Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dinas (Pasal 217 )
(1) Dinas dibentuk untuk
melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang
menjadi kewenangan
Daerah.
(2) Dinas seb...
Badan (Pasal 219)
(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat
(1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk
mela...
Pasal 231
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan
memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di
Daerah, lembaga t...
Pasal 407
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung den...
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KAB/KOTA
1 Penyelenggaraan
Pan...
............. BIDANG PANGAN
NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KAB/KOTA
2 Penyelenggaraan
Ketahanan
Pangan
a....
............. BIDANG PANGAN
NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KAB/KOTA
3 Penanganan
Kerawanan
Pangan
a. Pene...
............. BIDANG PANGAN
NO SUB
URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KAB/KOTA
4 Keamanan
Pangan
Pelaksanaan
pengawa...
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT
DAERAH
Pasal 13
(1)Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas D...
(4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
t...
Pasal 54
(1)Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan
aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe
...
PP
18/2016
TIPE ORGANISASI
Pasal 81 Tipe A 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)
bidang.
- Sekretariat terdiri ...
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT
DAERAH
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAERAH URUSAN PANGAN DAN
DINAS DAERAH URUSAN PERTANIAN
Pasal 19
(1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegi...
(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah
provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah
dikonsultasikan s...
Pasal 41
1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaks...
(4)Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah
kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali
Kota setelah diko...
TIPE ORGANISASI TIPE ORGANISASI
Provinsi (Pasal 65) Kab/Kota (Pasal 84)
Tipe
A
1 (satu) subbagian tata
usaha terdiri atas ...
Ayat KELAS ESELON JABATAN
5 A IIIb
atau jabatan
administrator
Kepala cabang dinas Daerah provinsi, kepala unit
pelaksana t...
Ayat ESELON JABATAN
5 IVa atau
jabatan
pengawas
Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, inspekt...
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN
PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA
N
O
UNIT...
BIDANG KETAHANAN PANGAN
MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI
/KABUPATEN/KOTA
N
O
UNIT
PEMBINA
PUSAT...
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 43/Permentan/OT.010/8/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUN...
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN
PANGAN
BIDANG
KEAMANAN
PANGAN
BIDA...
DINAS
KETAHANAN PANGAN
BIDANG
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN
BIDANG
DISTRIBUSI DAN
...
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI ...
DINAS
KETAHANAN PANGAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN
PANGAN
BIDANG
KEAMANAN
PANGAN
BIDA...
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
BIDANG
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN
BIDANG
DISTRIBUSI DAN
...
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI ...
DINAS
PERTANIAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN
AS...
DINAS
PERTANIAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
UMUM
UPTD
BIDAN...
DINAS
PERTANIAN
SEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN
BIDANG
TANAMAN PANGA...
DINAS
TANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
KEUANGAN D...
DINAS PERKEBUNAN,
HORTIKULTURA, DAN
PETERNAKAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGS...
DINAS
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB...
DINAS
PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN...
DINAS
PERKEBUNAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN
A...
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN
PETERNAKAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN F...
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Keterangan :
- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Perta...
DINAS
TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN F...
DINAS
TANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
KEUANGAN D...
DINAS
PERKEBUNAN,
HORTIKULTURA, DAN
PETERNAKAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGS...
DINAS
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
Antara lain:
1. Bidang Perbenihan dan
Perbibitan;
2...
DINAS
PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN
SEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
Antara lain:
1. Bidang Perbenihan dan P...
DINAS
PERKEBUNAN
SEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
Antara lain:
1. Bidang Perbenihan;
2. Bidang Perlindun...
DINAS
TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN
PETERNAKAN
SEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
Antara lain:
1. Bida...
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BIDANG
PERBIBITAN DAN PRODUKSI
TERNAK
BIDANG
KESEHATAN HE...
DINAS
TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
DINAS
BIDANG
PRASARANA, SARANA
...
DINAS
KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBB...
DINAS
KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
SEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBB...
DINAS
KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
SEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN...
Pembentukan UPTD
• Setelah penetapan Permendagri tentang Klasifikasi dan
Pembentukan UPTD oleh Kementerian Dalam Negeri.
•...
e. menunjang keberhasilan program organisasi;
f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai,
pembiayaan, sarana dan pra...
Terima kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD

1,987 views

Published on

Presentasi yang disampaikan pada Temu Teknis OKKP di Bandung, 19 - 21 Oktober 2016.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD

  1. 1. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  2. 2. Dinas (Pasal 217 ) (1) Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.
  3. 3. Badan (Pasal 219) (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. 4. Pasal 231 Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
  5. 5. Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
  6. 6. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 1 Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota .
  7. 7. ............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
  8. 8. ............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 3 Penanganan Kerawanan Pangan a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional. c. Penanganan kerawanan pangan nasional. d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
  9. 9. ............. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 4 Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
  10. 10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
  11. 11. Pasal 13 (1)Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2)Dinas Daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. (3)Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi. Dinas Daerah Provinsi
  12. 12. (4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
  13. 13. Pasal 54 (1)Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. (2)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.
  14. 14. PP 18/2016 TIPE ORGANISASI Pasal 81 Tipe A 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. - Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi Pasal 82 Tipe B 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi Pasal 83 Tipe C 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian - Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI
  15. 15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
  16. 16. PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH URUSAN PANGAN DAN DINAS DAERAH URUSAN PERTANIAN
  17. 17. Pasal 19 (1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
  18. 18. (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Lanjutan ...........
  19. 19. Pasal 41 1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. 3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
  20. 20. (4)Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Lanjutan ...........
  21. 21. TIPE ORGANISASI TIPE ORGANISASI Provinsi (Pasal 65) Kab/Kota (Pasal 84) Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Tipe B 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Tipe B pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit. Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
  22. 22. Ayat KELAS ESELON JABATAN 5 A IIIb atau jabatan administrator Kepala cabang dinas Daerah provinsi, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi. 6 B IVa atau jabatan pengawas Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi. 7 B IVb atau jabatan pengawas. Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi. JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI Pasal 94, ayat (5, 6, 7)
  23. 23. Ayat ESELON JABATAN 5 IVa atau jabatan pengawas Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan. 6 IVb atau jabatan pengawas. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan. JABATAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA Pasal 95, ayat (5, 6)
  24. 24. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA N O UNIT PEMBINA PUSAT UPT PUSAT UPTD PROVINSI KRITERIA UPTD KAB/KOTA KRITERIA 1 Direktor at Keseha tan Masyar akat Veterin er  Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan (Bogor)  Balai pelayanan Kesmavet  Balai Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan  Jumlah produk hewan yang beredar  Jumlah pelaku usaha pemotongan, pemrosesan dan penjualan  Memiliki fasilitas lab  Jumlah produk hewan yang beredar  Jumlah pelaku usaha pemotongan, pemrosesan dan penjualan  Memiliki fasilitas lab  PMHP  Jumlah unit usaha pengolahan  UPTD Rumah Potong Hewan  Balai pelayanan kesmavet  Jumlah rata-rata pemotongan hewan/hari  Jumlah fasilitas penunjang pemotongan hewan Jumlah jenis SDM yang tersedia (Juru sembelih halal, Keurmaster, Animal welfare officer, pengawas kesmavet, petugas pemeriksa AM//PM, dokter hewan berwenang)  ........
  25. 25. BIDANG KETAHANAN PANGAN MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA N O UNIT PEMBINA PUSAT UPT PUSAT UPTD PROVINSI KRITERIA UPTD KAB/KOTA KRITERIA 1 Badan Ketahanan Pangan  Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan  Balai Pengembangan Cadangan Pangan (untuk penanganan stabilisasi pasokan, harga dan penanganan rawan pangan)  jumlah Pelaku usaha.  Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan Segar  Verifikasi oleh OKKPP  Memiliki Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Inspektor Keamanan Pangan, Evaluator  Memiliki Laboratorium pengujian  Jumlah cadangan pangan bersumber dari potensi sumberdaya lokal  Memiliki gudang  Memiliki Analis Ketahanan Pangan  Balai Pengembangan Cadangan Pangan  Instalasi Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (Bagian dari UPTD Provinsi)
  26. 26. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/Permentan/OT.010/8/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
  27. 27. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BIDANG KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD Lampiran I Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe A
  28. 28. DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 1.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe B
  29. 29. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKRETARIAT DINAS Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan UPTD SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 1.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tipe C
  30. 30. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BIDANG KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Keterangan: Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan,Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil PertanianUPTD Lampiran I Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe A
  31. 31. DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI HARGA PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Keterangan : Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian UPTD SEKSI SUMBERDAYA PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 2.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe B
  32. 32. DINAS KETAHANAN PANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKRETARIAT DINAS Keterangan : Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan UPTD SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 2.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tipe C
  33. 33. DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN Lampiran I Gambar 3.1. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe A
  34. 34. DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanam 4. Bidang Penyuluhan Pertanian; BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 3.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe B
  35. 35. DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 3.3. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe C SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM
  36. 36. DINAS TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI SEREALIA BIDANG PRODUKSI SEKSI ANEKA KACANG SEKSI ANEKA UMBI SEKSI PERBENIHAN SEKSI PROTEKSI BIDANG PENYULUHAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI MATERI DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN Lampiran I Gambar 4.1. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  37. 37. DINAS PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN UPTD Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN Lampiran I Gambar 4.2. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
  38. 38. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA SARANA SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KETENAGAAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI METODE DAN INFORMASI Lampiran I Gambar 4.3. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  39. 39. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PEMASARAN SEKSI PENYULUHAN Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan; 3. Bidang Perbibitan; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 5. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Lampiran I Gambar 4.4. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  40. 40. DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA DAN SARANA SEKSI PERBENIHAN BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI, DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI BIMBINGAN USAHA SEKSI PENGOLAHAN BIDANG PENYULUHAN SEKSI PEMASARAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI MATERI DAN INFORMASI SEKSI KETENAGAAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN Lampiran I Gambar 4.5. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  41. 41. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN Lampiran I Gambar 4.6. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
  42. 42. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbibitan Ternak; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 3. Bidang Penyuluh Pertanian SEKRETARIAT DINAS UPTD BIDANG PENYULUHAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI PERBIBITAN SEKSI RUMINASIA SEKSI NON RUMINASIA SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KETENAGAAN SEKSI METODE DAN INFORMASI SEKSI PAKAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN IVESTASI BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET,PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARTAKAT VETERINER SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Lampiran I Gambar 4.7. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  43. 43. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN UPTD BIDANG HORTIKULTURA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 4.8. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe A
  44. 44. DINAS TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI PERBENIHAN BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI, DAN PEMBIAYAAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI SEREALIA BIDANG PRODUKSI SEKSI ANEKA KACANG SEKSI ANEKA UMBI Lampiran I Gambar 5.1. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  45. 45. DINAS PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN UPTD BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan Tanaman; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Perbibitan Ternak; 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 5. Bidang Penyuluh Pertanian SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Lampiran I Gambar 5.2. Susunan Organisasi Dinas Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  46. 46. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN Lampiran I Gambar 5.3. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  47. 47. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian; Keterangan :  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.4. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  48. 48. DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian; Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI BIMBINGAN USAHA SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PEMASARAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.5. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  49. 49. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD Antara lain: 1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.6. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  50. 50. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN SEKSI RUMINANSIA SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI PRASARANA DAN SARANA SEKSI PAKAN DAN PEMBIAYAAN SEKSI NONRUMINANSIA Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian; SEKSI PERBIBITAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PEYULUHAN SEKRETARIAT DINAS UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 5.7. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  51. 51. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DINAS BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Perbenihan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Penyuluhan Pertanian SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN UPTD SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN Lampiran I Gambar 5.8. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota Dua Dinas Tipe B
  52. 52. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN Lampiran I Gambar 6.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe A
  53. 53. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM UPTD Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian BIDANG PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN SEKSI KERAWANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KEAMANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN Lampiran I Gambar 6.2. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe B SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
  54. 54. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SEKRETARIAT DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN UPTD SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN SEKSI PUPUK, PESTISIDA, DAN ALSINTAN SEKSI PENYULUHAN SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SEKSI PRODUKSI SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Keterangan:  Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian  Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.  Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.  Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Antara lain: 1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Bidang Perlindungan Tanaman; SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM Lampiran I Gambar 6.3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Tipe C SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
  55. 55. Pembentukan UPTD • Setelah penetapan Permendagri tentang Klasifikasi dan Pembentukan UPTD oleh Kementerian Dalam Negeri. • Syarat pembentukan UPTD adalah sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat; c. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; d. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis;
  56. 56. e. menunjang keberhasilan program organisasi; f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; g. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; h. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Lanjutan ...........
  57. 57. Terima kasih

×