Good governance merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip keterlibatan seluruh elemen masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Good governance bertujuan untuk meminimalkan korupsi, mewakili pandangan minoritas, dan melibatkan pendapat kaum lemah dalam pengambilan keputusan.

1. Pendidikan Kewarganegaraan
Mata Kuliah Ciri Universitas
Universitas Mercu Buana - Jakarta
GOOD GOVERNANCE
Dosen :
Udjiani Hatiningrum

2. 1. Pengertian Good governance dan Latar belakangnya.
Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.Tata
pemerintahan mencakupseluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga
dankelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,menggunakan hak
hukum, memenuhi kewajiban dan menjembataniperbedaan-perbedaan diantara mereka.
Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “The authoritative
direction and administration of the affairs og men/women in a nation, state, city etc”
(pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah
negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Tata pemerintahan yang baik (good
governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang
diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta.Untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting
dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa
kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi
politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat.
Dalam kamus, istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki
arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau
negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut buku Good
Governance yang dikarang oleh Drs Joko Widodo MS, dosen senior Program Pasca Sarjana
UNTAG Surabaya, tentang hal itu dijelaskan antara lain sebagai berikut :dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik (= good governance ), menuntut setiap pejabat publik baik politisi
maupun birokrasi, wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik
segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan yang diamanahkan kepadanya.
Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak
dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk
melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama
( Rasyid 1998 : 139). Karenanya good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen
yang ada di masyarakat. Ini hanya bisa jika pemerintahan itu dekatdengan rakyat.
1

3. Maka sangat cocok dengan sistim desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang
diterapkan di Indonesia sekarang ini.penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa, menuntut setiap pejabat publik, wajib mempertanggungjawabkan , bersikap
transparan dan disampaikan secara terbuka kepada publik atas apa yang menjadi sikap,
perilaku dan kebijakannya, baik yang sedang maupun yang akan dilakukannya kepada publik.
Selain itu mereka juga harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkannya
secara hukum atas sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan apa yang menjadi
tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
Pelaksanaan pertanggungjawaban para pejabat publik tadi akan dapat dilaksanakan dengan
efektif dan efisien, manakala terdapat mekanisme akuntabilitas dan standar yang jelas.
Karenanya perencanaan strategis harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintah. Untuk
menjamin agar perencanaan strategis tadi dilaksanakan dengan baik (efektif dan
efisien),sehingga mekanisme akuntabilitas berjalan dengan baik, perlu ada control yang
efektif baik yang bersifat internal maupun eksternal . Impelementasi perencanaan
strategis,sistim kontrol dan sistim akuntabilitas yang efektif,efisien dan ekonomis akan dapat
mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good governance).
Good governance dapat dimaknai sebagai :
a) Kinerja suatu lembaga (misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi
kemasyarakatan).
b) Mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik.
Good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau
mempengaruhi masalah publik. Oleh karena itu ranah good governance tidak terbatas pada
negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang
dipresentasikan oleh organisasi nonpemerintah dan sektor swasta.Singkatnya, tuntutan
terhadap good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau
pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan.
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik
adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika
produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi
2

4. rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan
spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan
yang tinggi.
Arti istilah Good Governance dianggap berkaitan erat dengan pengertian pemerintahan
yang baik.Cita negara berdasarkan hukum, di mana masyarakatnya merupakan self
regulatory society.Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai
pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi
kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan
menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik.Dengan
pengembangan sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan,
dan akuntabel, karena pemerintah mampu menangkap feedback dan meningkatkan peran
serta masyarakat. Dalam konteks lain (hukum), Pemerintahan yang baik merupakan suatu
asas yang dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan
jembatan antara norma hukum dengan norma etik.Terselenggaranya Kepemerintahan yang
baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.Aktor dalam menjalankan
Governance adalah :
1) government,
2) swasta, dan
3) rakyat yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan
peran serta yang saling mengontrol.
Dalam konsep Government, aktornya tunggal atau terfokus hanya pada birokrasi
pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi.Istilah “governance”
merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah “government” yang
menunjukan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan kenegaraan (Depdagri
dan Bappenas, 2000) .
3

5. Perbedaan antara istilah government dan governance menurut Sadu Wasistiono (2003) :
No Unsur Government Governance
Perbandingan
1 Pengertian badan/lembaga atau fungsi cara, penggunaan,
yang dijalankan oleh organ atau pelaksanaan.
tertinggi dalam suatu negara.
2 Hubungan hierarkis yang memerintah di kesetaraan
atas, yang diperintah di kedudukan dan
bawah. hanya yang berbeda
dalam fungsi.
3 Komponen yang sebagai subjek hanya ada komponen yang
terlibat satu yaitu institusi pemerintah. terlibat : sektor
publik, sektor
swasta, dan sektor
masyarakat.
4 Pemegang Peran sektor Pemerintah semua komponen
Dominan memegang peran
sesuai fungsi
masing-masing.
5 Efek (impact) yang kepatuhan warga negara partisipasi warga
diharapkan negara
6 Hasil (out put) yang pencapaian tujuan negara Pencapaian tujuan
diharapkan melalui kepatuhan warga negara dan tujuan
negara. masyarakat melalui
partisipasi sebagai
warga negara dan
warga masyarakat.
Penerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat
mendasar :
a) Tuntutan eksternal :
Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Good
governance telah menjadi ideologi baru negara dan lembaga donor internasional
dalam mendorong negara-negara anggotnya menghormati prinsip-prinsip ekonomi
pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional.
4

6. b) Tuntutan internal :
Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis
multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam
bentuk KKN dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek
kehidupan.Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan
kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan,
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Hal ini mengarahkan wacana pada bagimana
menggagas reformasi birokrasi pemerintahan (governance reform).
2. Prinsip dan Konsepsi Good governance.
Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (governance)
dengan pola pemerintahan yang tradisonal adalah terletak pada adanya tuntutan yang
demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi serta peranan masyarakat (termasuk dunia
usaha dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi nonpemerintah) semakin ditingkatkan
dan semakin terbuka aksesnya.
United Nations Development Program (UNDP) (1977) mengemukakan bahwa
karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi :
1) Partisipasi (participation) :
Setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik langsung maupun melaui lembaga perwakilan, sesuai
dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2) Aturan Hukum (rule of law) :
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan
dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang HAM.
3) Transparasi (transparency) :
Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
4) Daya Tanggap (responsiveness) :
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak
yang berkepentingan (stakeholders).
5

7. 5) Daya Tanggap (responsiveness) :
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak
yang berkepentingan (stakeholders).
6) Berorientasi Konsensus (consensus orientation) :
Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penegah bagi berbagai kepentingan
yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi
kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan
terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7) Berkeadilan (equity) :
Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki
maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara
kualitas hidupnya.
8) Efektitif dan Efisien (effectivieness and efficiency) :
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu
yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-
sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
9) Akuntabilitas (accountability) :
Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat
madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat
umum), sebagaimana halnya kepada para pemiliki kepentingan (stakeholders).
10) Visi Strategis (strategic vision) :
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang
tentang penyelnggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia,
bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut saling memperkuat
dan terkait serta tidak berdiri sendiri.
Berlakunya karakteristik-karakteristik di atas biasanya menjadi jaminan untuk hal-hal :
1) Meminimalkan terjadinya korupsi.
2) Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan.
6

8. 3) Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan
keputusan.
Secara konseptual, pengertian kata baik (good) dalam istilah kepemerintahan yang baik (good
governance) mengandung dua pemahaman :
a) Nilai yang menujunjung tinggi/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
b) Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Selain itu, salah satu ukuran tercapainya derajat Good Governance adalah tercapainya suatu
pengaturan yang dapat diterima oleh sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani
dengan indikator sebagai berikut :
a) Pengaturan dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan
antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku
antara pemerintah pusat dan daerah.
b) Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk
mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multinasional,
koperasi dan sebagainya.
c) Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-
kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olahraga, kelompok
kesenian, dan sebagainya.
Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud good governance
adalah menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta
efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-
domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.PP Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan
artigoodgovernancesebagaiberikut : ”Kepemerintahan yang mengemban dan
menerapkan prinsip-pirinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh
masyarakat”.
7

9. Dengan demikian, pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam
kepemerintahan (governance stakeholders) dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, yaitu:
a) Negara/Pemerintah.
b) Sektor swasta
c) Mayarakat madani.
3. Karakteristik Dasar Good Governance.
Karakteristik good governance :
1) Diakuinya semangat pluralisme.
Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan
sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Pluralisme
bertujuan mencergaskan umat melalui perbadaan konstruktif dan dinamis, dan
merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam
keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan.
2) Tingginya sikap toleransi.
Toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat
dan pendirian orang lain.
3) Tegaknya prinsip demokrasi.
Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga merupakan
suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan
warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.
4. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik.
Penerapan sembilan prinsip good governance hendaknya dapat diterapkan di seluruh
sektor pembangunan, dengan memperhatikan agenda kebijakan pemerintah utnuk beberapa
tahun mendatang yang perlu disesuaikan dan diarahkan kepada :
1) Stabilitas moneter, khususnya kusr dolar AS (USD) hingga mencapai target wajar, dan
stabilitas harga kebutuhan pokok pada tingkat yang terjangkau.
8

10. 2) Penanganan dampak krisis moneter, khususnya pengembangan proyek padat karya
untuk mengatasi pengangguran dan percukupan kebutuhan pangan bagi yang
kekurangan.
3) Rekapitalisasi perusahaan kecil dan menengah yang sebenarnya sehat dan produktif.
4) Operasional langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter, sistem perbankan,
kebijakan fiskal, dan anggaran serta penyelesaian utang swasta dan restrukturisasi
sektor riil.
5) Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi, khususnya untuk meningkatkan
ketahanan dan daya saing ekonomi.
Di samping itu perlu juga diperhatikan adanya keberhasilan pembangunan aparatur negara
dalam rangka mewujudkan kepemrintahan yang baik dalam era reformasi dewasa ini.
Sedangkan agenda aksi reformasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik di Indonesia menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000) adalah
perlunya pengarahan terhadap beberapa hal pokok sebagai berikut :
1) Perubahan sistem politik kearah sistem politik yang demokratis, partisipatif &
egalitarian.
2) Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), di mana kekuatan militer harus menjadi
kekuatan yang profesional dan independen, bukan menjadi alat politik partai politik
atau kekuasaan pemerintah (Presiden), yang mendudukannya sebagai kekuatan
pertahanan negara.
3) Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan
profesionalisme bierokrasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengabdian
umum, pengayoman, dan pelayanan publik.
4) Reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi
ke desentralisasi, bukan dalam rangka separatisme atau federalisme.
5) Agenda aksi reformasi lain yang juga strategis adalah menciptakan pemerintah yang
bersih (clean goverment) yang terdiri atas tiga pokok agenda, yaitu :
a) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi,
kronisme, dan nepotisme (KKKN);
9

11. b) Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dana rakyat, agar tidak lagi
mengutamakan pola deficit funding dan menghapuskan adanya dana publik
nonbugeter.
c) Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara.
Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati
kedaulatan rakyat dan memiliki tugas pokok yang mencakup :
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Memajukan kesejahteraan umum.
3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa
bernegara.Akuntabilitas berarti kegiatan dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat.
5. Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan akan Membantu
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Sektor Swasta.
Berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor EP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik
Good Corporate Governance pada BUMN, maka ditetapkan bahwa corporate governance
adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Stakeholders adalah pihak-
pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu
pemegang saham/pemiliki modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta
pemerintah, kreditor dan pihak yang berkepentingan lainnya. Adanya prinsip-prinsip GCG
yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi :
1) Transparansi
2) Kemandirian
3) Akuntabilitas
4) Pertanggungjawaban
10

12. 5) Kewajaran
6. Srtuktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Good Governance (GG).
Pengembangan publik good governance di Indonesia akan menunjuk pada sekumpulan
nilai (cluster of values), yang notabene sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat
Indonesia. Sekumpulan nilai tersebut adalah :
1) chek and balances;
2) decentralization;
3) effectiveness;
4) efficiency;
5) equlity;
6) human right protection;
7) integrity;
8) participation;
9) pluralism;
10) predictablity;
11) rule of law; dan
12) transparency.
Dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang
penting dilakukan adalah :
a) Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi, yaitu memahami hal yang
mendesak dan menempatkannya sebagai prioritas dalam menghadapinya, sangat
membantu proses mangatasi masalah dan langkah perubahan yang besar. Untuk
memelihara urgensi tingkat tinggi maka diperlukan sistem informasi manajemen yang
menyangkut sistem informasiakuntansi, untuk keuangan, sistem informasi SDM untuk
mengukur kinerja SDM, dan sistem informasi lain yang diperlukan oleh organisasi.
Sistem informasi ini akan menjamin kecermatan dan kejelian data, sehingga data yang
digunakan untuk pengambilan keputusan bersifat valid.
11

13. 12
b) Penyusunan pranata organisasi.
Tantangan utama dalam mendesain dan pengembangan pranata organisasi
pemerintah dan sistem nasional adalah mengoptimalkan informasi pengambilan
keputusan serta menciptkan sistem penggajian yang sepadan dengan kinerja.
Perbaikan sistem informasi dan sistem penggajian berbasis kinerja ini akan
meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan publik.
c) Perubahan Struktur Organisasi.
Untuk perubahan struktur organisasi perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat
terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap organisasi melalui perubahan yang
bersifat strategis.
Perubahan struktur organiasi mencakup tiga unsur sebagai determinan, yaitu :
• sistem penetapan wewenang, tugas pokok, fungsi dang tanggungjawab,
• sistem balas jasa yang sepadan, dan
• sistem evaluasi indikator atau pengkuran kinerja untuk individu dan unit
organisasi.
Sebelum GG Sesudah GG
Struktur bersifat : Struktur bersifat :
1. Birokratik 1. Nonbirokratik, sedikit aturan
2. Multilevel 2. Lebih sedikit level
3. Disorganisasi dengan manajemen 3. Manajemen berfungsi baik
4. Kebijakan, program, dan prosedur 4. Kebijakan, program dan produser
ruwet sederhana tidak menimbulkan
ketergantungan
Sistem : Sistem :
1. Tergantung pada beberapa sistem 1. Tergantung pada sistem informasi
informasi kinerja kinerja
2. Distribusi informasi terbatas pada 2. Distribusi informasi lain
eksekutif
3. Pelatihan manajemen hanya pada 3. memberikan pelatihan kepada
karyawan senior karyawan yang membutuhkan
Budaya Organisasi : Budaya Organisasi :
1. Orientasi ke dalam 1. Orientasi ke luar
2. Tersentralisasi 2. Memberdayakan sumber daya

14. 3. Lambat dalam pengambilan 3. Pengambilan keputusan cepat
keputusan 4. Terbuka dan berintegrasi
4. Realistis idiologi 5. Berani mengambil risiko
5. Kurang berani mengamnbil
keputusan
Masalah utama dalam perubahan struktur organisasi adalah meyakinkan diri bahwa
pengambilan keputusan dan akuntabilitas semua pihak yang berkepentingan terhadap
organisasi mempunyai informasi dan pengetahuan yang relevan mengambil keputusan
yang baik dan benar serta adanya insentif sepadan yang menggunakan informasi secara
produktif dan terpercaya.
7. Good Governance dalam Rangka Oonomi Daerah.
Dalam rangka membangun GG di daerah, prinsip-prinsip fundamental yang menopang
tegaknya GG harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Penyelenggaraan
OTDA pada dasarnya akan betul-betul teralisasi dengan baik apabila dialksanakan
dengan memakai prinsip-prinsip GG. Bahkan, sebenarnya OTDA dengan berbagai seluk
beluknya memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya GG.
13