Dokumen tersebut membahas perencanaan partisipatif dan bagaimana dilaksanakan di daerah. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah melalui musrenbang. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RK
7. The best way to predict the
future is to invent it — Alan Kay
Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan
menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !
8. 1
• Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia (UU 25/2004).
2
• adanya asumsi yang didasarkan pada fakta, artinya perencanaan disusun
harus berdasar asumsi yang didukung denga fakta;
• adanya alternatif atau pilihan, artinya bahwa dalam menyusun perencanaan
perlu mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menentukan suatu
kegiatan;
• adanya tujuan yang hendak dicapai;
• bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan di
masa depan;
• adanya kebijakan yang diambil melalui suatu keputusan.
3
• 1) perencanaan komunitas; 2) menyangkut suatu area (daerah); dan 3)
sumber daya yang ada.
9. 1
• Memberikan RUANG dan KAPASITAS masyarakat untuk
MEMENUHI KEBUTUHAN dan HAK mereka,
mengembangkan POTENSI dan PRAKARSA lokal,
mengaktifkan PERAN masyarakat, serta membangun
keMANDIRIan masyarakat.
2
• TANPA PARTISIPATIF maka akan menciptakan
pemerintah yang OTORITER dan berpotensi KORUP.
10. Distorsi Partisipasi
Beberapa hal yang menjadikan partispatif tidak dapat berjalan
optimal:
1. Pemerintah terkadang menempatkan masyarakat sebagai
OBYEK PEMBANGUNAN
2. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain: terjadinya
Partisipasi masyarakat masih sering dimaknai sebagai
keikutsertaan masyarakat dalam MENGAMBIL BAGIAN
(Take appart) program dan kebijakan pemerintah
MOBILISASI
3. Partisipatif terkadang hanya dilihat sebagai FORMALITAS
di atas kertas yang kerap dijadikan ALAT PEMBENAR
kebijakan.
12. Prinsip Partisipasi
1. Cakupan – memiliki cakupan terhadap sejumlah besar
kelompok masyarakat yang terlibat atau terkena
dampak kebijakan.
2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) –
pada prinsipnya masayarakat memiliki kesetaraan hak
dan kewajiban menggunakan prakarsanya tanpa
melihat hierarki struktural yang ada.
3. Transparansi – terbuka
4. Kesetaraan Kewenangan (Equal Powership) – pihak
yang terlibat harus menyetarakan dan
menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki agar tidak
terjadi dominasi.
12
13. Prinsip Partisipasi
5. Kesetaraan Tanggungjawab (Sharring
Responsibility) – pihak yang terlibat memiliki
tanggungjawab yang sama sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.
6. Pemberdayaan (Empowerment) – pada prinsipnya
masyarakat diajak untuk saling menguatkan satu sama
lain dalam peran serta aktif di setiap tahapan.
7. Kerjasama – proses dilakukan secara bersama untuk
kepentingan bersama
13
14. Manfaat Partisipasi
1. Program dan kegiatan yang dirumuskan relatif
lebih aplikatif sesuai dengan apa yang
diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Adanya proses pemberdayaan masyarakat
3. Secara moril memiliki tanggungjawab yang
sama terkait program dan kegiatan yang
diputuskan
4. Komunikasi yang baik antara pemerintah
dengan masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan
14
16. TAHAPAN PERENCANAAN DI DAERAH
16
Penyusunan
Rencana
Penetapan
Rencana
1.Rancangan Rencana
Pembangunan Daerah (RPJP,
RPJMD, RKPD)
2.Rancangan Rencana SKPD
(Renstra, Renja)
3.Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
4.Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan
1.RPJP Daerah dgn
Perda
2.RPJM dengan
Peraturan Bupati
3.RKPD dengan
Peraturan Bupati Pengendalian dan
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi
Kinerja
17. 17
Pendekatan Perencanaan
Pendekatan
Teknokratik
Pendekatan
Partisipatif
Pendekatan
Politik
Pendekatan Bottom
Up-Top Down
• Pilkada dipandang
sebagai proses
perencanaan karena
menghasilkan renc
pembangunan
dalam bentuk Visi
dan Misi yang
ditawarkan selama
kampanye.
• Visi dan misi bupati
terpilih dijabarkan
ke dalam RPJMD
• Penetapan RPJMD
menjadi Perda
melalui pembahasan
dengan DPRD.
Perencanaan yang
dilakukan oleh
perencana
profesional, atau
oleh lembaga / unit
organisasi yang
secara fungsional
melakukan
perencanaan
Perencanaan yang
melibatkan para
pemangku
kepentingan
pembangunan
(stake holders)
antara lain melalui
pelaksanaan
Musrenbang
• Perencanaan
harus sinergi
dengan
perencanaan dan
kebijakan
pemerintah pusat
dan provinsi (top
down) dan
prosesnya
dilaksanakan
dimulai dari
daerah ke pusat
(bottom up)
18. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Diacu Diperhatikan
Diserasikan Melalui
Musrenbang
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja
- KL
RAPBN
RKA-
KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
25/2004
Pemerintah
Daerah
UU KN
17/2003
Bahan Bahan
Bahan Bahan
18
19. Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
RPJPD
(Psl 28)
RPJMD
(Psl 5o & Psl 64)
RENSTRA SKPD
(Psl 93)
RKPD
(Psl 115)
RENJA
SKPD (Psl 143)
Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Gambaran
umum kondisi
daerah
Gambaran umum
kondisi daerah
Gambaran pelayanan
SKPD
Evaluasi
Pelaksanaan RKPD
tahun lalu
Evaluasi
Pelaksanaan
Renja tahun lalu
Analisa isu–isu
strategis
Gambaran Pengelolaan
Keuangan daerah &
Krangka Pendanaan
Isu–isu strategis tugas
dan fungsi SKPD
Rancangan
krangka
ekonomi daerah &
pendanaan
Tujuan, sasaran
program &
kegiatan
Visi & misi
daerah Analisa isu–isu strategis
Visi, misi, tujuan &
sasaran, strategi dan
kebijakan
Prioritas & sasaran
pembangunan
indikator kinerja,
kelompok sasaran
& Capaian Renstra
SKPD
Arah kebijakan Visi, misi, tujuan &
sasaran
Rencana program &
kegiatan, indikator
kinerja, keluaran
sasar & pedanaan
indikatif
Rencana program
& kegiatan
prioritas daerah
Dana indikatif,
sumbernya &
prakiraan maju
Kaidah
pelaksanaan
Strategi & arah
kebijakan
Indikator kinerja
SKPD mengacu ke
RPJMD
Sumber dana
Kebijakan Umum & Prog
Pembangunan Daerah Penutup
Indikasi Program
Prioritas & Pendanaan
Penetapan Indikator
kinerja daerah
Kaidah Pelaksanan
22. Persiapan
Penyusunan RPJPD
Pengolaha
n data dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Masukan dari
SKPD
Pelaksanaan
Forum
Konsultasi Publik
Penelaahan
RTRW kab/kota
& RTRW
kab/kota Lainnya
Perumusan
visi dan
misi
daerah
Perumusan
sasaran
pokok dan
arah
kebijakan
Analisis isu-isu
strategis
Rancangan
Awal RPJPD
Musrenbang
RPJPD
Konsultasi
rancangan
akhir RPJPD
dengan
GUBERNUR
Rancangan
Akhir RPJPD
Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJPD
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA
(Lampiran II Permendagri No 54/2010)
Penelaahan
RPJPN & RPJPD
prov & kab/kota
lainnya
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
Penyelarasan
visi, misi dan
arah kebijakan
RPJPD kab/kota
1
2
3
5
4
23. PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJPD
(Pasal 29 s.d Pasal 31 dan Lampiran II Permendagri No 54/2010)
FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJPD
TUJUAN menghimpun masukan atau
harapan para pemangku
kepentingan
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
rancangan awal RPJPD
PESERTA tokoh atau wakil berbagai
elemen masyarakat, pakar,
akademisi, dan lain-lain sesuai
dengan kemampuan anggaran
dan urgensinya
PROVINSI
GUB &WK GUB, DPRD prov, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD
prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan
kebutuhan
KAB/KOTA
BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD provi, Bappeda prov dan
kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh
masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat
rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai
dengan kebutuhan
MATERI
BAHASAN
Rumusan visi, misi dan sasaran
pokok dan arah kebijakan
pembangunan daerah 20
tahun.
Rancangan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan
pembangunan daerah 20 tahun.
HASIL Berita Acara Kesepakatan
Forum Konsultasi Publik
Daftar Hadir
Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJPD
Daftar Hadir
24. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan
Penyusunan
RPJMD
Pengolaha
ndata dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal
RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI
dan
Program
KDH
Penelaahan RPJPD
Kab/Kota
Penelaahan RPJMN,
RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan
Indikasi rencana
program
prioritas yang
disertai kebutuhan
pendanaan
Hasil
evalua
si
capaia
n
RPJMD
Penelaahan
RTRW
Kab/kota &
RTRW daerah
lainnya
Penyusunan
Rancangan
Renstra
SKPD
Rancangan
RPJMD
Analisis isu-isu
strategis
1 2
3
5
4
Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan
daerah
Perumusan Strategi
dan arah kebijakan
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah &
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan
Perumusan
Penjelasan
visi dan
misi serta
Tujuan dan
Sasaran
Pembahasan
dengan DPRD
Penyelarasan
program prioritas
dan pendanaan
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
25. FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJMD
TUJUAN menghimpun masukan atau
harapan para pemangku
kepentingan
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
rancangan RPJMD
PESERTA tokoh atau wakil berbagai
elemen masyarakat, pakar,
akademisi, dan lain-lain sesuai
dengan kemampuan anggaran
dan urgensinya
PROVINSI
GUB &WK GUB, DPRD prov/kab/kota, BUP & WK, Bappeda
kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas,
tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok
masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor,
K/L sesuai dengan kebutuhan
KAB/KOTA
BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD prov/kab/kota, Bappeda
prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh
masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat
rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai
dengan kebutuhan
MATERI
BAHASAN
Rumusan sementara program
pembangunan daerah untuk 5
tahun serta dasar analisis yang
mendukung rumusan tsb
Rancangan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan &
indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan
HASIL Berita Acara Kesepakatan
Forum Konsultasi Publik
Daftar Hadir
Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
Daftar Hadir
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJMD
(Pasal 60 & Pasal 65 dan Lampiran III Permendagri No 54/2010)
26. sesuai
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
Persiapan
Penyusunan
Rentra-SKPD
Musrenbang
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan
RPJMD
Pengolaha
n data dan
informasi
Perumusan
sasaran
Perumusan
Tujuan
Perumusan
visi dan
misi SKPD
Perumusan
Isu-isu
strategis
berdasarkan
tupoksi
Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD
SPM
Penelaahan
RTRW &
KLHS
Renstra-KL &
Renstra
SKPD
Provinsi
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana
program, kegiatan,
indikator kinerja,
kelompok sasaran
dan pendanaan
indikatif
Perumusan indikator
kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD
Rancangan
RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
sesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
Tdk
sesuai
Rancangan akhir
RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan
Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan
Renstra SKPD
RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
Tdk
sesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
1
2
3
4
Forum SKPD
Kab/Kota
27. FORUM SKPD
TUJUAN mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum
disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, dengan langkah:
1. menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD
2. memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu
merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD
tersebut
PESERTA DPRD, Bappeda provinsi, SKPD provinsi, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota serta
K/L terkait dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan anggaran
dan urgensinya
MATERI
BAHASAN
PROVINSI: rancangan Renstra SKPD Provinsi, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD
kabupaten/kota terkait dan Rancangan Awal RPJMD provinsi
KAB/KOTA: rancangan Renstra SKPD Kab/Kota, Ringkasan Renstra K/L & Renstra
SKPD Provinsi terkait dan Rancangan Awal RPJMD kab/kota
HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD provinsi/kab/kota, mencakup Rumusan
rencana program dan kegiatan SKPD provinsi selama 5 (lima) tahun, Daftar kegiatan
lintas SKPD provinsi dan lintas wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
(Pasal 94 dan Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
28. TATA PELAKSANAAN MUSRENBANG & RKPD (TAHUNAN)
Penyusunan RKP
Penyusunan RKPD
Propinsi
Penyusunan Renja
SKPD Propinsi
Penyusunan Renja
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang
Desa/Kelurahan
Musrenbang
Kecamatan
Forum SKPD
Kabupaten/Kota
Musrenbang
Kabupaten/Kota
Forum SKPD
Propinsi
Musrenbang
Pusat
Bulan Januari Februari Maret April Mei
Pasca Musrenbang
Kabupaten/Kota
Musrenbang
Nasional
Musrenbang
Propinsi
Pasca Musren
Propinsi
Renja
K/L
RKP
RKPD
Renja
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
Penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota
Renja
SKPD
Renja
SKPD
PemerintahPusatPemerintahDaerah
29. Pembahasan & Kesepakaan
KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)
SE KDH kepada SKPD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
Pembahasan dan
persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penetapan RKPD (Mei)
Musrenbang
Kab/Kota (Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Penyusunan/Pengesahan
DPA SKPD (Desember)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
13
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
31. Kondisi Awal
Proses
Pembangunan
Kondisi Akhir
1. Jangka Panjang RPJPD
2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD
3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD
ALAT UKUR
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN?
INDIKATOR?
32. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan dan
Sasaran
Program
Kegiatan
Masukan
(Input)
Dampak
(Impact)
Hasil
(OutCome)
Keluaran
(Out Put)
Hasil Pembangunan
daerah yg diperoleh dari
pencapaian outcame
Manfaat yang diperoleh
dari jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu
sebagai hasil dari output
Produk/barang/jasa adalah
yang dihasilkan dalam
proses/kegiatan yang
megunakan input
Sumberdaya yang
memberikan konstribusi
dalam menghasilkan output
“Apa yang ingin
diubah”
“Apa yang ingin
dicapai”
“Apa yang
dikerjakan dan
dihasilkan (barang)
atau dilayani
(proses)”
“Apa yang
digunakan
dalam bekerja”
KinerjaKeuangan
33. Bingung istilah? IKU - IKK - IKD
33
Indikator Kinerja Utama (Key Performance
Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis ORGANISASI. output dan
outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit
organisasi.
(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)
Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama
yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
(PP 6/2008)
Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan
pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya kriteria pada pemenuhan
aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.
(Permendagri 54/2010)
IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+
unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi
38. RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
IKD
(bab 9)
Copas IKU
IKD+ IKU
Copas
IKD th N
Target th N hrs sama
PERENCANAAN1
Bappenas
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
BAB II RKPD
Merupakan
EVALUASI
capaian kinerja
daerah terhadap
RKPD tahun lalu
dan RPJMD
BAB IV RKPD
Merupakan
TARGET capaian
kinerja daerah
tahun depan (N)
1. LKPJ
2. LKPD
3. LPPD
4. ILPPD
Bahan
penyusunan
Harus dijawab
tahun depan
40. Target Kinerja Bab IV RKPD
Yang harus dijawab pada LKPJ, LPPD,
ILPPD, dll tahun depan
41. Meningkatkan kualitas dan
akses pendidikan dasar
APM SD 95%
APM SMP 80%
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 50%
Program Peningkatan
Wajardikdas
APM SD 95%
APM SMP 80%
Program Peningkatan
Mutu Tenaga Pendidik
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 50%
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 50%
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
1. Pengadaan Buku SD
2. Pembangunan RKB SD
1. Pengadaan buku SMP
2. Rehab gedung SMP
1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP
2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik
1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi
Pendidikan Dasar
2. Pembinaan Penyusunan RAPBS
OUTCOME/HASIL
BerfungsinyaOutput
CONTOH
Pendidikan
42. Meningkatkan kualitas
SDM aparat pemerintah
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (80%)
Implementasi SPIP
(100%)
Cakupan Evaluasi
Lakip SKPD (100%)
Program Pengemb
Komin Manaj Was
Tindak Lanjut Hasil
Was (80%)
Tindak Lanjut Hasil
Was (80%)
Program Peningkatan
Sistem Internal dan Dal
ImplementasiSPIP
(100%)
Cakupan Evaluasi
Lakip (100%)
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelatihan aparat Rik
2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala
2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD
2. DLL
OUTCOME/HASIL
BerfungsinyaOutput
CONTOH
Inspektorat
Program Peningkatan
Prof Tng Rik dan Was
43. Meningkatnya kemampuan
pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah
Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)
Tertib Administrasi BMD
(100%)
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
CONTOH
BPKAD
Rasio Pemanfaatan Aset
(100%)
Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)
Tertib Administrasi BMD
(90%)
Rasio Pemanfaatan Aset
(80%)
1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum)
3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum
Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah
1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan
Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka
menunjang Pendapatan Asli Daerah
1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
OUTCOME/HASILTAHUNAN
BerfungsinyaOutput
44. Depdagri
UU 17/2003
UU 32/2004
PP 58/2005
Permendagri 13/2006
jo 59/2007 jo 21/2011
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
PENGANGGARAN DAN
INDIKATOR KINERJA
APBD
Biasanya Nov-Des
DPA – SKPD
Desemberdijabarkan
Penetapan Kinerja
Setelah DPA
disahkan
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
KUA PPAS
Copas IKU
dr Renstra
Target th N
hrs sama
Copas
IKD th N
IKU
Merupakan JANJI Ka SKPD
utk mencapai TARGET TH N
dengan alokasi anggaran
sesuai DPA1. Penetapan Kinerja selalu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,
2. Bappeda melakukan pengawalan
terhadap capaian kinerja (Bab II
RKPD) dan target Kinerja Tahun N
(Bab IV dan Matrik Bab V RKPD)
2
45. SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
MTEF
OUTCOME (Th n)
Program Pengemb Komin Manaj Wal
Keg. Gelar Perkara Pengawasan
Tindak Lanjut Hasil Was
Dana
Laporan Gelar Perkara Was
Tindak Lanjut Hasil Was
80%
Rp. 200.000.000
3 kali, 1 dokumen
75%
Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ
CONTOH
Inspektorat
46. SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
MTEF
OUTCOME (Th n)
Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da
Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da
Rasio Pemanfaatan Aset
Dana
Dokumen Was dan Ev KS Aset Da
Rasio Pemanfaatan Aset
100%
Rp. 350.000.000
30 buku
80%
Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ
350.000.000
375.000.000
350.000.000
CONTOH
BPKAD
47. PELAPORAN3
Penetapan Kinerja
Setelah DPA
disahkan SAKIP
KINERJA KEUANGAN
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan)
Dijawab berdasar
Renja dan Renstra
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Permendagri 32/2012
Menpan
LAN – BPKP
UU 1/2004
UU 32/2004
PP 8/2006
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
EVALUASI Renja thd Renstra
EVALUASI RKPD thd RPJMD
(Januari)
Indikator
Indikator
Seharusnya indikator
sinkron karena alur
proses dihubungkan
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
LKPD (Feb)
LPj. APBD (Juni)
dipakai
terintegrasi