Presentasi yang disampaikan pada Temu Teknis OKKP di Bandung, 19 - 21 Oktober 2016. Berisi tentang RPP Keamanan Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan

1. KEBIJAKAN KEAMANAN DAN PELABELAN
PANGAN HASIL PERTANIAN
Disampaikan pada:
Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKPD)
Bandung, 20 Oktober 2016
Disampaikan Oleh:
Ir. Gasilan
Kasubdit Standardisasi Bahan Baku dan BTP
Direktorat Standardisasi Produk Pangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Disampaikan Oleh:
Ir. Gasilan
Kasubdit Standardisasi Bahan Baku dan BTP
Direktorat Standardisasi Produk Pangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. OUTLINE
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 2

3. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 3
1

4. Pangan
 Definisi Pangan
 segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun
tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,
dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (UU No. 18/2012 tentang Pangan)
 Pangan segar
Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung
dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
 termasuk pangan yang mengalami pengolahan minimal (pascapanen) meliputi pencucian,
pengupasan, pengeringan, penggilingan,pemotongan, penggaraman, pembekuan,
pencampuran, dan blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) kecuali
pelilinan
 Pangan Olahan
makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.
 termasuk pangan siap saji dan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga 4Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016

5. Dasar Hukum
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 5
Dasar hukum kebijakan terkait keamanan pangan
UU No/ 18 Tahun 2012 tentang Pangan
PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan
 direvisi menjadi RPP tentang Keamanan Pangan
PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 direvisi menjadi RPP tentang Label dan Iklan Pangan
Peraturan pelaksana PP
 Peraturan Kepala Badan, Peraturan Menteri Pertanian,
Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri
Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan
Daerah, dsb

6. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016
6
Rantai Pangan
Pangan SegarPangan Segar Pangan OlahanPangan Olahan
 Kementerian
Pertanian
 KKP
 Pemda
 Kementerian
Pertanian
 KKP
 Pemda
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Kesehatan
 Badan POM
 Pemda
 dll
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Kesehatan
 Badan POM
 Pemda
 dll
Perlu Koordinasi yang Baik
Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat:
‘seluruh pangan aman dan bermutu
Perlu Koordinasi yang Baik
Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat:
‘seluruh pangan aman dan bermutu

7. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 7
PRODUKSI, PEREDARAN, PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN, SERTA
PENGAWASAN DAN PEMBINAANNYA

8. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016
8
PEMBINAAN
Pencegahan Sebelum
Peredaran
•Registrasi Sarana Produksi,
IRTP
•Izin Edar (MD, ML, P-IRT)
•SKE/SKI
Pengakuan terhadap
Jaminan Keamanan Pangan/
Mutu Pangan diberikan
melalui sertifikasi
Penegakan Hukum
•Sanksi administratif
Penanganan KLB
Keracunan Pangan
• Persyaratan sanitasi (cara
yang baik/good practices)
• Bahan tambahan pangan
• Kemasan Pangan
• Pelabelan dan iklan pangan
• Cemaran Pangan
• Pangan hasil rekayasa
genetika
• Pangan yang diiradiasi
Jaminan Keamanan Pangan/
Mutu Pangan
Pembinaan terhadap:
•Pelaku Usaha
•Pengawas Pangan
•Penyuluh Keamanan
Pangan
Menjadi muatan RPP tentang Keamanan Pangan dan
RPP tentang Label dan Iklan Pangan

9. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 9
2

10. Definisi keamanan pangan
pencegahan cemaran biologis, kimia,
dan benda lain
Pangan aman dikonsumsi
UU No 18/2012 tentang Pangan
tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan
budaya
 Pasal 68(1): Pemerintah menjamin terwujudnya penyelenggaraan
Keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 10

11. Struktur RPP Keamanan Pangan
No Rincian Keterangan
1 BAB I Ketentuan Umum
2 BAB II Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Standar Keamanan Pangan
Bagian Ketiga Persyaratan Mutu Pangan
Bagian Keempat Pengujian Laboratoris
Bagian Kelima Jenis Sanksi Administrasi
3 BAB III Persyaratan Keamanan Pangan dalam Pangan
Impor
4 BAB IV Pengawasan
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Pengawasan dalam rangka Pencegahan
Bagian Ketiga Pengawasan dalam rangka Penegakan hukum
Bagian Keempat Surveilan dan Kajian Risiko Keamanan Pangan 11BPOM 13 OKT 2016

12. Struktur RPP tentang Keamanan Pangan
No Rincian Keterangan
5 BAB V Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi
6 BAB VI Kejadian Luar Biasa dan Kesiapan Kedaruratan
7 BAB VII Pembinaan
Bagian Kesatu Pembinaan Pelaku Usaha Pangan
Bagian Kedua Pembinaan Pengawas Pangan dan Penyuluh Pangan
Bagian Ketiga Koordinasi dalam Pembinaan dan Pengawasan
Keamanan Pangan
8 BAB VIII Peran Serta Masyarakat
9 BAB IX Ketentuan Peralihan
10 BAB X Ketentuan Penutup
11 Penjelasan 10 BAB
75 Pasal
12BPOM 13 OKT 2016

13. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016
Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
• Penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
 sertifikasi oleh menteri, Kepala Lembaga, Bupati/Walikota, atau lembaga
penilaian kesesuaian.
• Pemenuhan standar keamanan pangan:
–Sanitasi pangan
–Bahan tambahan pangan
–Pangan produk rekayasa genetik
–Iradiasi pangan
–Kemasan pangan
–Larangan mengedarkan pangan tercemar
• Persyaratan mutu pangan
–Penetapan oleh menteri atau kepala lembaga
• Pengujian laboratoris
–Pangan segar oleh Menteri pertanian atau menteri kelautan dan perikanan
–Pangan olahan oleh Kepala Lembaga
–Pengujian di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah
13

14. BPOM 13 OKT 2016
Persyaratan Keamanan Pangan dalam Impor Pangan
 Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diedarkan bertanggung jawab
atas Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
 Persyaratan:
 Pangan telah diuji, diperiksa, dan/atau dinyatakan memenuhi persyaratan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau oleh pihak yang
mempunyai kesepakatan saling pengakuan serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat;
 Dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan dan mendapat
persetujuan pemasukan
 Persetujuan pemasukan Pangan:
 Untuk Pangan yang dicurigai dapat menimbulkan risiko kesehatan  persetujuan
pemasukan diberikan setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh pihak yang
berwenang di Indonesia.
 Berlaku juga untuk Impor di wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas serta kawasan berikat
 Tata cara ditetapkan oleh menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri
kelautan dan perikanan, atau Kepala Lembaga.
 Apabila Pangan impor ditolak, Pelaku Usaha wajib memusnahkan Pangan atau
mengeluarkan Pangan dari wilayah Indonesia 14

15.  Menteri Pertanian,
 Menteri KKP,
 Menteri Kesehatan,
 Menteri
Perindustrian,
 Gubernur, dan/atau
Bupati/Walikota
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016
UMUMUMUM
15
• Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan
surveilan.
• Pengawasan dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan
hukum
• Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan
surveilan.
• Pengawasan dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan
hukum
 pemantauan,
 evaluasi, dan
 pengawasan terhadap
kegiatan atau proses
produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau
Peredaran Pangan.
menyelenggaraka
n program

16. Pengawasan dalam Rangka PencegahanPengawasan dalam Rangka Pencegahan
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016
16
Persyaratan dan tata cara ditetapkan
oleh menteri pertanian, menteri
perindustrian, kelautan dan perikanan,
Kepala Lembaga atau
bupati/walikota.
 sertifikat laik higiene sanitasi yang
dikeluarkan oleh Bupati/Walikota
atau Kantor Kesehatan Pelabuhan
 Persyaratan dan tata cara
ditetapkan oleh menteri kesehatan.
 Izin edar yang diterbitkan Kepala
Lembaga.
 sertifikat produksi Pangan Olahan
industri rumah tangga yang
diterbitkan oleh bupati/walikota..
 Izin edar yang diterbitkan oleh
menteri pertanian dan pemda

17. Pengawasan dalam rangka Penegakan HukumPengawasan dalam rangka Penegakan Hukum
 Pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha, termasuk
pengambilan contoh Pangan dan pengujian
 Pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara berkala, intensifikasi dalam
rangka waktu tertentu dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
 Pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha, termasuk
pengambilan contoh Pangan dan pengujian
 Pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara berkala, intensifikasi dalam
rangka waktu tertentu dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 17

18. Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan,
Menteri Kesehatan atau Kepala Lembaga sesuai
bidang tugas dan kewenangannya masing-masing
melaksanakan:
 Surveilan Keamanan Pangan,
 penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
terkait Surveilan Keamanan Pangan.
Surveilan dan Kajian Risiko Keamanan PanganSurveilan dan Kajian Risiko Keamanan Pangan
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 18

19. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pelaksanaan sanksi administratif:
a. dikenakan secara berjenjang dan bertingkat dari yang paling
ringan sampai berat, kecuali dalam hal tertentu.
b. ditetapkan berdasarkan kriteria pelanggaran ringan, sedang, dan
berat.
Pengenaan besar denda administratif dibedakan berdasarkan
kriteria pelanggaran dan skala usaha.
Mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi denda administratif
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga, kepala lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pangan atau Gubernur/Bupati/Walikota.
BPOM 13 OKT 2016 19

20. KEJADIAN LUAR BIASA DAN KESIAPAN KEDARURATAN
• Dalam hal KLB keracunan Pangan terjadi pada lintas:
- Kabupaten/Kota atau ada permintaan dari bupati/walikota,
gubernur wajib melaksanakan pemeriksaan dan
penanggulangan KLB Keracunan Pangan.
- Propinsi, atau ada permintaan dari gubernur, menteri
kesehatan bersama dengan menteri pertanian, menteri
kelautan dan perikanan, atau Kepala Lembaga wajib
melaksanakan pemeriksaan dan penanggulangan KLB
Keracunan Pangan.
• Penanggulangan KLB Keracunan Pangan dilaksanakan oleh
menteri kesehatan, Kepala Lembaga, gubernur dan
bupati/walikota.
BPOM 13 OKT 2016 20

21. PEMBINAAN
• Pembinaan Penerapan sistem jaminan Keamanan
Pangan dilakukan oleh Menteri kesehatan, menteri
pertanian, menteri kelautan dan perikanan, menteri
kehutanan, Kepala Lembaga atau bupati/walikota
Pangan Segar oleh menteri pertanian, menteri kelautan
dan perikanan, menteri kehutanan.
Pangan Olahan oleh menteri perindustrian, menteri
kelautan dan perikanan atau Kepala Lembaga.
Pangan Olahan tertentu oleh Kepala Lembaga.
Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Pangan siap saji dan
Industri Rumah Tangga Pangan dilaksanakan oleh
bupati/walikota. BPOM 13 OKT 2016 21
a. Pembinaan Pelaku Usaha Pangan:a. Pembinaan Pelaku Usaha Pangan:

22. Dalam rangka melaksanakan pembinaan penerapan
norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan
Pangan , bupati/walikota wajib membentuk unit yang
bertanggung jawab dalam pengawasan dan
Penyuluhan Keamanan Pangan dengan
mendayagunakan sumber daya di daerah masing-
masing.
BPOM 13 OKT 2016 22
PEMBINAAN (lanj)
b. Pembinaan Pengawas Pangan dan Penyuluh Panganb. Pembinaan Pengawas Pangan dan Penyuluh Pangan

23. Koordinasi dalam Pembinaan dan Pengawasan
Keamanan Pangan
•Dalam rangka penguatan komunikasi antarkementerian
dan antarlembaga dalam pengawasan dan pembinaan
Keamanan Pangan, Kepala Lembaga melakukan koordinasi
melalui jejaring Keamanan Pangan nasional.
•Jejaring keamanan pangan nasional melakukan
koordinasi dalam hal kajian risiko, manajemen risiko, dan
komunikasi risiko Keamanan Pangan.
BPOM 13 OKT 2016 23
PEMBINAAN (lanj)

24. PERAN SERTA MASYARAKAT
• Setiap Orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya
masyarakat dapat menyampaikan masalah, memberikan masukan,
dan/atau menyampaikan pendapat secara langsung atau tertulis
kepada bupati/walikota dan/atau Kepala Lembaga mengenai
masalah perbuatan pelanggaran Keamanan Pangan.
• Penyampaian informasi, masukan, dan/atau pendapat atau
permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama,
norma kesusilaan, dan kesopanan.
• Kepala Lembaga dan/atau bupati/walikota wajib merahasiakan
kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi
informasi, masukan, atau pendapat yang disampaikan
BPOM 13 OKT 2016 24

25. Pembagian Kewenangan MatriksMatriks
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 25

26. Sanksi Administratif
26BPOM 13 OKT 2016

27. Pengenaan Denda Administratif
berdasarkan kriteria pelanggaran dan skala
usaha
BPOM 13 OKT 2016 27
Kriteria
Pelanggaran
Skala Usaha
Besar Menengah Kecil Mikro
Berat Rp.100.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,-
Sedang Rp.50.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp.5.000.000,-
Ringan Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp.5.000.000,- Rp.2.000.000,-

28. • Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Pangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Lembaga
Pemerintah dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan sesuai dengan kewenangan masing-
masing.
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 28

29. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 29
3

30. Definisi
• Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai
Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi
keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada
Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada,
atau merupakan bagian Kemasan Pangan.
• Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau
pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar,
tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang
disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran
dan/atau perdagangan Pangan.
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 30

31. STRUKTUR RPP LABEL DAN IKLAN
PANGAN
BAB/ BAGIAN KETERANGAN Pasal
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
BAB II LABEL PANGAN
Bagian Kesatu Umum Pasal 2-6
Bagian Kedua Nama Produk Pasal 7-9
Bagian Ketiga Berat Bersih atau Isi Bersih Pasal 10-11
Bagian Keempat Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau
Mengimpor
Pasal 12
Bagian Kelima Nomor Izin Edar Pasal 13-14
Bagian Keenam Daftar Bahan yang Digunakan Pasal 15-16
Bagian Ketujuh Keterangan Halal Pasal 17
Bagian Kedelapan Tanggal dan Kode Produksi Pasal 18
Bagian Kesembilan Tanggal, Bulan dan Tahun Kedaluwarsa Pasal 19
Bagian Kesepuluh Keterangan tentang Klaim Pasal 20-21
Bagian Kesebelas Keterangan tentang Kandungan Gizi Pasal 22-23

32. BAB/ BAGIAN KETERANGAN Pasal
Bagian Keduabelas Keterangan tentang Peruntukan Pasal 24
Bagian Ketigabelas Keterangan tentang Cara Penggunaan Pasal 25
Bagian Keempatbelas Keterangan tentang Cara Penyimpanan Pasal 26
Bagian Kelimabelas Keterangan tentang Alergen Pasal 27
Bagian Keenambelas Keterangan tentang Bahan Tambahan Pangan
Paragraf 1 Pangan Mengandung Bahan Tambahan
Pangan
Pasal 28 -29
Paragraf 2 Sediaan Bahan Tambahan Pangan Pasal 30
Bagian Ketujuhbelas Keterangan tentang Rekayasa Genetik Pasal 31
Bagian Kedelapanbelas Keterangan tentang Organik Pasal 32
Bagian Kesembilanbelas Keterangan tentang SNI Pasal 33
Bagian Keduapuluh Keterangan tentang Iradiasi Pasal 34
Bagian Keduapuluh satu Keterangan lain Pasal 35-43
Bagian Keduapuluh dua Ketentuan khusus Pasal 44 -47
Bagian Keduapuluh tiga Larangan Pasal 48- 50
Bagian Keduapuluh empat Sanksi Pasal 51
STRUKTUR RPP LABEL DAN IKLAN PANGAN

33. STRUKTUR RPP LABEL DAN IKLAN PANGAN
BAB/ BAGIAN KETERANGAN Pasal
BAB III IKLAN PANGAN
Bagian Kesatu Umum Pasal 52- 56
Bagian Kedua Iklan Pangan Olahan Tertentu Pasal 57 - 60
Bagian Ketiga Iklan Pangan Halal Pasal 61
Bagian Keempat Iklan yang berkaitan dengan Proses, Asal dan Sifat Bahan
Pangan
Pasal 62
Bagian Kelima Iklan Pangan yang Menyertakan Undian, Sayembara dan
Hadiah
Pasal 63
Bagian Keenam Larangan Pasal 64 - 85
Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 86
BAB IV PEMBINAAN Pasal 87
BAB V PENGAWASAN Pasal 88-100
BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 101-108
BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 109-110
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 111-112
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 113-114

34. Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2 – 3
BAB II
LABEL

35. Keterangan pada label sekurang-kurangnya berisi :
Pangan Olahan Pangan Segar
Pangan Kondisi Tertentu
1. Nama produk *);
2. Daftar bahan yang
digunakan;
3. Berat bersih /isi bersih *);
4. Nama dan alamat pihak
yang memproduksi atau
mengimpor;
5. Halal bagi yang
dipersyaratkan *) ;
6. Tanggal & Kode produksi;
7. Tanggal Kedaluwarsa *);
8. Nomor izin edar *) ; dan
9. Asal-usul bahan pangan
tertentu.
*) ditempatkan pada bagian yang
paling mudah dilihat (bagian
utama Label)
1. Klaim;
2. Kandungan gizi;
3. Peruntukan;
4. Cara penggunaan;
5. Cara penyimpanan;
6. Alergen
7. Bahan Tambahan Pangan
8. Pangan produk rekayasa
genetik;
9. Iradiasi pangan;
10. Pangan organik;
11. SNI
12. Asal usul bahan dan/atau
13. Peringatan.
1. Nama produk *);
2. Berat bersih atau isi
bersih*);
3. Nama dan alamat pihak
yang memproduksi atau
mengimpor;
4. Halal bagi yang
dipersyaratkan ;
5. Tanggal dan Kode
produksi
6. Tanggal kedaluwarsa
7. Nomor pendaftaran atau
Nomor SKP; dan
Diterapkan bertahap dengan
mempertimbangkan kesiapan,
jenis pangan dan skala usaha.
Ketentuan lebih lanjut untuk pangan olahan
ditetapkan oleh kepala Lembaga, untuk pangan
segar ditetapkan oleh menteri dibidang
pertanian dan kelautan dan perikanan.
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 35

36. Ketentuan Khusus
 Pangan dengan luas permukaan Label terlalu kecil : ukuran huruf dan
angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm.
 Pangan terkemas yang dimasukan ke dalam kemasan sekunder
Wajib dicantumkan pada kemasan sekunder,
 Pangan terkemas dalam kemasan primer tersebut dilarang
diedarkan sebagai kemasan eceran.
 informasi tentang Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di
hadapan pembeli  diletakkan di tempat penjualan atau berdekatan
dengan tempat penjualan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan
dibaca.
 Label Pangan Olahan untuk diolah kembali
 Label Pangan Segar untuk diolah kembali

37. Larangan
 Pernyataan/keterangan tidak benar, menyesatkan, lebih unggul, menyehatkan,
mengobati, meningkatkan kecerdasan, pernyataan bebas komponen/bahan tertentu
 Tulisan atau gambar seolah-olah pemanis buatan berasal dari alam
 Nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang pangan
 Gambar atau peran tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik
 yang bersifat rekomendasi, referensi, nasihat, atau peringatan;
 yang merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain;
 yang menyinggung suku, agama, ras dan/atau golongan tertentu;
 Undian, sayembara, hadiah dan tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan
label yang pada izin edar;
 yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.
 Menyatakan konsumsi pangan olahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat
gizi

38. • Pangan olahan yang diperuntukkan untuk bayi dilarang mencantumkan
klaim gizi, klaim kesehatan, dan klaim lainnya.
• Pangan olahan yang diperuntukkan bagi anak usia 1-3 tahun, dilarang
mencantumkan klaim fungsi lain, klaim penurunan risiko penyakit, dan
klaim tanpa penambahan gula.
• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan
apabila diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti Label,
melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
Pangan yang diedarkan.
Larangan (lanj)

39. • keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar, tidak
menyesatkan
• bahasa yang mudah dipahami
• Informasi Iklan harus sesuai dengan informasi pada Label
MuatanMuatan
a. Media cetak;
b. Media elektronik;
c. Media luar ruang (Media luar-griya/out-of-home media).
d. Media lainnya
Media PeriklananMedia Periklanan
Pangan yang wajib memiliki izin edar, nomor pendaftaran, nomor SKP, hanya
dapat diiklankan setelah mendapat nomor izin edar , nomor pendaftaran,
nomor SKP.

40. • Produsen
• Importir
• Perusahaan periklanan
• Pengusaha media
Keterangan dan atau
Pernyataan yang
terdapat dalam iklanBertanggung
jawab atas
Untuk kepentingan pengawasan
dilarang merahasiakan identitas, nama dan alamat pemasang Iklan.
Iklan harus memuat pernyataan tentang pesan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam
memilih dan mengonsumsi pangan.

41. Iklan Pangan Olahan Tertentu dan Iklan untuk Anak
wajib memuat keterangan mengenai:
- peruntukan.
- cara penggunaan, dan/atau
- keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai kemungkinan risiko Pangan tersebut
terhadap kesehatan manusia.
wajib memuat keterangan mengenai:
- peruntukan.
- cara penggunaan, dan/atau
- keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai kemungkinan risiko Pangan tersebut
terhadap kesehatan manusia.
Iklan Pangan Olahan TertentuIklan Pangan Olahan Tertentu
Iklan pangan untuk anak-anakIklan pangan untuk anak-anak

42. Iklan Pangan Halal
• Mencantumkan keterangan bahwa
pangan yang diperdagangkan adalah halal
hanya dapat dipublikasikan setelah
pangan tersebut memperoleh sertifikat
halal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Mencantumkan keterangan bahwa
pangan yang diperdagangkan adalah halal
hanya dapat dipublikasikan setelah
pangan tersebut memperoleh sertifikat
halal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

43. Iklan yang berkaitan dengan Proses,
Asal dan Sifat Bahan Pangan

44. Iklan yang menyertakan
undian gratis berhadiah
harus mendapatkan izin
dari menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
sosial.
Pernyataan “syarat dan
ketentuan berlaku” dalam Iklan
harus diikuti dengan
keterangan yang menjelaskan
di mana dan bagaimana
memenuhi persyaratan dan
ketentuan tersebut.
Pernyataan “syarat dan
ketentuan berlaku” harus
mudah terbaca.
tidak boleh menyatakan
ungkapan yang
menimbulkan harapan
masyarakat terkait
dengan ketersediaan
hadiah, termasuk untuk
hadiah langsung.
Iklan yang
menawarkan
undian gratis
berhadiah atau
hadiah langsung
untuk konsumen
anak, tidak
boleh lebih
menonjolkan
hadiahnya.
Iklan makanan
pendamping air
susu ibu tidak
diperbolehkan
memuat undian
berhadiah atau
memberikan
hadiah langsung.
Ketentuan tentang
pelaksanaan undian gratis
berhadiah sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Iklan Pangan yang Menyertakan Undian, Sayembara dan Hadiah

45. Larangan Iklan
 memuat pernyataan dan/atau keterangan yang tidak benar dan/atau yang
dapat menyesatkan dalam Iklan.
 merendahkan produk Pangan lainnya.
 menggunakan kata-kata superlatif dan/atau berlebihan kecuali apabila
perbandingan dilakukan dengan pangan sejenis.
 memuat keterangan atau pernyataan bahwa suatu Pangan merupakan sumber
energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan.
 Menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan atau perlakuan yang tidak pantas
lainnya terhadap Pangan.
 menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik untuk menyesatkan
masyarakat.
 mengandung unsur pornografi
 diperankan oleh tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau
berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik.

46.  menggunakan dan/atau menampilkan secara tidak layak pahlawan, dan
monumen.
 memuat kata-kata yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam
proses produksi Pangan yang baik.
 menyebutkan teknologi pengolahan kecuali teknologi tersebut termasuk dalam
Kategori Pangan
 mengambil kesempatan dan/atau keuntungan terhadap kesalahan orang lain.
 mengaitkan atau menghubungkan dengan suatu acara/ peristiwa/kegiatan,
dimana karena mengonsumsi Pangan tersebut seseorang meraih prestasi,
atau berhasil keluar sebagai pemenang dalam kegiatan tersebut
 mengiklankan minuman beralkohol .
 menggunakan tulisan, kata, gambar seolah-olah pemanis buatan berasal dari
alam, untuk Iklan sediaan pemanis buatan
Larangan Iklan (lanj.)

47.  memuat pernyataan atau keterangan bahwa Pangan yang bersangkutan dapat
berfungsi sebagai obat.
 mencantumkan bahwa Pangan dapat menyehatkan, memulihkan kesehatan
atau memulihkan tenaga.
 menyatakan seolah-olah Pangan yang mencantumkan Klaim dan atau Informasi
Nilai Gizi mempunyai kelebihan dari Pangan yang tidak mencantumkan Klaim
dan atau informasi nilai Gizi
 memuat pernyataan kandungan zat Gizi pada Pangan apabila kandungan zat Gizi
tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan tersebut, tetapi sebagian diberikan oleh
Pangan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama.
 Mengiklankan Pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan anak sampai usia 2
(dua) tahun kecuali makanan pendamping air susu ibu.
 Iklan pangan yang diperuntukkan bagi anak usia 1 (satu) sampai usia 3 (tiga)
tahun yang mencantumkan klaim fungsi lain dan klaim penurunan risiko
penyakit dan juga produk PKMK hanya boleh dimuat dalam Media kecuali
dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Larangan Iklan (lanj.)

48.  Pangan yang memiliki nama dagang yang sama dengan nama
dagang formula bayi, formula lanjutan dan formula
pertumbuhan
 semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5
(lima) tahun dalam bentuk apapun.
 memberikan kesan untuk pangan olahan siap saji yang
disajikan dengan cepat dan memiliki kandungan serat,
vitamin atau mineral yang rendah, tetapi memiliki kandungan
energi, gula, lemak, atau garam yang tinggi sebagai produk
yang dapat dikonsumsi secara rutin atau setiap waktu,
Larangan Iklan (lanj.)

49. PEMBINAAN
Pembinaan tentang penerapan ketentuan Label dan Iklan Pangan Olahan, serta
Pangan Segar :
 Pelaku Usaha, pengawas, dan masyarakat
Pelaksanaan :
1. Pangan olahan :
– Pangan Olahan oleh Kepala BPOM
– PSS oleh Menteri Kesehatan, Bupati/Walikota.
– PIRT oleh Kepala BPOM dan bupati/walikota secara sendiri atau bersama-
sama.
2. Pangan Segar :
oleh menteri pertanian, atau menteri kelautan dan perikanan, gubernur,
bupati/walikota,
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan ditetapkan oleh Menteri Pertanian,
atau Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan atau Kepala Lembaga
sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

50. PENGAWASAN
1. Pangan olahan :
– Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Lembaga
– PSS dan PIRT dilaksanakan oleh Kepala Lembaga dan bupati/walikota secara sendiri
atau bersama-sama.
– Pengawasan mencakup pengawasan dalam rangka pencegahan (menilai label) dan
pengawasan dalam rangka penegakan hukum ( sampling, penilaian kesesuaian label)
2. Pangan Segar :
dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pangan.
3. Pangan halal :
Pengawasan terhadap pencantuman keterangan tentang halal pada Pangan dilaksanakan
oleh Menteri Agama berkoordinasi dengan :
•Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Pangan segar.
•Kepala Lembaga untuk Pangan Olahan
4. Keterangan Organik : Kementerian Pertanian
5.Undian Berhadiah : Kemensos

51. • Pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Label dan Iklan Pangan
dapat dikenakan secara berjenjang dan bertingkat dari yang paling ringan,
sedang sampai berat.
• Dalam hal tertentu, sanksi adminstratif dapat dikenakan tanpa melalui
penjenjangan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan
ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
• Kriteria pelanggaran ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Kelautan
dan Perikanan , dan Menteri Kesehatan , atau Kepala Lembaga sesuai dengan
bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
• Pengenaan sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
• hasil pengawasan produk pangan dapat diumumkan melalui media massa.
PENGAWASAN (lanj)

52. Sanksi

53. Pengenaan Denda Administratif
berdasarkan kriteria pelanggaran dan skala
usaha
10/21/16 BPOM 27 Sept2016 53
Kriteria
Pelanggaran
Skala Usaha
Besar Menengah Kecil Mikro
Berat Rp.50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp.5.000.000,-
Sedang Rp.25.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp.5.000.000,- Rp.2.500.000,-
Ringan Rp.10.000.000,- Rp.5.000.000,- Rp.2.500.000,- Rp.1.000.000,-
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

54. TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PERTAMA
peringatan tertulis
untuk melakukan
• penarikan,
•perintah perbaikan,
•dan/atau
pemusnahan
ABAIKAN
DENDA
ADMINISTRATIF
PELANGGARAN KEDUA
Penghentian
sementara kegiatan,
produksi, dan/atau
peredaran;
PELANGGARAN KETIGA
sanksi denda
administrative +
menarik Pangan/Iklan
dari peredaran +
pembekuan izin usaha
PENCABUTAN
IZIN
>3KALI

55. PERAN SERTA MASYARAKAT
• setiap orang dapat berperan serta dalam menyampaikan
informasi mengenai permasalahan, masukan dan/atau cara
pemecahan mengenai hal-hal di bidang Pangan.
• Penyampaian informasi dapat dilakukan secara lisan atau
tertulis kepada menteri, kepala lembaga, dan/atau
bupati/walikota
• Setiap masalah, masukan dan/atau pendapat ditindaklanjuti
oleh menteri Kepala Lembaga, dan/atau bupati/walikota.
• Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengelolaan
penerimaan informasi dan tindaklanjutnya ditetapkan oleh
menteri, Kepala Lembaga, dan/atau bupati/walikota

56. KETENTUAN PERALIHAN
• Pangan yang beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam
peraturan pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak
peraturan pemerintah ini diundangkan.
• Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, organisasi dan
tata kerja Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Pangan belum terbentuk maka tugas dan
fungsi Lembaga Pemerintah dilaksanakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya masing-masing.

57. Pembagian Kewenangan Matriks

58. Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 58
4

59. PENUTUP
• Dengan adanya PP tentang Keamanan Pangan dan PP
tentang Label dan Iklan Pangan, diharapkan
ketentuan yang tertuang UU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan dapat diimplementasikan dengan
baik dan jelas oleh setiap pihak yang berwenang
secara sinergis.
• Segala ketentuan terkait keamanan pangan, label
dan iklan pangan menjadi tools untuk menjamin
keamanan pangan yang beredar untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan
menciptakan iklim perdagangan pangan yang sehat
59

60. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JL. PERCETAKAN NEGARA NO.23
Telp. (021) 42875584, Fax. (021) 42875780
www.pom.go.id
http://standarpangan.pom.go.id/
SEKRETARIAT RPP BADAN POM:
rpp.kmp.lip@gmail.com
Temu Teknis OKKPD, Oktober 2016 60