SlideShare a Scribd company logo

DINAS PANGAN

•Download as PPTX, PDF•
•
Stenly Mandagi
Stenly Mandagi

Presentasi yang disampaikan pada Temu Teknis OKKP di Bandung, 19 - 21 Oktober 2016.

Government & Nonprofit
1 of 57
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dinas (Pasal 217 ) (1) Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.
Badan (Pasal 219) (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 231 Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 1 Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota .
............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 3 Penanganan Kerawanan Pangan a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional. c. Penanganan kerawanan pangan nasional. d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 4 Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pasal 13 (1)Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2)Dinas Daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. (3)Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi. Dinas Daerah Provinsi
(4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 54 (1)Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. (2)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.
PP 18/2016 TIPE ORGANISASI Pasal 81 Tipe A 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. - Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi Pasal 82 Tipe B 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi Pasal 83 Tipe C 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH URUSAN PANGAN DAN DINAS DAERAH URUSAN PERTANIAN
Pasal 19 (1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Lanjutan ...........
Pasal 41 1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. 3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(4)Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Lanjutan ...........
TIPE ORGANISASI TIPE ORGANISASI Provinsi (Pasal 65) Kab/Kota (Pasal 84) Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Tipe B 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Tipe B pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit. Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Ayat KELAS ESELON JABATAN 5 A IIIb atau jabatan administrator Kepala cabang dinas Daerah provinsi, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi. 6 B IVa atau jabatan pengawas Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi. 7 B IVb atau jabatan pengawas. Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi. JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI Pasal 94, ayat (5, 6, 7)
Ayat ESELON JABATAN 5 IVa atau jabatan pengawas Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan. 6 IVb atau jabatan pengawas. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan. JABATAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA Pasal 95, ayat (5, 6)
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA N O UNIT PEMBINA PUSAT UPT PUSAT UPTD PROVINSI KRITERIA UPTD KAB/KOTA KRITERIA 1 Direktor at Keseha tan Masyar akat Veterin er  Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan (Bogor)  Balai pelayanan Kesmavet  Balai Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan  Jumlah produk hewan yang beredar  Jumlah pelaku usaha pemotongan, pemrosesan dan penjualan  Memiliki fasilitas lab  Jumlah produk hewan yang beredar  Jumlah pelaku usaha pemotongan, pemrosesan dan penjualan  Memiliki fasilitas lab  PMHP  Jumlah unit usaha pengolahan  UPTD Rumah Potong Hewan  Balai pelayanan kesmavet  Jumlah rata-rata pemotongan hewan/hari  Jumlah fasilitas penunjang pemotongan hewan Jumlah jenis SDM yang tersedia (Juru sembelih halal, Keurmaster, Animal welfare officer, pengawas kesmavet, petugas pemeriksa AM//PM, dokter hewan berwenang)  ........
BIDANG KETAHANAN PANGAN MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA N O UNIT PEMBINA PUSAT UPT PUSAT UPTD PROVINSI KRITERIA UPTD KAB/KOTA KRITERIA 1 Badan Ketahanan Pangan  Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan  Balai Pengembangan Cadangan Pangan (untuk penanganan stabilisasi pasokan, harga dan penanganan rawan pangan)  jumlah Pelaku usaha.  Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan Segar  Verifikasi oleh OKKPP  Memiliki Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Inspektor Keamanan Pangan, Evaluator  Memiliki Laboratorium pengujian  Jumlah cadangan pangan bersumber dari potensi sumberdaya lokal  Memiliki gudang  Memiliki Analis Ketahanan Pangan  Balai Pengembangan Cadangan Pangan  Instalasi Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (Bagian dari UPTD Provinsi)
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/Permentan/OT.010/8/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BIDANG KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD Lampiran I Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe A
DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 1.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe B
DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKRETARIAT DINAS Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan UPTD SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 1.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe C
DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BIDANG KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan,Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil PertanianUPTD Lampiran I Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe A
DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Keterangan : Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 2.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe B
DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKRETARIAT DINAS Keterangan : Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan UPTD SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 2.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe C
DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN Lampiran I Gambar 3.1. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe A
DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanam 4. Bidang Penyuluhan Pertanian; BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 3.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe B
DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 3.3. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe C SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM
DINAS TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI SEREALIA BIDANG PRODUKSI SEKSI ANEKA KACANG SEKSI ANEKA UMBI SEKSI PERBENIHAN SEKSI PROTEKSI BIDANG PENYULUHAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI MATERI DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN Lampiran I Gambar 4.1. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
DINAS PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN UPTD Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN Lampiran I Gambar 4.2. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA SARANA SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KETENAGAAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI METODE DAN INFORMASI Lampiran I Gambar 4.3. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PEMASARAN SEKSI PENYULUHAN Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan; 3. Bidang Perbibitan; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 5. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Lampiran I Gambar 4.4. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI PERBENIHAN BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI, DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI BIMBINGAN USAHA SEKSI PENGOLAHAN BIDANG PENYULUHAN SEKSI PEMASARAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI MATERI DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN Lampiran I Gambar 4.5. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN Lampiran I Gambar 4.6. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbibitan Ternak; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Penyuluh Pertanian SEKRETARIAT DINAS UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PERBIBITAN SEKSI RUMINASIA SEKSI NON RUMINASIA SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KETENAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI PAKAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN IVESTASI BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET,PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARTAKAT VETERINER SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Lampiran I Gambar 4.7. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 4.8. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
DINAS TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI PERBENIHAN BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI, DAN PEMBIAYAAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI SEREALIA BIDANG PRODUKSI SEKSI ANEKA KACANG SEKSI ANEKA UMBI Lampiran I Gambar 5.1. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
DINAS PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN UPTD BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 5.2. Susunan Organisasi Dinas Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN Lampiran I Gambar 5.3. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian; Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.4. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian; Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI BIMBINGAN USAHA SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PEMASARAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.5. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.6. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI RUMINANSIA SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI PRASARANA DAN SARANA SEKSI PAKAN DAN PEMBIAYAAN SEKSI NONRUMINANSIA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian; SEKSI PERBIBITAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PEYULUHAN SEKRETARIAT DINAS UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.7. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DINAS BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN Lampiran I Gambar 5.8. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN Lampiran I Gambar 6.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe A
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM UPTD Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian BIDANG PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN Lampiran I Gambar 6.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe B SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN UPTD SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 6.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe C SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
Pembentukan UPTD • Setelah penetapan Permendagri tentang Klasifikasi dan Pembentukan UPTD oleh Kementerian Dalam Negeri. • Syarat pembentukan UPTD adalah sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat; c. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; d. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis;
e. menunjang keberhasilan program organisasi; f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; g. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; h. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Lanjutan ...........
Terima kasih

Recommended

Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahDadang Solihin
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 

Recommended

Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahDadang Solihin
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahFKP2B Cikarang
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxHandiyanJuansah
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset DesaFormasi Org
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Menyusun visi pembangunan
Menyusun visi pembangunanMenyusun visi pembangunan
Menyusun visi pembangunanGuritno Soerjodibroto
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal93220872
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 

More Related Content

What's hot

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahFKP2B Cikarang
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
 

What's hot (20)

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Menyusun visi pembangunan
Menyusun visi pembangunanMenyusun visi pembangunan
Menyusun visi pembangunan
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
 

Similar to DINAS PANGAN

Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal93220872
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfPermendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfdishubpga
 
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahtemanna #LABEDDU
 
Rancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dir
Rancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dirRancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dir
Rancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dirSalman Akbar
 
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususUndang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususPenataan Ruang
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Ulfah Hanum
 
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerahPp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerahWeb Master
 
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPeraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahRaden Andriansyah Sastradjumena
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...Kota Serang
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Parja Negara
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Pemdes Wonoyoso
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 Pemdes Wonoyoso
 
Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Irwan Thahir
 
2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkad2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkadPA_Klaten
 

Similar to DINAS PANGAN (20)

Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
 
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfPermendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
 
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
 
Rancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dir
Rancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dirRancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dir
Rancangan permendagri ukpbj revisi pembahasan 12 juli 2018 rev pak dir
 
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususUndang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
 
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerahPp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
 
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPeraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
 
PP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdf
PP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdfPP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdf
PP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdf
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Pp no 78_2007
Pp no 78_2007Pp no 78_2007
Pp no 78_2007
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
 
Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
 
Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018
 
2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkad2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkad
 

More from Stenly Mandagi

PENYUSUNAN DOKSISTU.pptx
PENYUSUNAN DOKSISTU.pptxPENYUSUNAN DOKSISTU.pptx
PENYUSUNAN DOKSISTU.pptxStenly Mandagi
 
Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...
Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...
Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...Stenly Mandagi
 
Peluang Pengembangan OKKP sebagai LSPro
Peluang Pengembangan OKKP sebagai LSProPeluang Pengembangan OKKP sebagai LSPro
Peluang Pengembangan OKKP sebagai LSProStenly Mandagi
 
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOMKebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOMStenly Mandagi
 
Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)
Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)
Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)Stenly Mandagi
 
Pengembangan Penyebaran Informasi Pasar
Pengembangan Penyebaran Informasi PasarPengembangan Penyebaran Informasi Pasar
Pengembangan Penyebaran Informasi PasarStenly Mandagi
 
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015Stenly Mandagi
 
Pengembangan Analisis Pemasaran
Pengembangan Analisis PemasaranPengembangan Analisis Pemasaran
Pengembangan Analisis PemasaranStenly Mandagi
 
Perencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHP
Perencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHPPerencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHP
Perencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHPStenly Mandagi
 
Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013
Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013
Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013Stenly Mandagi
 
Dinamika kelompok belajar
Dinamika kelompok belajarDinamika kelompok belajar
Dinamika kelompok belajarStenly Mandagi
 

More from Stenly Mandagi (20)

MATERI GAP.pptx
MATERI GAP.pptxMATERI GAP.pptx
MATERI GAP.pptx
 
PENYUSUNAN DOKSISTU.pptx
PENYUSUNAN DOKSISTU.pptxPENYUSUNAN DOKSISTU.pptx
PENYUSUNAN DOKSISTU.pptx
 
Prinsip-Prinsip GMP
Prinsip-Prinsip GMPPrinsip-Prinsip GMP
Prinsip-Prinsip GMP
 
Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...
Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...
Kandungan ajmalisin pada kultur kalus catharanthus roseus yang diberi perlaku...
 
Peluang Pengembangan OKKP sebagai LSPro
Peluang Pengembangan OKKP sebagai LSProPeluang Pengembangan OKKP sebagai LSPro
Peluang Pengembangan OKKP sebagai LSPro
 
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOMKebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
 
Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)
Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)
Panduan Pengajuan Usulan Kegiatan PPHP Tahun 2014 (eProposal)
 
Pengembangan Penyebaran Informasi Pasar
Pengembangan Penyebaran Informasi PasarPengembangan Penyebaran Informasi Pasar
Pengembangan Penyebaran Informasi Pasar
 
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015
 
Pengembangan Analisis Pemasaran
Pengembangan Analisis PemasaranPengembangan Analisis Pemasaran
Pengembangan Analisis Pemasaran
 
Perencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHP
Perencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHPPerencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHP
Perencanaan Kegiatan PIP 2014 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Ditjen PPHP
 
Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013
Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013
Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013
 
Tahukah anda
Tahukah andaTahukah anda
Tahukah anda
 
Dinamika kelompok belajar
Dinamika kelompok belajarDinamika kelompok belajar
Dinamika kelompok belajar
 
Perencanaan usaha
Perencanaan usahaPerencanaan usaha
Perencanaan usaha
 
Pengolahan hasil
Pengolahan hasilPengolahan hasil
Pengolahan hasil
 
Pemasaran hasil
Pemasaran hasilPemasaran hasil
Pemasaran hasil
 
Pasca panen
Pasca panenPasca panen
Pasca panen
 
Kemitraan usaha
Kemitraan usahaKemitraan usaha
Kemitraan usaha
 
Kelembagaan usaha
Kelembagaan usahaKelembagaan usaha
Kelembagaan usaha
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (12)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

DINAS PANGAN

  • 1. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  • 2. Dinas (Pasal 217 ) (1) Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.
  • 3. Badan (Pasal 219) (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 4. Pasal 231 Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
  • 5. Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
  • 6. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 1 Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota .
  • 7. ............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
  • 8. ............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 3 Penanganan Kerawanan Pangan a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional. c. Penanganan kerawanan pangan nasional. d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
  • 9. ............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 4 Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
  • 10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
  • 11. Pasal 13 (1)Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2)Dinas Daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. (3)Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi. Dinas Daerah Provinsi
  • 12. (4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • 13. Pasal 54 (1)Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. (2)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.
  • 14. PP 18/2016 TIPE ORGANISASI Pasal 81 Tipe A 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. - Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi Pasal 82 Tipe B 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi Pasal 83 Tipe C 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI
  • 15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
  • 16. PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH URUSAN PANGAN DAN DINAS DAERAH URUSAN PERTANIAN
  • 17. Pasal 19 (1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
  • 18. (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Lanjutan ...........
  • 19. Pasal 41 1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. 3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
  • 20. (4)Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Lanjutan ...........
  • 21. TIPE ORGANISASI TIPE ORGANISASI Provinsi (Pasal 65) Kab/Kota (Pasal 84) Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Tipe B 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Tipe B pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit. Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
  • 22. Ayat KELAS ESELON JABATAN 5 A IIIb atau jabatan administrator Kepala cabang dinas Daerah provinsi, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi. 6 B IVa atau jabatan pengawas Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi. 7 B IVb atau jabatan pengawas. Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi. JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI Pasal 94, ayat (5, 6, 7)
  • 23. Ayat ESELON JABATAN 5 IVa atau jabatan pengawas Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan. 6 IVb atau jabatan pengawas. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan. JABATAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA Pasal 95, ayat (5, 6)
  • 24. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA N O UNIT PEMBINA PUSAT UPT PUSAT UPTD PROVINSI KRITERIA UPTD KAB/KOTA KRITERIA 1 Direktor at Keseha tan Masyar akat Veterin er  Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan (Bogor)  Balai pelayanan Kesmavet  Balai Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan  Jumlah produk hewan yang beredar  Jumlah pelaku usaha pemotongan, pemrosesan dan penjualan  Memiliki fasilitas lab  Jumlah produk hewan yang beredar  Jumlah pelaku usaha pemotongan, pemrosesan dan penjualan  Memiliki fasilitas lab  PMHP  Jumlah unit usaha pengolahan  UPTD Rumah Potong Hewan  Balai pelayanan kesmavet  Jumlah rata-rata pemotongan hewan/hari  Jumlah fasilitas penunjang pemotongan hewan Jumlah jenis SDM yang tersedia (Juru sembelih halal, Keurmaster, Animal welfare officer, pengawas kesmavet, petugas pemeriksa AM//PM, dokter hewan berwenang)  ........
  • 25. BIDANG KETAHANAN PANGAN MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA N O UNIT PEMBINA PUSAT UPT PUSAT UPTD PROVINSI KRITERIA UPTD KAB/KOTA KRITERIA 1 Badan Ketahanan Pangan  Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan  Balai Pengembangan Cadangan Pangan (untuk penanganan stabilisasi pasokan, harga dan penanganan rawan pangan)  jumlah Pelaku usaha.  Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan Segar  Verifikasi oleh OKKPP  Memiliki Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Inspektor Keamanan Pangan, Evaluator  Memiliki Laboratorium pengujian  Jumlah cadangan pangan bersumber dari potensi sumberdaya lokal  Memiliki gudang  Memiliki Analis Ketahanan Pangan  Balai Pengembangan Cadangan Pangan  Instalasi Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (Bagian dari UPTD Provinsi)
  • 26. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/Permentan/OT.010/8/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
  • 27. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BIDANG KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD Lampiran I Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe A
  • 28. DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 1.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe B
  • 29. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKRETARIAT DINAS Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan UPTD SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 1.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe C
  • 30. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BIDANG KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan,Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil PertanianUPTD Lampiran I Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe A
  • 31. DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Keterangan : Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 2.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe B
  • 32. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKRETARIAT DINAS Keterangan : Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan UPTD SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 2.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe C
  • 33. DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN Lampiran I Gambar 3.1. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe A
  • 34. DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanam 4. Bidang Penyuluhan Pertanian; BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 3.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe B
  • 35. DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 3.3. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe C SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM
  • 36. DINAS TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI SEREALIA BIDANG PRODUKSI SEKSI ANEKA KACANG SEKSI ANEKA UMBI SEKSI PERBENIHAN SEKSI PROTEKSI BIDANG PENYULUHAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI MATERI DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN Lampiran I Gambar 4.1. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  • 37. DINAS PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN UPTD Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN Lampiran I Gambar 4.2. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
  • 38. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA SARANA SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KETENAGAAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI METODE DAN INFORMASI Lampiran I Gambar 4.3. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  • 39. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PEMASARAN SEKSI PENYULUHAN Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan; 3. Bidang Perbibitan; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 5. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Lampiran I Gambar 4.4. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  • 40. DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI PERBENIHAN BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI, DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI BIMBINGAN USAHA SEKSI PENGOLAHAN BIDANG PENYULUHAN SEKSI PEMASARAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI MATERI DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN Lampiran I Gambar 4.5. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  • 41. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN Lampiran I Gambar 4.6. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
  • 42. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbibitan Ternak; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Penyuluh Pertanian SEKRETARIAT DINAS UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PERBIBITAN SEKSI RUMINASIA SEKSI NON RUMINASIA SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KETENAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI PAKAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN IVESTASI BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET,PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARTAKAT VETERINER SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Lampiran I Gambar 4.7. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  • 43. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 4.8. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  • 44. DINAS TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI PERBENIHAN BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI, DAN PEMBIAYAAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI SEREALIA BIDANG PRODUKSI SEKSI ANEKA KACANG SEKSI ANEKA UMBI Lampiran I Gambar 5.1. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 45. DINAS PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN UPTD BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 5.2. Susunan Organisasi Dinas Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 46. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN Lampiran I Gambar 5.3. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 47. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian; Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.4. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 48. DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian; Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI BIMBINGAN USAHA SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PEMASARAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.5. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 49. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.6. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 50. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI RUMINANSIA SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI PRASARANA DAN SARANA SEKSI PAKAN DAN PEMBIAYAAN SEKSI NONRUMINANSIA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian; SEKSI PERBIBITAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PEYULUHAN SEKRETARIAT DINAS UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.7. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 51. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DINAS BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN Lampiran I Gambar 5.8. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  • 52. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN Lampiran I Gambar 6.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe A
  • 53. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM UPTD Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian BIDANG PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN Lampiran I Gambar 6.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe B SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
  • 54. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN UPTD SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 6.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe C SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
  • 55. Pembentukan UPTD • Setelah penetapan Permendagri tentang Klasifikasi dan Pembentukan UPTD oleh Kementerian Dalam Negeri. • Syarat pembentukan UPTD adalah sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat; c. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; d. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis;
  • 56. e. menunjang keberhasilan program organisasi; f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; g. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; h. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Lanjutan ...........

Editor's Notes

  1. 15 AGUSTUS 2016
  2. 15 Agustus 2016
  3. 15 AGUSTUS 2016
  4. 15 AGUSTUS 2016
  5. 15 Agustus 2016
  6. 15 AGUSTUS 2016
  7. 15 AGUSTUS 2016
  8. 15 AGUSTUS 2016
  9. 15 Agustus 2016
  10. 15 AGUSTUS 2016
  11. 15 AGUSTUS 2016
  12. 15 Agustus 2016
  13. 15 Agustus 2016
  14. 15 Agustus 2016
  15. 15 AGUSTUS 2016
  16. 15 agustus 2016
  17. 15 AGUSTUS 2016