sumber: Bambang H, 2005)

17. • Contoh ADD di Magelang muncul sebagai respon pemerintah
daerah terhadap tuntutan Formas (Forum masyarakat) yang
anggotanya meliputi unsur pemerintahan desa, LSM, dan Perkasa
(Persatuan Perangkat Desa)
• ADD akan dicairkan bila pihak Desa telah mengesahkan APBDes
dan rincian penggunaan ADD yang akan diterimanya
• FPPD Yogyakarta hingga awal Agustus 2007 mencatat masih
terdapat sekitar 40% kabupaten/kota di Indonesia yang belum
mempunyai aturan dasar ADD
• Desa dan masyarakatnya telah menggunakan dana ADD secara
kreatif karena diposkan untuk belanja pembangunan yang dapat
mereka kelola sendiri. Selain itu dana tersebut dipadukan dengan
pendapatan asli desa serta dana swadaya dan gotongroyong dari
warga sehingga dapat dipakai untuk menyelesaikan berbagai
masalah yang dihadapi Desa dan masyarakatnya

18. Mekanisme Pelaksanaan PNPM
Mandiri

19. Sumber Dana PNPM Mandiri 2008

20. RENCANA ANGGARAN PNPM 2009
• Rincian total anggaran PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Inti maupun
PNPM Penguatan mencapai Rp13,7 triliun. Rinciannya, alokasi PNPM Inti
Rp10,377.9 triliun dan PNPM Penguatan sebesar Rp3,324.2 triliun.
Data Anggaran PNPM Mandiri 2007-2009 mencatat, sektor kegiatan PNPM
Inti mencakup lima kegiatan. Masing-masing yaitu PNPM di Daerah
Perdesaan di Depdagri (Rp6,99 triliun), PNPM di Daerah Perkotaan (Rp1,75
triliun), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(Rp485,3 miliar), dan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala
Komunitas (Rp950 miliar) di Departemen Pekerjaaan Umum, serta program
pembangunan daerah tertinggal (Rp195,9 miliar) pada Kementerian Negara
Percepatan Daerah Tertinggal.
Adapun PNPM Penguatan mencakup delapan sektor kegiatan. Masing-
masing adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan
dan Penanganan Rehab dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta &
Jawa Tengah di Departemen Pekerjaan Umum masing-masing Rp55,2
miliar dan Rp25,0 miliar.
Pada Departemen Pertanian mencakup tiga sektor yaitu Penyediaan dan
Perbaikan Infrastruktur Pertanian senilai Rp918,0 miliar, Penguatan
Kelembagaan Ekonomi Perdesaan senilai Rp298,0 miliar, dan
Pengembangan Usaha Agrbisnis Pertanian sebesar Rp1,1 triliun.

21. • DAFTAR DAERAH YG BELUM BERPARTISIPASI DLM
PNPM th 2008 di JAWA TENGAH: Kab. Magelang Kab.
Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Sragen Kab.
Grobogan dan Kab. Batang
• Daerah di Jateng yg sdh menyatakan berpartisipasi dlm
PNMP th 2009 adlh Pati & Rembang
• Contoh alokasi dana PNPM tahun 2008 Kabupaten
Cilacap sebesar Rp 14.000.000.000, yang sumber
dananya berasal dari APBN, APBD Kabupaten (Cost
Sharing) dan Swadaya masyarakat. Jumlah nyang
menerima dana bantuan itu sebanyak 116 desa.
Kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan itu
meliputi pembangunan sarana prasarana, kegiatan
simpan pinjam khusus perempuan, kegiatan bidang
kesehatan dan kegiatan bidang pendidikan

22. Program Keluarga Harapan (PKH)
• PKH bukan di maksudkan sebagai kelanjutan program subsidi
langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu
rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat
pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih
dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan
sosial kepada maskin melalui pemberian uang tunai.
• Program PKH ini menelan dana yang tidak sedikit. Pada tahun
2008 ini saja pemerintah menyediakan dana 58 triliun rupiah.
Apalagi dana untuk program ini terus meningkat dari tahun 2004
sebesar Rp.19 triliun, tahun 2005 Rp.24 triliun, 2006 Rp.41 triliun
rupiah dan 2007 sebesar 51 triliun rupiah.
• Paket bagi ibu hamil: bantuan berupa pemeriksaan pra dan
pascakehamilan, mendapatkan suplemen zat besi, dan proses
kelahiran ditangani tenaga medis. Paket anak balita: mendapat
imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang setiap bulan,
dan diberi suplemen vitamin A.
• Rencana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun
2008 dengan target sasaran 1,5 juta rumah tangga sangat miskin
(RTSM) yang mencakup 18 provinsi terancam hanya akan
terealisasi kurang dari setengahnya

24. DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU
• KEEFEKTIFAN PEMANFAATAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU?
– PERMENKEU RI No 84/PMK.07/2008
TENTANG
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS
PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
– PENGGUNAAN:
• peningkatan kualitas bahan baku;
• pembinaan industri;
• pembinaan lingkungan sosial;
• sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
• pemberantasan barang kena cukai ilegal.

25. Pasal 7
(1) Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c
meliputi:
– pembinaan kemampuan dan ketrampilan
kerja masyarakat di lingkungan industri hasil
tembakau dan/atau daerah penghasil bahan
baku industri hasil tembakau;
– penerapan manajemen limbah industri hasil
tembakau yang mengacu kepada Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL);
– penetapan kawasan tanpa asap rokok dan
pengadaan tempat khusus untuk merokok di
tempat umum; dan/ atau
– peningkatan derajat kesehatan masyarakat
dengan penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita akibat dampak
asap rokok.

26. • Kenaikan target penerimaan cukai th 2008 meningkat
sebesar Rp.3.862.800 triliun atau 8,76 persen dari tahun
sebelumnya. Peningkatan penerimaan cukai pada
periode semester I tahun 2008, antara lain karena
terjadinya peningkatan produksi hasil tembakau dari
113.352 juta batang pada semester I tahun 2007 menjadi
120.784 juta batang di semester I ini.
• Prediksi penerimaan cukai pada semester II tahun 2008,
diprediksi akan mencapai Rp.23.112,65 trilun atau 50,56
persen dari target, sehingga sampai akhir tahun 2008
penerimaan cukai akan mencapai Rp.46.717,50 triliun
atau 102,19 persen dari target penerimaan cukai
sebesar Rp.45.717,50 triliun
• Pada tahun 2008 ini total alokasi Cukai hasil tembakau
yang dikembalikan ke Provinsi dan kabupaten/kota di
Jateng sebesar 52,196 M, dengan perincian Kabupaten
Kudus mendapatkan 17,2 M, provinsi 15,6 M, Kota
Surakarta 1,2 M dan seluruh Kabupatenkota yang
besarnya antara 450 juta sampai 878 juta.

27. • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.07/2008
tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2008.
• Dana bagi hasil sebesar Rp200 miliar itu terdiri dari alokasi
untuk propinsi/kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara
Rp1,43 miliar, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa
Barat Rp9,48 miliar, provinsi/kabupaten/kota di provinsi
Jawa Tengah Rp52,20 miliar, provinsi/kabupaten/kota di
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp1,05 miliar, dan
provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Rp135,85
miliar.
• Besarnya dana alokasi dimaksud berdasarkan pembagian
yang ditetapkan oleh gubernur dan merupakan bagian dari
pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran
2008 pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.
• Penyaluran dana alokasi cukai hasil tembakau tahun
anggaran 2008 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum
Daerah yang dilaksanakan secara triwulanan.
(Sumber: Antara, 6 Mei 2008)

28. IRONI MASIHKAH AKAN
BERLANJUT ?
DATA SUSENAS DI JATENG RATA2 (Rp)
TAHUN 2004
TOTAL BUKAN MAKANAN 301182.2
KESEHATAN 18269.6
TEMBAKAU SIRIH 53114.5
TAHUN 2001
TOTAL BUKAN MAKANAN 184149.5
KESEHATAN 35426.7
TEMBAKAU SIRIH 36799.1
% PENINGKATAN BIAYA TEMBAKAU (2001-2004) 44,76%
% PENURUNAN BIAYA KESEHATAN (2001-2004) 45,21%
Sumber: Susenas 2001, 2004

29. SEANDAINYA BISA…?!
• Selasa, 18 November 2008 |
03:00 WIBJakarta, Kompas -
Perangkat desa yang tergabung
dalam Persatuan Rakyat Desa
Nusantara atau Parade
Nusantara meminta
dialokasikan dana desa sebesar
10 persen APBN. Dengan
asumsi total dana APBN 2009
mencapai Rp 1.037 triliun,
sekitar 70.000 desa di seluruh
Indonesia akan mendapatkan
alokasi dana desa sebesar Rp
1,3 miliar per tahun per desa!

30. • Pendukung & Penghambat mobilisasi sumber
dana untuk penjaminan kesehatan di desa
NO JENIS/SUMBER PENDUKUNG PENGHAMBAT
1 JAMKESMAS – SJSN Rencana Conflict of interest &
(APBN) penambahan Rp. 17 T regulasi universal
di thn 2009 coverage blm spesifik
2 JAMKESDA (APBD) Regulasi sdh jelas & Komitmen &
ckp banyak good kemampuan APBD
practices serta SDM rendah
3 PROGRAM LINTAS Dana relatif melimpah Fokus masih ke non
SEKTORAL & variatif kesehatan
(ADD,PNPM,DBH
Cukai Rokok, PKH dll)
4 CORPORATE SOCIAL Dana relatif melimpah Networking lemah &
RESPONSIBILITY & kuatnya tuntutan bersifat parsial/
global insidental
5 MASYARAKAT (Dana Budaya gotong Moral hazard, risk
Sehat, Tabulin, Arisan royong & makin taker & daya beli msh
Jamban dll) partisipatif rendah