Pengelolaan pak pkb

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Samarinda, 8 Juli 2015

 Kepmenpan No. 120/2004 Tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya
 Keputusan Bersama Ka BKKBN dan Ka BKN No.
280/2004 dan No.34/2004 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan
Angka Kreditnya
 Keputusan Ka BKKBN No. 379/2004 Tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh KB daN Angka
Kreditnya.

 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN
 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
 Undang-undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan Keluarga
 PP 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan
sistem informasi keluarga.
 Surat Edaran Kemendagri No. 120/253/Sj tanggal 16
Januari 2015, mengisyaratkan bahwa:
Inventarisasi P3D paling lambat tanggal 31 Maret 2016
Serah terima P2D paling lambat 2 Oktober 2016

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Keluarga
Berencana (KB)
b. Pengelolaan
tenaga penyuluh
KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB).
b. Pendayagunaan tenaga
penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB).
Lampiran
N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO
.
SUB UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 Pengendalian
Penduduk
a. Pemaduan dan
sinkronisasi
kebijakan
pengendalian
kuantitas penduduk.
b. Penetapan perkiraan
pengendalian
penduduk secara
nasional.
a. Pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah
Daerah provinsi dalam
rangka pengendalian
kuantitas penduduk.
b. Pemetaan perkiraan
pengendalian
penduduk cakupan
Daerah provinsi.
a. Pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah
provinsi dengan
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dalam
rangka pengendalian
kuantitas penduduk.
b. Pemetaan perkiraan
pengendalian
penduduk cakupan
Daerah
kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA (Lampiran UU 23/2014)

NO. SUB UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 KELUARGA
BERENCANA
a. Penyusunan desain program
dan pengelolaan
b. advokasi, komunikasi,
informasi dan edukasi
pengendalian penduduk ;
c. Pengelolaan tenaga
penyuluh KB/petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).
d. Pengelolaan dan penyediaan
alat dan obat kontrasepsi
untuk kebutuhan PUS
nasional.
e. Pengelolaan dan pengendalian
sistem informasi keluarga.
f. Pemberdayaan dan
peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan
tingkat nasional dalam
g. pengendalian pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber-KB
a.Pengembangan desain
program, pengelolaan dan
pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB sesuai
kearifan budaya lokal.
b.Pemberdayaan dan
tingkat Daerah provinsi dalam
pengelolaan pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber-KB.
a. Pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB sesuai
kearifan budaya lokal.
b. Pendayagunaan tenaga
penyuluh KB/petugas lapangan
KB (PKB/PLKB).
c. Pengendalian dan
pendistribusian kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi serta
pelaksanaan pelayanan KB di
Daerah kabupaten/kota.
d. Pemberdayaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah
kabupaten/kota dalam
pelaksanaan pelayanan dan
pembinaan.

NO. SUB UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 KELUARGA
SEJAHTERA
a. Pengembangan desain
program pembangunan
keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
b. Pemberdayaan dan
tingkat nasional dalam
pembangunan keluarga
melalui ketahanan dan
a. Pengelolaan pelaksanaan
desain program
melalui pembinaan
ketahanan dan
b. Pemberdayaan dan
tingkat Daerah provinsi
dalam pembangunan
keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan
a. Pelaksanaan pembangunan
keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
b. Pelaksanaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota dalam
melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga.
4 STANDARDISASI
DAN SERTIFIKASI
Standardisasi pelayanan KB
dan sertifikasi tenaga
penyuluh KB/ petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).
- -

• PENGELOLAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA/
PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)
• PERATURAN LEBIH LANJUT:
1. PENGELOLAAN PKB/PLKB, PENGELOLAAN DAN
PENYEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI UNTUK
KEBUTUHAN PASANAGAN USIA SUBUR (PUS) NASIONAL
2. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI
KELUARGA
3. STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI TENAGA PKB/PLKB

Inventarisasi P3D PKB/PLKB yang dilakukan saat ini meliputi :
a) Personel, yaitu tentang data PKB/PLKB, jumlah, wilayah
kerja dan lain-lain
b) Pendanaan yaitu meliputi gaji, tunjangan, biaya
operasional dan lain-lain
c) Sarana dan Prasarana, yaitu tentang fasilitas yang
digunakan untuk tupoksi PKB/PLKBseperti sepeda motor,
balai penyuluhan dan lain-lain
d) Dokumentasi, yaitu meliputi dokumen kepegawaian
PKB/PLKB mulai dari CPNS samapi dengan saat
inventarisasi

 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
PNS Yang Diberi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang,
Dan Hak Secara Penuh Oleh Pejabat Yang Berwenang
Untuk Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan, Pelayanan,
Evaluasi Dan Pengembangan Keluarga Berencana
Nasional ( Kepmenpan No.120 Tahun 2004 )
 Angka Kredit
Adalah Satuan Nilai Dari Tiap Butir Kegiatan Dan/Atau
Akumulasi Nilai Butir-butir Kegiatan Yang Harus Dicapai
Oleh Seorang Pkb Dalam Rangka Pembinaan Karir
Kepangkatan Dan Jabatannya

 PKB PELAKSANA PEMULA
◦ PENGATUR MUDA, GOL II/a
 PKB PELAKSANA
◦ PENGATUR MUDA TK I, GOL II/b
◦ PENGATUR, GOL II/c
◦ PENGATUR TK I, GOL II/d
 PKB PELAKSANA LANJUTAN
◦ PENATA MUDA, GOL III/a
◦ PENATA MUDA TK I, GOL III/b
 PKB PENYELIA
◦ PENATA, GOL III/c
◦ PENATA TK I, GOL III/d
PKB
TERAMPIL

 PKB PERTAMA
◦ PENATA MUDA, GOL III/a
◦ PENATA MUDA TK I, GOL III/b
 PKB MUDA
◦ PENATA, GOL III/c
◦ PENATA TK I, GOL III/d
 PKB MADYA
◦ PEMBINA, GOL IV/a
◦ PEMBINA TK I, GOL IV/b
◦ PEMBINA UTAMA MUDA, GOL IV/c
PKB
AHLI

NO JABATAN
TUNJANGAN
Perpres
No. 64/2007
TUNJANGAN
Perpres
No. 26/2014
1 2 3 4
1 PKB PELAKSANA PEMULA - 300.000
2 PKB PELAKSANA 240.000 325.000
3 PKB PELAKSANA LANJUTAN 265.000 375.000
4 PKB PENYELIA 300.000 450.000
5 PKB PERTAMA 270.000 400.000
6 PKB MUDA 400.000 650.000
7 PKB MADYA 500.000 950.000

Pasal 13
 Untuk kelancaran penilaian dan penetapan AK, setiap PKB
wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang
dilaksanakan;
 Penilaian dan penetapan AK PKB dilakukan sekurang-
kurangnya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu 3 bln sebelum
periode kenaikan pangkat.

 DUPAK MERUPAKAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT YANG DIAJUKAN PKB KEPADA TIM PENILAI ANGKA
KREDIT YANG DIDALAMNYA MEMUAT BERKAS SYARAT-
SYARAT ADMINISTRASTIF DAN BUKTI FISIK PER ITEM
KEGIATAN UNTUK DILAKUKAN PENILAIAN BERDASARKAN
KETENTUAN YANG BERLAKU.

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGUSULAN
DUPAK
1. MENCATAT SEMUA KEGIATAN DALAM BUKU VISUM
2. MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI KELENGKAPAN KEGIATAN
3. MENGELOMPOKKAN BUKTI-BUKTI KEGIATAN SESUAI UNSUR DAN SUB
UNSUR
4. MEMBUAT DAFTAR KETERANGAN KEGIATAN SESUAI FORMULIR
5. MELAMPIRKAN BUKTI-BUKTI KEGIATAN
6. MEMBUAT DUPAK YANG DISETUJUI DAN DIUSULKAN ATASAN LANGSUNG
7. MENGIRIMKAN DUPAK KE TIM PENILAI

TATA CARA PENYUSUNAN DUPAK
1. DUPAK DISUSUN SECARA BERURUTAN, MULAI UNSUR UTAMA SAMPAI UNSUR
PENUNJANG.
2. DI BAGIAN ATAS TERDIRI DARI:
1. SURAT PENGANTAR DUPAK
2. FORM DUPAK
3. FC SK DAN JABATAN TERAKHIR
4. FC DP3 SATU TAHUN TERAKHIR
5. FC PAK PERIODE SEBELUMNYA
6. BUKU VISUM.
3. SURAT TUGAS DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
4. DUPAK DISUSUN DLM SHELTER/DIJILID RAPIH

 PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KB DILAKUKAN 2(DUA) KALI DALAM
1(SATU) TAHUN, YAITU SETIAP BULAN JANUARI DAN BULAN JULI TAHUN
YANG BERSANGKUTAN.
A. PENILAIAN YANG PENETAPANNYA BULAN JANUARI YAITU PENILAIAN
UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA BULAN JULI S/D
DESEMBER TAHUN SEBELUMNYA.
B. PENILAIAN BULAN JULI YAITU UNTUK PENILAIAN KEGIATAN YANG TELAH
DILAKUKAN PADA BULAN JANUARI S/D JUNI PADA TAHUN YANG
BERSANGKUTAN.

MEKANISME AKREDITASI PENYULUH KB
1. PKB MENCATAT HASIL KEGIATAN DENGAN ANGKA KREDITNYA, DAN
ATASAN LANGSUNG MEMBERI SETIAP MINGGU SEBAGAI BAHAN
STAFF MEETING.
2. MEMBUAT REKAPITULASI BULANAN HASIL KEGIATAN DAN
PERHITUNGAN AK.
3. ATASAN LANGSUNG PKB MENCATAT PEROLEHAN ANGKA KREDIT
MASING-MASING PKB DI WILAYAHNYA SEBAGAI BAHAN PEMBINAAN.
4. HASIL REKAPITULASI BULANAN, PKB MEMBUAT LAPORAN.

MEKANISME PENETAPAN
ANGKA KREDIT PKB
Pejabat Pengusul
Penyuluh KB
Tim Penilai
Rapat Penilaian
Pejabat Penetap
Angka Kredit
(1) DUPAK
(2) USUL (3) HASIL
(4) RANCANGAN PAK (5) HASIL PAK
(6) UMPAN BALIK PAK
Sekretaris BKKBN
Propinsi

PEJABAT PENYULUH KB
Kepala BKKBN
atau
Pj. Eselon I /Ka.BKKBN Prop yang
ditunjuk
PKB Madya (IVa, IVb, IVc)
Bupati/Walikota
atau
Ka. SKPD KB yang ditunjuk
- PKB Pelaksana Pemula (IIa)
- PKB Pelaksana (IIb, IIc, IId)
- PKB Pelaksana Lanjutan (IIIa, IIIb)
- PKB Penyelia (IIIc, IIId)
- PKB Pertama (IIIa, IIIb)
- PKB Muda (IIIc, IIId)

Pejabat yang menetapkan TPAK:
• Kepala BKKBN -------------------- TP Pusat
• Kepala Perwakilan BKKBN ---- TP Provinsi
• Bupati/Walikota -------------------- TP Kab/Kota

 Syarat TPAK (ayat 1, Ps 4)
◦ Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkam
PKB yang dinilai;
◦ Mempunyai kompetensi sebagai penilai PKB;
◦ Dapat aktif melakukan penilaian
 Masa jabatan TPAK selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya (ayat 2, Ps 4)
 Apabila TPAK Kab/Kota belum dapat dibentuk, maka penilaian prestasi
kerja PKB dilakukan oleh TPPAK Kab/Kota terdekat/TPAK Prov/TPAK Pusat
(Ayat 1, Ps 6)
 Dalam hal TPAK terdapat anggota TPAK yang turut dinilai, Ka TP dapat
menganggkat anggota TP Pengganti (Ayat 3, Ps 6)

TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA
KREDIT
PENDIDIKAN AWAL PENINGKATAN PENDIDIKAN ANGKA KREDIT
• SLTA/D1
• SLTA/D1
• SLTA/D1
• D-II
• D-II
• Sarmud/D-III
• S-1/D-IV
• S-2
D-II
Sarmud/D-III
S-1
Sarmud/D-III
S-1
S-I
S-2
S-3
15
35
75
20
60
40
50
50

Penentuan nilai awal jabatan fungsional PKB, keputusan
pengangkatan berdasarkan ijazah yang dimiliki dan bagi PKB
yang mempunyai pengalaman di bidang KB dapat
diperhitungkan nilai angka kreditnya yang meliputi :
PENENTUAN NILAI AWAL
A. UNSUR UTAMA (80 %)
• Pendidikan
• Penyuluhan KB Nasional
• Pelayanan KB
• Pengembangan Profesi

B. UNSUR PENUNJANG (20 %)
• Pengajar/pelatih dibidang Penyuluhan/ Pelayan
KB
• Seminar dibidang Penyuluhan/Pelayan KB
• Keanggotaan Profesi PKB
• Keanggotaan/kepengurusan kelembagaan
masyarakat.
• Pembinaan generasi muda
• Perolehan gelar kesarjanaan
• Perolehan penghargaan/ tanda jasa

1. Pendidikan
a. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang keluarga berencana dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
b. Diklat yang diikuti terkait dengan peningkatan kompetensi PKB, baik teknis
maupun manajerial dan minimal Diklat diselenggarakan dalam 30 jam
pelajaran efektif.
c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
2. Penyuluhan KB nasional, meliputi;
a. Persiapan Penyuluhan;
b. Pelaksanaan penyuluhan;
c. Pembinaan generasi muda.
3. Pelayanan Keluarga Berencana, meliputi;
a. Persiapan Pelayanan;
b. Pelaksanaan pelayanan;
UNSUR UTAMA

4. Pengembangan profesi
Pengembangan profesi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas PKB
dan dalam upaya menghasilkan pemikiran-pemikiran konstruktif melalui
karya tulis ilmiah dalam rangka memajukan program kependudukan dan
KB Nasional, yang meliputi;
a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB
nasional dan pelayanan KB;
b. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB;
c. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk
teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB
Nasional dan pelayanan KB;
Lanjutan ....

UNSUR PENUNJANG
a. Pengajar / pelatih di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
b. Berperan serta dalam seminar / lokakarya di bidang penyuluhan KB nasional
dan pelayanan KB;
c. Keanggotaan organisasi profesi PKB;
d. Keanggotaan / kepengurusan kelembagaan masyarakat;
e. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;
f. Pembinaan generasi muda;
g. Keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional PKB;
h. Perolehan gelar Kesarjanaan lainnya;
i. Perolehan penghargaan / tanda jasa.

 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PKB
sesuai dengan jenjang jabatannya, maka PKB satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatnnya dapat melaksanakan tugas tersebut
berdasarkan surat penugasan tertulis dari pimpinan
unit kerja yang bersangkutan (Pasal 8)

PELAKSANA
PEMULA
II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d
1 UTAMA
a. Pendidikan
b. Penyuluhan
c. Pelayanan KB
d. Pengembangan Profesi
2 PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas PKB
JUMLAH 100% 25 40 60 80 100 150 200 300
40 60
Lampiran : KEPMENPAN NO.120/M.PAN/9/2004
120 160 240
< 20% 5 8 12 16 20 30
> 80% 20 32 48 64 80
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA TRAMPIL
PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA
PROSENTASEUNSURNO

NO UNSUR
PROSENTAS
E
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI
PERTAMA MUDA MADYA
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
1UTAMA
> 80 % 80 120 160 240 320 440 560
a. Pendidikan
b. Penyuluhan
c. Pelayanan KB
d. Pengembangan Profesi
2PENUNJANG
< 20 % 20 30 40 60 80 110 140Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas PKB
JUMLAH 100% 100 150 200 300 400 550 700
Lampiran : KEPMENPAN NO.120/M.PAN/9/2004

RATA-RATA ANGKA KREDIT MINIMAL DAN MAKSIMUM
YANG HARUS DIPEROLEH PKB UNTUK KENAIKAN PANGKAT
NO
.
PANGKAT
BOBOT KREDIT TOTAL
PERIODE 2 TAHUN PERIODE 4 TAHUNUTAMA PENUNJANG KREDIT
80% 20% YANG UTAMA PENUNJANG UTAMA PENUNJANG
DICAPAI
1. PENYULUH KB TERAMPIL
II.A ke II.b 12 3 15 6.0 1.50 3 0.75
II.b ke II.c 16 4 20 8.0 2.00 4 1
II.c ke II.d 16 4 20 8.0 2.00 4 1
II.d ke III.a 16 4 20 8.0 2.00 4 1
III.a ke III.b 40 10 50 20.0 5.00 10 2.5
III.b ke III.c 40 10 50 20.0 5.00 10 2.5
III.c ke III.d 80 20 100 40.0 10.00 20 5
2. PENYULUH KB AHLI
III.a ke III.b 40 10 50 20.0 5.00 10 2.5
III.b ke III.c 40 10 50 20.0 5.00 10 2.5
III.c ke III.d 80 20 100 40.0 10.00 20 5
IV.a ke IV.b 80 20 100 40.0 10.00 20 5
IV.b ke IV.c 120 30 150 60.0 15.00 30 7.5

CONTOH : LAMPIRAN i.a : KEPUTUSAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETA/PAN ANGKA KREDIT KEPALA BADAN KOORDINASI
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA
KELUARGA BERENCANA
NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : .................
NOMOR : .................
TANGGAL : ................. 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA
NO. KETERANGAN PERORANGAN
1 N a m a :
2 N I P :
3 Nomor Seri KARPEG :
4 Tempat dan Tanggal lahir :
5 Jenis Kelamin :
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kredit :
7 Pangkat/golongan ruang/TMT :
8 Jabatan : PKB Pelaksana Pemula
9 Masa Kerja Golongan :
10 Unit Kerja :

NO. UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI
PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
I. UNSUR UTAMA
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar
1. Sarjana Muda / Diploma III
2. Diploma II
3. SLTA / Diploma I
B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana dan memperoleh Surat
Tanda Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP)
1. Lamanya lebih dari 961 jam
2. lamanya antara 941 s/d 960 jam
3. Lamanya antara 481 s/d 940 jam
5. lamanya antara 81 s/d 160 jam
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II
J U M L A H

INSTANSI
II. PENYULUHAN KB NASIONAL
1. Melakukan pendataan KB;
2. ………………………. dst
JUMLAH
INSTANSI
1 2 3 4 5 6 7 8
III. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
1. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;
2. ............................. dst
JUMLAH

INSTANSI
1 2 3 4 5 6 7 8
IV. KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK
JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS JENJANG JABATANNYA
1.
2.
dst.
J U M L A H
INSTANSI
1 2 3 4 5 6 7 8
V. PENGEMBANGAN PROFESI
A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB
nasional dan pelayanan KB.
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan
pelayanan KB yang dipublikasikan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara
nasional.
B. …………………………… DST

INSTANSI
1 2 3 4 5 6 7 8
VI PENUNJANG TUGAS PKB
A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluh KB
Nasional dan pelayanan KB.
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB
nasional dan pelayanan KB
1. ………………………….. DST
INSTANSI
1 2 3 4 5 6 7 8
F. Pembinaan generasi muda
Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.
G. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional.
Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional.
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
H. ...............................DST
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

CONTOH LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPALA BADAN KOORDINASI
PKB TINGKAT TERAMPIL/AHLI *) KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
PKB TINGKAT TERAMPIL/AHLI *)
MASA PENILAIAN TANGGAL : ……………… S / D TANGGAL ……………..
INSTANSI :
A. KETERANGAN PERORANGAN
1 NAMA :
2 NIP :
3 NOMOR SERI KARPEG :
4 JENIS KELAMIN :
5 PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKANANGKA KREDITNYA
:
6 PANGKAT/GOL. RUANG / TMT :
7 JABATAN PKB :
8 MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
BARU :
9 UNIT KERJA :

B. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1 UNSUR UTAMA
a. Pendidikan
1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang Penyuluhan dan Pelayanan KB nasional dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat
b. Kegiatan penyuluhan KB Nasional
c. Kegiatan Pelayanan KB Nasional
d. Pengembangan profesi
JUMLAH UNSUR UTAMA
2 UNSUR PENINJANG
Penunjang tugas KB
JUMLAH UNSUR PENINJANG
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM
Jabatan ………………………………………. Pangkat ……………………………
TMT ……………………………………………
Ditetapkan di : …………………………..
Asli disampaikan dengan hormat kepada : Pada tanggal : …………………………..
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di ……………. …………………………………………….
Tembusan disampaikan kepada : Nama Jelas
1. PKB yang bersangkutan; NIP.
2. Pimpinan Unit Kerja PKB yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwewenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
*) Coret yang tidak perlu

 Pada 1 Oktober 2013 Dra. Hindun, Penata Muda (Gol.
III/a) TMT 1 April 2012 diangkat ke dalam Penyuluh KB
melalui pengangkatan sebagai Penyuluh KB Ahli Pertama
dengan angka kredit 125,00. Berdasarkan PAK yang
diajukan periode Januari-Juni 2014 menjadi 139,11,
kemudian diperiode Juli-Des 2014 menjadi 152,09.
 Apakah Dra. Hindu dapat diproses Kenaikan Pangkat
pada 1 April 2015?

 Ahmadi, seorang yang baru diangkat menjadi PKB terampil dengan
pendidikan SLTA asal Jawa Timur melakukan kegiatan sebagai
berikut;
◦ Diklat LDU
◦ Diklat Prajabatan
◦ Melakukan pengisian form pendataan MDK
◦ Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan
◦ Membuat rencana kerja tingkat desa
◦ Melakukan KIE KB Nasional kepada masyarakat secara perorangan sebanyak 10 kali
◦ Melakukan fasilitasi kepada kader sebayak 3 x
◦ Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik
◦ Menjadi Anggota / pengurus koperasi
 Hitunglah angka kredit yang dikumpulkan Pak Ahmadi!

UNSUR KEGIATAN VOL JML AK
Unsur Utama:
1. Pendidikan
2. Diklat LDU
3. Diklat Prajabatan
4. Melakukan pengisian form pendataan MDK
5. Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan
6. Membuat rencana kerja tingkat desa
7. Melakukan KIE KB Nasional kepada masyarakat secara perorangan
sebanyak 10 kali
8. Melakukan fasilitasi kepada kader sebayak 3 x
9. Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik
1
1
1
1
1
1
10
3
1
25
1
1,5
0,080
0,030
0,016
0,06
0,027
0,009
Unsur Penunjang:
1. Menjadi Anggota / pengurus koperasi 1 0,25
JUMLAH 21 26
PKB Terampil Ahmadi memiliki pencapaian AK sebesar 26

Darmanto,Seorang PKB jenjang terampil dengan jabatan pelaksana,
golongan II/d, pendidikan SLTA mengajukan angka kredit, kegiatan
yang dilakukan yaitu;
 Diklat Prajabatan
 Diklat LDU
 Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah tingkat desa
 Melaksanakan pendataan KB
 Mengolah data wilayah Desa / Kelurahan
 Penyajian hasil pengolahan data desa/kelurahan
 Mengembangkan media KIE KB Nasional dalam bentuk spanduk
 Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB
 Menyusun materi Rakor / Raker KB tingkat desa sebanyak 3 kali
 Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan sebanyak 5
kali

 Melakukan rujukan medis ketempat pelayanan kesehatan
sebanyak 4 kali
 Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)
 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
survey evaluasi di bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan
KB yang tidak dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui
LIPI
 Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB
NAsional dan pelayanan KB
 Mengikuti seminar / lokakarya setiap kali sebagai peserta
sebanyak 3 kali
Pertanyaan:
Hitunglah perolehan angka kredit yang diajukan Darmanto lalu masukan dalam form Dupak!

Unsur Kegiatan Volume
Jumlah
Angka Kredit
Utama
1. Pendidikan SLTA
2. Diklat Prajabatan
3. Diklat LDU
4. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah tingkat desa
5. Melaksanakan pendataan KB
6. Mengolah data di wilayah Desa
7. Penyajian hasil pengolahan data desa
8. Mengembangkan media KIE KB Nasional dalam bentuk spanduk
9. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB
10. Menyusun materi Rakor / Raker KB tingkat desa
11. Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan
12. Melakukan rujukan medis ketempat pelayanan kesehatan
13. Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)
14. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey
evaluasi di bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB yang tidak
dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI
15. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB NAsional dan
pelayanan KB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
4
1
1
3
25
1,5
1
0,016
0.108
0,016
0.032
0.020
0.048
0.096
0.12
0.72
0.006
4
15
Penunjang
1. Mengikuti seminar / lokakarya setiap kali sebagai peserta 3 3

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

 BERKEDUDUKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 MEMILIKI IJAZAH SESUAI DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DITENTUKAN,
 TELAH MENDUDUKI PANGKAT MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU,
 TELAH LULUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL YANG
DITENTUKAN,
 SETIAP UNSUR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DALAM DP-3
SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 TAHUN TERAKHIR.

PKB TERAMPIL PKB AHLI
• SLTA
• Gol/Ruang II.a
• Telah mengikuti Diklat
fungsional KB
• DP3 nilai baik 1
tahun terakhir
• Sarjana/D-IV
• Gol/Ruang III.a
• Telah mengikuti Diklat
fungsional KB
• DP3 nilai baik 1
Tahun terakhir
PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN
PKB
PENETAPAN JABATAN BERDASARKAN JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH DARI UNSUR
UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG SETELAH DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

 MEMENUHI PERSYARATAN DAN TERSEDIA FORMASI
 MEMILIKI PENGALAMAN DIBIDANG KB SEKURANG-KURANGNYA 2
TAHUN.
 USIA SETINGGI-TINGGINYA 5 TAHUN SEBELUM USIA PENSIUN DARI
JABATAN TERAKHIR YANG DIDUDUKINYA.
 SETIAP UNSUR PENILAIAN KINERJA BERNILAI BAIK DALAM 2 TAHUN
TERAKHIR

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
A. PEMBEBASAN SEMENTARA
• 5 TAHUN SEJAK DIANGKAT TIDAK DAPAT MEMENUHI ANGKA KREDIT.
• PKB PENYELIA GOL. III.C DAN III.D, APABILA SETIAP TAHUN SEJAK DIANGKAT TIDAK
DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT 10 DARI KEGIATAN PENYULUHAN KB,
PELAYANAN KB DAN PENGEMBANGAN PROFESI.
• PKB AHLI GOL. IV.C, APABILA SETIAP TAHUN SEJAK DIANGKAT TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT 20 DARI KEGIATAN PENYULUHAN KB, PELAYANAN
KB DAN PENGEMBANGAN PROFESI

• DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT BERUPA PENUURUNAN
PANGKAT.
• DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI PNS
• DITUGASKAN SECARA PENUH DILUAR JABATAN PKB
• MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
• SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN.
• PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PKB DARI PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DIBATASI SEBANYAK 2 KALI.
• PKB YANG TELAH SELESAI MENJALANI PEMBEBESAN SEMENTARA DAPAT DIANGKAT
KEMBALI DALAM JABATAN PKB.
B. PENGANGKATAN KEMBALI

C. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
• TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUK
KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI.
• TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN.
• DIJATUHI HUKUMAN TINGKAT DISIPLIN BERAT YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM TETAP.
• PKB DAPAT MENGGUNAKAN ANGKA KREDIT TERAKHIR YANG DIMILIKI DAN DARI
PRESTASI PENYULUHAN KB DAN PELAYANAN KB YANG DIPEROLEH SELAMA TIDAK
MENDUDUKI JABATAN PKB SETELAH DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT.

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1979
TENTANG
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DARI MENJADI

FORMULIR SASARAN KERJA
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama 1 Nama
2 NIP 2 NIP
3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang
4 Jabatan 4 Jabatan
5 Unit Kerja 5 Unit Kerja
NO III. Kegiatan Tugas Jabatan
ANGKA
KREDIT
TARGET
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU BIAYA
Jakarta, ….Januari 20..
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
Nama Nama
NIP. ............................... NIP. .............................

PENILAIAN SASARAN KERJA
Jangka waktu penilaian …. Januari s/d 31 Desember 20….
NO
I. Kegiatan Tugas Jabatan AK
TARGET
AK
REALISASI
PENGHITUNGAN
NILAI
CAPAIAN
SKP
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu Biaya
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu Biaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/:
a. Tugas Tambahan - - - - - -
b. Kreativitas - - - - - -
NILAI CAPAIAN SKP
Jakarta, 31 Desember 20….
Pejabat Penilai
Nama
NIP.

59
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
DEPARTEMEN/LEMBAGA/
DAERAH KAB/KOTA BKN
JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN Januari s/d Desember 2012.
1. YANG DINILAI
a. N a m a Elysa, SH
b. N I P 196803051999042001
c. Pangkat, golongan ruang Penata Muda / IIII.a
d. Jabatan / Pekerjaan Penyuluh KB Pertama
e. Unit Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur
2. PEJABAT PENILAI
a. N a m a Dra. Sri
b. N I P 196305221992012001
c. Pangkat, golongan ruang Penata Tk. I/ III.d
d. Jabatan / Pekerjaan Kabid KB KR
3. ATASAN PEJABAT PENILAI
a. N a m a Dra. Heri Susilowati, MM
b. N I P 196410091991032001
c. Pangkat, golongan ruang Pembina Utama Madya/ IVc
d. Jabatan / Pekerjaan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

60
4. UNSUR YANG DINILAI JUMLAH
a. Sasaran Kerja PNS (SKP) 86 x 60 % 51,60
b. Perilaku Kerja 1. Orientasi Pelayanan 90 Baik
2. Integritas 90 Baik
3. Komitmen 90 Baik
4. Disiplin 90 Baik
5. Kerjasama 90 Baik
6. Kepemimpinan - -
Jumlah 450 -
. Nilai rata – rata 90 Baik
. Nilai Perilaku Kerja 90 x 40 % 36,00
Nilai Prestasi Kerja
87,60
(Baik)
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILAADA)
Tanggal, ..........................................

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, ........................
7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, .......................
61

8. REKOMENDASI
Dapat dipromosikan
9. DIBUAT TANGGAL, 8 Januari 2013
PEJABAT PENILAI
( Dra. Sri )
NIP. 196305221992012001
10. DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 2013
PEGAWAI NEGERI SIPILYANG
DINILAI
( Elisya, SH )
NIP. 196803051999042001
11. DITERIMA TANGGAL 9 Januari 2013
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
(Dra. Heri Susilowati, MM)
NIP. 196410091991032001
62

PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan
dapat dibuktikan dengan surat keterangan, maka akan diberikan nilai tugas
tambahan.
No Tugas Tambahan Nilai
1. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun
sebanyak 1-3 kegiatan
1
sebanyak 4-6 kegiatan
2
sebanyak 7 kegiatan atau lebih
3

Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan
dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari:
1. Unit kerja setingkat Eselon II
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Presiden
maka akan diberikan nilai kreativitas sbb
No. Kreativitas Nilai
1. Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit
kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit
kerja setingkat eselon II.
3
2. Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi
organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK.
6
3. Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara
dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden.
12

1. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN
 Contoh formulir
2. SURAT KETERANGAN MENEMUKAN SESUATU YANG BARU
 Contoh formulir

 Seorang PNS bernama Drs. Arwin Adiputro, M.Si., jabatan
Widyaiswara Muda dengan golongan ruang III/d. Dalam
penyusunan SKP yang bersangkutan pada bulan Januari 2014
kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka
kreditnya adalah sebagai berikut:
SKP
PENILAIAN SKP

Pengelolaan pak pkb

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Similar to Pengelolaan pak pkb

Similar to Pengelolaan pak pkb (20)

More from Stiunus Esap

More from Stiunus Esap (16)

Pengelolaan pak pkb