Presentasi yang disampaikan pada Temu Teknis OKKP di Bandung, 19 - 21 Oktober 2016.

1. Peluang Pengembangan Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan
sebagai Lembaga Sertifikasi Produk
Banu Sirnamala – Badan Standardisasi Nasional
20 Oktober 2016

2. peningkatan
biaya produksi!
hambatan
perdagangan
yang tidak
diinginkan!
produk tidak
aman!
menghalangi akses
produk cacat !!!!
tunjukkan bukti
pemenuhan terhadap
persyaratan !!!!
peningkatan
harga!!!
latar belakang penyusunan Strategi Standardisasi Nasional:
menyiapkan senjata menghadapi pasar global

3. PENERAPAN SNI
PASARprodusen konsumen
penerapan
SNI
regulasipenilaian
kesesuaian
demandsupply
assuring
fairness
assuring
safety and
env protection
assuring
compliance
to specified
requirements
harga beli murah,
aman dikonsumsi
atau digunakan,
sesuai keinginan
atau kebutuhan,
nyaman
biaya produksi
rendah, menjadi
pilihan konsumen
persaingan yang
sehat di pasar
mencegah barang
berbahaya
beredar di pasar
mencegah “produsen
nakal” memperoleh
keuntungan dari
pasar
membuktikan
pemenuhan
persyaratan pasar,
memperoleh kepercayaan
konseumen
membantu konsumen
menentukan pilihan,
meringankan beban
pengawasan pasar

4. Infrastruktur Mutu Nasional

5. PERAN INFRASTRUKTUR “MUTU” NASIONAL
[KONSEP SEGITIGA MUTU]
PERLINDUNGAN
(K3LH)
DAYA SAING
MUTU
Kepatuhan
Kesesuaian
Kepercayaan
di-regulasi,
oleh negara,
wajib, pengawasan,
penegakan hukum
tidak di-regulasi,
sukarela
oleh pelaku usaha,
edukasi, kesadaran,
insentif
wilayah nasional
pasar: nasional, regional,
internasional
Konsensus minimal,
statik
kemungkinan terbaik,
dinamis
KRITERIA
INFRASTRUKTUR MUTU
PENDEKATAN
SISTEMATIK

6. INFRASTRUKTUR “MUTU” NASIONAL
[SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL]
MUTU (aman dan berdaya saing)
STANDARDISASI
AKREDITASI
Lembaga
sertifikasi
laboratories;
inspection
bodies
STANDAR
UKURAN
NASIONAL
KONSUMEN
PRODUSEN
MUTU (aman dan berdaya saing)

7. 7
menciptakan keunggulan kompetitif
platform bagi inovasi
membuka askses pasar produk nasional ke
pasar global
2015 2017
2025
2023202120192013
meningkatkan kepercayaan thd
produk nasional di
pasardomestik
melindungi
kepentingan
publik dan
lingkungan
mendukung
daya saing
dan kualitas
hidup bangsa
indonesia
bertumpu pada
pemberlakuan
regulasi teknis
penguatan
penerapan SNI
secara sukarela
berdasarkan
kebutuhan pasar
penguatan
kemampuan
penerapan
standar
negara tujuan
ekspor
penguatan
sinergi dengan
sistem inovasi
nasional
penguatan efisiensi
sistem produksi
nasional
government driven market driven research and industry driven
Roadmap
Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

8. transformasi strategi
dalam PENINGKATAN DAYA SAING
Melalui regulasi:
pemberlakuan SNI secara wajib
Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai
PLATFORM INOVASI
Statis, berbasis penegakan hukum Dinamis, berbasis pengembangan iptek
Persyaratan minimum Pemberian added value
Terbatas pada pasar nasional Berbasis pasar nasional menuju pasar
regional dan global
Berbasis kepatuhan Berbasis keinginan membuktikan
kesesuaian dan memperoleh kepercayaan
Terikat kewajiban pemenuhan perjanjian
WTO
Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan
nasional
Terbatas pada justifikasi keamanan,
kesehatan, keselamatan dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup
Justifikasi sesuai dengan kebutuhan dan
kekhasan nasional menuju kualitas hidup
yang lebih baik
Memerlukan pengawasan formal oleh
pemerintah
Penilaian oleh publik sebagai pengguna

9. Standar
Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan,
termasuk tata cara dan metode
yang disusun berdasarkan konsensus semua
pihak/Pemerintah/keputusan inernasional yang terkait
dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,
lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Standar yang ditetapkan oleh BSN
dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

10. Ruang Lingkup SNI
• Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
• Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau
hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain
dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku
Usaha.
• Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk
menjalankan suatu kegiatan.
• Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang
mengubah masukan menjadi keluaran.
• Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang
berkaitan dengan pembuktian kompetensi.

11. Penilaian Kesesuaian
• Penilaian Kesesuaian  kegiatan untuk menilai bahwa Barang,
Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan
acuan
• Kegiatan Penilaian Kesesuaian  pengujian, inspeksi, sertifikasi
barang, sertifikasi jasa, sertifikasi proses, sertifikasi sistem,
sertifikasi personal, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
• Persyaratan Acuan  SNI (keseluruhan atau sebagian
persyaratan), standar internasional atau standar negara lain,
persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi (spesifikasi teknis,
persyaratan teknis, pedoman tata cara)

12. Sertifikasi
• Sertifikasi  rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan
dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses,
atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
• Hasil sertifikasi  sertifikat kesesuaian
• Sertifikat Kesesuaian  didasarkan pada hasil pengujian, hasil inspeksi,
hasil audit, dan/atau hasil kalibrasi
• Tanda SNI  tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk
menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
• Persetujuan Penggunaan Tanda SNI  pemberian hak kepada
produsen untuk membubuhkan Tanda SNI pada Barang yang
dihasilkannya

13. REGULASI dan REGULASI TEKNIS
Regulasi:
o ketentuan yang ditetapkan dan diimplementasikan berdasarkan kewenangan pemerintah,
o bertujuan mengatur perilaku masyarakat, kelompok, atau individu, dengan konteks tujuan
tertentu.
Regulasi teknis
o dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah berisi persyaratan teknis
o pemberlakuannya bersifat mengikat
o menggunakan, baik secara langsung atau mengacu atau memasukkan, isi dari suatu standar
(sebagai contoh: SNI), spesifikasi teknis atau code of practice
o menetapkan jenis produk yang tidak diijinkan, jenis produk yang diijinkan
o kontrol dari pemerintah yang paling ketat.,
o digunakan hanya pada situasi dimana tidak ada pilihan lain dalam memastikan perlindungan
yang memadai terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan

14. Regulasi, Standar dan Penilaian Kesesuaian
Risk
Nil
Supplier
declaration
Registration
Approval
Batch
testing
Inspection
Regulator
Third party on
behalf of
regulator
First party / third
party on behalf of
industry
Based on standard
Based on technical
requirements
A B C
A :
B :
C :
regulasi berbasis SNI
regulasi
non SNISNI
sukarela wajib

15. Persyaratan Akreditasi LS Produk
• Memiliki Legalitas hukum
• Menerapkan SNI ISO/IEC 17065:2012
• Memiliki Personal yang Kompeten
• Memiliki dukungan laboratorium yang kompeten
• Memiliki Skema Sertifikasi

16. Peluang OKKPD sebagai LS Produk
• Legalitas hukum & kewenangan yang jelas
• Terdapat di semua Provinsi di Indonesia
• Didukung oleh SDM yang Kompeten
• Didukung laboratorium
• Memiliki Sistem Jaminan Mutu
• Memiliki ruang lingkup yang jelas (Pangan Segar)
yang sudah banyak ditetapkan menjadi SNI

17. 17